Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Artikel ini membahas tentang framing pemberitaan yang dilakukan oleh voa-islam.com yang dilihat dengan menggunakan analisis framing oleh Robert Entman sebagai bentuk dari hate spin. Dengan menggunakan studi literatur sebagai metode penulisan, artikel ini membahas bagaimana ide-ide pokok dari framing yang ditulis oleh Robert Entman yang akan dikaitkan dengan konsep Hate Spin. Website voa-islam.com melakukan upaya konstruksi realitas tentang makna subjektif untuk saling membenci satu sama lain dengan menggunakan konten-konten berisi hate spin dan menjadi permasalahan karena banyaknya pengunjung sebesar 2,58 juta pada rentang waktu pertengahan 2017 hingga maret 2018 . Konten yang diproduksi pada media tersebut voa-islam.com akan dilihat melalui analisis framing oleh Robert Entmant. Analisis tersebut akan digunakan untuk membuktikan bahwa konten voa-islam.com memiliki unsur frasa pelintiran kebencian. Tulisan ini juga akan membuktikan bahwa proses framing pada media massa voa-islam.com menggunakan unsur hate spin.

---

This article discusses news framing conducted by voa-islam.com which will be observed through Robert Entman rsquo;s framing analysis as a form of hate spin. The key ideas of framing analysis created by Robert Entman are combined with scientific literature which will be linked with the hate spin concept. The website, voa-islam.com are constructing a subjective reality using a content which uses a lot of hate spin, this has become a major problem since they are frequently visited around 2.58 million times on the mid 2017 until March 2018 timeline. The produced content on voa-islam.com will be observed through Robert Entman rsquo;s framing analysis. The analysis will be further used to prove the content of voa-islam.com contained a hate spin based phrase. This article will further prove the framing process created by voa-islam.com is a form of hate spin. "

"Penelitian ini mencoba melihat konsistensi peranan media massa dalam mengkritisi kinerja pemerintahan yang berkuasa. Seperti diketahui, setelah jatuhnya rezim Orde Baru (Orba) kehidupan media massa mengalami perubahan drastis terutama dari segi isi teks yang disajikannya. Apa yang tabu dibicarakan pada masa Orba menjadi hal yang lumrah diperbincangkan. Penggunaan Bahasa dengan eufemismenya dimasa Orba, kini disajikan dengan hujatan oleh sebagian besar media massa. Kekritisan dan ketajaman analisis yang disampaikan media jauh dari apa yang pernah dilakukan pada masa Orba.Melalui analisis framing yang digunakan dalam penelitian ini, akan dilihat bagaimana dinamika atau konsistensi media massa dalam mengkritisi kinerja pemerintahan setelah lengsernya Soeharto, Sejauh mana ideologi politik media mempengaruhi dinamika framing yang dikemas dalam berita-berita yang disajikannya dari sudut pandang ekonomi politik media.Aspek yang dikaji dalam penelitian ini adalah pemberitaan tentang kinerja pemerintahan Presiden BJ Habibie dan Abdurrahman Wahid dengan perspektif ekonomi politik. Pemberitaan yang diangkat adalah mengenai kebijakan pemerintah BJ Habibie mengenai penyelesaian masalah Timtim dan kebijakan pemerintahan Abdurrahman Wahid yang akan membuka hubungan dagang dengan Israel.Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan kritis dengan menerapkan analisis framing dan analisis intertekstual. Analisis framing dilakukan terhadap isi teks, dan analisis intertekstual dilakukan terhadap produksi dan konsumsi teks serta analisa terhadap praktek sosial budaya khususnya mengenai perkembangan kehidupan pers di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai proses produksi isi media.Hasil penelitian menunjukkan adanya tiga bingkai yang digunakan Republika dalam menilai kebijakan Presiden Habibie dalam mengatasi masalah Timtim, yaitu Human Right, Universalitas dan Nasional Interest. Sedangkan dalam pemberitaan tentang kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid, Harian Republika membingkai kasus tersebut dengan : Konstitusi dan HAM, Disintegrasi dan economic Interest. Lebih lanjut di temukan bahwa, pemberitaan tentang kebijakan Presiden Habibie dikemas Harian Republika dengan memberikan positive representation dan memberikan negative representation terhadap kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid.Positif representation terhadap kebijakan Habibie dikemas Republika dengan menggunakan catchphrase; pilihan terbaik, prestasi terbaik Habibie. dan tindakan Habibie sebagai penghormatan terhadap hak rakyat Timtim. Sedangkan depiction yang digunakan adalah; keberanian Habibie, sikap kenegarawanan, dan dosa sejarah portugal. Negative Representation yang diberikan pada kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid dikemas Republika dengan menggunakan retorika yang mendelegitimasi kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid. Kebijakan ini dinilai melalui metaphora yang digunakannya seperti; basa-basi diplomatik, tindakan yang gegabah, sikap arogan pemerintah serta menyakiti hati umat. Sedangkan depiction yang digunakan antara lain; tindakan brutal, pelecehan konstitusi, hubungan RI Israel adalah hubungan yang mubazir.Lebih ekstrim lagi, jika kebijakan ini dijalankan, maka Republika memberikan consequences berupa; munculnya parlemen jalanan, tumbuhnya polarisasi dalam masyarakat, serta terganggunya hubungan dengan negara Arab lainnya. Sedangkan secara ekonomis efek yang ditimbulkan jika hubungan ini terealisasi adalah; timbulnya kerugian yang sangat besar di pihak Indonesia dan perbankan Yahudi akan memakan sebagian BUMN Indonesia.Berdasarkan analisis framing yang dilakukan terhadap teks bahwa pada masa pemerintahan Presiden BI Habibie, Republika cenderung memberi bingkai positif terhadap kebijakannya. Sedangkan pada masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid, Republika memberikan bingkai negatif dan cenderung mendelegitimasi kebijakan pemerintah, terutama mengenai akan dibukanya hubungan RI - Israel.Hal ini, secara politis bisa dijalankan, bahwa antara Republika dengan BJ Habibie sebagai presiden pada waktu itu memang ada unsur kedekatan, dimana BJ Habibie adalah Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), organisasi yang melatarbelakangi lahirnya Republika. Jadi bisa dipahami apabila pembingkaian berita tentang kasus Timtim yang dibuat Republika adalah positif.Pada masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid, Republika lebih bersikap kritis. Dalam kebijakan mengenai hubungan RI-Israel, Republika sangat gencar memberitakan permasalahan ini dengan mengambil bingkai mendelegitimasi kebijakan presiden. Secara politis dapat dipahami, bagaimana hubungan antara Presiden dengan Harian Republika yang kurang harmonis. Sedangkan dari segi ideologis, apa yang menjadi kebijakan Abdurrahman Wahid memang bertentangan dengan garis ideologi Republika sebagai koran yang berideologi Islam Modernis. Dalam hal ini Republika mendukung suara mayoritas masyarakat muslim yang tidak menginginkan adanya hubungan RI-Israel dalam bentuk apapun. Ini dikarenakan, Israel adalah negara yang telah sering melakukan penghinaan dan penindasan terhadap bangsa Palestina dan ingin menjadikan wilavah suci umat muslim ini sebagai wilayah kekuasaannya.Secara ekonomis, pembingkaian Republika di kedua kasus ini diharapkan dapat meningkatkan citra positif Indonesia di mata dunia internasional. Sehingga kepercayaan mereka terhadap Indonesia kembali pulih dan secara tidak langsung akan memulihkan perekonomian Indonesia yang selanjutnya berdampak pada perkembangan industri media massa."

