Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penulisan ini membahas mengenai manajemen sekuriti yang dilakukan oleh PT.X dalam melakukan pencegahan serangan bom di gereja Y. Di Indonesia, gereja merupakan salah satu target dari pelaku terorisme sehingga gereja rentan terjadi kasus kejahatan terurama terorisme dengan serangan bom. Gereja Y sebagai gereja yang cukup besar meminta PT.X untuk melakukan pengamanan di gereja Y dalam mencegah terjadinya hal tersebut. Manajemen Sekuriti PT.X sudah melaksanakan manajemen sekuriti berdasarkan lima tahap yaitu planning, organizing, staffing, directing, dan controlling. Manajemen sekuriti yang dilakukan oleh PT. X juga dapat dianalisis sebagai guardian dan manajer dalam Routine Activity Theory. Selain secara akademis, secara terapan, manajemen sekuriti PT. untuk pencegahan serangan bom di gereja Y diharapkan dapat menjadi acuan bagi pencegahan serangan bom di gereja lain.

---

This paper discusses security management done by X Ltd. in preventing bomb attack in Y church. In Indonesia, churches are one of the targets of terrorists thus making it vulnerable towards crime, especially terrorism with bombing as its method of attack. Y church as a fairly big church asks X Ltd. to provide security in Y church in preventing bombings. X Ltd. Security Management has do security management in five steps; which are planning, organizing, staffing, directing, and controlling. Security management done by X Ltd. can also be analyzed as guardian and manager in routine activity theory. Other than academic purpose, security management of X Ltd. for preventing bombing in Y church is expected to be an example for bombing prevention strategy for other churches."

"ABSTRAKDalam kurun 45 tahun, tiap tahun hotel mendapatkan serangan teroris, sehingga masih ada kemungkinan bahwa hotel akan terus menjadi salah satu sasaran potensial terhadap serangan yang dilakukan oleh teroris. Meskipun hotel menyadari kemungkinan adanya serangan teroris, antisipasi yang dilakukan oleh pihak hotel masih memungkinkan memberikan peluang terjadinya serangan teroris. Penulisan ini menggunakan teori 25 teknik dalam SCP dengan asumsi serangan teroris memiliki persamaan dengan kejahatan lain pada pertimbangan pelaku terhadap tingkat keberhasilan serangan yang dilakukan. Pelaku akan berusaha mengeksploitasi kelemahan keamanan yang ada di hotel. Penulisan ini menggunakan metode analisis data sekunder. Upaya pencegahan yang dilakukan hotel terhadap serangan teroris mencakup beberapa teknik dalam pencegahan kejahatan situasional.

---

ABSTRACTIn the last 45 years, hotels around the world get attacked by terrorist almost every year, so it is still possible that hotels will continue to be one of the potential targets of terrorist attacks. Although hotels are aware of the possibility of terrorist attacks, the anticipation made by the hotel still allows the possibility of terrorist attacks. This paper uses theory of 25 techniques in situational crime prevention assuming terrorist attacks have similarities with other crimes on the offender 39 s consideration of the success rate of the attacks. The perpetrator will try to exploit the security weaknesses at the hotel. This paper uses secondary data analysis method. The hotel 39 s preventive measures against terrorist attacks include several techniques in situational crime prevention."

"Skripsi ini membahas tentang pilihan rasional teroris radikal Islam dalam memilih modus serangan studi kasus terorisme di Indonesia dari tahun 2000 hingga 2010. Identifikasi menunjukan terdapat tiga modus serangan teroris yang dilakukan oleh kelompok teroris tersebut. Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam memilih modus serangan yang akan digunakan, teroris selalu memperhitungkan dan mempertimbangkan pilihan rasional berbagai faktor baik personal (motif dan kemampuan pelaku) maupun situasional (situasi dan kondisi target serta ketersediaan akses pendukung operasi) sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

---

This paper discussed the rational choice of radical Islamic terrorists in selecting the mode of attack, based on case studies of terrorism in Indonesia during 2000 to 2010. Identification showed that there are three modes of terrorist attacks carried out by terrorist groups. This study explains that in choosing a mode of attack that will be used, terrorists always take into account and consider the rational choice of a variety of factors both personal (the perpetrator's motives and abilities) or situational circumstances (situations and conditions of the target and the availability of access to operations support) so as to achieve the desired goal."

