Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu arah kebijakan Roadmap Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 adalah pengembangan e-government di Pemerintahan Daerah untuk transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan. E-Government bertujuan menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien serta meningkatkan pelayanan publik sehingga terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik good governance sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 03 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Pengembangan TIK memerlukan perencanaan strategis sebagai pedoman secara jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Metodologi perencanaan strategis SI/TI menggunakan metodologi Ward dan Peppard yang menganalisis lingkungan internal dan eksternal dengan metode analisis Business Model Canvas, Value Chain, Critical Success Factor, SWOT SI/TI, PESTEL, tren teknologi, dan Mc Farlan strategic grid. Hasil dari penyusunan perencanaan strategis SI/TI adalah strategi SI, strategi TI, dan strategi manajemen SI/TI. Tujuan penelitian adalah menghasilkan IT Master Plan yang memuat cetak biru dan rencana pengembangan TIK sebagai solusi awal pengembangan e-government di Kabupaten Sumbawa Barat.

---

One of the objectives of the Bureaucratic Reform Roadmap policy of 2015-2019 is the development of e-government in Local Government for the transparency and accountability. E-government objective to create an effective and efficient bureaucracy and improving public services in order to achieve good governance accordance with Presidential Instruction Number 03 of 2003 on National Policy and Strategy of e-government development. Development of ICT requires strategic planning as a guide in the short term, medium term, and long term. The IS/IT strategic planning methodology uses the Ward and Peppard methodology by analyzing internal and external environments using Business Model Canvas, Value Chain, Critical Success Factor, IS/IT SWOT, PESTEL, trend of technology, and Mc Farlan strategic grid method. The results of IT/IS strategic planning are IS strategy, IT strategy, and IT/IS management strategy. The objective of this research is to produce IT Master Plan which contains blueprint and ICT development plan as initial solution of e-government development in West Sumbawa Regency."

"Penggunaan TI di lingkungan Setjen DPR RI memiliki peran dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI sehingga perlu untuk dikelola dengan baik agar menjadi pemungkin enabler bagi organisasi dalam rangka mencapai tujuan Penelitian ini bertujuan melakukan evaluasi proses tata kelola TI di lingkungan Setjen DPR RI menggunakan kerangka kerja COBIT 5 untuk mendapatkan tingkat kapabilitas yang dicapai organisasi dan rekomendasi perbaikan proses untuk mencapai target kapabilitas yang diharapkan Data primer yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui FGD dan penyebaran kuesioner Data sekunder didapatkan dari studi dokumen organisasi dan studi literatur terkait dengan penelitian yang relevan Rata rata hasil pencapaian kapabilitas proses tata kelola TI di Setjen DPR RI saat ini adalah 1 1 performed yang berarti telah melaksanakan proses TI dan mencapai tujuan prosesnya Rekomendasi perbaikan proses dilaksanakan berdasarkan prioritas dengan memperhatikan tingkat kepentingan kriteria dukungan stakeholder SDM TI dan waktu pencapaian target Tiga proses yang menjadi prioritas yakni APO13 BAI01 dan EDM01 yang dianggap sangat diperlukan dalam penyelenggaraan layanan TI di Setjen DPR RI untuk dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI

---

The use of Information Technology IT within Secretariat General of The House of Representatives of the Republic of Indonesia has important role to support the Member of Parliament rsquo s MPs duty and function needs to be well managed to become enabler to achieve the business goals This research aims to evaluate the process of IT governance at Secretariat General of The House of Representatives of the Republic of Indonesia using COBIT 5 framework to obtain the current capabilities level and recommendations Primary data used in this research were collected through FGD and questionnaire Secondary data were obtained from organizational documents and related relevant research The average value capabilities achieved of IT governance process of Secretariat General of The House of Representatives of the Republic of Indonesia was 1 1 performed means that IT processes have been implemented and achieved those purpose Process improvement recommendations conducted based on priorities of criteria that have stakeholder rsquo s support IT human resources and the achievement target time Three processes that become priorities namely APO13 BAI01 and EDM01 are very needed in organizing IT services of Secretariat General of The House of Representatives of the Republic of Indonesia to support the MPs duties and functions"

