Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Soft power merupakan sebuah konsep yang dicetuskan oleh Joseph S. Nye, Jr. pada tahun 1990. Sejak itu, ia telah menjadi sebuah konsep yang signifikan bagi studi Hubungan Internasional dan diterima pula pada tataran praktis. Berbagai negara telah mengadopsi soft power menjadi kebijakan resminya, sedangkan para akademisi dan pembuat kebijakan telah menggunakan dan mencermati soft power. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa soft power telah berkembang sebagai sebuah konsep. Tulisan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai soft power itu sendiri dengan melihat ragam pandangan terhadapnya. Dalam mencapai tujuan tersebut, tulisan ini meninjau empat puluh tiga literatur akademis mengenai soft power, baik yang ditulis oleh Nye maupun akademisi-akademisi lain. Menggunakan metode taksonomi, tulisan ini menemukan bahwa terdapat tiga tema dominan dalam literatur-literatur tersebut, yakni (1) konsepsi soft power Nye yang berfokus pada penjelasan Nye mengenai aspek definisi, cakupan, serta cara kerja dan pengukuran soft power, (2) tanggapan akademisi-akademisi selain Nye terhadap soft power yang mengacu pada ketiga aspek yang Nye jelaskan, dan (3) interpretasi konstruktivisme terhadap soft power yang melihat soft power di luar garis pemikiran Nye. Lebih lanjut, keempat puluh tiga literatur tersebut dapat dipetakan ke dalam ketiga tema di atas sebagai berikut: (i) delapan tulisan Nye yang dimulai dari tulisan pertamanya pada 1990 hingga tulisan terbarunya pada 2017, (ii) tiga puluh tulisan akademisi lain yang lebih jauh terbagi menjadi delapan belas tanggapan positf dan dua belas tanggapan negatif, serta (iii) lima literatur lain yang mengangkat interpretasi konstruktivisme terhadap soft power. Tinjauan yang dilakukan lantas menemukan adanya dua kesenjangan di dalam literatur-literatur tersebut: (a) Nye tidak cukup menjelaskan cara soft power bekerja dan diukur, serta (b) belum terdapat satu pun authoritative author lain di luar Nye dalam bahasan soft power. Tulisan ini berargumen bahwa kesenjangan pertama disebabkan oleh fakta bahwa Nye tidak mengkonseptualisasikan soft power sebagai sebuah konsep analitis, melainkan sebagai pereda pesimisme yang saat itu tengah melanda masyarakat Amerika Serikat. Lebih lanjut, kesenjangan kedua diakibatkan oleh jarak empat belas tahun di antara tulisan pertama Nye mengenai soft power dengan tanggapan pertama yang disampaikan oleh akademisi lain terhadap konsep tersebut, memberikan soft power waktu yang cukup untuk diterima secara luas. Penting juga untuk menggarisbawahi bahwa belum terdapat authoritative author lain dalam bahasan soft power karena akademisi-akademisi yang memberikan tanggapan terhadap konsepsi soft power Nye berasal dari berbagai latar belakang disiplin keilmuan.

---

Soft power is a concept coined by Joseph S. Nye, Jr. in 1990. Since then, it has become a well-endorsed concept within both intellectual and practical level. Numerous countries have adopted soft power as their official policy, while scholars and policy-makers have both used and scrutinized the concept. Thus it can be presumed that soft power has developed as a concept. This paper is aimed to grasp a better understanding on soft power by reviewing the variety of views on the concept. In doing so, this paper examines forty three academic writings on soft power, coming from both Nye and other scholars. Utilizing taxonomy as the method, this paper notices that there are three major themes emerging from those writings, which are: (1) Nye's conception of soft power which focuses on Nye's explanation on the meaning, resources, and the way soft power works and is measured, (2) other scholars' respond to the three aforementioned aspects of the concept, and (3) constructivists' interpretation of the concept that views soft power in a different manner than Nye and other scholars do in the previous two themes. The aforementioned forty three writings can be categorized into these themes as follow: (i) eight Nye's writings including the first one he wrote on 1990 and the most recent one written on 2017, (ii) thirty writings of the second theme that include eighteen positive responds and twelve negative ones, and (iii) five other writings discussing constructivists' interpretation of soft power. Further findings suggest that there are two shortcomings within those academic writings on soft power: (a) Nye did not adequately explain how soft power works and is measured, and (b) there has not been any other authoritative author on soft power than Nye himself. This paper argues that the first shortcoming is caused by the fact that Nye did not conceptualize soft power as an analytical concept, rather it was meant to calm the declinism that had been rapidly growing among American public. Moreover, the second shortcoming was due to the fact that there was a fourteen years difference between Nye's inaugural writing on soft power and the first response coming from another scholar to the concept, giving soft power enough time to be widely accepted. It is also important to note that there has not been any single other authoritative author on soft power because other scholars responding to Nye's soft power come from various academic disciplines."

