Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu arah kebijakan Roadmap Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 adalah pengembangan e-government di Pemerintahan Daerah untuk transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan. E-Government bertujuan menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien serta meningkatkan pelayanan publik sehingga terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik good governance sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 03 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Pengembangan TIK memerlukan perencanaan strategis sebagai pedoman secara jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Metodologi perencanaan strategis SI/TI menggunakan metodologi Ward dan Peppard yang menganalisis lingkungan internal dan eksternal dengan metode analisis Business Model Canvas, Value Chain, Critical Success Factor, SWOT SI/TI, PESTEL, tren teknologi, dan Mc Farlan strategic grid. Hasil dari penyusunan perencanaan strategis SI/TI adalah strategi SI, strategi TI, dan strategi manajemen SI/TI. Tujuan penelitian adalah menghasilkan IT Master Plan yang memuat cetak biru dan rencana pengembangan TIK sebagai solusi awal pengembangan e-government di Kabupaten Sumbawa Barat.

---

One of the objectives of the Bureaucratic Reform Roadmap policy of 2015-2019 is the development of e-government in Local Government for the transparency and accountability. E-government objective to create an effective and efficient bureaucracy and improving public services in order to achieve good governance accordance with Presidential Instruction Number 03 of 2003 on National Policy and Strategy of e-government development. Development of ICT requires strategic planning as a guide in the short term, medium term, and long term. The IS/IT strategic planning methodology uses the Ward and Peppard methodology by analyzing internal and external environments using Business Model Canvas, Value Chain, Critical Success Factor, IS/IT SWOT, PESTEL, trend of technology, and Mc Farlan strategic grid method. The results of IT/IS strategic planning are IS strategy, IT strategy, and IT/IS management strategy. The objective of this research is to produce IT Master Plan which contains blueprint and ICT development plan as initial solution of e-government development in West Sumbawa Regency."

"Penerapan Teknologi Informasi (TI) di lingkungan Pemerintahan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat sehingga perlu dipastikan setiap inisiasi TI dapat terimplementasi dan diterima dengan baik di lingkungan pemerintahan dan sejalan dengan arahan implementasi e-gov oleh pemerintah pusat. Tidak semua penerapan TI di Kota Bogor berujung pada keberhasilan, dari beberapa aplikasi yang dikembangkan Pemkot Bogor dalam kurun waktu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2013, empat aplikasi dengan pengguna seluruh unit kerja maupun pada internal unit kerja memiliki tingkat utilisasi yang rendah (kurang dari 80%) dan lima aplikasi lainnya tidak lagi dioperasikan akibat dari sepinya pengguna pada aplikasi tersebut. Sejumlah proses kembali dilakukan secara manual karena rendahnya tingkat utilisasi pada aplikasi yang mengotomasi prosesnya. Penelitian ini menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan individu dalam implementasi TI di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor dengan menggunakan model penerimaan TAM (Technology Acceptance Model) karena beberapa penelitian sejenis sebelumnya menunjukkan bahwa TAM dapat digunakan sebagai dasar model penerimaan TI untuk memprediksi niat penggunaan TI pada pegawai pemerintah di sebagian besar kota di Indonesia. Metodologi yang digunakan berupa Survey Research dan bersifat kuantitatif dengan jumlah responden sebanyak 410 pegawai pemerintah kota bogor. Pengolahan data dilakukan menggunakan teknik statistika deskriptif dan Partial Least Square Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Hasil pengolahan data membuktikan bahwa Persepsi Kegunaan (Perceived Usefulness) dan Persepsi Kemudahan Penggunaan (Perceived Ease of Use) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap niat menggunakan TI (Behavioural Intention) pada Pemerintah Kota Bogor. Niat menggunakan TI (Behavioural Intention) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penggunaan TI secara nyata (Actual Use), dan Persepsi Kemudahan Penggunaan (Perceived Ease of Use) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Persepsi Kegunaan (Perceived Usefulness).

