Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Debat Pilkada DKI Jakarta 2017 merupakan wadah bagi para pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) untuk mengukur kompetensi dan kelayakannya sebagai orang nomor 1 dan 2 di Provinsi DKI Jakarta. Untuk mendapatkan perhatian, dukungan, dan kepercayaan warga DKI Jakarta, para pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur melakukan hal yang disebut tindak tutur performatif dalam menyampaikan gagasan dan programnya ketika beradu pendapat. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi jenis dan maksud tindak tutur performatif yang digunakan para pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur. Data penelitian ini adalah seluruh tuturan para pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur pada segmen empat, lima, dan enam dalam debat perdana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tindak tutur performatif dalam Debat Pilkada DKI Jakarta 2017 dengan jenis asertif, direktif, komisif, ekspresif, dan deklarasi dengan maksud memosisikan penutur dalam kebenaran, memengaruhi mitra tutur untuk melakukan sesuatu, menunjukkan komitmen penutur pada masa mendatang, mengutarakan sikap perasaan penutur, dan mengetahui penyebutan suatu hal.

---

Jakarta Gubernatorial Election debate 2017 was a stage for governors candidates and vice governors candidates to show their competence and expediency as the number 1 and 2 in DKI Jakarta. To get interest, support, and trust from DKI Jakartas citizens, the candidates did acts in deliver their ideas and programs. This acts are called performative utterance. The purpose of the research is to identify kind and meaning of the performative utterance that the candidates used. The research data are the candidates utterance from segment four, five, and six of first Jakarta Gubernatorial Election debate. The research output are performative utterance in Jakarta Gubernatorial Election debate 2017, with kind assertive, directive, commisive, expressive, and declarative, with meaning to place the speaker as the truth, to influence audience to do something, to show speakers commitment in the future, to explain speakers sentiments attitude, and to know matters mentioning."

"Skripsi ini meneliti pematuhan dan pelanggaran maksim kerja sama yang dilakukan setiap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2017-2022 dalam debat kedua. Tujuan Penelitian untuk memaparkan maksim apa saja yang dipenuhi serta dilanggar oleh masing-masing pasangan calon gubernur DKI Jakarta saat debat. Melalui analisis maksim tersebut, penulis akan menjelaskan gambaran kualitas percakapan tiap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa maksim yang paling banyak dipatuhi dalam debat adalah maksim relevansi. Sementara itu, maksim yang paling banyak dilanggar adalah maksim kuantitas. Banyaknya pematuhan terhadap maksim relevansi menggambarkan bahwa tiap pasangan calon secara keseluruhan mampu mengaitkan jawabannya terhadap topik pembicaraan dengan baik. Pelanggaran terhadap maksim kuantitas dipengaruhi oleh keinginan dari tiap pasangan calon untuk menyampaikan informasi seluas-luasnya agar dapat meyakinkan seluruh mitra tuturnya. Selain itu, tidak adanya pelanggaran maksim kualitas dipengaruhi oleh keinginan tiap pasangan calon untuk memberikan bukti yang konkret agar dapat menarik perhatian mitra tutur terhadap program kerja mereka.

---

This research examines the obedience and disobedience of cooperation maxim that conducted by every pair of governor and vice governor candidates of Jakarta 2017-2022 in the second debate. The purpose of the research is to describe what maxims are fulfilled and violated by each pair of candidates during debate. Through the analysis of the maxim, the author will explain quality of conversation from each pair of governor and vice governor candidates. The method used in this research is qualitative method. The conclusions in this study indicate that the maxim most fulfilled in the debate is the maxim of relevance. Meanwhile, the maxim of the most violated is the maxim of quantity. Many obediences from the maxim of relevance illustrates that each pair of candidates are able to link their answers to the topic of conversation well. Obedience of the maxim of quantity seem to be influenced by the desire of each candidate pairs to convey the widest possible information in order to convince all partners said. In addition, the absence of maxim of quantity seem to be influenced by the wishes of each candidate pair to provide concrete evidence in order to attract the attention of the partners said to their work program."

