Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian Indonesia. Keterbatasan akses untuk mendapatkan pinjaman modal melalui perbankan bukan lagi menjadi kendala bagi UMKM untuk berkembang karena saat ini banyak perusahaan start-up berbasis peer-to-peer lending P2P lending yang memberikan peluang pembiayaan. Meski demikian, tidak semua platform P2P lending dapat menggalang dana sejumlah yang diajukan oleh peminjam UMKM secara penuh dan sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi keinginan investor untuk menanamkan modal pada UMKM melalui platform P2P lending di Indonesia. Penelitian ini menggunakan PLS-SEM dengan alat bantu SmartPLS 3.2.7 untuk melakukan analisis data terhadap 214 responden yang terdaftar pada platform P2P lending. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keinginan investor untuk menanamkan modal pada UMKM ditentukan oleh faktor perceived risk, dan kepercayaan investor terhadap platform P2P lending platform trust. Faktor perceived risk berbanding terbalik dengan tingkat keinginan investor untuk menanamkan modal, sedangkan faktor platform trust berbanding lurus dengan keinginan investor untuk menanamkan modal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin sedikit risiko yang mungkin muncul dan semakin tinggi kepercayaan investor terhadap platform P2P lending, maka semakin tinggi pula keinginan investor untuk menanamkan modal pada UMKM melalui platform P2P lending.

---

Micro, Small and Medium Enterprises MSMEs have important role in supporting economy in Indonesia. Limited access to capital loans through banking is no longer an obstacle for MSMEs to grow since there are many start-up companies peer-to-peer lending P2P lending based that provide such financing opportunities. However, not all of P2P lending platforms can raise funds submitted by the borrower MSME in full amount and in accordance with the given deadlines.

This study aims to determine what factors that affect the desire of investors to invest in MSMEs through P2P lending platform in Indonesia. This study uses PLS-SEM with SmartPLS 3.2.7 for data analysis of 214 respondents registered on P2P lending platform.

The results indicate that the desire of investors to invest in MSME is determined by perceived risk factors, and investor's trust in P2P lending platform platform trust. Perceived risk inversely proportional to the level of investor desire to invest, while platform trust is directly proportional to the desire of investors to invest. Thus, it can be concluded that the less risk that may arise and the higher the investor's trust in P2P lending platform, the higher the investor's desire to invest in MSMEs through P2P lending platform."

"Kemajuan teknologi telah mengarah pada pembentukan konsep peer-to-peer lending, yang memberikan pinjaman untuk usaha mikro, kecil dan menengah UMKM di internet tanpa lembaga keuangan seperti bank. Namun, karena ini adalah metode pembiayaan baru, kepercayaan perlu dibina untuk mempengaruhi pemberi pinjaman untuk dipinjamkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepercayaan pada peminjam, kepercayaan pada perantara dan manfaat yang dirasakan pada intensi untuk memberikan pinjaman kepada UMKM di Indonesia dalam pinjaman peer-to-peer. Hasil penelitian mencatat bahwa intensi untuk meminjamkan dalam platform pinjaman peer-to-peer secara signifikan dipengaruhi oleh manfaat yang dirasakan dari transaksi, sementara kepercayaan baik peminjam dan kepercayaan dalam peer-to-peer lending intermediary tidak memainkan keharusan faktor untuk mempengaruhi kemauan pemberi pinjaman untuk meminjamkan.

---

Recent technological advancements have led to the establishment of online peer to peer lending concept, which allows lending for small and medium enterprises in the internet without the inclusion of financial institutions such as banks. However, since this is a new financing method, trust needs to be cultivated to influence lenders to lend. This research aims to analyze the effect of trust in borrower, trust in intermediary and perceived benefit on the intention to lend to small and medium enterprises in Indonesia in peer to peer lending.

The results of the research notes that willingness to lend in peer to peer lending platform is significantly influenced by the perceived benefit of the transaction, while trust in both borrower and trust in the peer to peer lending intermediary do not play an imperative factor to affect lenders willingness to lend."

"Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara, termasuk di Indonesia. Namun karena masalah administrasi, UMKM kesulitan untuk mendapatkan akses pembiayaan dengan cara konvensional, seperti pinjaman bank. Untuk itu, Fintech Peer-to-Peer Lending hadir sebagai alternatif baru bagi UMKM untuk mengakses pembiayaan. Dengan demikian, perlu untuk menganalisis peraturan dan implementasi Peer-to-Peer Lending untuk pembiayaan UMKM di Indonesia. Skripsi ini memiliki dua rumusan permasalahan yaitu 1) bagaimana regulasi Peer-to-Peer Lending untuk pembiayaan UMKM?  dan 2) bagaimana implementasi Peer-to-Peer Lending untuk pembiayaan UMKM dan kesesuaiannya terhadap regulasi Peer-to-Peer Lending Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif Penelitian ini menunjukkan bahwa Peer-to-Peer Lending untuk pembiayaan UMKM diatur berdasarkan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Sayangnya, peraturan tersebut ternyata belum cukup mampu  mengakomodasi pembiayaan untuk sektor produktif atau UMKM secara optimal. Terlepas dari itu, sebagai salah satu Penyedia Peer-to-Peer Lending yang memberikan pembiayaan untuk UMKM, PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia telah berhasil melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi ketentuan sebagaimana termuat dalam POJK No. 77/POJK.01/2016. Dalam rangka mendukung akses pendanaan bagi UMKM melalui layanan Peer-to-Peer Lending, OJK diharapkan dapat memperbaiki peraturan tersebut sehingga dapat mempercepat literasi dan inklusi keuangan. Selain itu, pemerintah Indonesia disarankan agar mempercepat pengesahan RUU tentang Teknologi Finansial agar menjamin kepastian hukum para pihak dalam Peer-to-Peer Lending.

---

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) has an important role in the economy of a country, including in Indonesia. Due to administrative issues, they fail to gain access to finance by conventional means, such as bank loans. For this reason, Peer-to-Peer Lending exist as an important alternative for MSMEs to access funds. Therefore, it is necessary to analyze the regulation and implementation of Peer-to-Peer Lending in Indonesia. This thesis has two research questions namely 1) how are the regulations on Peer-to-Peer Lending Service for MSMEs financing? and 2) how are the implementation of Peer-to-Peer Lending for MSMEs financing and its compliance to Peer-to-Peer Lending regulations? This thesis is a normative legal research. This study shows that Peer-to-Peer Lending for MSMEs financing is regulated under POJK No. 77/POJK.01/2016 on Information Technology-Based Lending Service. Unfortunately, the regulation is not considered sufficient to accommodate financing for the productive sector or MSMEs. Regardless, as one of the Provider of Peer-to-Peer Lending who provide financing for MSMEs, PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia has succeeded in carrying out its obligations to fulfil the provisions as stated in POJK No. 77/POJK.01/2016. In order to better support access to funding for MSMEs by Peer-to-Peer Lending, OJK is expected to be able to improve the regulations so as to accelerate financial literacy and inclusion. In addition, the Indonesian government is suggested to accelerate the validation of the Bill on Financial Technology in order to ensure legal certainty for the parties in Peer-to-Peer Lending."

"Berkembangnya financial technology di Indonesia telah melahirkan alternatif pendanaan baru bagi UMKM, yaitu melalui peer to peer lending P2P lending . P2P lending mempermudah UMKM untuk dipertemukan dengan pemberi pinjaman. Bagi pemberi pinjaman, keberadaan P2P lending disebut juga sebagai alternatif investasi baru.

Penelitian ini membahas mengenai pengaturan P2P lending berdasarkan hukum di Indonesia dan tanggung jawab hukum para pihak yang terlibat dalam pendanaan pinjaman pada P2P lending. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, dengan tipologi penelitian yang menitikberatkan pada sifat eksplanatoris.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan P2P lending di Indonesia berpedoman pada POJK dan KUHPER. Pada praktiknya, pelaksanaan dari aturan-aturan tersebut dilakukan penyesuaian. Kemudian, oleh karena di POJK tidak diatur secara rinci mengenai hak dan kewajiban yang harus diatur pada perjanjian, tanggung jawab hukum yang diemban oleh para pihak juga berbeda-beda di tiap penyelenggara. Akan tetapi, pada praktiknya, pemberi pinjaman tidak mengetahui tanggung jawab hukumnya terhadap penerima pinjaman.