---

Application of Information Technology (IT) in local government carried out with the aim to improve service to the citizens so that needs to be ascertained every IT initiatives can be implemented and accepted well by government employees and has to be in line with the direction of the implementation of e-Government by the central government. Not all of the application of IT in the city of Bogor lead to success, some of the applications developed by Bogor city government in the period between 2008 to 2013 running with low utilization (less than 80 %) and five other applications no longer operate as a result of very minimum user. A number of processes related to services performed manually because of the low level of utilization in applications that automate the process.

This study analyzes the individual factors that influence the acceptance of implementation of IT in the Government Environment using TAM (Technology Acceptance Model) because some previous similar studies showed that TAM can be used as the basis of a model to predict the IT acceptance in government employees in most cities in Indonesia. This study is quantitative Survey Research using sample of 410 employees of Bogor city. Data processing was performed using descriptive statistical techniques and Partial Least Square Structural Equation Modeling (PLS-SEM).

The results prove that the Perceived Usefulness and Perceived Ease of Use has a significant influence on the Behavioural Intention to use IT at Government of Bogor City. Behavioural Intention has a significant influence on the Actual IT Use, and Perceived Ease Perceived Ease of Use had a significant effect on the Perceived Usefulness. The individual factors that influence the acceptance of implementation of IT in the Government of Bogor City are Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use and Behavioural Intention."

"Pustekkom sebagai pengelola layanan TI di internal Kemdikbud bertugas untuk menjamin bahwa layanan TI yang disediakan cukup handal dan memadai untuk mendukung kelancaran aktifitas bisnis dari organisasi Kemdikbud. Kualitas layanan yang terjaga baik akan berdampak positif pada kelancaran operasi bisnis, dan pada akhirnya adalah ketercapaian visi, misi dan sasaran organisasi. Salah satu syarat utama agar tercipta layanan berkualitas adalah adanya keselarasan antara kebutuhan pengguna dan penyediaan layanan. Hal ini dibangun dari pemahaman akan kebutuhan tingkat layanan pada pengguna. Pada penelitian ini dilakukan kajian tentang bagaimana strategi untuk mengimplementasikan proses Service Level Management guna membangun kesepahaman akan kebutuhan layanan dalam operasional Jardiknas. CSI (Continual Service Improvement) model dari kerangka kerja ITIL v3 digunakan sebagai metodologi pendekatan permasalahan. Dari tahapan penilaian atas kondisi saat ini dan kondisi sasaran yang menggunakan acuan penilaian kematangan atribut proses dari Cobit diketahui bahwa kondisi kematangan atribut saat ini rata-rata pada tingkat dua sedangkan rata-rata kondisi kematangan sasaran atribut pada tingkat tiga. Dari kondisi yang ada maka direkomendasikan perbaikan dimulai dengan menjalin komunikasi dan survei ke pelanggan yang lebih intens agar kebutuhan layanan teridentifikasi dengan baik. Dokumentasi formal dalam semua aktifitas proses juga perlu dibuat.

---

Pustekkom, as the internal IT service provider of Ministry of Education and Culture must ensure that the IT services provided are reliable and capable enough in supporting business activities of the organization. The stability of good services will have positive impact on daily business operation, organization performance, and finally the achievement of the vision, mision, and target of the organization. The main prerequisite in establishment quality of IT services is to build common understanding about user requirements on the IT services provided. A research about implementation strategy of Service Level Management process was conducted with the purpose to build common understanding about requirements and provided IT services in daily operation of Jardiknas. CSI (Continual Service Improvement) from ITIL v3 framework was used as the methodology. From the maturity assessment on the level of process attribute, it was identified that the average values of current attributes maturity was two and the average values of expected attributes maturity was three. It is highly recommended for Pustekkom to set up the improvement process starting from identification of business requirement of IT services and developing documentation on process activities."

