Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tugas karya akhir ini membahas mengenai bagaimana Eco-Global Criminology, sebuah kerangka analisis yang menggabungkan orientasi terhadap ekologi dan keadilan dengan studi global, melihat fenomena perburuan dan perdagangan pada satwa langka yang semakin terancam keberadaannya, yaitu Harimau Sumatera Phantera tigris sumatrae . Dengan menggunakan studi literatur sebagai metode penulisan, artikel ini membahas bagaimana ide-ide pokok dari Eco-Global Criminology menjelaskan fenomena perburuan dan perdagangan Harimau Sumatera menjadi salah satu ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Hilangnya keanekaragaman hayati akan berdampak pada kesejahteraan hidup manusia. Fenomena perburuan dan perdagangan Harimau Sumatera merupakan masalah lingkungan yang semakin serius dan berkembang. Melalui artikel ini, penulis akan menerapkan beberapa pemahaman dari Eco-Global Criminology dalam menjelaskan masalah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan manusia baik kegiatan yang dianggap legal seperti penebangan hutan yang menyebabkan hilangnya habitat pada Harimau Sumatera, maupun kegiatan ilegal seperti perburuan dan perdagangan Harimau Sumatera.

---

This article explores how Eco-Global Criminology, an analytical framework that combines ecology and justice orientation with global studies, sees the phenomenon of poaching and trading in endangered species that are increasingly threatened its existence, the Sumatran Tiger Phantera tigris sumatrae. Using the literature study as the methodology, this article discusses how the main ideas of eco-global criminology explain the phenomenon of poaching and trading of the Sumatran Tiger into one of the threats to biodiversity. The loss of biodiversity will affect the welfare of human life. The phenomenon of poaching and trading of Sumatran Tiger is an increasingly serious and growing environmental problem. Through this article, the authors will apply some understanding of Eco-Global Criminology in explaining environmental damage caused by human activities such as legal activities like deforestation causing habitat loss in Sumatran tigers, as well as illegal activities such as the poaching and trade of Sumatran tigers."

"Kawasan konservasi merupakan kawasan khusus yang dilindungi untuk menjaga keanekaragaman hayati di dalamnya. Pada kenyataannya, terdapat banyak kasus perburuan liar di dalam kawasan konservasi yang mengancam keberadaan satwa langka. Perburuan harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae) yang terjadi di Taman Nasional Kerinci Seblat di Sumatera adalah salah satu contohnya. Studi ini akan menjelaskan bahwa perburuan liar terhadap satwa langka yang terjadi di kawasan konservasi dapat dikategorikan sebagai bentuk kejahatan lingkungan. Perburuan satwa langka yang terjadi di dalam kawasan konservasi Taman Nasional Kerinci Seblat akan dianalisis dengan menggunakan teori dalam environmental criminology, yaitu teori aktivitas rutin yang melihat adanya pelaku potensial, keberadaan target, dan tempat.

---

Conservation area is specific protected area to maintain biodiversity inside it. But in fact, there are many cases of poaching inside conservation areas that threatened the endagered species. The poaching of sumatran tiger (Panthera tigris sumatrae) that happens in Kerinci Seblat National Park in Sumatera is one of the example. This study will explain that poaching can be categorized as environmental crime. Poaching in Kerinci Seblat National Park protected areas will be analyzed using environmental criminology, that is routine activity theory which see potential offender, suitable target, and places."

"Tulisan ini membahas sebelas peristiwa tumpahan minyak yang terjadi periode 2010-2020 untuk dianalisis sebagai bentuk kejahatan lingkungan transnasional. Thesis statement karya akhir ini adalah peristiwa tumpahan minyak dapat dijelaskan dengan tiga mekanisme dimensi transnasional kejahatan lingkungan dengan perspektif green criminology. Analisis mekanisme transborder flows of toxins and other ecosystem threats, transborder flows of economic decisions, dan transborder projections of power dikaitkan dengan data lokasi awal tumpahan minyak, lokasi persebaran tumpahan, dampak terhadap lingkungan dan manusia, pihak yang bertanggung jawab, penyebab tumpahan minyak, serta reaksi yang diterapkan. Perspektif green criminology mampu memberikan definisi kejahatan dan kerusakan lingkungan yang lebih ekspansif. Perspektif ini juga menekankan lingkungan, manusia, dan spesies nonmanusia yang terdampak atau dirugikan oleh sebelas peristiwa tumpahan minyak dan hak-hak mereka untuk dijaga, dilestarikan, dan dilindungi.