"Tesis ini bertujuan menjelaskan kecenderungan isi debat dan fungsional debat kandidat calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 putaran pertama. Putaran pertama ini terdiri dari 3 seri debat yang dilakukan masing-masing pada tanggal 13 Januari untuk seri yang pertama, kemudian seri kedua 27 Januari dan terakhir pada tanggal 10 Februari 2017. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif-deskriptif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori fungsional dalam wacana kampanye politik Functional Theory of Political Campaign Discourse yang dikembangkan oleh seorang professor ilmu kmunikasi dari Amerika, William L. Benoit. Hasil penelitian ini akan menunjukkan kecenderungan masing-masing kandidat apakah lebih fokus dalam fungsi acclaim, attack atau malah defense. Teori ini juga akan menunjukkan kecenderungan topik yang digunakan oleh masing-masing kandidat apakah lebih mengedepankan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan policy atau berkaitan dengan karakter character .Kata Kunci: Analisis Isi; Komunikasi Politik; debat; functional theory; Benoit

---

This thesis aims to explain the tendency of functional and debate content on DKI Gubernatorial Election 2017. There are 3 series of debate on the first round. The first debate was on January 13th, the second on 27th and last was on February 10th 2017. This is quantitative descriptive research. The theory used in this research is the functional theory of political campaign discourse developed by a professor of communication science from America, William l. Benoit. The results of this study will show the tendency of each candidate whether more focused in the function acclaim, attack or even defense. This theory will also indicate the tendency of the topics used by each candidate whether to prioritize matters relating to the policy or related to the character.Keywords Content Analysis Political Communication Debate Functional Theory Benoit"

"Penelitian ini mendeskripsikan model komunikasi politik yang dilakukan oleh humas politik pasangan Anies Baswedan - Sandiaga Uno dalam pertarungan politik Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Model komunikasi politik sebagai satu panduan utama dalam setiap langkah komunikasi politik pasangan calon, melahirkan turunan bagan sebagai strategi komunikasi politik maupun penyusunan komunikasi strategis. Penelitian dengan pendekatan kualitatif serta desain deskriptif ini, memberikan sebuah hasil penelitian yang menunjukan proses perumusan sebuah model komunikasi politik yang melahirkan strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh tim pemenangan Anies-Sandi dalam kontestasi pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Meski terjadi simplifikasi dalam kajian strategi komunikasi politik yang hanya berfokus pada optimalisasi dan evaluasi penggunaan media sebagai pintu informasi dengan muatan komunikasi politik, dalam pelaksanaannya tim pemenangan melalui Media Center Anies-Sandi memberikan pandangan bahwa landasan strategi komunikasi politik berangkat dari sebuah rancangan dalam merumuskan sebuah Grand Design atau paradigma sebagai penentu alur komunikasi politik yang efektif, efisien dan tepat sasaran serta melahirkan tujuan komunikasi yang sesuai dengan apa yang telah dirancang sebelumnya. Penelitian hanya berfokus pada pemaparan mengenai perumusan model komunikasi politik dan strategi komunikasi politik pada masa pilkada DKI Jakarta tahun 2017.

---

This study describes the political communication model wich conducted by the political public relations of  Anies Baswedan-Sandiaga Uno in the 2017 DKI Jakarta Regional Election. Political communication model as a main guide in each step of political communication of the candidate, defining the strategy of politics and strategic communication. This research with a qualitative approach and descriptive design give the result that shows the process of formulating a political communication model  bring forth political communication strategy conducted by Anies-Sandis political PR in the 2017 DKI Jakarta regional election and contestation. Despite has a simplification in the study of political communication strategies which only focuses on optimizing and evaluating the use of media as an information with political communication content, in the implementing the winning team through Media Center Anies-Sandi gives the view that the foundation of political communication strategy departs from a design in formulating a Grand Design or paradigm as a determinant of political communication effective, efficient and right on target made up the goals that are in accordance with what has been previously designed. The research only focuses on the presentation of the formulation of the political communication model and political communication strategy in the 2017 DKI Jakarta regional election."