"Penggunaan TI di lingkungan Setjen DPR RI memiliki peran dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI sehingga perlu untuk dikelola dengan baik agar menjadi pemungkin enabler bagi organisasi dalam rangka mencapai tujuan Penelitian ini bertujuan melakukan evaluasi proses tata kelola TI di lingkungan Setjen DPR RI menggunakan kerangka kerja COBIT 5 untuk mendapatkan tingkat kapabilitas yang dicapai organisasi dan rekomendasi perbaikan proses untuk mencapai target kapabilitas yang diharapkan Data primer yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui FGD dan penyebaran kuesioner Data sekunder didapatkan dari studi dokumen organisasi dan studi literatur terkait dengan penelitian yang relevan Rata rata hasil pencapaian kapabilitas proses tata kelola TI di Setjen DPR RI saat ini adalah 1 1 performed yang berarti telah melaksanakan proses TI dan mencapai tujuan prosesnya Rekomendasi perbaikan proses dilaksanakan berdasarkan prioritas dengan memperhatikan tingkat kepentingan kriteria dukungan stakeholder SDM TI dan waktu pencapaian target Tiga proses yang menjadi prioritas yakni APO13 BAI01 dan EDM01 yang dianggap sangat diperlukan dalam penyelenggaraan layanan TI di Setjen DPR RI untuk dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI

---

The use of Information Technology IT within Secretariat General of The House of Representatives of the Republic of Indonesia has important role to support the Member of Parliament rsquo s MPs duty and function needs to be well managed to become enabler to achieve the business goals This research aims to evaluate the process of IT governance at Secretariat General of The House of Representatives of the Republic of Indonesia using COBIT 5 framework to obtain the current capabilities level and recommendations Primary data used in this research were collected through FGD and questionnaire Secondary data were obtained from organizational documents and related relevant research The average value capabilities achieved of IT governance process of Secretariat General of The House of Representatives of the Republic of Indonesia was 1 1 performed means that IT processes have been implemented and achieved those purpose Process improvement recommendations conducted based on priorities of criteria that have stakeholder rsquo s support IT human resources and the achievement target time Three processes that become priorities namely APO13 BAI01 and EDM01 are very needed in organizing IT services of Secretariat General of The House of Representatives of the Republic of Indonesia to support the MPs duties and functions"

"Program Reformasi Birokrasi mengharuskan seluruh instansi pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah melalui penerapan Teknologi Informasi (TI)/e-government terintegrasi. Oleh karena itu, penerapan TI perlu dikelola secara efektif sesuai kerangka kerja tata kelola TI. Belum adanya kerangka kerja tata kelola TI di LIPI tidak hanya memberikan dampak permasalahan teknis namun juga berdampak secara sistemik terhadap implementasi TI di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Untuk itu, penelitian ini fokus pada evaluasi pengelolaan TI di lingkungan LIPI dengan menggunakan kerangka kerja COBIT 5 untuk mengukur tingkat kapabilitas proses TI LIPI sesuai permasalahan yang dihadapi. Kemudian hasil pengukuran tingkat kapabilitas proses TI LIPI digunakan sebagai dasar menyusun rekomendasi perbaikan proses tata kelola TI LIPI. Pengukuran tingkat kapabilitas menggunakan Process Assessment Model (PAM) yang dilakukan terhadap 24 proses yang relevan. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa 14 proses berada pada kapabilitas tingkat 1 (performed), dan sisanya sebanyak 10 proses masih berada pada tingkat 0 (incomplete). Rekomendasi perbaikan proses dirumuskan berdasarkan kesenjangan antara hasil pengukuran saat ini dengan target yang ditetapkan. Penentuan prioritas proses perbaikan berdasarkan pemetaan permasalahan (pain point) dan proses COBIT 5 dengan target kinerja pengembangan SI/TI LIPI pada tahun 2018. Hasilnya terpilih 10 proses yang menjadi prioritas perbaikan.

---

The Bureaucratic Reform Program requires all government agencies to realize good corporate governance. The application of integrated Information Technology (IT) can contribute to the implementation of good corporate governance. Therefore, the implementation of IT needs to be managed effectively according to the IT governance framework. Ineffective IT governance not only has an impact on technical issues but also has a systemic impact on implementation of IT at LIPI.