---

This paper discusses eleven oil spill events that have occurred during 2010-2020 to be analyzed as a form of transnational environmental crime. The thesis statement in this work is that oil spill incidents can be explained with the three transnational dimensions of environmental crime with a green criminology perspective. Analysis of transborder flows of toxins and other ecosystem threats, transborder flows of economic decisions, and transborder projections of power is linked to data on the initial location of the oil spill, location of the spill distribution, impact on the environment and people, responsible parties, causes of the oil spill, and the reaction that is applied. Green criminology is able to provide more expansive definition of crime and environmental damage. This perspective also emphasizes the environment, humans and non-human species that are affected or harmed by the eleven oil spill events and their rights to be protected and conserved."

"Tugas karya akhir ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui penyebab perpindahan lintas batas limbah elektronik. Negara Belgia dan Nigeria menjadi kajian utama dalam tulisan ini. Negara Belgia merupakan salah satu pengirim terbanyak limbah elektronik ke Nigeria yang kini dianggap sebagai tempat pembuangan utama limbah elektronik di dunia. Analisis dalam tulisan ini menggunakan pemikiran criminogenic asymmetries dari Nikos Passas. Data didapatkan dari studi-studi yang telah dilakukan oleh lembaga internasional dan regional. Hasil dari tulisan ini menemukan bahwa perbedaan atau asimetri dalam bidang ekonomi, politik, hukum, dan budaya memfasilitasi perpindahan lintas batas limbah elektronik. Hal ini mendorong permintaan barang illegal, mendorong insentif bagi pelaku untuk terlibat dalam kejahatan, dan melemahkan kontrol atau pengawasan dari pihak berwenang. Dalam tulisan ini perpindahan limbah elektronik dianggap sebagai transnational environmental crime karena berbahaya dan merugikan lingkungan, manusia, dan makhluk hidup lain.

---

This paper aims to search for the cause of the transboundary movement of electronic waste. Belgia and Nigeria are the main countries in this research. Belgia is one of the main exporter of electronic waste to Nigeria that known as the major dumpsite of electronic waste in the world. The analysis is based on criminogenic asymmetries, a concept by Nikos Passas. The data for this study is derived from research done by international and regional institutes. This study found that asymmetry in economy, politic, law, dan culture facilitate transboundary movement of electronic waste. These asymmetries then stimulate demand for illegal goods, incentive for perpetrators to contribute in illegal activity, and weaken the ability of authority to control crime. In this study, the transboundary movement of electronic waste is considered as a transnational environmental crime because of the harms it causes for environment, human, and other living being."

"Skripsi ini menjelaskan mengenai korban kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) X yang terdapat di Kabupaten Sukabumi. Praktik kejahatan lingkungan ini, menyebabkan kekeringan yang berkepanjangan setiap tahunnya. Sehingga, menimbulkan banyak kerugian pada masyarakat Cidahu. Kerugian tersebut meliputi kerugian materil, eknomi, dan sosial. Akan tetapi, masyarakat Cidahu yang menjadi korban kejahatan perusahaan, tidak menyadari bahwa dirinya sebagai korban. Hal ini, dipengaruhi oleh tindakan Greenwash yang dilakukan oleh perusahaan kepada masyarakat. Program Greenwash yang cukup besar mempengaruhi kesadaran masyarakat Cidahu adalah program-program Greenwash yang diberikan langsung kepada masyrakat Cidahu, seperti CSR dan hubungan yang baik antara perusahaan dengan pemangku kebijakan yang ada di Cidahu.

---

This thesis describes the victims of environmental crimes committed by the company Bottled Drinking Water ( bottled water) X contained in Sukabumi. Practice this environmental crime, causing widespread drought each year. So, cause much harm to society Cidahu. Disadvantages include material losses, as economic, and social. However, people who become victims of crime Cidahu company, unaware that he was a victim. This, Greenwash affected by the actions undertaken by the company to the public. Greenwash program sizable influence public awareness programs Cidahu Greenwash is given directly to the community Cidahu, such as CSR and good relations between the company and stakeholders in Cidahu. "