"Kampanye merupakan salah satu momen dalam pemilu yang paling ditunggu. Masa kampanye adalah saat dimana calon kepala daerah memperkenalkan diri kepada masyarakat luas, terutama visi dan misinya. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap suatu kampanye politik digunakan analisis sentimen menggunakan data Twitter. Penelitian ini melakukan analisis sentimen terhadap kampanye politik pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Program yang digunakan untuk klasifikasi yaitu sentiStrength dengan menggunakan pendekatan berbasis leksikon. Dataset yang digunakan untuk klasifikasi yaitu kicauan tweet pengguna yang ditujukan untuk to membalas kicauan akun ofisial calon gubernur dan wakil gubernur, dan kicauan yang menyebut mention akun ofisial calon gubernur dan wakil gubernur pada saat masa kampanye putaran 1 dari tanggal 28 Oktober 2016 sampai 11 Februari 2017 dengan total kicauan yang terkumpul sebanyak 158.517 kicauan dan putaran 2 dari tanggal 7 Maret sampai 15 April 2017 dengan total kicauan yang terkumpul sebanyak 117.074 kicauan. Pengklasifikasian terbagi menjadi 3 kelas yaitu positif, negatif, dan netral. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum sentimen positif mendominasi sentimen negatif untuk tiap-tiap calon gubernur dan wakil gubernur, dan hasil perolehan sentimen positif di media sosial Twitter dengan hasil perolehan suara yang didapat oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2017 baik pada putaran 1 maupun 2 memiliki urutan yang sama.

---

The campaign is one of the most awaited moments in elections. The campaign period is the time when the candidate head of the region introduces himself to the public, especially his vision and mission. To find out the public view of a political campaign used sentiment analysis using Twitter data. This study analyzes the sentiment toward the political campaign of candidate pair of governor and vice governor of DKI Jakarta in 2017. The program used for classification is sentiStrength by using lexicon based approach. The dataset used for classification is the tweets of users intended to respond to the tweets of the official accounts of candidates for governors and vice governors, and tweets that mention the official accounts of candidates for governor and vice governor during the campaign period round 1 from October 28, 2016 to February 11, 2017 with a total of tweets gathered as many as 158,517 tweets, and round 2 from March 7 to April 15, 2017 with a total tweet gathered 117,074 tweets. Classification is divided into 3 classes of positive, negative, and neutral. The results showed that in general the positive sentiment dominates the negative sentiment for each candidate of governor and vice governor, and the result of positive sentiments in social media Twitter with the result of vote earned by the couple of candidates for governor and vice governor of DKI Jakarta 2017 both on round 1 and 2 have the same order. "

"Pemilihan gubemur secara langsung yang telah dilakukan oleh Provinsi Lampung adalah wujud dari menjadikan Lampung sebagai model demokrasi, untuk itu calon gubemur bersalng untuk mendapatkan sebanyak mungkin pemilihnya dalam bentuk kampanye dan membentuk pencitlaan positif mengenai bagaimana sosok pemimpin yang diinginkan rakyat melalui gaya kepemimpinan yang dimiliki masing-masing calon sehingga mampu mempengaruhi keputusan memilih masyarakat, untuk memilih pemimpin terbaik bagi Provinsi Lampung. Untuk itu penelitian ini mencoba untuk menjawab apakah ada pengaruh kampanye politik dan gaya kepemimpinan terhadap keputusan memilih, apakah j uga ada pengaruh kampanye politik terhadap keputusan memilih dan apakah ada pengaruh gaya kepemimpinan terhadap keputusan memilih masyarakat pada pernilihan Gubernur Lampung 2008. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jauh pengaruh kesernuanya itu dengan keputusan memilih masyarakat. Steinberg (1981, h.12-20) merumuskan bahwa kampanye politik adalah sebuah usaha public relarions yang bertujuan untuk membujuk dan merangsang perhatian pemilih terdaftar, termasuk foating voters serta pendukung lawan, untuk memilih calon atau pasangan calon tertentu. Ada empat teknik kampanye, yakni door-to-door (pintu-ke-pintu), group discussion (kelompok diskusi), indirecl mass campaign (kampanye massa yang tidak langsung), dan direct mass campaign (kampanye massa yang langsung). Gaya kepemimpinan adalah suatu pola yang-konsisten yang kita tunjukkan dan diketahui oleh pihak lain ketika kita berusaha mempengaruhi kegiatan-kegiatan orang lain (Thoha, 2004, h.76). Penulis menggunakan tiga dimensi kepemimpinan William J Reddin yang menambahkan efektivitas dalarn modelnya yaitu ada gaya kepemimpinan yang efektif dan tidak efektii Gaya kepemimpinan yang efektif yaitu : Bureucrat, Developer, Benevolent Autocrat, dan Executive. Sedangkan gaya kepemimpinan yang tidak efektif yaitu:Deserter; Misionary, Autocrat, dan Compromiser. Penelitian ini memakai metode yang sifat explanatory reseafch,dengan pendekatan kuantitatit; menggunakan teknik statistik regresi linier- berganda (Mulnple Linear Regression) dari hasil uji F dan uji t ternyata acfa pengaruh secara bersamaan antara variabel kampanye politik (Xl) dan gaya kepernimpinan (X2) terhadap variabel keputusan rnemilih. (Y), ada pengaruh antara variabel kampanye politik (Xl) terhadap variabel keputiisan memilih (Y) dan terakhir ada pengaruh antara variabel gaya kepemimpinan (X2) terhadap variabel keputusan memilih (Y).