---

The development of financial technology in Indonesia has created a new alternative funding resource for small and medium enterprises SME , which called peer to peer lending P2P lending. P2P lending has made it easier for SME to get connected with the potential lender or funder. On the lender rsquo s side, the presence of P2P lending also called as the new alternative investment method.

This thesis discusses about the P2P lending regulation based on Indonesian law and the legal responsibilities of the parties involved in the credit funding through P2P lending host. The research method used in this study is juridical normative, with the typology focuses on the explanatory nature.

The result of this study shows that P2P lending in Indonesia regulated by Financial Services Authority of Indonesia Rules and Civil Code of Indonesia. In practice, there are several adjustments in the implementation of those rules. Furthermore, because of the unspecified regulation, each party holds different legal responsibilities when involved in credit funding through different P2P lending host. Yet, in practice, the lenders usually remain unknown of their legal responsibilities towards the borrower whom they lend their money to."

"Australia Post saat ini berjuang untuk mempertahankan pendapatan finansial karena penuruman pengirimat surat pos yang drastic, yang mengarahkan mereka untuk mengidentifikasi usaha kecil sebagai target utama untuk peluang pertumbuhan perusahaan mereka dalam 12-18 bulan ke depan.Laporan ini memfokuskan permasalahan bisnis kecil dalam lingkup marketing, eksternal, dan tekonologi. Kami menemukan adanya propose signifikan dari pemilik bisnis yang memiliki pengetahuan pemasaran yang tidak memadai, depan 61 pemilik bisnis kecil melaporkan kurangnya pengalaman dalam menggunakan alat pemasaran digital. Kompetisi industry adalah tantangan lain yang dihadapi usaha kecil, dengan lebih dari 70 responden survei merasa bahwa mereka bekerja di industri yang sangat kompetitif. Pemilik usaha kecil juga mengintregasikan teknologi ke dalam operasi bisnis mereka, kami menemukan bahwa 78 dari usaha kecil dan menengah menggunakan 1-5 aplikasi dalam pengroprasian bisnis mereka. Namun, ada perjuangan untuk sepenuhnya beradaptasi dengan teknologi ini karena kurangnya waktu.Penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa banyak perusahaan pengiriman kurir menyediakan layanan tambahan untuk bisnis mereka. Namun, mereka tidak memiliki banyak variasi, memberi Australia Post keuntungan dengan paket layanan bisnis kecil yang ditawarkan.Laporan ini mengevaluasi dan menyimpulkan bahwa akan ideal bagi Australia Post untuk mengemas bundle alat dan layanan bisnis kecil mereka yang mudah dipahami. Metode lain yang potensial untuk menciptakan nilai bagi usaha kecil adalah menyederhanakan proses atau meningkatkan pengetahuan dan keahlian bisnis mereka.

---

Australia Post is currently struggling to maintain financial earnings due to the drastic decrease in letter deliveries, leading them to identify small businesses as a key target for growth opportunities. This report was commissioned to examine and provide recommendations on how Australia Post could position itself as a key partner to engage with small businesses in the next 12-18 months.The research highlights small business issues surrounding marketing, external , and technological factors. There is a significant proportion of business owners having inadequate marketing knowledge, with 61 reporting a lack of experience in using digital marketing tools. Industry competition is another challenge facing small businesses, with over 70 of survey respondents feeling that they work in a highly competitive industry. Small business owners also integrate technology into their business operations; we found that 78 of small to medium businesses are using 1-5 apps in their business. However, there is a struggle to fully adapt to these technologies due to lack of time and clarity facing an information overload.Further research shows that many courier delivery companies provide additional services to their core business. However, they lack a wide variety, giving Australia Post the advantage with its suite of small business services on offer.This report evaluates and concludes that it would be ideal for Australia Post to package their small business tools and services in a bundle that is easily understood. Another potential method for creating value for small businesses would be simplifying processes or increasing their business knowledge and expertise."