"Program Reformasi Birokrasi mengharuskan seluruh instansi pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah melalui penerapan Teknologi Informasi (TI)/e-government terintegrasi. Oleh karena itu, penerapan TI perlu dikelola secara efektif sesuai kerangka kerja tata kelola TI. Belum adanya kerangka kerja tata kelola TI di LIPI tidak hanya memberikan dampak permasalahan teknis namun juga berdampak secara sistemik terhadap implementasi TI di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Untuk itu, penelitian ini fokus pada evaluasi pengelolaan TI di lingkungan LIPI dengan menggunakan kerangka kerja COBIT 5 untuk mengukur tingkat kapabilitas proses TI LIPI sesuai permasalahan yang dihadapi. Kemudian hasil pengukuran tingkat kapabilitas proses TI LIPI digunakan sebagai dasar menyusun rekomendasi perbaikan proses tata kelola TI LIPI. Pengukuran tingkat kapabilitas menggunakan Process Assessment Model (PAM) yang dilakukan terhadap 24 proses yang relevan. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa 14 proses berada pada kapabilitas tingkat 1 (performed), dan sisanya sebanyak 10 proses masih berada pada tingkat 0 (incomplete). Rekomendasi perbaikan proses dirumuskan berdasarkan kesenjangan antara hasil pengukuran saat ini dengan target yang ditetapkan. Penentuan prioritas proses perbaikan berdasarkan pemetaan permasalahan (pain point) dan proses COBIT 5 dengan target kinerja pengembangan SI/TI LIPI pada tahun 2018. Hasilnya terpilih 10 proses yang menjadi prioritas perbaikan.

---

The Bureaucratic Reform Program requires all government agencies to realize good corporate governance. The application of integrated Information Technology (IT) can contribute to the implementation of good corporate governance. Therefore, the implementation of IT needs to be managed effectively according to the IT governance framework. Ineffective IT governance not only has an impact on technical issues but also has a systemic impact on implementation of IT at LIPI.

For this reason, in this paper focuses on evaluating IT management by using the COBIT 5 framework to measure IT process capability level of LIPI. The results of IT process capabilities measurement of LIPI are used as a basis for formulating recommendations for improvement of IT governance process. Capability level measurements using the Process Assessment Model (PAM) carried out on 24 relevant processes. The measurement results show that 14 processes are on level 1 capability (performed), and the remaining 10 processes are still at level 0 (incomplete).

The recommendations for process improvements are formulated based on the gap between the current measurement results and the set targets. The prioritization of the improvement process are derived based on the pain point and the target of the IT development at LIPI in 2018. The results show that 10 processes were selected as prioritize improvements."

"Pemakaian E-Government dalam tercapainya good governance telah dilakukan pemerintah daerah demi melayani masyarakat. Namun, tidak semua pemerintah daerah mampu mengimplementasikannya. PeGI yang telah digunakan sebagai tolak ukur pemeringkatan yang bersifat untuk mengecek kesiapan suatu daerah pun kurang dapat memberikan gambaran keseluruhan proses apa saja yang perlu diperhatikan untuk mengembangkan E-Government pemerintah daerah. Terlebih munculnya masalah sosial, seperti budaya organisasi dan manajemen SDM yang menghambat kematangan E-Government daerah. Oleh karena itu, diperlukan satu E-Government maturity framework yang mampu menjadi acuan dalam mengembangkan kematangan E-Government pemerintah daerah serta mampu menghadapi masalah sosial yang muncul. Penelitian ini merupakan penggabungan penelitian terdahulu yang menggunakan metode meta-sintesis dengan best practice utama Control Objective for Information and Related Technology 5 (COBIT 5) yang telah disesuaikan dengan faktor masalah sosial. Perancangan framework di awali dengan pengidentifikasian prinsip bisnis pemerintah daerah, stakeholders, concerns, requirement, dan obstacles. Setelah itu, disusun tahapan dari gabungan teori terdahulu dengan best practices, dimensi dari teori terdahulu dengan concerns, proses penilaian dari COBIT dan expert judgement; sehingga dihasilkan satu bentuk maturity framework dengan memiliki enam jenis tahapan, delapan jenis dimensi, empat jenis kategori utama dan 69 jenis sub-kategori proses penilaian. Setelah framework diuji dan dievaluasi, hasil pengujian framework telah selaras dengan hasil PeGI; untuk hasil evaluasi pemerintah daerah yang memiliki nilai baik, terdapat kendala dalam masalah sosial dan masalah pendokumentasian. Untuk pemerintah daerah dengan nilai sangat rendah, terdapat kendala umum; mulai dari minim infrastruktur, SDM kurang siap, rendah pemahaman tata kelola dan manajemen TI; serta kurang dapat memahami bagaimana IT Master Plan diimplementasikan.