"Persoalan realitas media hingga kini masih menjadi perdebatan panjang. Media tidak hanya sekedar menghadirkan realitas berita ke hadapan publik pembacanya, melainkan juga menyertakan sejumlah penilaian atau evaluasi atas fakta berita yang dikonstruksikan dalam kemasan sikap (politik) tertentu. Hal ini tentunya tidak lepas dari kepentingan-kepentingan pers yang senantiasa dikaitkan dengan misi dan visi institusional, peran pers sebagai Iembaga ekonomi, medium dan pemroduk informasi. Dalarrl peristiwa Sidang Interpelasi Iran dengan agenda utama maminta keterangan (klarifikasi) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono PBB Nomor1747 tentang pemberlan sanksi perekonomian yang lebih luas kepada Iran, karena dianggap melakukan pengayaan uranium untuk tujuan senjata pemusnah, akan terlihat sekali bagaimana Republika, Kompas dan Jurnal Nasional mengkonstruksi berita sesuai dengan cara pandang (frame)-nya masing-masing. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbedaan frame media dalam mengkonstruksi berita seputar Sidang Interpelasi Iran, pada 10 Juli 2007. Dengan mengetahui perbedaan cara pandang (Fame) media, akan diketahui bagaimana orientasi politik media berdasarkan kepentingannya masing-masing. Penelitian ini menggunakan metode analisis framing, yang menekankan pada penonjolan kerangka pemikiran, perspektif, konsep, dan klaim interpretatif masing-masing media dalam rangka memaknai obyek wacana. Unit observasi yang diteliti adalah laporan utama, sebab laporan utama berisi peristiwa penting yang harus sesegera mungkin diketahui pembaca. Haail penelitian menunjukkan bahwa Republika, Kompas, dan Jurnal Nasional memiliki cara pandang (frame) yang berbeda. Republika memaknai lnterpelasi Iran tidak membuahkan hasil apapun. Langkah DPR untuk meminta keterangan Presiden SBY terkait kebijakannya mendukung Resolusi DK PBB Nomar 1747 yang sudah berlangsung selama tiga bulan lebih menjadi sia-sia. Hal itu tercermin melalui penegasan Republika bahwa Rapat lnterpelasi tidak menghasilkan keputusan Penerimaan atas penolakan dari DPR, Sebaeai koran komunitas Muslim. Republika merasa berkepentingan untuk menyuarakan aspirasi publik pembacanya yang mayoritas adalah Muslim. Kompas memaknai Interpelasi Iran sebagai ajang perdebatan antara anggota DPR yang menerima (pro) terhadap ketidakhadiran Presiden di DPR dan anngota DPR yang menolak (kontra) dan kecewa atas ketidakhadiran Presiden. Frame yang dimunculkan di hadapan khalayak adalah kontroversi diantara anggota DPR yang pro dan anggota DPR Yang kontra dengan argumen yang sama besarnya. Pendapat yang pro dan kontra ditampilkan dengan detail yang sama. Frame semacam ini menunjukkan juga bahwa Kompas nampaknya cukup berhati-hati dalam menilai peristiwa tersebut. Pihak-pihak yang berpendapat dibiarkan tanpa pemaknaan dari media bersangkutan. Sementara Jurnal Nasional mempunyai frame yang berbeda dengan Kompas dan Republika. Dalam frame Jurnal Nasional Sidang lnterpelasi Iran telah selesai karena DPR telah memahami dan menerima jawaban Presiden melalui para Menteri pada Paripurna DPR, 10 Juli 2007. Artinya, masalah Interpelasi tidak perlu dipersoalkan lagi. Persoalan realitas media massa tidaklah sesederhana yang dibayangkan Kompleksitas kerja media semakin rumit di kala berbagai kepentingan berupaya mempengaruhi atau menekan media. Kiranya lebih bermanfaat bila intern dan ekstern pers memadukan asumsi dasar paradigma strukturai dan kultural, dengan harapan memungkinkan mendorong terwujudnya pers yang independen."

"Aliran politik ekstrem kanan di Prancis mulai berkembang secara pesat semenjak kemenangan Front National dalam pemilu lokal di Dreux pada tahun 1983 dan kelompok-kelompok beraliran ekstrem kanan bermunculan, salah satunya adalah Génération Identitaire. Génération Identitaire sendiri memiliki tujuan untuk menjadikan Eropa bebas dari para imigran. Dalam mewujudkan visinya tersebut, Génération Identitaire sering kali melakukan demonstrasi seperti aksi anti migran yang selalu diberitakan oleh media massa di Prancis dan aksi yang dilakukan di pegunungan Pirenia tersebut menyebabkan mereka terancam dibubarkan. Aksi terakhir mereka adalah demonstrasi yang mereka lakukan untuk menolak keputusan Gerald Darmanin untuk membubarkan gerakan ini. Masalah penelitian yang diangkat oleh penelitian ini adalah bagaimana media massa Prancis yang beraliran kanan dan kiri membingkai fenomena demonstrasi tersebut, dalam hal ini adalah Le Figaro dan Libération. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif milik Creswell (2018). Kemudian, pembingkaian yang dilakukan oleh kedua media akan dikupas dengan menggunakan teori analisis wacana kritis milik Fairclough (1995). Hasil analisis menemukan bahwa Le Figaro lebih cenderung memihak kepada Génération Identitaire dan menolak pembubarannya, sedangkan Libération cenderung mendukung keputusan Gerald Darmanin untuk membubarkan Génération Identitaire.