For this reason, in this paper focuses on evaluating IT management by using the COBIT 5 framework to measure IT process capability level of LIPI. The results of IT process capabilities measurement of LIPI are used as a basis for formulating recommendations for improvement of IT governance process. Capability level measurements using the Process Assessment Model (PAM) carried out on 24 relevant processes. The measurement results show that 14 processes are on level 1 capability (performed), and the remaining 10 processes are still at level 0 (incomplete).

The recommendations for process improvements are formulated based on the gap between the current measurement results and the set targets. The prioritization of the improvement process are derived based on the pain point and the target of the IT development at LIPI in 2018. The results show that 10 processes were selected as prioritize improvements."

"Pemakaian E-Government dalam tercapainya good governance telah dilakukan pemerintah daerah demi melayani masyarakat. Namun, tidak semua pemerintah daerah mampu mengimplementasikannya. PeGI yang telah digunakan sebagai tolak ukur pemeringkatan yang bersifat untuk mengecek kesiapan suatu daerah pun kurang dapat memberikan gambaran keseluruhan proses apa saja yang perlu diperhatikan untuk mengembangkan E-Government pemerintah daerah. Terlebih munculnya masalah sosial, seperti budaya organisasi dan manajemen SDM yang menghambat kematangan E-Government daerah. Oleh karena itu, diperlukan satu E-Government maturity framework yang mampu menjadi acuan dalam mengembangkan kematangan E-Government pemerintah daerah serta mampu menghadapi masalah sosial yang muncul. Penelitian ini merupakan penggabungan penelitian terdahulu yang menggunakan metode meta-sintesis dengan best practice utama Control Objective for Information and Related Technology 5 (COBIT 5) yang telah disesuaikan dengan faktor masalah sosial. Perancangan framework di awali dengan pengidentifikasian prinsip bisnis pemerintah daerah, stakeholders, concerns, requirement, dan obstacles. Setelah itu, disusun tahapan dari gabungan teori terdahulu dengan best practices, dimensi dari teori terdahulu dengan concerns, proses penilaian dari COBIT dan expert judgement; sehingga dihasilkan satu bentuk maturity framework dengan memiliki enam jenis tahapan, delapan jenis dimensi, empat jenis kategori utama dan 69 jenis sub-kategori proses penilaian. Setelah framework diuji dan dievaluasi, hasil pengujian framework telah selaras dengan hasil PeGI; untuk hasil evaluasi pemerintah daerah yang memiliki nilai baik, terdapat kendala dalam masalah sosial dan masalah pendokumentasian. Untuk pemerintah daerah dengan nilai sangat rendah, terdapat kendala umum; mulai dari minim infrastruktur, SDM kurang siap, rendah pemahaman tata kelola dan manajemen TI; serta kurang dapat memahami bagaimana IT Master Plan diimplementasikan.

---

The use of E-Government in achieving good governance has been done by government to serve citizen nowaday. However, not all local government were able to implement it. PeGI has been used as a benchmark to check government’s readiness rate in implementing E-Government can’t describe all process that need to be assessed in developing local E-Government. Moreover, the emergence of social problems, such as organizational culture and human resource management which inhibits maturation of local E-Government. Therefore, it needs one general maturity framework which capable to guide local government to develop their own E-Government and able to address social problems that arise. This study is the incorporation of previous research results using meta-synthesis method combine with best practice primary in Control Objective for Information and Related Technology 5 (COBIT 5) that has been adjusted to address a factor of social problems. The design framework begins with identifying the business principle of local government, stakeholders, concerns, requirements, and obstacles; thus produced a model of maturity framework that has six types stages, eight types dimensions, four types main categories and 69 types sub-category of assessment processes. Afterwards, compiled previous research result in identifying stages with choosen best practices; compiled previous reaseach result in identifying dimension with concern from interview result; and choosing COBIT assessment process that needs to be assessed from expert’s opinion. In the end, after the framework was tested and evaluated, we can conclude this framework already comply with PeGI’s result and from local government who had a best PeGI’s result; there are many difficulties in social issues and in documenting process. For local government with very low PeGI’s result, we can see there are common constraints related to IT, such as lack of infrastructure readiness, lack of human resources readiness, low understanding of IT governance and IT management, and also lack of understanding how IT Master Plan to be implemented."