---

The use of E-Government in achieving good governance has been done by government to serve citizen nowaday. However, not all local government were able to implement it. PeGI has been used as a benchmark to check government’s readiness rate in implementing E-Government can’t describe all process that need to be assessed in developing local E-Government. Moreover, the emergence of social problems, such as organizational culture and human resource management which inhibits maturation of local E-Government. Therefore, it needs one general maturity framework which capable to guide local government to develop their own E-Government and able to address social problems that arise. This study is the incorporation of previous research results using meta-synthesis method combine with best practice primary in Control Objective for Information and Related Technology 5 (COBIT 5) that has been adjusted to address a factor of social problems. The design framework begins with identifying the business principle of local government, stakeholders, concerns, requirements, and obstacles; thus produced a model of maturity framework that has six types stages, eight types dimensions, four types main categories and 69 types sub-category of assessment processes. Afterwards, compiled previous research result in identifying stages with choosen best practices; compiled previous reaseach result in identifying dimension with concern from interview result; and choosing COBIT assessment process that needs to be assessed from expert’s opinion. In the end, after the framework was tested and evaluated, we can conclude this framework already comply with PeGI’s result and from local government who had a best PeGI’s result; there are many difficulties in social issues and in documenting process. For local government with very low PeGI’s result, we can see there are common constraints related to IT, such as lack of infrastructure readiness, lack of human resources readiness, low understanding of IT governance and IT management, and also lack of understanding how IT Master Plan to be implemented."

"Pemerintah Kabupaten Agam terus berusaha meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan SI/TI yang selaras dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Agam. Permasalahan utama yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Agam saat ini adalah kurangnya pemanfaatan SI/TI untuk mendukung visi dan misi serta seluruh proses bisnisnya. Oleh karena itu, diperlukan rumusan rencana strategis sistem informasi sebagai acuan untuk pengembangan SI/TI dan perbaikan e-government yang lebih baik di masa depan. Metodologi penyusunan rencana strategis sistem informasi yang digunakan mengacu pada metodologi Ward & Peppard dengan menggunakan beberapa teknik analisis antara lain value chain, CSF, SWOT, PESTEL, dan McFarlan strategic grid. Metodologi Ward & Peppard dilakukan dalam dua tahapan yaitu tahap masukan dan keluaran. Tahapan masukan terdiri dari analisis kondisi internal dan eksternal bisnis dan SI/TI. Tahapan keluaran yang dihasilkan, antara lain rumusan strategi SI, strategi TI, dan strategi manajemen SI/TI. Kemudian, disusun rancangan portofolio aplikasi masa depan dan rekomendasi pengembangan SI/TI dalam bentuk peta jalan SI/TI untuk Pemerintah Kabupaten Agam. Peta jalan pengembangan SI/TI disusun berdasarkan prioritas pengembangan SI/TI dengan jangka waktu lima tahun. Dengan adanya rencana strategis SI diharapkan mampu menyelaraskan strategi SI/TI dengan visi, misi, dan proses bisnis Pemerintah Kabupaten Agam.

---

The Agam Regency Government continues to strive to improve the service function to the community by utilizing IS/IT that is in line with the vision and mission of the Agam Regency Government. The main problem currently faced by the Agam Regency Government is the lack of utilization of IS/IT to support its vision and mission as well as all of its business processes. Therefore, it is necessary to formulate an information system strategic plan as a reference for IS/IT development and improvement of e-government in the future. The methodology for preparing the information system strategic plan refers to the Ward & Peppard methodology using several analytical techniques, including value chain, CSF, SWOT, PESTEL, and McFarlan's strategic grid. The Ward & Peppard methodology is carried out in two stages, namely the input and output stages. The input stage consists of an analysis of the internal and external conditions of the business and IS/IT. The resulting output stages include formulating an IS strategy, an IT strategy, and an IS/IT management strategy. Then, a draft portfolio of future applications and recommendations for IS/IT development was prepared in the form of an IS/IT road map for the Government of Agam Regency. The IS/IT development roadmap is designed based on the IS/IT development priorities within a five-year period. With the IS strategic plan, it is hoped that it will be able to align the IS/IT strategy with the Agam Regency Government's vision, mission, and business processes."