"Penulisan ini akan berfokus pada upaya antisipasi serangan terorisme. Terorisme adalah sebuah kejahatan yang memiliki risiko tinggi seperti hilangnya nyawa, hancurnya gedung, dan hilangnya rasa aman terhadap lingkungan. Mengacu hal tersebut maka perlu dilakukan upaya kesiapsiagaan POLRI dan TNI di bawah koordinasi BNPT untuk menghadapi ancaman dan serangan terorisme. Kesiapsiagaan tersebut senada dengan apa yang dijelaskan oleh teori routine activity sebagai capable guardian untuk melindungi target. Selain POLRI dan TNI berbagai instansi terkait juga disiapkan sebagai pendukung dari upaya pencegahan tersebut yang kemudian dikenal sebagai upaya multiagen. Tujuan dari penulisan ini untuk melihat pelaksanaan kesiapsagaan yang dilaksanakan BNPT bersama multi agen.

---

This paper focuses on the anticipation effort of terrorisk attack. Terrorism is a high risk crime such as loss of life, destruction of property, and the loss of sense of security in the environment. Thus a preparedness effort of POLRI and TNI under the coordination of BNPT to face the threat and attack of terrorism is needed. Preparedness itself is in tune with the explanation of routine activity theory as a capable guardian that protects target. Other than POLRI and TNI, other related institutions are also prepared as supports of the prevention effort, known as mutil-agents prevention. The aim of this paper is to see the implementation of preparedness program by BNPT alongside the multi-agents."

"Usainya perang dingin tidak menjadikan Asia Tenggara lepas dari ancaman terutama terorisme. Dalam konteks hubungan internasional. terorisme telah menjelma sebagai aktor non-tradisional yang pada akhirnya turut berperan dalam hubungan internasional antar negara. Selain itu saat ini telah diakui bersama bahwa terorisme telah menjadi ancaman nyata bagi stabilitas keainanan kawasan. Di kawasan telah terdapat suatu mekanisme dialog multilateral. ARF untuk membahas permasalahan keamanan kawasan. termasuk didalamnya terorisme. Dengan mekanisme yang dimilikinya. ARF dapat memainkan peranannya dalam menangani isu tersebut.Untuk membahas hal tersebut. kiranya beberapa kerangka pemikiran dapat diajukan antara lain seperti yang dikcmukakan oleh Krasner dengan regime theorynya, konsep Confidence Building Measures yang dikembangkan oleh negara-negara peserta serta salah satu definisi terorisme untuk memberi gambaran mengenai konteks ancaman yang ditimbulkan oleh kelompok teroris. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang mcnckankan pada pengembangan keadaan realilas sosial serta proses interaktif dari objek yang diteliti.Mekanisme ARF telah cukup memberikan respons terhadap penanganan terorisme akan tetapi masih .terdapat beberapa hal yang perlu dioptimalkan kembali terutama yang berkaitan dengan kerjasama konkrit antar negara peserta guna menangani isu terorisme tersebut dalam secara kolektif. Beberapa instrumen yang dihasilkan dari pertemuan ARF belum mencukupi untuk menangani isu terorisme yang sifatnya kompleks. Akan tetapi penanganan itu sendiri merupakan proses yang berjalan sehingga memerlukan cukup waktu bagi penanganannya."

"Tesis ini menganalisa fenomena melalui perspektif realis yang berpendapat bahwa negara hanya memiliki sedikit pilihan dalam mengartikan kepentingan nasionalnya, karena adanya sistem internasional yang mempengaruhinya. Kepentingan itu sendiri dilihat dari konteks balance of power, jika tidak maka negara tidak mungkin dapat bertahan (survive). Posisi negara dalam sistem intemasional memperlihatkan bagaimana kepentingan nasional direfleksikan dalam kebijakan luar negerinya. Maka kebijakan negara biasanya mengalami perubahan sesuai dengan kepentingan nasional yang diatur oleh pemerintahan yang sedang berkuasa.Peningakatan kehadiran militer Amerika Serikat (AS) di kawasan Asia Tenggara pasca serangan 11 September 2001 yang lalu merupakan gambaran perubahan kebijakan yang diambil AS berdasarkan perkembangan lingkungan internasional yang dialaminya. Dibawah pemerintahan George W. Bush, AS memulai kampanye memerangi terorisme, yang disebutnya sebagai "war against terrorism", kesetiap penjuru dunia, dimana sarang-sarang teroris bersembunyi. Termasuk di Asia Tenggara, dimana Al-Qaeda sebagai kelompok teroris internasional, disinyalir telah menciptakan jaringannya.Bagaimanapun juga, Asia Tenggara menjadi sangat signifikan karena AS memiliki kepentingan nasional baik dalam bidang ekonomi, politik, dan strategis di kawasan ini. Maraknya gerakan-gerakan anti-Amerika, lemahnya sistem keamanan, serta meningkatnya kasus-kasus terorisme di Asia Tenggara merupakan ancaman atas kepentingan-kepentingan AS tersebut, sehingga peningkatan kehadiran militer di kawasan ini sangat penting bagi AS.Pentingnya meningkatkan kemampuan militer dalam rangka memberikan jaminan keamanan terhadap setiap warga negara, aset serta instalasinya baik di dalam maupun luar negeri, bahkan lebih luas, menciptakan keamanan dunia menjadi lebih baik merupakan prioritas dalam strategi pertahanan AS (National Security Strategy 2002) yang baru, sebagai respon AS atas peristiwa 1 I September. Dalam strategi pertahanan ini, AS juga menyatakan untuk mendukung pemerintahan yang moderat dan modern khususnya di kawasan yang penganut mayoritas Muslim, untuk menjamin bahwa tidak ada tempat dimana kondisi dan ideologi yang membantu kemajuan perkembangan terorisme.Oleh karenanya peningkatan kehadiran militer AS secara fisik tidak terlalu pesat, namun secara kualitas, baik dalam bentuk kebijakan, kerjasama serta bantuan yang diberikan AS pasca 11 September kepada Asia Tenggara menjadi signifikan."