"The Water limited boundaries was one of crucial matter that has to be settled and protected in relation among Nations. The limitation of Water's Boundaries is corelate with the Jurisdiction matter and The Nation Existence. To manage The Nation Existence, the whole parties of nation should do their best to prevent their water's territory. Each parties has the same obligatory to prevent it. The prevention of the sea, lately in AFTA era should be done in peace way. One of the peaceful way which is conduced by nations is diplomatic's way."

"Haynes looks at religious transnational actors in the context of international relations, with a focus on both security and order. With renewed scholarly interest in the involvement of religion in international relations, many observers and scholars have found this move unexpected because it challenges conventional wisdom about the nature and long-term historical impact of secularisation. The 'return' of religion to international relations necessarily involves deprivatisation. Recent challenges to international security and order emanate from various entities, notably 'extremists', people often said to be 'excluded' from the benefits of globalisation for reasons of culture, history and geography. This study looks at the dynamics of this new religious pluralism as it influences the global political landscape. Several specific transnational religious actors are examined in the chapters including: American Evangelical Protestants, Roman Catholics, the Organisation of the Islamic Conference, Sunni extremist groups (al Qaeda and Lashkar-e-Taiba), and Shia transnational networks. While varying widely in what they seek to achieve, they also share an important characteristic: each seeks to use religious soft power to advance their interests. In sum, these religious transnational actors all wish to see the spread and development of certain values and norms, which impact on international security and order."

"Setelah berdiri satu dekade ASEM , ia menjadi forum yang memiliki muatan berbagai bidang. ASEM telah mengikat kedua kawasan sehingga menjadi satu kekuatan baru yang sangat berpengaruh baik di kawasan regional maupun internasional. Para state actor dari Asia dan Eropa memiliki kababilitas untuk berkembang menjadi sebuah soft power di abad 21 ini. Sementara itu kekuatan yang yang dibentuk oleh kedua kawasan ini juga ditakutkan dapat menjadi sebuah proses pembentukan terjadinya suatu fortress Asia. Peran Asia Eropa sebagai sebuah soft power sangat dipengaruhi oleh adanya politik diplomasi dari Amerika-Eropa yang seringkali bertentangan (vis-a-vis) dengan Cina. Disinilah ASEM akan kembali digodok untuk menjadi sebuah forum netral yang dapat mendemonstrasikan kekuatan diplomasinya baik di level inter maupun interegional."

"ABSTRAKKonsep dari gastrodiplomacy atau yang biasa disebut sebagai culinary diplomacy adalah sebuah teori yang memanfaatkan kuliner sebagai instrumen penting dalam komunikasi antar negara. Komunikasi menggunakan kuliner tersebut berusaha untuk menghilangkan perbedaan yang pada umumnya dibatasi oleh keragaman budaya, ideologi maupun politik dengan menyamakan selera pada satu hidangan yang tersedia. Penyamaan selera dalam makanan diharapkan berujung pada peningkatan interaksi serta kerjasama antar bangsa, yang diawali dengan masuknya informasi, pesan dan ideologi yang terkandung dalam makanan tersebut. Penerimaan pesan tersebut menjadi sebuah kunci awal yang krusial bagaimana sebuah ideologi asing dari negara lain bisa diterima pada sebuah bangsa. Pemilihan sushi sebagai instrumen utama Jepang dalam praktik gastrodiplomacy Jepang terhadap masyarakat global merupakan gerakan yang sangat berpotensial. Selain sebagai salah satu makanan yang paling dikenali dan digemari di seluruh dunia, sushi juga memiliki catatan historis dan memiliki ikatan yang kuat dengan sistem kebudayaan masyarakat Jepang. Terdapat beberapa hal yang harus dianalisis terlebih dahulu, namun bentuk gastrodiplomacy adalah gerakan yang sangat menjanjikan bagi negara yang modern.

---

ABSTRACTThe concept of culinary diplomacy or gastrodiplomacy is primaly about utilizing food or culinary as the main instrument of communication between nations. Food or culinary based communication as the media of gastrodiplomacy tries to obliterate the differences between nations divided by cultures, political agendas and ideologies. The main purpose is to provide a similarity of the taste within the culinary itself with expectation of increased interaction between nations in the future as well as coorporation, started by an acceptance of information inside the food such as cultural messages and ideologies from its origin nation. An acceptance of the food as well as the messages within the food is the main key of how foreign ideologies to be successfully rooted into a society. Subsequently, the choosing of sushi for the prime instrument for Japan as their main Soft Power media is a potentially positive action. Aside of how sushi is a well known culinary dish in all over the world, sushi also has a very long historical stories as well as strong connection with Japanese Traditional Society. Thereupon there are several data need to be analyzed for further identification. However gastrodiplomacy is a promising motion for a modern nation."