---

Far-right politics in France has begun to rise rapidly since the victory of Front Nationale in Dreux' local elections in 1983 and far-right groups emerged, one of which was the Génération Identitaire. Génération Identitaire has a goal to free Europe from immigrants. In realizing this vision, Génération Identitaire often held demonstrations such as the anti- migrant action which was always reported by the mass media in France and the action carried out in the Pyrenees mountains caused them to be threatened with disbandment. Their last action was a demonstration they held to reject Gerald Darmanin's decision to dissolve this movement. The research question raised by this research is how French right and left mass media frame the demonstration phenomenon, in this case Le Figaro and Libération. This study uses Creswell's qualitative methodology (2018). Then, the framing done by the two media will be discussed by using Fairclough's theory (1995) of Critical Discourse Analysis. According to the findings of the analysis, Le Figaro is more inclined to agree with Génération Identitaire and oppose its dissolution, whilst Libération support Gerald Darmanin's decision to dissolve Génération Identitaire."

"Pemetaan hubungan antara pers dan kekuasaan presiden di negeri ini dalam rekaman sejarah selalu menggambarkan pola hubungan yang bersifat vertikal, yaitu dominasi kekuasaan presiden terhadap pers nasional. Dalam kajian mikro, pola hubungan seperti ini tergambarkan secara nyata di dalarn isi pemberitaan pers Indonesia. Pers pada Saat memberitakan berbagai persoalan yang berkaitan dengan kekuasaan presiden, tidak lebih hanya sebagai institusi yang menyuarakan kepentingan pemerintah kepada khalayak pembacanya. Apa yang menjadi agenda kekuasaan presiden, dengan sendirinya menjadi agenda pemberitaan pers.Perubahan kekuasaan negara, dari kepemimpinan Presiden Soeharto kepada Presiden BJ Habibie (23 Mei 1998) kemudian kepada Presiden Abdurrahman Wahid (20 Oktober 1999), pada kenyataannya juga berimplikasi pada perubahan pola hubungan antara pers dan kekuasaan presiden. Jika di era kepemimpinan Presiden Soeharto, pers ccnderung berperan sebagai kepanjangan tangan pemerintah, maka di era kepemimpinan Presiden BJ Habibie berubah drastis menjadi institusi yang bebas menyuarakan kepentingannya masing-masing. Kondisi demikian berlanjut di era kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid.Dengan menggunakan analisis teks terhadap seluruh pemberitaan pidato kenegaraan presiden antara tahun 1994 hingga tahun 2000 pada surat kabar Kompas. Suara Karya, Media Indonesia, dan Republika, penelitian ini membuktikan terjadinya perubahan pola hubungan antara pers dan kekuasaan presiden.Di era kepemimpinan Presiden Soeharto, pidato kenegaraan presiden diberitakan oleh keempat surat kabar dengan porsi terbanyak dan menempati posisi halaman yang paling penting pada setiap surat kabar. Dari sisi isi pemberitaan, keempat surat kabar yang diteliti cenderung seragam, memberitakan isi pidato kenegaraan sesuai dengan apa yang diucapkan Presiden Soeharto. Dalam memilih nara sumber yang dimaksudkan untuk menanggapi isi pidato kenegaraan, keempat surat kabar cenderung memilih para tokoh berlatar belakang hubungan politik yang erat dengan Presiden. Strategi pemilihan nara sumber seperti ini dengan sendirinya menghasilkan isi komentar yang cenderung mendukung segenap persoalan yang diucapkan Presiden di dalam pidatonya.Pola pengemasan isi berita yang seperti itu semakin diperkuat pula oleh pola penyikapan langsung masing-masing surat kabar sebagaimana yang tertuang di dalam isi editorial keempat surat kabar. Di era kepemimpinan Presiden Soeharto, editorial keempat surat kabar cenderung menghindar dari penilaian kristis mereka terhadap kekuasaan Presiden, dan memilih mendukung segenap kebijakan Presiden. Sekalipun