Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebutuhan sistem informasi yang diperlukan oleh Pemprov DKI Jakarta terkait pengelolaan retribusi dan lain-lain PAD,dan menganalisis perancangan integrasi SIM PAD dan SIPKD agar dapat dibuatkan model integrasi untuk kedua sistem tersebut sehingga dapat mempermudah penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat permasalahan dalam pengelolaan retribusi dan lain-lain PAD yang disebabkan karena tidak terintegrasinya SIM PAD dengan SIPKD, sehingga menyebabkan proses pelaporan akun pendapatan-LO, piutang dan penyisihan piutang retribusi dan lain-lain PAD masih dilakukan dengan cara manual dan tidak sesuai dengan siklus akuntansi berbasis akrual. Oleh karena itu, penelitian ini akan menghasilkan sebuah rancangan integrasi SIM PAD dengan SIPKD agar dapat menghasilkan data yang akurat dan andal, serta dapat memenuhi kebutuhan penerapan SAP berbasis akrual.

---

This research aims to determine the needs of information systems required by The Provincial Government of Jakarta in relate to the management of retribution revenue and other locally-generated revenues, and to analyze the integration of SIM PAD and SIPKD in order to create an integration model for the two systems in order to facilitate the preparation of accrual-based financial statements. This research is a qualitative research with case study method at The Provincial Government of Jakarta.

The result of this research shows that the problem in managing the retribution revenue and other locally-generated revenues is that the systems being used are not fully integrated, thus causing the reporting of the revenues-LO, receivable, and allowance for doubtful account for retribution and other locally-generated revenues still being done manually and not in accordance with the accrual base accounting cycle. Therefore, this research will produce a design for integration plan within SIM PAD and SIPKD in order to produce accurate and reliable data, in result to meet the need for accrual-based government accounting standard implementation."

"Penelitian ini menganalisis implementasi akuntansi berbasis akrual serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi akuntansi berbasis akrual di Dit. APK dalam penyusunan LKPP TA 2015. Berdasarkan pendekatan studi kasus yang didukung dengan data primer dan sekunder, penelitian ini menunjukan bahwa persiapan implementasi akuntansi berbasis akrual dimulai sejak tahun 2010 dengan penetapan kebijakan, sosialisasi, dan pelatihan rutin. Penelitian ini juga menganalisis faktor-faktor pendukung implementasi, yaitu perubahan manajemen, dukungan politis dan birokrasi, dukungan tenaga profesi dan akademisi, strategi komunikasi, keinginan untuk berubah, konsultasi dan koordinasi, penganggaran biaya adopsi, penanganan isu akuntansi spesifik, dukungan IT, serta dukungan dana internasional Ouda, 2004 dan Ouda, 2005 . Berdasarkan hasil analisis, faktor pendukung yang dominan dalam implementasi awal akuntansi berbasis akrual secara penuh, yaitu faktor dukungan politis dan birokrasi, strategi komunikasi, serta keinginan untuk berubah dari internal SDM.

---

This study analyzes the implementation of accrual based accounting at Dit. APK in composing of LKPP TA 2015. Based on case study approach supported with primary and secondary data, this study shows that preparation of accrual basis accounting implementation started in 2010 with policy determination, socialization, and routine training. This research also analyzes the supporting factors of implementation management change, political and bureaucracy support, professional and academic support, communication strategy, willingness to change, consultation and coordination, budgeting of adoption costs, tackling of specific accounting issues, IT support, and international financial support Ouda, 2004 dan Ouda, 2005. Based on the results of the analysis, the dominant supporting factors in the initial implementation of accrual based accounting in LKPP TA 2015 are political and bureaucracy support, communication strategy, and willingness to change."

