Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTThis article argues that MIKTA (Mexico, Indonesia, South Korea, Turkey, and Australia) are middle, regional, and constructive powers that can serve as providers of global governance in the international system. it argues that in order for MIKTA countries to serve as middle, regional, and constructive powers, they need to consolidate the support of all relevant State and non-State actors in their countries, allowing MIKTA to become a relevant mechanism to promote and generate public goods in the international system, specially global governance. Mexico is the second largest economy in Latin America. Mexico is today an actor with global responsibility and obligatory reference. A country with that weight must play in new boards and MIKTA, constituting and innovative alliance with key non-traditional partners, is a strategic space to expand the scope of Mexican foreign policy."

"ABSTRAKThis article explains developments in Latin American that could give impacts for Indonesian economic diplomacy. It argues that Indonesia should explore the emerging markets in Latin American countries in the future. The non-traditional markets for Indoneisan in Latin American will include Mexico and Chile as the prospective markets. It also proposes the economic strategies to penetrate non-traditional markets in Latin American countries."

"Misi Pemeliharaan Perdamaian mengalami evolusi yang meliputi pendekatan kemanusiaan yang lebih luas, personel wanita semakin meningkat menjadi bagian dari keluarga misi pemeliharaan perdamaian.PBB telah meminta lebih banyak penggelaran female peacekeepers guna memperkuat pendekatan “holistik” secara keseluruhan terhadap operasi-operasi pemeliharaan perdamaian PBB saat ini.Banyak yang harus dilakukan dalam mengintegrasikan lebih banyak female peacekeepers kedalam misi-misi PBB. Lebih banyak female peacekeepers yang terlatih akan menjadi aset bagi masa depan operasi-operasi pemeliharaan perdamaian.Pada bulan Oktober 2000 Dewan Keamanan PBB telah menetapkan Resolusi 1325 mengenai Wanita, Perdamaian dan Keamanan. Resolusi tersebut dipandang sebagai resolusi landmark dimana pertama kali, Dewan Keamanan mengakui kontribusi wanita selama dan pasca konflik. Sejak ditetapkannya Resolusi 1325 tersebut, perhatian terhadap perspektif gender dalam agenda perdamaian internasional telah jelas ditempatkan dalam kerangka keamanan dan perdamaian yang lebih luas. Artikel ini menjelaskan peningkatan kontribusi jumlah personel female peacekeepers Indonesia pada periode 2009-2016 dan membahas mengapa Indonesia perlu mendukung dan mempertimbangkan mengirimkan lebih banyak female peacekeepers dalam operasi-operasi pemeliharaan perdamaian PBB."

"Sekulirisme merupakan salah satu dari gerakan yang paling penting dalam sejarah modern, membantu membedakan Barat tidak saja dari Abad Pertengahan dan era yang lebih kuno, tetapi juga dari wilayah kultural di dunia lainnya. Negara Barat modern merupakan muncul sebagian besar karena pilihan sekulerisme; bagi sebagian pilihan ini sebagai pilihan yang menggembirakan, dan menyedihkan bagi sebagian yang lain. Memahami dengan lebih baik sejarah dan kondisi alamiah sekulerisme membantu orang dapat memahami peran dan pengaruhnya dalam masyarakat akhir-akhir ini. Kendati nilai penting yang dikandungnya, selalu saja tidak ada kesepakatan tentang apa sesungguhnya sekulerisme itu. Problem itu sebagian terletak pada konsep 'sekuler' yang dapat digunakan dengan pengertian ang tidak tunggal. Sebagai sebuah doktrin, sekulerisme umumnya digunakan untuk menggambarkan pandangan filsafat yang membentuk etikanya sendiri tanpa merujuk pada dogma agama, dan sekulerisme memunculkan perkembangan sains dan seni pada kehidupan manusia."

"Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch tahun 2018, kasus korupsi sektor kesehatan menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 3,7 miliar. Penelitian ini bertujuan mengukur pengetahuan korupsi dan urgensi pendidikan antikorupsi di sektor kesehatan, khususnya di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.Penelitian dengan quick surveiterhadap 198 mahasiswa (sarjana 75 orang atau 37,98%) dan S2 123 orang atau 62,12%), dan terhadap pakar.Hasil studi memperlihatkan rendahnya pengetahuan tentang korupsi pada 128 orang (64,64%)dan pengetahuan cukup 70 orang (35,35%). Terdapat dukungan penuh mahasiswa(198 orang, 100%) dan seluruh pakar terhadap pentingnya pendidikan antikorupsi. Dukungan integrasi pendidikan antikorupsi dengan kurikulum formal disampaikan oleh 183 mahasiswa (92,4%), demikian halnyapandangan para pakar. Pelaksanaan diskusi (66,7%) dan studi kasus (21,3%) menjadi usulan terbanyak tentang metode pembelajaran, selain bermain peran. Masih rendahnya pengetahuan tentang antikorupsi menguatkan usulanurgensi pendidikan antikorupsi yang terintegrasi dengan kurikulum formal. Kampus memiliki peluang untuk menerapkannyadengan ketersediaan kepakaran dan dukungan sarana prasarana, selain adanya tantangan penyesuaian kurikulum formal."