beberapa kesempatan untuk mengkritik kebijakan Presiden coba dilakukan oleh beberapa surat kabar, namun isi kritik lebih bersifat penyampaian usulan perbaikan dari kondisi yang dirasakan pers kurang memadai.Di era kepemimpinan Presiden BJ Habibie dan Abdurrahman Wahid, pidato kenegaraan berubah menjadi arena penilaian terhadap kinerja yang dicapai oleh Presiden. Di era ini terdapat kebebasan pada masing-masing surat kabar dalam menentukan porsi, penempatan berita, pemilihan nara Sumber, penentuan isi pemberitaan maupun pola-pola penyikapan terhadap kekuasaan presiden. Tidak hanya itu, penampilan presiden di dalam membacakan isi pidato kenegaraan pun menjadi bahan penilaian pers nasional. Masing-masing surat kabar sesuai dengan kepentingannya menunjukkan pola penyikapan terhadap kekuasaan presiden. Oleh karena itu, di era ini terlihat dengan jelas pers yang mendukung kekuasaan Presiden BJ Habibie, pers yang menentang kekuasaannya, ataupun pers yang mendukung kekuasaan Presiden Abdurrahman Wahid dan yang menentang kekuasaannya.Selain perubahan di dalam isi pemberilaan dan kebijakan editorial, perubahan juga terjadi di dalam proses produksi berita dan mekanisme kontrol pemberitaan. Apabila di era kepemimpinan Presiden Soeharto, faktor eksternal media seperti kekuatan nara sumber dan pemerintah sangat berperan di dalam proses pembentukan berita, maka peran tersebut luruh di era kepemimpinan Presiden BJ Habibie dan Presiden Abdurrahman Wahid. Peran tersebut tergantikan oleh makin dominannya faktor internal media, yaitu lapisan struktural menengah ke atas sebagai penentu produksi berita."

"Perubahan politik yang ditandai mundurnya Soeharto, mendorong media ke dalam ruang gerak yang lebih leluasa untuk menyampaikan fakta dan pandangan secara lebih terbuka, berani dan independen. Wajah baru media massa akan terlihat dan terasa terutama pada pemberitaan. Salah satunya adalah ketika pers memberitakan perintah Presiden atas penangkapan Kapolri Bimantoro dan Kapolda Metro Jaya Sofjan Jacoeb. Pemberitaan itu menjadi menarik bukan saja karena mengundang pro dan kontra, tetapi berdampak kepada dituntutnya pertanggungjawaban Presiden Wahid melalui Sidang Istimewa MPR. Intisari dari penelitian ini adalah melihat bagaimana Kompas, Republika dan Media Indonesia memaknai perintah Presiden atas penangkapan Bimantoro dan Sofjan Jacoeb yang disampaikan melalui Juru Bicara Kepresidenan Yahya C. Staquf, yang dianggap memicu dipercepatnya pelaksanaan Sidang Istimewa. Penelitian yang menggunakan metode analisis framing ini mengambil teks berita dan editorial Kompas, Republika dan Media Indonesia sebagai objek analisisnya. Asumsinya adalah bahwa setiap berita mempunyai frame yang berfungsi sebagai pusat dan organisasi ide yang dihubungkan dengan elemen yang berbeda dalam teks berita. Dengan meminjam teknis analisis Pan & Kosicki dan van Dijk, penelitian ini berupaya menemukan elemen yang berbeda itu melalui strategi wacana seperti sintaksis, skrip, tematik, dan retorik. Dari strategi ini diketahui bagaimana media memaknai suatu peristiwa. Frame yang dibangun Kompas dalam teks berita dan editorialnya perintah Presiden Wahid atas penangkapan tersebut adalah: Mendukung Percepatan Sidang Istimewa, Inkonsistensi Wahid dan Nasihat Untuk Presiden. Untuk mendukung frame Kompas menggunakan strategi dalam cara menulis fakta menggunakan elemen tematik Nominalisasi dan Generalisasi. Seperti: kita boleh menyarankan, semua orang dan kita semua. Disamping itu Kompas juga memperkuat frame dengan menggunakan metaphora dalam struktur retorisnya seperti yang terlihat dalam tajuk rencananya "demi keselamatan bangsa dan negara". Republika cenderung memilih frame sebagai berikut: Konflik Ditubuh Eksekutif, Inkonsistensi Wahid dan Mundur Secara Damai. Republika menggunakan elemen retoris seperti ungkapan merancang skenario "rusak-rusakan" dan tidak ingin dicap "kacung" presiden. Dan Republika menggunakan metaphora seperti "menggunaang stabilitas bangsa dan negara". Frame yang dikemukakan Media Indonesia melalui teks berita dan editorial adalah: Percepatan Sidang Istimewa, Landasan Hukum dan Percepatan Sidang Istimewa. Untuk mempertegas frame yang dibangun Media Indonesia memakai struktur retoris seperti ungkapan "pabrik yang produktif menghasilkan persoalan". Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa melalui frame yang dibangun Kompas, Republika dan Media Indonesia melakukan delegitimasi terhadap kekuasaan Wahid dalam rangka percepatan Sidang Istimewa yang meminta pertanggungjawabannya."

"Tesis ini mengkaji pemberitaan RCTI pada menjelang kejatuhan Presiden Soeharto pada bulan Mei 1998. Krisis ekonomi sejak awal tahun 1997 memicu gelombang aksi mahasiswa yang kemudian diikuti oleh berbagai unsur dari kalangan kelas menengah serta massa akar rumput di perkotaan. Aksi-aksi protes yang dimotori mahasiswa sendiri menjadi semakin besar, sebagian karena pemberitaan media baik di dalam maupun di luar negeri yang memblow-up aksi-aksi tersebut, sehingga mampu menekan institusi-institusi politik formal seperti DPR/MPR untuk menuntut Soeharto mundur dari jabatan Presiden. Selain itu, pemberitaan media tentang krisis ekonomi dan kerusuhan massal dengan berbagai dampaknya terhadap kehidupan masyarakat mampu membangun image tentang situasi chaos dan ketidak-berdayaan negara mengendalikan situasi yang ada, dengan demikian mendelegitimasi penguasa negara.RCTI sebagai media yang sebagian besar sahamnya dimiliki Bambang Trihatmojo yang tidak lain dari anak Presiden Soeharto ternyata juga menunjukkan resistensinya terhadap kekuasaan negara. Fakta tersebut membuktikan bahwa media sebenarnya tidak pernah bersifat monolit menampilkan ideologi tunggal. Sebaliknya, media sebenarnya senantiasa menampakkan pluralitas ideologi dan kepentingan. Bahkan di negara-negara totalitarian, wajah media tidak semata-mata mewakili kepentingan negara, melainkan juga kepentingan berbagai pihak yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan negara.Selama pemerintahan Orde Baru di bawah Jenderal Soeharto, media diposisikan sebagai aparat ideologi negara, sebagai bagian dari instrumen politik hegemoni negara. Namun negara sebenarnya tidak pernah mampu sepenuhnya mengontrol media. Sekecil apapun selalu ada ruang yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan resistensi. Realitas masyarakat dan negara Orde Baru sebenarnya sangat kompleks. Struktur ekonomi-politik Orde Baru tidak bersifat kaku, monolit dan tidak tergoyahkan. Sebaliknya struktur ekonomi-politik Orde Baru mengandung kontradiksi-kontradiksi, baik yang bersifat internal maupun yang berasal dari faktor-faktor eksternal seperti kondisi ekonomi-politik global. Berbagai kontradiksi itulah yang memungkinkan lahirnya peluang bagi resistensi terhadap negara. Studi yang dilakukan dalam tesis ini menunjukkan bahwa media sebenarnya lebih sebagai "the battle ground for competing ideologies" daripada sebagai apparatus ideologi yang senantiasa tunduk dan takluk kepada negara."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai bagaimana tiga surat kabar nasional, Kompas, MediaIndonesia dan Koran Sindo memberitakan Partai Nasdem sebagai partai politik barudalam masa kampanye Pileg 2014. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif denganmetode analisis framing mengunakan model Gamson dan Modigliani. Hasil penelitianini menemukan adanya agenda yang berbeda dari masing-masing surat kabar dalammemberitakan Partai Nasdem. Setiap media mengkonstruksi isu yang sama dengancara yang berbeda, untuk mendukung ide dasar mereka. Selain itu, hasil penelitian jugamenyimpulkan adanya keberpihakan media yang terafiliasi dengan Partai Nasdemdalam memberitakan partai tersebut.