"Dalam undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) tersebut diatur bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Kelanjutan pokok ini ialah beban pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dipertanggungjawabkan kepada pihak pencemar dan perusak, sehingga sanksi hukum dipertanggungjawabkan kepada pihak yang mencemari dan rnerusak lingkungan hidup.Perkembangan korporasi di Indonesia dalam waktu singkat menjadi sangat cepat dan pesat karena sifatnya yang sangat ekspansif menjangkau seluruh wilayah bisnis yang mempunyai kemampuan untuk tumbuh dengan subur dan mendatangkan keuntungan. Hal lain ditandai juga dengan peranan oleh pemerintah melalui peraturan-peraturan yang memberikan kemudahan berusaha dan fasilitas lainnya. Korporasi sebagai pelaku kejahatan dan tindak pidana lingkungan hidup sebagai sebuah delik harus dilihat dalam kerangka pembangunan berkesinambungan.Fungsi dari UUPLH adalah merupakan "payung" (umbrella provision) yang dalam ketentuannya hanya mengatur hal-hal yang pokok saja, maka sebelum ada peraturan pelaksananya sudah barang tentu dalam penerapannya akan menghadapi hambatan. Dalam kasus perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup terdapat kesulitan bagi aparat penyidik untuk menyediakan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP. Di samping itu, pembuktian unsur hubungan kausal merupakan kendala tersendiri. pencemaran lingkungan hidup sering terjadi secara kumulatif, sehingga sulit untuk membuktikan sumber pencemaran, terutama yang bersifat kimiawi. Selain menyediakan alat bukti, penyidik juga harus cermat dalam menentukan tersangkanya yang ternyata sulit untuk menempatkan korporasi sebagai tersangka. Kesulitan ini dirasakan oleh penyidik pada saat menghubungkan antara tindak pidana dengan bukti-bukti yang mengarah pada suatu pelaku tindak pidana yang notabene adalah fiksi hukum.Pada tingkat penuntutan kesulitan yang dihadapi oleh Penuntut Umum sebagai pihak yang membawa perkara tersebut di muka pengadilan adalah memenuhi persyaratan formil dan materiil KUHAP khususnya Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Apabila ketentuan pada Pasal 143 ayat (2) KUHAP tersebut tidak dipenuhi maka pada Pasal 143 ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa surat dakwaan tersebut batal demi hukum. Dihubungkan dengan korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup, jaksa harus mempertahankan hasil penyidikan yang disertai dengan bukti-bukti kuat yang nantinya bisa membawa pada putusan final hakim yang menyatakan korporasi bersalah.Dalam penelitian ini penulis berusaha untuk mengungkapkan kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi serta untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh Kepolisian dan Kejaksaan dalam penerapan aturan pidana dalam rangka penuntutan terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia. Pada akhir penelitian, penulis mampu untuk menemukan permasalahan-permasalahan pokok yang menjadi penghambat dalam penuntutan korporasi untuk tindak pidana lingkungan hidup."

"Tulisan ini membahas PLTU Batubara X sebagai masalah kejahatan lingkungan. Berawal dari Indonesia yang menempati peringkat keempat sebagai penghasil gas emisi di dunia pada tahun 2015, dunia mulai mengalihkan fokusnya kepada Indonesia untuk meratifikasi Perjanjian Paris untuk mengurangi emisi 29% hingga 41% pada tahun 2030. Dengan adanya permasalahan tersebut, akan dibahas isu lingkungan khususnya terkait perubahan iklim dan pemanasan global yang disebabkan oleh hasil pembuangan dari aktivitas PLTU Batubara dan pelanggaran yang telah dilakukannya. Pembahasan akan berfokus pada PLTU X yang menimbulkan permasalahan karena telah menyalahi prosedur penerbitan izin lingkungan, dokumen AMDAL cacat secara substansi dan memperburuk polusi di daerah sekitarnya. PLTU X dilihat sebagai bentuk dari environmental crime dan melanggar environmental justice. Konsep-konsep tersebut akan dianalisis menggunakan perspektif Green criminology agar dapat memperlihatkan bahwa PLTU yang didukung oleh pemerintah menghasilkan kerusakan lingkungan yang mempengaruhi perubahan iklim dan berdampak pada masyarakat sekitarnya.

---

This paper discusses about PLTU X as a problem of environmental crime. Starting from Indonesia which was ranked fourth as a producer of carbon emissions in the world in 2015, the world began to shift its focus to Indonesia to ratify the Paris Agreement to reduce emissions from 29% to 41% by 2030. With these problems, environmental issues will be discussed in particular related to climate change and global warming caused by the disposal of coal-fired power plants activities and the violations they have committed. The discussion will focus on PLTU X which causes problems because it has violated the procedures for issuing environmental permits, the AMDAL document is substantially flawed and exacerbates pollution in the surrounding area. PLTU X is seen as a form of environmental crimes and violates environmental justice. These concepts will be analyzed using the perspective of Green criminology in order to show that the coal-fired power plant supported by the government produces environmental harm that affects climate change and has an impact on the surrounding community."

"ABSTRAKTulisan ini menganalisis bagaimana peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup di Indonesia dan di negara lain mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurus korporasi. Di Indonesia, ketentuan dalam peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan masih kerap gagal dalam membedakan pertanggungjawaban pidana untuk korporasi dan pengurus korporasi. Dalam praktiknya, pengurus korporasi dapat dipidana atas tindakan korporasi tanpa dibuktikan adanya kesalahan dan bahkan tanpa dijadikan terdakwa terlebih dahulu. Padahal, terdapat teori yang berbeda untuk membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi dengan pengurus korporasi. Mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan putusan Australia dan Inggris serta teori-teori pertanggungjawaban pidana, tulisan ini mengkritik peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan Indonesia terutama dalam lingkup pencemaran dan perusakan lingkungan. Seharusnya pengurus korporasi hanya dapat dipidana apabila terlibat dalam pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh korporasi, dan bukan semata-mata karena jabatannya sebagai direktur dalam korporasi. Tulisan ini menyarankan diperjelasnya ketentuan pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurus korporasi terutama terkait dengan lingkungan hidup.