"ABSTRAK

E-participation memiliki peranan penting dalam pemerintahan digital karena merupakan salah satu faktor strategis yang mampu meningkatkan partisipasi masyarakat. Melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 45 tahun 2017, pemerintah daerah diwajibkan untuk memberdayakan masyarakat (empowerment) di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginvestigasi sisi penyediaan dan kebutuhan e-participation di Kota Metro. Portal situs web pemerintah adalah alat yang strategis untuk memberdayakan masyarakat dalam pemerintahan. Menggunakan  Citizens Web Empowerment Index (CWEI), dilakukan penilaian terhadap 60 situs web untuk mengetahui sisi penyediaan e-participation Pemerintah Kota Metro - Lampung, dan dari hasil penilaian CWEI dengan nilai sebesar 13,42%, maka diketahui bahwa tingkat penyediaan layanan e-participation di Kota Metro masih rendah. Untuk mengetahui sisi kebutuhan e-participation, dilakukan survei yang melibatkan 397 responden yang berasal dari masyarakat Kota Metro, dan didapati bahwa kebutuhan masyarakat akan e-participation cukup tinggi, ini terlihat dari hasil survei dimana mayoritas responden menghendaki adanya keterbukaan informasi, media penyampaian aspirasi online, pengaduan online, survei/polling online, komunikasi online dengan walikota, konsultasi dan voting online. Menggunakan Citizens Web Empowerment Index (CWEI) sebagai dasar, lalu dikombinasikan dengan hasil analisis sisi penyediaan dan kebutuhan e-participation disusunlah rekomendasi perbaikan layanan e-participation dengan tujuan memberdayakan masyarakat dalam pemerintahan.

---

ABSTRACT

---

E-participation has an important role in digital governance, because it is one of the strategic factors that can increase public participation. Through the Government Regulation of the Republic of Indonesia number 45 of 2017, the local government is required to empower the citizen in government. The purpose of this study is to investigate the provision and demand side of e-participation in Metro City. The government portal is a strategic tool for empowering people in government. Using the Citizens Web Empowerment Index (CWEI), an assessment of 60 Metro City government websites was conducted to find out the provision side of e-participation of the Metro city - Lampung, and from the result, the CWEI score (13.42%) showed that e-participation level provided by Metro city is still low. To find out the demand side of e-participation, a survey involving 397 respondents from the Metro City citizen was conducted, and it was found that citizen needs for e-participation were quite high, as seen from the survey results where the majority of respondents wanted of information disclosure, online media for aspirations, online complaints, online surveys / polls, online communication with the mayor, consultation and online voting. Using the Citizens Web Empowerment Index (CWEI) as a basis, then combined with the results of the analysis of the provision and demand side of e-participation, recommendations were made to improve e-participation services with the aim of citizen empowerment in government.

"

"Pemerintah Kabupaten Agam terus berusaha meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan SI/TI yang selaras dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Agam. Permasalahan utama yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Agam saat ini adalah kurangnya pemanfaatan SI/TI untuk mendukung visi dan misi serta seluruh proses bisnisnya. Oleh karena itu, diperlukan rumusan rencana strategis sistem informasi sebagai acuan untuk pengembangan SI/TI dan perbaikan e-government yang lebih baik di masa depan. Metodologi penyusunan rencana strategis sistem informasi yang digunakan mengacu pada metodologi Ward & Peppard dengan menggunakan beberapa teknik analisis antara lain value chain, CSF, SWOT, PESTEL, dan McFarlan strategic grid. Metodologi Ward & Peppard dilakukan dalam dua tahapan yaitu tahap masukan dan keluaran. Tahapan masukan terdiri dari analisis kondisi internal dan eksternal bisnis dan SI/TI. Tahapan keluaran yang dihasilkan, antara lain rumusan strategi SI, strategi TI, dan strategi manajemen SI/TI. Kemudian, disusun rancangan portofolio aplikasi masa depan dan rekomendasi pengembangan SI/TI dalam bentuk peta jalan SI/TI untuk Pemerintah Kabupaten Agam. Peta jalan pengembangan SI/TI disusun berdasarkan prioritas pengembangan SI/TI dengan jangka waktu lima tahun. Dengan adanya rencana strategis SI diharapkan mampu menyelaraskan strategi SI/TI dengan visi, misi, dan proses bisnis Pemerintah Kabupaten Agam.