---

Direct election of govenor which had been conducted in Lampung Province was a form of' making Lampung as a democracy model. For that reason, govenor candidates had to compete to get as many as potential electors in campaign and formed positive image about the leader wanted by society through their leadership style. The candidates hoped they could influence society voting decision to choose the best leader for Lampung Province. This research tries to answer whether there are influence of political campaign and leadership style simultaneously to society voting decision, influence of political campaign partially to society voting decision, and influence of leadership style partially to society voting decision, in 2008 Lampung Governor Election. Steinberg (1981, h.12-20) formulated political campaign as a public relation effort to persuade and stimulate attention of listed elector, including floating voters and also opponent supporter, to choose a certain candidate couple or a certain candidate. There are four campaign techniques, namely door-to-door, discussion group, indirect mass campaign, and direct mass campaign. Leadership style is a consistent pattern, which we exposed and known by other people, when we try to influence others activities (Thoha, 2004, h.76). Researcher uses three leadership dimensions by William J. Reddin. Reddin enhances effectiveness in its model by categorizing leadership style to effective leadership style and ineffective leadership style. Including in effective leadership style are Bureaucrat, Developer, Benevolent Autocrat, and Officer. While ineffective leadership style contains: Deserter, Missionary, Autocrat, and Compromiser. This research uses explanatory research with quantitative approach, using statistical technique of Multiple Linear Regression. The result of F test and t test shows that there are influence of political campaign (Xl) and leadership style (X2) simultaneously to society voting decision (Y), influence of political campaign (Xl) partially to society voting decision (Y), and influence of leadership style (X2) partially to society voting decision (Y), in 2008 Lampung Govemor Election."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya para ”preman” sebagai aktor lokal di Sumatera Utara yang berperan penting dalam sistem demokrasi yang relatif baru diterapkan sejak tahun 1997. Sebagian aktor lokal tersebut berasal dari kader Pemuda Pancasila. Mereka tidak hanya mengandalkan intimidasi dan uang yang dimiliki, tetapi mereka juga menjadi pengurus partai politik, anggota legislatif, pejabat birokrasi, pebisnis, dan pemilik media cetak lokal. Dalam kapasitas menggunakan jaringan tersebut, tentunya mereka sangat kuat untuk memperoleh akses terhadap sumber daya (resources) dari pemerintah daerah dan akan memaksimalkan sumber kekuasaan yang dimiliki. Sementara dalam kapasitasnya sebagai ’preman’, mereka dapat juga menggunakan sumber daya kekerasan. Untuk membuktikan adanya peran tersebut, penelitian ini akan menjawab pertama bentuk intimidasi yang dilakukan oleh Pemuda Pancasila Sumatera Utara dalam pemilihan Gubernur Provinsi Sumatera Utara tahun 2008. Kedua, pola mobilisasi yang dilakukan untuk menggerakkan potensi organisasi yang dimiliki Pemuda Pancasila di Sumatera Utara. Ketiga, model relasi jaringan yang dilakukan di antara Pemuda Pancasila dengan pemerintah daerah, pengusaha lokal dan media massa dalam memenangkan calon gubernur yang didukung. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Bosissm dari John T. Sidel dan Kelompok Kekerasan yang ditulis oleh Masaaki dan Rozaki. Sedangkan teori pendukung adalah Teori Kekuasaan dari Miriam Budiardjo dan Charles F. Andrain, Konsensus dan Konflik dari Maswadi Rauf, Teori Demokrasi dan Otonomi Daerah dari Brian C. Smith, dan Teori Kepentingan Terselebung (Hidden Autonomy) yang ditulis Syarif Hidayat. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kasus sebagai strategi penelitian. Analisis kualitatif teknik tipologi dipilih sebagai sebagai cara untuk menyusun interpretasi atas kajian literatur, wawancara mendalam dengan narasumber yang terlibat dan observasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa bentuk intimidasi yang dilakukan anggota Pemuda Pancasila adalah mengancam dan menakut-nakuti akan melakukan pemukulan fisik dan membuat ketidaknyamanan pemilih yang tidak memilih calon gubernur yang ingin dimenangkan. Pola mobilisasi dilakukan atas dasar patron-klien piramida yaitu seorang tokoh Pemuda Pancasila memiliki kekuatannya sendiri untuk mengerakkan anggota Pemuda Pancasila. Model relasi yang terjalin antara Pemuda Pancasila dengan birokrasi, pengusaha, dan media cetak lokal dilakukan atas dasar hubungan yang saling menguntungkan atau simbiosis mutualisme. Disertasi ini mengajukan perspektif teoritis baru bahwa fenomena munculnya bos lokal dan kelompok kekerasan mengindentifikasikan adanya perbedaan yang khas di Sumatera Utara. Kontribusi terhadap perspektif teori Ilmu Politik yang ditemukan dalam penelitian ini disebut Teori Jaringan Patronase Baru Bos Lokal.