---

ABSTRACTThis thesis analyses how environmental regulations in Indonesia and other States respectively regulate corporate criminal liability and director 39 s criminal liability. Indonesian regulations and courts often fail to distinguish between corporate criminal liability and director 39 s criminal liability. In practice, director 39 s may be held guilty without being at fault or even without being made a defendant for a corporate crime. Based on Australian and English regulations and courts decisions as well as theories on criminal liability, this writing criticizes Indonesian regulation and court decisions especially with regards to environmental pollution. A director should only be convicted if the director is involved in the environmental pollution done by the corporation, and not merely because of his or her position as the director of the corporation. This writing provides a recommendation in light of the uncertainty surrounding corporate criminal liability and director 39 s criminal liability especially in the context of environmental law in the hope to provide clarity on the matter. "

"Keberadaan Kebun Binatang Surabaya sebagai tempat untuk menjaga keberlangsungan spesies yang terancam punah menuai kritik karena terdapat indikasi adanya kekejaman terhadap satwa di dalamnya. Melalui sudut pandang species justice, manusia seharusnya bertanggung jawab terhadap spesies lain, namun berdasarkan kasus yang terjadi di Kebun Binatang Surabaya manusia merupakan subjek utama yang melakukan kekejaman terhadap satwa. Berbagai kasus yang menjadi temuan data dalam tulisan ini menunjukkan adanya bentuk kekejaman terhadap satwa yang berupa kematian satwa, kehilangan, dan kelalaian yang menyalahi kondisi positif dari animal welfare. Penulis menyimpulkan bahwa pihak pengelola Kebun Binatang Surabaya telah melakukan pelanggaran hak-hak satwa karena lalai menyediakan perlindungan terhadap satwa di dalamnya sehingga perlu dilakukan penindakan dengan tegas. Meskipun uraian data mengenai kondisi satwa Kebun Binatang Surabaya tergolong kekejaman terhadap satwa, namun belum ada payung hukum yang kuat. Penggolongan kekejaman terhadap satwa sebagai tindak pelanggaran pidana dapat menjadi solusi untuk mencegah terjadinya kekejaman terhadap satwa lainnya.

---

The existence and role of Surabaya National Zoo as a safe haven for endangered species intice many critics due to indications of acts of cruelty against animals practiced inside the zoo by the its staff and management. Based on the perspective of species justice, humans are responsible for the well-being of other species. However, based on the case that took place at Surabaya National Zoo, humans were the main perpetrators of acts of cruelty against animals. Many cases included in this paper indicates acts of cruelty that inflicts harm to the extent of causing death, the loss of animals from captivity, and the unprofessionalism in the zoo keeping practices which violates the possitve conditions of animal wellfare.

The author of this paper concluded that the zoo's management have committed violations against animal rights due to their failure in providing safe haven for the animals under their captivity and must be severely punished. Even though the data in this paper are categorized as acts of cruelty against animals, there has yet to be any law that protects animals from said cruelty. The construction of animal cruelty as a violation against the law may be the solution in preventing other and/or possible cases of acts of cruelty against animals."

"ABSTRACTSkripsi ini membahas mengenai penolakan masyarakat Padarincang terhadap rencana pembangunan pabrik AQUA Danone. Penolakan masyarakat yang telah berlangsung lama dan tak kunjung mendapatkan penyelesaian menuntun masyarakat kepada pembentukan suatu gerakan sosial bernama GRAPPAD Gerakan Rakyat Anti Pembangunan Pabrik AQUA Danone . Dengan menggunakan teori perilaku kolektif dan gerakan sosial, skripsi ini berupaya melihat serta mengidentifikasi penolakan masyarakat yang tertuang di dalam GRAPPAD. Tentang bagaimana masyarakat Padarincang berusaha mempertahankan wilayah mereka dari potensi kejahatan lingkungan, dengan mengoptimalkan suatu gerakan sosial.

---

ABSTRACTThis Thesis discusses about Padarincang rsquo s rejection over AQUA Danone development plan. How the society rsquo s rejection has been ignored for a long time, and then lead the society for guidance to Gerakan Rakyat Anti Pembangunan Pabrik AQUA Danone GRAPPAD rsquo s forming. The Thesis draws on collective behavior and social movement theories to argue the society rsquo s rejection over AQUA Danone, which is contained on GRAPPAD. Furthermore its pertaining how Padarincang society contrive to protect their territory from environmental crime, by using and optimizing social movement."