---

The Agam Regency Government continues to strive to improve the service function to the community by utilizing IS/IT that is in line with the vision and mission of the Agam Regency Government. The main problem currently faced by the Agam Regency Government is the lack of utilization of IS/IT to support its vision and mission as well as all of its business processes. Therefore, it is necessary to formulate an information system strategic plan as a reference for IS/IT development and improvement of e-government in the future. The methodology for preparing the information system strategic plan refers to the Ward & Peppard methodology using several analytical techniques, including value chain, CSF, SWOT, PESTEL, and McFarlan's strategic grid. The Ward & Peppard methodology is carried out in two stages, namely the input and output stages. The input stage consists of an analysis of the internal and external conditions of the business and IS/IT. The resulting output stages include formulating an IS strategy, an IT strategy, and an IS/IT management strategy. Then, a draft portfolio of future applications and recommendations for IS/IT development was prepared in the form of an IS/IT road map for the Government of Agam Regency. The IS/IT development roadmap is designed based on the IS/IT development priorities within a five-year period. With the IS strategic plan, it is hoped that it will be able to align the IS/IT strategy with the Agam Regency Government's vision, mission, and business processes."

"Perkembangan teknologi saat ini telah menawarkan banyak kemungkinan untuk prosedur administratif publik yang demokratis agar menjadi lebih efisien dan dapat diakses oleh masyarakat luas. Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) merupakan e-government, khususnya merupakan e-complaint berskala nasional di Indonesia yang melayani penyampaian aspirasi dan pengaduan rakyat secara online sehingga dapat diakses dengan mudah oleh publik. Pengelola LAPOR! melakukan pengembangan sistem dengan antarmuka yang baru, yang disebut sebagai LAPOR! versi 3.0. Namun dalam perjalanan pengembangan LAPOR! versi 3.0 dalam dua tahun terakhir tidak melibatkan pengguna dari instansi pemerintah (admin). Hal ini dapat mengakibatkan admin menjadi tidak nyaman dalam mengoperasikan LAPOR! versi 3.0 dan proses adaptasi menjadi lambat, mengingat selama 5 tahun LAPOR! tidak mengalami perubahan. Kemudahan dan kenyamanan dalam berinteraksi dengan warga melalui sistem dipengaruhi oleh antusiasme dari admin dalam menggunakan sistem tersebut, maka penelitian ini mengevaluasi sistem LAPOR! versi 3.0 dari sisi kebergunaannya. Penelitian ini melibatkan 30 admin dari 16 Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah (K/L/D). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa skor rata-rata kebergunaan LAPOR! versi 3.0 dengan System Usability Scale (SUS) adalah 45 dengan grade F yang berarti LAPOR! versi 3.0 masih memiliki banyak kekurangan dari sisi kebergunaan pada instansi pemerintah. Penelitian ini memberikan rekomendasi pada pengelola LAPOR! dari permasalahan kebergunaan yang ditemukan melalui hasil analisis uji kebergunaan (usability testing) dan rekomendasi pada pengelola e-government secara umum dan e-complaint secara khususnya agar dapat mengetahui pentingnya mengembangkan kebutuhan berdasarkan kebergunaan dari pengguna, khususnya pegawai pemerintah.

---

Nowadays, technological developments have offered many possibilities for public administrative procedures to be more efficient and accessible to the wider society. The Government National Complaint Handling System (LAPOR!) is one of e-government in Indonesia, specifically a national-scale e-complaint in Indonesia that serves online public aspirations and complaints so that can be easily accessed by the public. The manager of LAPOR! developed the system with a new interface, called LAPOR! version 3.0. But in the journey of developing LAPOR! version 3.0 in the past two years did not involve users from government agencies (admin). It can cause the admin feel uncomfortable to operate the LAPOR! version 3.0 and slow for adaptation process, because LAPOR! is not change for 5 years. The easeness and convenience of interacting with citizens through the system is influenced by the enthusiasm of the admin when using the system, so this study evaluates LAPOR! version 3.0 in terms of its usability. This study involved 30 admins from 16 Ministries / Institutions / Local Governments.