---

The background of this study is the emergence of “gangsters”—some of whom were cadres of Pemuda Pancasila—as local actors who played an important role in the democratic system applied in North Sumatera since 1997. Not only that they intimidated with violence and money; they became political party officials, legislative members, bureaucrats, business people, and owners of local print media. In their formal capacity, they had power to gain access to resources from the local government and maximize them. While as ‘gangsters’, they practiced violence. This study would discuss three points to prove that such things really occurred: first, the forms of intimidation done by Pemuda Pancasila North Sumatera in the North Sumatera governor election in 2008; second, the pattern of mobilization performed to generate the potential of the organization; third, the network relation model among Pemuda Pancasila, the local government, the local business people, and the mass media in making the supported candidate win. The main theories applied here are the Bosissm Theory by John T. Sidel and the Violence Group Theory by Masaaki and Rozaki. The supporting theories are the Theory of Power by Miriam Budiarjo and Charles F. Andrain, Consensus and Conflict by Maswadi Rauf, Democracy and Decentralization by Brian C. Smith, and Hidden Autonomy by Syarif Hidayat. This study uses a qualitative approach with case studies. The qualitative analysis with typology technique is chosen as a way to arrange interpretations on data—written materials, in depth interviews, and observations. The findings showed that the forms of intimidation done by Pemuda Pancasila members were threaten to beat physically and create inconvenience if the voters did not vote governor candidates who want to win. The mobilization pattern was executed using patron-client pyramid: each figure of Pemuda Pancasila had his own power to mobilize members. The relation model among Pemuda Pancasila, bureaucracy, business people, and local print media was performed based on mutualistic symbiosis. The phenomenon of emerging local bosses and violent groups theoretically implied spesific differences in North Sumatera. The contribution to Political Science theories, which will be found in this study, is called the Theory of New Patronage Network of Local Bosses."

"ABSTRACTSkripsi ini menganalisis preferensi Basuki Tjahaja Purnama pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2017 sebagai calon petahana terhadap kelompok seniman di Jakarta. Pada tahun 2014, Basuki mengesahkan kebijakan Pergub No. 109 tahun 2014 tentang Pembentukan Kerja Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki yang merupakan kebijakan turunan dari Peraturan Pemerintah tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah. Selain itu, Basuki menerapkan beberapa kebijakan lain di bidang seni. Kebijakan tersebut memberikan dampak terhadap kehidupan seniman di Jakarta. Aksi resistensi dilakukan oleh kelompok seniman pada tahun 2015, namun usaha tersebut gagal karena kebijakan tetap terlaksana. Langkah lain yang diambil kelompok seniman adalah mediasi yang hingga pergantian kepemimpinan belum menemukan solusi yang dapat mengakomodasi kelompok seniman. Kebijakan pada masa kepemimpinan Basuki nampaknya tidak mempengaruhi preferensi seniman dalam memilihnya. Penulis memiliki argumen bahwa preferensi seniman didasari kepada karakter yang dimiliki Basuki selama masa kepemimpinannya. Dalam tulisan ini, penulis menggunakan teori Trust in Politician oleh Natalia Pohorila. Faktor yang akan digunakan dalam penelitian ini dalah nilai instrumental kerena merupakan hasil pengamatan dari evaluasi kerja petahana.