"Perkembangan teknologi saat ini telah menawarkan banyak kemungkinan untuk prosedur administratif publik yang demokratis agar menjadi lebih efisien dan dapat diakses oleh masyarakat luas. Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) merupakan e-government, khususnya merupakan e-complaint berskala nasional di Indonesia yang melayani penyampaian aspirasi dan pengaduan rakyat secara online sehingga dapat diakses dengan mudah oleh publik. Pengelola LAPOR! melakukan pengembangan sistem dengan antarmuka yang baru, yang disebut sebagai LAPOR! versi 3.0. Namun dalam perjalanan pengembangan LAPOR! versi 3.0 dalam dua tahun terakhir tidak melibatkan pengguna dari instansi pemerintah (admin). Hal ini dapat mengakibatkan admin menjadi tidak nyaman dalam mengoperasikan LAPOR! versi 3.0 dan proses adaptasi menjadi lambat, mengingat selama 5 tahun LAPOR! tidak mengalami perubahan. Kemudahan dan kenyamanan dalam berinteraksi dengan warga melalui sistem dipengaruhi oleh antusiasme dari admin dalam menggunakan sistem tersebut, maka penelitian ini mengevaluasi sistem LAPOR! versi 3.0 dari sisi kebergunaannya. Penelitian ini melibatkan 30 admin dari 16 Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah (K/L/D). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa skor rata-rata kebergunaan LAPOR! versi 3.0 dengan System Usability Scale (SUS) adalah 45 dengan grade F yang berarti LAPOR! versi 3.0 masih memiliki banyak kekurangan dari sisi kebergunaan pada instansi pemerintah. Penelitian ini memberikan rekomendasi pada pengelola LAPOR! dari permasalahan kebergunaan yang ditemukan melalui hasil analisis uji kebergunaan (usability testing) dan rekomendasi pada pengelola e-government secara umum dan e-complaint secara khususnya agar dapat mengetahui pentingnya mengembangkan kebutuhan berdasarkan kebergunaan dari pengguna, khususnya pegawai pemerintah.

---

Nowadays, technological developments have offered many possibilities for public administrative procedures to be more efficient and accessible to the wider society. The Government National Complaint Handling System (LAPOR!) is one of e-government in Indonesia, specifically a national-scale e-complaint in Indonesia that serves online public aspirations and complaints so that can be easily accessed by the public. The manager of LAPOR! developed the system with a new interface, called LAPOR! version 3.0. But in the journey of developing LAPOR! version 3.0 in the past two years did not involve users from government agencies (admin). It can cause the admin feel uncomfortable to operate the LAPOR! version 3.0 and slow for adaptation process, because LAPOR! is not change for 5 years. The easeness and convenience of interacting with citizens through the system is influenced by the enthusiasm of the admin when using the system, so this study evaluates LAPOR! version 3.0 in terms of its usability. This study involved 30 admins from 16 Ministries / Institutions / Local Governments.

The results of this study indicate that the average score of the use of LAPOR! version 3.0 with System Usability Scale (SUS) is 45 with F grade which means LAPOR! version 3.0 still has many disadvantages in usability from government agencies. This study provides recommendations to the manager of LAPOR! from usability problems that found through the results of usability testing. The recommendations for e-government managers in general and e-complaint in particular in order to know the importance of developing system needs based on the usability of users, especially government employees."

"Pemanfaatan teknologi informasi telah menjadi keharusan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten Lebak memiliki sasaran strategis yaitu meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditempuh melalui beberapa kebijakan umum. Salah satu kebijakan umumnya adalah mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi yang mendukung penyelenggaran pemerintahan dengan program prioritas optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. Namun sampai saat ini beberapa permasalahan seperti belum optimalnya pemanfaatan SI/TI, terbatasnya sarana, prasarana dan sumber daya manusia SI/TI masih menjadi isu strategis organisasi. Beberapa faktor telah diidentifikasi seperti kurangnya integrasi antar aplikasi, investasi TI yang tidak mendukung tujuan bisnis dan kurangnya sumber daya manusia TI. Penelitian ini bertujuan untuk membuat suatu perencanaan strategis sistem informasi Pemerintah Kabupaten Lebak yang selaras dengan tujuan dan sasaran strategis organisasi. Kerangka kerja yang digunakan adalah Peppard dan Ward dengan alat analisis seperti Business Model Canvass, Value Chain, SWOT, Balanced Scorecard, Critical Success Factor, PEST Analysis dan McFarlan Strategic Grid. Sedangkan analisis tematik digunakan sebagai metode analisis datanya. Penelitian ini menghasilkan perencanaan strategis sistem informasi yang terdiri dari strategi SI, strategi TI dan strategi manajemen SI/TI yang selaras dengan tujuan bisnis organisasi. Strategi SI yang dihasilkan berupa pembangunan dan pengembangan 37 aplikasi yang dapat mempercepat proses layanan, mengotomasi proses bisnis, memangkas birokrasi serta mudah di akses. Strategi TI yang diusulkan adalah pembangunan pusat data pada Dinas Komunikasi dan Informatika, penambahan infrastruktur serta peningkatan keamanan data dan jaringan internal organisasi. Sedangkan strategi manajemen SI/TI meliputi kebijakan SI/TI yang terpusat, perubahan struktur organisasi SI/TI serta penataan sumber daya manusia TI. Hasil tersebut diatas menjadi rekomendasi dalam melaksanakan prioritas pengembangan, sumber daya dan investasi TI terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Lebak.