"Skripsi ini membahas implementasi basis akrual dalam basis cash towards accrual pada laporan keuangan 35 pemerintah kota tahun anggaran 2007 - 2009. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif terhadap beberapa pos akrual laporan keuangan pemerintah kota, yaitu kas, piutang, aset tetap, dan kewajiban.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa penyajian pospos akrual tersebut yang belum memadai, dikarenakan oleh kurangnya peraturan teknis yang detail, dan ketidaksiapan pemkot untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan bahwa diperlukan aturan teknis yang detail khususnya terkait dengan aset tetap dan piutang, serta perbaikan kualitas dari pengadaan sumber daya manusia pemerintah melalui rekrutmen tepat sasaran.

---

The focus of this study is about the implementation of accrual basis in cash towards accrual basis on financial statements of 35 local governments 2007 - 2009. This research is a qualitative descriptive research on some accrual posts like cash, account receivables, fixed assets, and liabilities that are presented in the local government financial statements.

The result of this research shows that there are still some accruals posts are presented inappropriately, due to the lack of detail technical regulations and resources of our government. Therefore, this research suggests that the detail technical regulation especially for the fixed assets and account receivables, and the improvement of the government human resource quality through best shot recruitment are much needed."

"Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual sejak Tahun 2015 pada seluruh entitas pemerintah masih menimbulkan permasalahan diantaranya kesalahan penyajian pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Peran Inspektorat dalam meminimalisasi permasalahan tersebut diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan review atas LKPD. Penelitian pendahuluan menunjukkan bahwa pelaksanaan review LKPD di Kabupaten Bandung belum efektif dalam mendeteksi kesalahan penyajian laporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan merancang perencanaan review berbasis risiko atas LKPD berbasis akrual pada Inspektorat Kabupaten Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kelemahan dalam perencanaan review LKPD pada Inspektorat Kabupaten Bandung, diantaranya pada tahap pemahaman entitas dan identifikasi risiko. Perancangan prosedur review yang belum berbasis risiko juga berdampak pada pelaksanaan review yang belum efektif, sehingga dalam penelitian ini dirancang suatu perencanaan review LKPD berbasis risiko. Output dari perencanaan review ini adalah program kerja review LKPD berbasis risiko yang memuat prosedur pengujian sesuai area yang berisiko pada LKPD.

---

The application of Accrual-Based Government Accounting Standards (SAP) since 2015 to all government entities still causes problems including misstatement in Local Government Financial Reports (LKPD). The role of the Inspectorate in minimizing these problems is manifested in the form of conducting a review of the LKPD. Preliminary research shows that the implementation of a LKPD review in Bandung District has not been effective in detecting financial statement misstatements. This study aims to evaluate and design a risk-based review plan on accrual-based LKPD at the Bandung Regency Inspectorate. This study uses a case study approach with qualitative methods. The results showed that there were weaknesses in the planning of the LKPD review at the Bandung District Inspectorate, including at the entity's understanding stage and risk identification. The design of review procedures that are not risk-based also has an impact on the implementation of a review that has not been effective, so that in this study a risk-based LKPD review plan was designed. The output of this review plan is a risk-based LKPD review work program that contains testing procedures in accordance with the risk areas in the LKPD."

"Penelitian bertujuan untuk menganalisis kualitas pengungkapan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual. Sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 70 LKPD Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah pada tahun 2015 dan tahun 2016. Penilaian dilakukan menggunakan instrumen yang berisi indikator pengungkapan pada akun-akun yang terpengaruh oleh penerapan akuntansi basis akrual. Rata-rata tingkat pengungkapan akun yang berbasis akrual dalam LKPD Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah pada tahun 2015 adalah 90 % dan tahun 2016 adalah 93%. Pengungkapan yang mendapatkan hasil penilaian maksimal baik di tahun 2015 maupun tahun 2016 adalah indikator mengenai penjelasan akun Investasi Jangka Panjang. Sedang berdasarkan hasil penilaian, terdapat beberapa indikator yang tingkat pengungkapannya masih rendah, yaitu indikator mengenai pengungkapan kebijakan akuntansi terkait akun Beban Dibayar Dimuka, Pendapatan Diterima Dimuka, dan Kewajiban Yang Masih Harus Dibayar