---

ABSTRACTThis thesis analyse Basuki Tjahaja Purnama preference of Jakarta Gubernatorial Election in 2017 as an incumbent candidate of Jakarta artist group. In 2014, Basuki legalized Pergub No. 109 tahun 2014 that had been decision to derivative of Governor Policy in 2014 about local owned business entities. In other hand, Basuki had been implementing a several art policy. That policies had impact for artist in Jakarta. Resistant act of artist was emerged by a demonstration that held in Taman Ismail Marzuki in 2015. Although, demonstration was failed, artist had been trying their best attempt to cancel the policy. Other way that artist do is mediation with local governor. Until Basuki was demotion, this policy has been getting solve. Artist want that local governor accommodate artist will. Basuki rsquo s policy was not giving influence of Jakarta Artist to vote Basuki. In this thesis, writer use a Trust in Politician theori in factor instrumental values by Natalia Pohorila. This factor is result of incumbent office evaluation."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimana pola electoral engagement dan realisasi politik programatik yang dilakukan Koalisi Buruh Jakarta (KBJ) dengan Anies R Baswedan-Sandiaga Uno pada saat dan sesudah pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Analisis penulis membuktikan bahwa adanya policy broker, kesamaan program-program antara kontrak politik buruh dan kandidat serta kolaborasi dan konsolidasi yang sistemik lintas federasi/serikat merupakan faktor-faktor pendukung terjadinya kontrak politik antara KBJ dan pasangan kandidat. Kandidat menjanjikan realisasi program-program kontrak politik yang telah disepakati apabila terpilih, sedangkan KBJ bersedia menjadi mesin politik kandidat yang otonom selama pemilihan kepala daerah di Jakarta berlangsung. Setelah kandidat terpilih, realisasi kontrak politik didistribusikan secara kolaboratif oleh kelompok buruh dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Distribusi politik tidak hanya ditujukan kepada para pekerja yang mendukung kandidat, namun juga para pekerja yang tidak mendukung kandidat serta kelompok lain di luar kelompok buruh. Penelitian ini berargumen bahwa kontrak politik yang identik dengan pertukaran yang partikularistik antara kandidat dan pemilih dalam politik kontemporer di Indonesia tidak terjadi di studi kasus ini, sedangkan distribusi politik secara programatik efektif dilakukan oleh kelompok buruh di tengah fregmentasi politik lintas federasi dan reformasi elektoral di Indonesia.

---

The purpose of this research is to analyze how the pattern of electoral engagement and the realization of programmatic politics carried out by the Koalisi Buruh Jakarta (KBJ) and Anies R Baswedan-Sandiaga Uno during and after the Jakarta Gubernatorial Election in 2017. The author’s analysis reveals that the existence of a policy broker, parallel programs and political contract between labor and candidate as well as systemic collaboration and consolidation across federations/unions were all supporting factors for the occurrence of political contracts between KBJ and pairs of candidate. Candidates promised the realization of political contract programs if elected, while KBJ was willing to become an autonomous political machine for candidates during the gubernatorial election in Jakarta. After the candidates were elected, the realization of the political contract is distributed collaboratively by the Unions-Regional Government of DKI Jakarta. Political distribution is not only directed to the workers which supported candidates, but also those who did not support candidates as well as other groups outside the worker groups. This research argues that political contract that is tantamount with particularistic exchanges between candidates-voters in Indonesian contemporary politics do not occur in this case study while programmatic political distribution carried out by KBJ was effective in the midst of cross-federation political fragmentation and electoral reform in Indonesia."