---

Nowdays, information technology utilization has become a necessity for local governments in improving public service-oriented governance. The Government of Lebak Regency has a strategic objective of improving the performance of local government through several general policies. One of the common policies is to optimize the utilization of information technology that supports the implementation of government with priority program optimization of information technology utilization. But until now some problems such as limited facilities, infrastructure and human resources of IS/IT still become strategic issue of the organization. Several factors have been identified such as lack of integration between applications, IT investments that do not support business goals and lack of IT human resources.

This paper aims to create a strategic planning information system of Lebak Regency Government that aligns with the goals and objectives of the strategic organization. The Peppard and Ward framework was used with analytical tools such as Business Model Canvass, Value Chain, SWOT, Balanced Scorecard, Critical Success Factor, PEST Analysis and McFarlan Strategic Grid. While thematic analysis is used as a method of data analysis. This research resulted in strategic planning of information system consisting of SI strategy, IT strategy and management strategy of IS/IT that aligned with organizational business objectives.

The IS strategy is the development of 37 applications that can accelerate the service process, automate business processes, cut bureaucracy and easily access. The proposed IT strategy consist of the development of data centers at the Office of Communications and Information, the addition of infrastructure and increased security of data as well as internal network of the organization. While the IS/IT management strategy includes a centralized IS/IT policy, changes in organizational structure of IS / IT as well as IT human resource management. These become a recommendation in prioritizing IT development, investment and resources in order to achieve the goals and objectives of the Lebak Local Government."

"Pemanfaatan dari sistem informasi dan teknologi informasi saat ini telah menjadi kebutuhan dari setiap organisasi khususnya pada institusi pemerintah daerah yang menjalankan fungsi pelayanan bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Klungkung terus berusaha meningkatkan fungsi pelayanan pada masyarakat dengan memanfaatkan sistem informasi dan teknologi informasi yang selaras dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Klungkung. Permasalahan utama yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Klungkung saat ini yaitu bagaimana kurangnya pemanfaatan SI/TI untuk mendukung visi dan misi serta seluruh proses bisnisnya. Oleh karena itu, diperlukan rumusan rencana strategis sistem informasi. Melalui rumusan rencana strategis sistem informasi, maka Pemerintah Kabupaten Klungkung memiliki acuan untuk pengembangan SI/TI yang lebih baik di masa mendatang. Di samping itu, dapat juga menjadi jalan menuju SPBE di Pemerintahan Kabupaten Klungkung.Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk merumuskan sebuah rencana strategis sistem informasi yang dapat digunakan sebagai acuan untuk pengembangan SI/TI di Pemerintahan Kabupaten Klungkung. Metodologi penyusunan rencana strategis sistem informasi yang digunakan mengacu pada metodologi Ward & Peppard dengan menggunakan beberapa teknik analisis antara lain value chain, Balanced Scorecard, CSF, SWOT, PESTEL, dan McFarlan strategic grid. Metodologi Ward & Peppard dilakukan dalam dua tahapan yaitu tahap masukan dan keluaran. Tahapan masukan terdiri dari analisis kondisi internal dan eksternal bisnis dan SI/TI. Tahapan keluaran yang dihasilkan, antara lain rumusan strategi SI, strategi TI, dan strategi manajemen SI/TI. Kemudian, disusun rancangan Portofolio aplikasi masa mendatang dan rekomendasi pengembangan SI/TI dalam bentuk peta jalan SI/TI untuk Pemerintah Kabupaten Klungkung. Peta jalan pengembangan SI/TI disusun berdasarkan prioritas pengembangan SI/TI dengan jangka waktu 5 (lima) tahun untuk mempermudah Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam menyelaraskan pengembangan SI, TI, dan manajemen SI/TI. Dengan adanya rencana strategis sistem informasi ini diharapkan mampu menyelaraskan strategi SI/TI dengan visi, misi, dan proses bisnis Pemerintah Kabupaten Klungkung.