The results of this study indicate that the average score of the use of LAPOR! version 3.0 with System Usability Scale (SUS) is 45 with F grade which means LAPOR! version 3.0 still has many disadvantages in usability from government agencies. This study provides recommendations to the manager of LAPOR! from usability problems that found through the results of usability testing. The recommendations for e-government managers in general and e-complaint in particular in order to know the importance of developing system needs based on the usability of users, especially government employees."

"Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah salah satu bentuk upaya pemerintah dalam melakukan transformasi digital pada pelayanan pemerintahan dan merupakan salah satu rencana kerja pemerintah tahun 2024. Salah satu pemerintah daerah yang konsisten menerapkan dan mengembangan SPBE di wilayah Kalimantan Timur adalah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika. Nilai indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) tahun 2021 berhasil menduduki peringkat pertama di wilayah Kaltim (Nilai Indeks SPBE = 2,48). Peringkat tersebut turun ke posisi 8 di tahun 2022 (Nilai Indeks SPBE = 1,94), khususnya untuk Domain tata kelola SPBE pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Penurunan nilai tersebut melatarbelakangi pentingnya penelitian ini dengan tujuan untuk melakukan analisis problem solving. Analisis pertama dilakukan terhadap informasi dan indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran kinerja program dan kegiatan yang berhubungan dengan kinerja tata kelola SPBE pada aspek TIK dengan menggunakan pendekatan logic model.  Analisis kedua dilakukan terhadap 5 area fokus pada IT governance untuk mengukur efektivitas implementasi tata kelola SPBE pada aspek TIK. Hasil analisis pertama menggambarkan bahwa informasi dan indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran kinerja program dan kegiatan masih belum menunjukkan hubungan yang logis.  Sehingga disusunlah rekomendasi berupa outcome sequence chart yang baru agar lebih menggambarkan hubungan yang logis dan lebih terintegrasi dengan seluruh stakeholder. Hasil analisis kedua menggambarkan bahwa dari 5 area fokus, masih terdapat 3 area fokus yang belum menunjukkan efektivitasnya dalam proses implementasi tata kelola SPBE pada aspek TIK, sehingga diberikan rekomendasi perbaikan agar dapat lebih meningkatkan tata kelola SPBE pada objek penelitian.

---

Electronic-Based Government System (SPBE) is one of the government's efforts in carrying out digital transformation in government services and is one of the government's 2024 work plans. One of the local governments that consistently implements and develops SPBE in the East Kalimantan region is the Kutai Kartanegara Regency Government (Kukar Regency Government) through the Communication and Information Technology Office. The SPBE index value of the Kukar Regency Government in 2021 was ranked first in the East Kalimantan region (SPBE Index Value = 2.48). This ranking dropped to 8th place in 2022 (SPBE Index Value = 1.94), especially for the SPBE governance domain in the Information and Communication Technology (ICT) aspect. The decline in value is the background for the importance of this research with the aim of conducting a problem-solving analysis. The first analysis was conducted on information and performance indicators used in measuring the performance of programs and activities related to SPBE governance performance in the ICT aspect using a logic model approach.  The second analysis was conducted on the 5 focus areas in IT governance to measure the effectiveness of SPBE governance implementation in the ICT aspect. The results of the first analysis illustrate that the information and performance indicators used in measuring the performance of programs and activities still do not show a logical relationship.  So a recommendation was made in the form of a new outcome sequence chart to better describe the logical relationship and be more integrated with all stakeholders. The results of the second analysis illustrate that of the 5 focus areas, there are still 3 focus areas that have not shown their effectiveness in the process of implementing SPBE governance in the ICT aspect, so that recommendations for improvement are given in order to further improve SPBE governance in the object of research."