---

The objective of the study was to analyze the quality of disclosure in the District Government and District Government Financial Statements in Central Java according to the Accrual Government Accounting Standards. The sample in this research is 70 LKPD Kabupaten and Kota in Central Java in 2015 and 2016. The assessment is performed using a list of disclosure indicators specifically designed to pay attention to account disclosures that are affected by the accrual basis accounting implementation. The average disclosure rate of accrual basis accounts in LKPD Kabupaten and Kota in Central Java in 2015 is 90% and in 2016 is 93%. The best-performing disclosure in 2015 or 2016 is an explanatory indicator of a Long Term Investment account. Based on the results of the assessment there are some indicators with low level of disclosure, ie on accounting policies related to Prepaid Expenses, Unearned Revenue, and Accrued Liability."

"Laporan magang ini membahas tentang penerapan pencatatan akuntansi berbasis akrual untuk siklus persediaan pada laporan keuangan Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2015. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual harus diterapkan oleh semua instansi pemerintahan mulai tahun 2015. Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan salah satu instansi pemerintah yang diwajibkan menggunakan pencatatan akuntansi berbasis akrual. Sebelum PP No.71 Tahun 2010 ini dikeluarkan, peraturan terakhir yang digunakan oleh pemerintah sebagai landasan dalam melakukan pencatatan akuntansi adalah PP No.24 Tahun 2005 tentang pencatatan akuntansi berbasis kas menuju akrual. Fokus dari penulisan ini adalah tentang bagaimana penerapan pencatatan akuntansi berbasis akrual di Kemenag Kab. Tapteng pada tahun 2015 khususnya akuntansi persediaan karena selama magang penulis lebih difokuskan di bagian akuntansi persediaan.

---

This internship report discusses about the implementation of accrual-based accounting record for the inventory cycle in the financial statements of the ministry of religion tapanuli district middle in 2015. Government regulation no.71 of 2010 on accrual-based government accounting standards must be applied by all government agencies in 2015. The ministry of religion tapanuli district middle is one of the government agencies that are required to use the accrual-based accounting records. Before the government regulation no.71 of 2010 was issued, the last rule used by the government as a cornerstone in making the accounting records are the government regulation no.24 of 2005 on a cash basis accounting towards the accrual. The focus of this paper is on how of the implementation of accrual-based accounting at the ministry of religion tapanuli district middle in 2015 especially for inventory cycle because during internship author of more focused in accounting for inventories."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis kegunaan laporan keuangan pemerintah basis akrual bagi instansi vertikal kementerian/lembaga dan dampaknya terhadap pengambilan keputusan intern. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis jalur structural equation modeling SEM metode alternatif partial least square PLS dengan alat bantu perangkat lunak SmartPLS 3.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi keuangan di neraca tidak berpengaruh dalam pengambilan keputusan intern. Informasi ekonomi di laporan operasional berpengaruh positif secara langsung dalam pengambilan keputusan intern. Laporan keuangan pokok berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap pengambilan keputusan intern melalui variabel informasi dokumen pendukung.

---

The purpose of this research is to analyze the usefulness of government financial statement on accrual based for the vertical institution ministries agencies and the impact on the internal decision making. This research uses path analysis Structural Equation Modeling SEM alternative method partial least square PLS using software tools SmartPLS 3.0.