---

Information systems (IS) and information technology (IT) most important. Especially, Regency government institutions prove public service. The Klungkung Regency Government to develop public services based on the vision and mission of the city. The main problem in the Klungkung Regency isn't the optimal IS/IT used to support the vision and mission with the entire business process. Therefore, it is necessary to formulate a strategic information system plan. The strategic plan for IS/IT development in the Klungkung Regency Government has a reference in the future. Also, it can be a way to get SPBE in Klungkung Regency Government.

This research has resulted in a formulation of a strategic information system plan as a reference for the development of IS/IT in the Klungkung Regency Government. The methodology in strategic planning of information systems used refers to the Ward & Peppard methodology using several analysis techniques such as a value chain, Balanced Scorecard, CSF, SWOT, PESTEL, and McFarlan strategic grid. Ward & Peppard's methods in two stages, namely the level of input and output. The input stage to an analysis of internal and external conditions of the business and IS/IT. The output stages produced include SI strategy formulation, IT strategy, and IS/IT management strategy. Thus, the draft of application portfolios and recommendations for IS/IT development in the form of an IS/IT road map for the Klungkung Regency Government. The IS/IT development roadmap is prepared based on IS/IT development priorities with 5 (five) years to facilitate the Klungkung Regency Government in synchronizing IS, IT development, and IS/IT management. This information system strategic plan Should be to adapt IS/IT strategy with the vision, mission, and business processes of the Klungkung Regency Government.

"

"Perwakilan BKKBN Provinsi Banten memiliki peran dalam melaksanakan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga KKBPK di Provinsi Banten, melakukan peran tersebut Perwakilan BKKBN Provinsi Banten membutuhkan data dan informasi yang berisi pelaksanaan program lapangan yang disebut Sistem Pencatatan dan Pelaporan KKBPK, salah satunya adalah aplikasi statistik rutin. Pemanfaatan aplikasi statistik rutin di Provinsi Banten mengalami kendala bahwa jumlah pengguna hanya mencapai 28 dari total pengguna. Berdasarkan hal tersebut, perlu diketahui faktor apa saja yang mempengaruhi niat penggunaan aplikasi statistik rutin oleh pengelola data program KKBPK di Provinsi Banten. Model yang digunakan adalah Technology Acceptance Model TAM dengan perluasan variabel eksternal yakni system quality, information quality, service quality, facilitating condition, social influence, self-efficacy, dan user training. Data dikumpulkan dari 115 sampel responden dengan menggunakan kuesioner, pengolahan data dan penarikan kesimpulan menggunakan Partial Least Square Structural Equation Modeling PLS-SEM dengan software SmartPLS sebagai alat analisisnya. Perceived usefulness dan social influence secara langsung memengaruhi keinginan pengelola data program KKBPK untuk menggunakan intention to use aplikasi statistik rutin, sedangkan faktor-faktor lainnya memiliki korelasi positif terhadap perceived usefulness yang pada akhimya akan mempengaruhi keinginan pegawai untuk menggunakan intention to use aplikasi statistik rutin untuk pencatatan dan pelaporan program KKBPK di Provinsi Banten.

---

Representative BKKBN Banten Province has a role in implementing the KKBPK Population, Family Planning, and Family Developmental program in Banten Province, performing that role Representative BKKBN Banten Province requires data and information which contains implementation of field program called KKBPK Recording and Reporting System, one of them are aplikasi statistik rutin. Utilization of aplikasi statistik rutin in Banten Province experienced obstacles that the number users only reached 28 of the total users. Based on the matters, it is necessary to know what factors affect the intentions of the use of aplikasi statistik rutin by the KKBPK program data managers in Banten Province. The model used is Technology Acceptance Model TAM by extending the external variable such as system quality, information quality, service quality, facilitating condition, social influence, self-efficacy, and user training. Data were collected from 115 respondent samples by using questionnaires, data processing and drawing conclusions using Partial Least Square Structural Equation Modeling PLS-SEM with SmartPLS software as its analysis tool. The desire of KKBPK program data managers to use intention to use aplikasi statistik rutin are affecting by perceived usefulness and social influence directly, while other factors have a positive correlation to perceived usefulness which will ultimately affect the employee 39;s desire to use intention to use aplikasi statistik rutin in Banten Province."