"ABSTRAKSoft Power adalah kemampuan untuk mengubah atau memengaruhi kelompok lainnya melalui aset-aset yang sifatnya takbenda. Soft power tersebar melalui arus globalisasi, sehingga memungkinkan orang-orang di berbagai belahan dunia dapat menerima dampak dari soft power. Salah satu bentuk dari soft power adalah diplomasi kebudayaan melalui kuliner atau dikenal dengan teori gastrodiplomacy. Gastrodiplomacy adalah proses diplomasi yang menjadikan kuliner sebagai alat utama untuk meningkatkan kualitas hubungan antar negara, melalui diplomasi jenis ini, diharapkan nilai-nilai implisit dari kuliner seperti nilai budaya, sejarah, dan norma-norma yang terkandung dapat tersampaikan dan diterima dengan baik di negara lain. Ramen merupakan salah satu kuliner populer Jepang yang telah tersebar secara global, ramen memiliki catatan historis yang panjang dan dalam, serta kaya akan nilai-nilai budaya yang berkaitan dengan masyarakat Jepang. Dengan demikian ramen dapat menjadi aset gastrodiplomacy yang potensial bagi Jepang, dan menggunakan ideologi-ideologi yang terkandung dalam ramen sebagai bentuk soft power mereka.

---

ABSTRACTSoft power is an ability to change or influence other communities through intangible assets . Soft power spread through globalization, therefore it is possible for everyone in the world to receive the impact of the soft power. One of the forms of soft power is cultural diplomacy through culinary or commonly known as gastrodiplomacy theory. Gastrodiplomacy is a diplomacy process which uses culinary as a major tool to increase relationship quality among nations, through this kind of diplomacy, it is expected that the implicit values of culinary such as cultural values, history, and norms can be conveyed and well received in other nations. Ramen has become one of the most popular food in Japan which has been widespreaded globally. Historically, ramen has a huge progress development and has a plenty of Japanese cultures related to its society, therefore it can be a potential gastodiplomacy asset of Japan itself, by utilizing ideologies contained in ramen as their own soft power."

"Tesis ini membahas tentang upaya diplomasi Indonesia untuk mempercepat pencabutan larangan terbang yang diberlakukan oleh Uni Eropa untuk seluruh maskapai penerbangan Indonesia termasuk maskapai Garuda Indonesia yang merupakan maskapai nasional ternama. Kasus ini telah mendorong pemerintah Indonesia melakukan diplomasi untuk mempercepat pencabutan larangan terbang tersebut, karena larangan terbang ini telah mencoreng citra negara khususnya dalam industri penerbangan Indonesia. Permasalahan utama larangan terbang tersebut disebabkan oleh keselamatan penerbangan Indonesia yang rendah serta banyaknya kecelakaan penerbangan di Indonesia. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kerangka analisis diplomasi ekonomi untuk menganalisa upaya Indonesia dalam mempercepat pencabutan larangan terbang. Tujuan dari penelitian ini adalah mengenali diplomasi dan upaya pemerintah Indonesia dalam pencabutan larangan terbang tersebut. Dalam kasus ini, upaya pemerintah adalah melaksanakan kerja sama luar negeri untuk mendapatkan bantuan tim ahli penerbangan dari European Aviation Safety Agency (EASA) dan menjalin kerja sama dengan International Civil Aviation Organization (ICAO) untuk menyetarakan tingkat keselamatan penerbangan yang setara dengan standar international. Pada saat yang sama, pemerintah Indonesia mengawasi maskapai dalam negeri untuk memperbaiki tingkat keselamatan dan keamanan penerbangan. Dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa upaya pemerintah Indonesia tersebut telah menghasilkan pencabutan larangan terbang yang dinyatakan oleh Uni Eropa pada tahun 2018.

---

This thesis discusses Indonesia's diplomacy efforts to accelerate the lifting of flight restrictions imposed by the European Union for all Indonesian airlines including Garuda Indonesia, which is a well-known national airline. This case has prompted the Indonesian government to conduct diplomacy to accelerate the lifting of the flight ban, because this flight ban has tarnished the country's image, especially in the Indonesian aviation industry. The main issue of Indonesian airlines flight ban was caused by Indonesia's low flight safety and the number of flight accidents in Indonesia. In this study, the author conduct a framework for analyzing economic diplomacy to analyze Indonesia's efforts to accelerate the lifting of flight restrictions. This economic diplomacy includes state to intergovernmental organizations relations, state to corporate relations and corporate to corporate relations.

The purpose of this research is to recognize the diplomacy and efforts of the Indonesian government in lifting the flight ban. In this case, the government's efforts are to carry out foreign cooperation to get the assistance of aviation expert team from the European Aviation Safety Agency (EASA) and establish cooperation with the International Civil Aviation Organization (ICAO) to equalize the level of flight safety to international standards. At the same time, the Indonesian government oversees domestic airlines to improve the level of flight safety and security. In this study, the authors conclude that the Indonesian government's efforts have resulted in the lifting of the ban imposed by the European Union in 2018. "