"Skripsi ini membahas sekuritisasi isu terorisme oleh National Security Council (NSC) Amerika Serikat pasca peristiwa 9/11 dalam periode Pemerintahan George W. Bush dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan teori sekuritisasi. Situasi yang terjadi pada masa itu adalah Amerika Serikat yang dikejutkan dengan terjadinya peristiwa 9/11. Peristiwa tersebut mendorong extraordinary measures dari pemerintah Amerika Serikat untuk mencegah peristiwa terorisme seperti 9/11 kembali terulang. Sekuritisasi yang dilakukan oleh Pemerintahan Bush terdiri dari speech act, pencanangan undang–undang, Global War on Terrorism hingga Perang Irak. Dalam proses speech act, terdapat pengaruh dari tokoh-tokoh dalam lingkaran NSC selain Presiden George W. Bush yang ikut berperan mensekuritisasi peristiwa 9/11 dan Global War on Terrorism. Dalam proses sekuritisasi yang terjadi, media memainkan peran yang besar sebagai alat yang berfungsi mengamplifikasi langkah–langkah sekuritisasi terorisme yang diambil oleh Pemerintahan George W. Bush. Media juga berperan dalam menjadikan respon publik terhadap tindakan–tindakan sekuritisasi yang diambil oleh pemerintah menjadi positif. Akhirnya, tulisan ini menyimpulkan bahwa langkah–langkah sekuritisasi yang diambil oleh Pemerintahan Amerika Serikat bersifat politis dan melibatkan aktor lain dalam lingkaran NSC Presiden Bush yang kemudian menggunakan isu terorisme untuk mendorong sekuritisasi terorisme yang bereskalasi menjadi Perang Irak

---

This undergraduate thesis discusses the securitization of terrorism carried out by the United States NSC after the events of 9/11 in the period of George W. Bush's administration by using qualitative research methods and securitization theory. The situation which occurred at that time portray how the United States was truly shocked by the events of 9/11. The event prompted extraordinary measures from the United States government to prevent terrorism events such as 9/11 to happen again. The securitization carried out by the Bush Administration consisted of a speech act, declaration of laws, Global War on Terrorism and the Iraq War. In the process of expressing speech acts, there were influences from figures within the NSC circle other than President George W. Bush who took part in securitizing the events of 9/11 and the Global War on Terrorism. In the process of securitization that occurred, the media played a large role as a tool that served to amplify the securitization steps of terrorism taken by the George W. Bush Administration. Finally, this paper conclude that the steps of securitization taken by the United States Government are essentially political and involve other actors in the NSC circle of President Bush who then use the issue of terrorism to encourage the securitization of terrorism which further essentially escalates into the Iraq War."

"Skripsi ini membahas mengenai tindakan Amerika Serikat yang tergambar pasca peristiwa serangan teroris 11 September di Amerika Serikat yang dinilai merupakan bentuk terorisme itu sendiri. Kontrol pikiran melalui propaganda media yang dilancarkan Amerika Serikat merupakan senjata kasat mata yang dapat mengenai sasaran tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Salah satu solusi yang bisa diterapkan untuk problem ini adalah Sosialisme Libertarian a la Noam Chomsky. Yang dimaksud sosialisme libertarian di sini adalah, penghapusan instansi, kelompok, atau kekuasaan yang menindas kaum inferior sehingga masyarakat tersebut tidak dapet mengemban hak dan kewajibannya secara penuh.

---

This thesis discusses the act of the United States which reflected after the events of the September 11 terrorist attacks in the United States that assessed a form of terrorism itself. Thought control through media propaganda which the United States launched is an invisible weapon which can hit a target without being limited by space and time. One workable solution for this problem is Noam Chomsky’s Libertarian Socialism. What is meant here is, the elimination of agencies, groups, or the powers that oppress the inferior so that people are unable to take on the rights and obligations fully."