"Pertumbuhan UMKM start-up di Indonesia makin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini didukung oleh berbagai kompetisi ide bisnis yang memberikan pelatihan dan monitoring pada UMKM start-up pemenang kompetisi. Sayangnya kebanyakan UMKM start-up yang muncul merupakan UMKM instan yang tidak mampu bersaing di pasar. Hipotesa awal terkait fenomena ini adalah kurang diperhatikannya proses R&D dalam pengembangan produk pada UMKM start-up.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat efisien kinerja R&D dari UMKM start-up pemenang kompetisi sebelum dan setelah mendapatkan pelatihan pasca kompetisi. Nilai efisiensi ini akan menjadi indikator, seberapa besar peran kompetisi ide bisnis dalam membantu UMKM start-up untuk meningkatkan kinerja R&D mereka. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan mengintegrasikan model Balanced Scorecard (BSC) dengan Data Envelopment Analysis (DEA).Berdasarkan intregasi model BSC-DEA, pengukuran efisiensi dilakukan dalam 5 perspektif berbeda yaitu uncertainty perspective, learning and growth perspective, internal business process perspective, customer perspective, dan fnancial perspective.Hasil penelitian menunjukkan kinerja R&D UMKM start-up untuk masing-masing perspektif cenderung meningkat setelah memperoleh pembinaan, meski ternyata ada UMKM start-up yang efisiensinya justru menurun.

---

Growth of SME start-up in Indonesia is increasing from year to year. This is supported by wide range of business ideas competition that provide training and monitoring of SME start-up winners. Unfortunately most of the SME start-up that appers is instant SME that can not compete in market. Initial hypothesis related to this phenomenon is the lack of attention to the process of R&D in product development of SME start-up.

This study was conducted to determine the level of R&D efficiency and product development performance of SME start-up winners of the competition before and after obtaining post-competition training. The efficiency value will be an indicator to determine how much the role of competition in helping SME start-up to improve their R&D performance. The measurement of efficiency achieved by integrating Balanced Scorecard (BSC) model with Data Envelopment Analysis (DEA) model.

Based on BSC-DEA model integration, the efficiency measurement carried out into 5 perspective, uncertainty perspective, learning and growth perspective, internal business process perspective, customer perspective, and fnancial perspective.

The result show that R&D performance for each perspective tends to increase after SME start-up obtaining post-competition training, although there was SME start-up that decrease their efficiency."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi sektor usaha mikro, kecil,dan menengah (UMKM) atas terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun2013: yang ditinjau dari aspek keadilan, kepastian pajak, kemudahan, serta efisiendan ekonomis. Penelitian ini dilakukan terhadap sektor UMKM yang berdomisilidi Pulau Jawa dengan total responden sebanyak 88 orang. Metode yang digunakandalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasilpenelitian, diperoleh kesimpulan bahwa secara umum tingkat persetujuanresponden atas aspek keadilan, kepastian, kemudahan, serta efisien dan ekonomisadalah sebesar 50% yang menunjukkan bahwa peraturan ini sudah cukupmengandung keempat aspek tersebut. Namun, walaupun demikian minimnyasosialiasi membuat beberapa responden masih belum mengetahui peraturanterbaru ini. Oleh sebab itu, pemerintah perlu mengadakan sosialisasi lebih banyaklagi untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak

---

ABSTRACTThe main purpose of this research is to analyze Small Medium Enterprises?Perception related to the publication of Government Law No. 46, 2013: fromequality, certainty, convenience, and efficient and economic aspects. Therespondents of this research come from Java Island with total 88 respondents. Inthis research, the qualitative descriptive method is applied. According to theresearch conducted, It can be concluded that the SME?s has perception that thisregulation is quite equal, certain, convenience, and efficient and economic.However, because of lack of socialization, some of the respondents do not knowabout this regulation. Therefore, government should take action by doing moresocialization in order to increase society knowledge and awareness related to thisregulation."