---

ABSTRACTThis thesis discussed how three national daily in Indonesia, Kompas, Media Indonesia,and Koran Sindo covered Partai Nasdem as new political party contesting in 2014legislative election campaign. This research is a qualitative research that using framinganalysis model from Gamson & Modigliani. In this research, researcher found thateach media has their different agenda in covering Partai Nasdem. Each mediacontructed the same issue with different ways that support their big idea about PartaiNasdem. This research also concludes that media who has affliation with politicalparty, tends to support the political party they affiliated with"

"Mulai PEMILU 2004, rakyat Indonesia memilih sendiri calon presiden dan wakil presidennya. Salah satu fenomena yang terlihat cukup menonjol pada masa PEMILU 2004 adalah penggunaan media massa oleh para partai politik sebagai sarana mereka berkampanye. Menurut pandangan penulis sosialisasi kampanye lewat media massa ini berjalan cukup efektif karena masyarakat menjadi lebih mengerti akan situasi politik dan juga bisa memiliki sumber informasi tambahan untuk membantu mereka menentukan pilihan. Hal ini berdasarkan pendapat Harsono Suwardi yang menuliskan bahwa di dalam kehidupan berpolitik fungsi media adalah sebagai penyebar berita kepada khalayaknya secara netral, tanpa memihak dan harus mampu menunjukakan sikap imparsial.Penelitian ini menggunakan Iandasan teori agenda setting oleh M.E. McCombs dan D.L. Shaw pada tahun 1972, agenda setting oleh Lang and Lang dan juga agenda setting oleh David. H. Weaver pada tahun 1981. Objek penelitian terfokus pada media televisi dan surat kabar karena kedua bentuk media ini merupakan media yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat dan juga paiing banyak digunakan oleh partai politik dalam berkampanye.Jenis penelitian ini adalah evaluatif yaitu untuk melihat bagaimana peranan media massa pada suatu peristiwa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif sederhana yang sifatnya deskriptif Secara lebih spesifik lagi metode yang digunakan adalah metode analisis isi.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa media massa khususnya media televisi dan surat kabar memang memjliki peranan dalam kampanye PEMILU Presiden 2004 khususnya beqaeran sebagai penggambar objek para pasangan calon presiden dan wakil presiden beserta tim suksesnya pada masa kampanye PEMILU 2004.Implikasi akademis dari penelitian ini akan memperbanyak mengenai kajian-kajian komunikasi mengenai media massa khususnya dengan teori agenda setting, dan dengan hasil penelitian ini akan dapat dUadikan masukan ataupun pembanding bagi peneliti yang akan mengangkat tema peneiitian yang sejenis. Implikasi empiris dari penelitian ini adalah agar para pemain politik lebih menyadari bahwa media massa bukan saja sebagai tempar penyaluran pesan tetapi media massa dapat membuat penggambaran mereka dengan berita kampanye, dan pemanfaatan media massa sebaiknya lebih mempertajam artikel ataupun tayangan mengenai berita kampanye politik sehingga tidak akan terjadi suatu kesalahan informasi bagi pengguna informasi tersebut."