The result reveals that the financial information in the balance sheet does not affect for internal decision making. Economic information in the operational report has positive directly effect for internal decision making. Basic financial statement has positive inderect effect for internal decision making through the variable of supporting document information."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akun laporan keuangan yang mempengaruhi opini serta hubungannya dengan upaya peningkatan opini dan bertujuan memberikan rekomendasi upaya perbaikan yang harus dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan dilihat dari empat kriteria pemberian opini yang terdapat permasalahan pengelolaan keuangan dan upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dimulai tahun 2012 sampai dengan 2015 yaitu akun piutang, investasi permanen, aset tetap, utang jangka pendek lainnya, belanja daerah, dan kemitraan pihak ketiga. Permasalahan tersebut perlu diperhatikan secara komprehensif terhadap akun aset tetap karena penyumbang terbesar yang mempengaruhi opini. Rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan dapat menggunakan pendekatan analisis fungsi manajemen yaitu: perbaikan SOP, restrukturisasi SDM, pembentukan tim ad hoc, pengembangan sistem infomasi aset, pensertifikatan bukti kepemilikan aset, dan pengawasan.

---

This study is aimed to analyze accounts in financial statements which affect opinion and its relationship with improvement opinion on Provincial Government of DKI Jakarta and to provide the recommendation to improve the financial management accountability to get an unqualified opinion. Data are analyzed by descriptive qualitative method. The result show issues on Provincial Government of DKI Jakarta from 2012 to 2015 that refer to criteria in determining the opinion therefore according to UU No. 15 2004 is account receivable, permanent investment, fixed asset, other short term debt, expenditure, and third party partnership. These issues need to be considered in a comprehensive manner against the fixed asset account because the largest contributor affecting opinion. Recommendation to improve opinion use management functional analysis is redesign of standard operating procedure SOP , restructuring of human resources, forming of ad hoc team, asset information systems development, safeguarding evidence of asset ownership, and supervision systems."

"Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaruh komitmen pimpinan, SDM, kualitas teknologi informasi serta dukungan konsultan terhadap penerapan akuntansi berbasis akrual pada Pemprov DKI Jakarta. Pengambilan sampel menggunakan cluster area sampling pada 5 wilayah Kota Administrasi dan penetapan SKPD responden dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu Bagian Keuangan di 5 wilayah Sekretariat Kota Pemprov DKI Jakarta. Pengumpulan data menggunakan survei kuesioner dan 83 kuesioner diisi dengan lengkap dan dapat diolah. Data diolah dengan menggunakan analisis Regresi Logistik Biner. Hasil penelitian membuktikan bahwa hanya variabel SDM yang memiliki pengaruh positif terhadap penerapan akuntansi berbasis akrual.

---

This research intends to study the influence of management commitment, human resources, quality of information technology and consulting support to the implementation of accrual accounting in DKI Jakarta Provincial Government. Sampling using cluster area in 5 Municipal Government of DKI Jakarta and holds the respondents by purposive sampling technique in Finance Department. Data collecting using a survey questionnaire and 83 questionnaires filled out completely and can be processed. Data is processed using Binary Logistic Regression Analysis. Research proves that only the human resources variables that have a effect on the implementation of accrual accounting."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan SAP berbasis akrual pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif studi kasus . Penerapan SAP berbasis akrual dapat dinilai dari kesiapan infrastruktur pendukung, seperti peraturan-peraturan pendukung, sumber daya manusia, sistem informasi, komitmen pejabat dan laporan keuangan yang dihasilkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sudah ada peraturan yang mendukung baik dari Pemerintah Pusat, Kementerian terkait, maupun dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri untuk SAP berbasis akrual, komitmen juga telah diberikan oleh pimpinan tertinggi. Namun masih terkendala kurangnya kuantitas SDM yang tersedia dan sistem informasi akuntansi yang digunakan.

---

This study aimed to analyze the application of accrual based governmental accounting standard in DKI Jakarta Provincial Government. The method used is qualitative research methods case study. The application of accrual based governmental accounting standard can be judged on the readiness of supporting infrastructure, such as supporting regulations, human resources, information systems, and a commitment by the leader, and resulting financial statements.

The results of this study indicate that there are already regulations that support both from the Central Government, relevant ministries, as well as from the Government of Jakarta itself to accrual based governmental accounting standard, the commitment has also been given by the supreme leader. But still constrained by lack of available quantity of human resources and accounting information systems used."