"ABSTRACTThis study aims to analyze innovation diagnostic in micro, small, and medium enterprises in Depok. The measurement of this innovation process refers to the measurement of Innovation Diagnostic Diamond proposed by Mazzarol and Reboud (2006), measuring the innovation capacity of the company in terms of market, innovation, strategy, and resources. The data are collected through questionnaires distributed to Micro, Small, and Medium Enterprises (SMEs). The SMEs selected as samples of this study is 99 SMEs in Depok and 112 SMEs in Solo. The findings of the study show SMEs as an active innovator by presenting the profile of SMEs and the perception of the context of existing innovations. The obstacles in innovation learning are related to human resources, the implementation of technology and the access to capital. "

"Masyarakat dengan kategori miskin ini di Indonesia merupakan pelaku usaha mikro dan kecil sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan seperti berdagang, bertani, beternak dan lain-lain. Untuk itu sangat dibutuhkan sumber modal yang dapat diperoleh dari lembaga kredit dan hal ini memerlukan jaminan. Sertipikat tanah merupakan bukti pemilikan tanah bagi pemilik tanah yang dapat dijadikan jaminan resmi. Oleh karena itu pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai fungsi dan tugas pelayanan dalam bidang pertanahan, melaksanakan program pemberdayaan masyarakat lintas sektor melalui kegiatan sertipikasi hak atas tanah untuk peningkatan akses permodalan. Sedangkan sertipikat yang digunakan sebagai jaminan pada lembaga keuangan/perbankan wajib didaftarkan di Kantor Pertanahan untuk diberikan hak tanggungan.Berdasarkan hasil penelitian Kebijakan Pendaftaran Tanah dengan subyek UMK DI Kota Jakarta Selatan dikatakan sudah berhasil karena sertipikat tanah yang dihasilkan dari program ini dapat dimanfaatkan untuk jaminan kredit kepada lembaga keuangan. Sertipikat tanah pengusaha mikro dan kecil (PMK) yang telah diperoleh dari program ini yang dimanfaatkan sebagai jaminan kredit kepada lembaga keuangan sebagian besar belum dicatatkan atau didaftarkan hak tanggungannya ke kantor pertanahan. Terdapat 32 responden yang telah mendaftarkan hak tanggungannya dari 80 orang responden PMK yang telah memanfaatkan sertipikat tanah sebagai jaminan kredit lembaga keuangan untuk memperoleh modal. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendaftaran hak tanggungan atas sertipikat tanah yang dimanfaatkan sebagai jaminan kredit lembaga keuangan, yang merupakan model terbaik atau sesuai dengan hasil uji statistik menggunakan regresi binary logit adalah kesediaan untuk menemui PPAT, prosedur pembebanan hak tanggungan, biaya pendaftaran hak tanggungan, dan keharusan oleh pihak lembaga keuangan.

---

Communities with poor category in Indonesia there are as many as 12.36 %. Viable Revenue is expected by the whole community, because with a good income then each family's needs can be met. Many micro and small enterprises that can be done to increase revenue such as trade, agriculture, livestock and others. But the people who really need a source of capital to be able to work on efforts or the job. Credit institution is strongly needed by the people who need capital to conduct these efforts. To lend to a customer required a guarantee. Land certificate is evidence of ownership of land for land owners who can be used as an official guarantee. Therefore, the government in this case the National Land Agency which has the functions and duties of service in the field of land, carry out community development programs across sectors through land rights certification activities to increase access to capital.While the certificate that is used as collateral in financial institutions/banks must be registered at the Land Office to be given security rights. Based on the results of the study to the subjects Land Registration Policy Micro and Small Enterprises in South Jakarta that aims to improve access to capital can be said to have succeeded because the land certificate generated from this program can be used to guarantee loans to financial institutions. Title deed of micro and small entrepreneurs has been obtained from this program are used as collateral for loans to financial institutions mostly not registered or enrolled dependents rights to the land office. There were 32 respondents who had registered the dependents of the 80 respondents who have used title deed as collateral for loans of financial institutions to raise capital. Factors that affect the registration of a security interest in the land certificate be used as collateral for loans of financial institutions , which is the best model or in accordance with the results of statistical tests using binary logit regression is a willingness to meet PPAT, loading procedure of mortgage, mortgage registration fees, and requirement by the financial institution."