"Peristiwa politik yang tak pernah luput dalam pemberitaan media, adalah pertarungan-pertarungan politik, melalui pemilu Iegisiatif dan pemilu presiden, pertarungan antara antara eksekutif dan Iegisiatif dalam masalah kebijakan, dan pertentangan aktor politik, baik antar partai politik maupun internal setiap partai poIitik.Daiam konteks pertarungan-pertarungan politik tersebut, berbagai organisasi media tidak berada dalam satu peran. Pandangan populer (positivistism, fungsional, liberal) yang meletakkan media massa memerankan diri sebagai wasit (umpire) melalui pemberitaan berimbang, imparsial, dan objektif, sangat sulit diwujudkan. Media menjadi bagian daripertarungan tersebut, partisan pada satu pihak yang bertarung, sehingga ambil andil dalam menentukan siapa yang Iayak untuk memenangkan pertarungan.Bagi para kandidat baik iegislatif maupun presiden, media massa menjadi saluran komunikasi utama untuk kampanye. Dalam pemilu presiden, para kandidat presiden teiah dimudahkan oieh media massa untuk memperkenalkan tentang dirinya dan mengkampanyekan program-program politiknya Berbagai macam kegiatan kampanye kandidat presiden telah memenuhi ruang pemberitaan politik media massa. Apalagi undang-undang pemilu memberi kesempatan yang Iuas kepada para kandidat untuk menggunakan media massa sebagai alat kampanye. Disini peranan media massa tidak hanya sekedar menjadi saluran dan sumber informasi tentang para kandidat untuk para pemilih, tetapi juga berfungsi sebagai pembentukan citra tertentu bagi seorang kandidat, yakni pembentukan opini publik bagi program politik yang mereka tawarkan dan pembentukan wacana politikseperti yang mereka inginkan.Berdasarkan Iatar belakang masalah tersebut, permasalahan yang ingin dikaji adalah (1) citra politik apakah yang disajikan oleh Kompas dan Media Indonesia terhadap para capres dalam teks berita? (2) faktor-faktor apakah yang mempengaruhi konstruksi citra politik para capres dalam berita oleh media? (3) kepentingan-kepentingan apakah yang mendominasi pengkonstruksian citra politik capres oleh media?Sementara itu penelitian ini bertujuan hendak (1) mendiskripsikan citra politik yang disajikan oleh Kompas dan Media indonesia terhadap para capres dalam teks berita. (2) memaparkan faktor-faktor yang mempengaruhi konstruksi citra politik para capres dalam berita. (3) menjelaskan mengapa kepentingan-kepentingan tertentu mendominasi pengkonstruksian citra politik capres oleh media.Konstruksi citra politik para capres dianalis dengan menggunakan critical discourse analyisis (CDA) kaiya Norman Fairlough yang mengupas data pada tiga tataran yaitu teks, praktek wacana, dan sosiokultural.Mengutip Eriyanto (2003:11) bahwa: ?Pada Analisa Wacana Kritis, kajian umumnya mempertimbangkan elemen kekuasaan (power) dalam analisisnya Setiap wacana yang muncul, dalam bentuk teks, percakapan, atau apa pun, tidak dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, wajar, dan netral tetapi merupakan bentuk pertarungan kekuasaan Pada penelitian ini teks pada tataran mikro akan dianalisa dengan analisa Framing karya Gamson dan Modigliani. Sementara pada level messo, penelitian dilakukan pada tataran produksi dan konsumsi teks yang mengandalkan data sekunder. Sedangkan pada tataran makro dikaji juga konteks dan sosiokulturai pada saat--diiahirkannya teks berita terhadap calon presiden. Adapun satuan analisisnya adalah 2 (dua) surat kabar nasional, Harian Kompas dan Harian Media Indonesia yang memuat teks berita calon presiden Megawati dan calon preaiden Susiio Bambang Yudhoyono.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tataran teks, calon presiden umumnya dicitrakan sebagai public figure dengan jumlah penggemar yang besar dan fanatik sehingga memiliki nilai berita dengan nilai jual yang tinggi. Namun media pada kenyataannya tidak dapat berdiri independen, karena masing-masing media memiliki beberapa kepentingantertentu yang mendominasi beberapa kepentingan yang lain."