Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berdasarkan Peraturan Presiden Perpres Nomor 53 Tahun 2017, pemerintah membentuk Badan Siber dan Sandi Negara BSSN yang merupakan penguatan dan perluasan fungsi dari Lembaga Sandi Negara dan Direktorat Keamanan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika. BSSN mempunyai tugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber. Dengan dilaksanakannya reformasi birokrasi di seluruh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah sejak tahun 2010, maka BSSN yang mempunyai perluasan fungsi dalam bidang persandian dan keamanan informasi dituntut untuk meningkatkan kualitas dan mengintegrasikan pelayanan berbasis teknologi informasi. Penelitian ini bertujuan untuk membuat suatu rancangan awal pelayanan teknologi informasi pada BSSN dengan menggunakan suatu kerangka kerja IT Service Management ITSM, yaitu Information Technology Infrastructure Library ITIL v3 Tahun 2011 pada domain Service Strategy dan Service Design. Hasil dari penelitian ini berupa rancangan awal strategi dan portofolio pelayanan TI BSSN.

---

Based on Presidential Regulation Perpres No. 53 of 2017, the government established the National Crypto and Cyber Agency NCCA which is the strengthening and expansion of the function of the National Crypto Agency and the Directorate of Information Security of the Ministry of Communications and Information Technology. BSSN has the duty to implement cyber security effectively and efficiently by utilizing, developing, and consolidating all elements related to cyber security. With the implementation of bureaucratic reforms throughout the Ministries, Institutions, and Local Governments since 2010, BSSN which has an expansion of functions in the field of cryptography and information security is required to improve the quality and to integrate the information technology based services. This research aims to create an initial design of information technology service at BSSN by using IT Service Management framework ITSM , which is Information Technology Infrastructure Library ITIL v3 2011 at Service Strategy and Service Design domains. The result of this research is the initial design of BSSN IT service strategy and portfolio."

"Berdasarkan Peraturan Presiden Perpres Nomor 53 Tahun 2017, pemerintah membentuk Badan Siber dan Sandi Negara BSSN yang merupakan penguatan dan perluasan fungsi dari Lembaga Sandi Negara dan Direktorat Keamanan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika. BSSN mempunyai tugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber. Dengan dilaksanakannya reformasi birokrasi di seluruh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah sejak tahun 2010, maka BSSN yang mempunyai perluasan fungsi dalam bidang persandian dan keamanan informasi dituntut untuk meningkatkan kualitas dan mengintegrasikan pelayanan berbasis teknologi informasi. Penelitian ini bertujuan untuk membuat suatu rancangan awal pelayanan teknologi informasi pada BSSN dengan menggunakan suatu kerangka kerja IT Service Management ITSM , yaitu Information Technology Infrastructure Library ITIL v3 Tahun 2011 pada domain Service Strategy dan Service Design. Hasil dari penelitian ini berupa rancangan awal strategi dan portofolio pelayanan TI BSSN.

---

Based on Presidential Regulation Perpres No. 53 of 2017, the government established the National Crypto and Cyber Agency NCCA which is the strengthening and expansion of the function of the National Crypto Agency and the Directorate of Information Security of the Ministry of Communications and Information Technology. BSSN has the duty to implement cyber security effectively and efficiently by utilizing, developing, and consolidating all elements related to cyber security. With the implementation of bureaucratic reforms throughout the Ministries, Institutions, and Local Governments since 2010, BSSN which has an expansion of functions in the field of cryptography and information security is required to improve the quality and to integrate the information technology based services.

This research aims to create an initial design of information technology service at BSSN by using IT Service Management framework ITSM , which is Information Technology Infrastructure Library ITIL v3 2011 at Service Strategy and Service Design domains. The result of this research is the initial design of BSSN IT service strategy and portfolio. "

"Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 12 merupakan peraturan yang mendasari tentang manajemen risiko dalam sistem elektronik. pada Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik menyebutkan bahwa Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (SMPI) adalah pengaturan kewajiban bagi Penyelenggara Sistem Elektronik dalam penerapan manajemen pengamanan informasi berdasarkan asas risiko. Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional (Pusopskamsinas) merupakan unit kerja di Badan Siber dan Sandi Negara yang melaksanakan tugas memegang kendali operasi keamanan siber Indonesia. Adanya serangan siber yang semakin besar hingga tercatat pada tahun 2020 terdapat 495.337.202 anomali yang menyerang di jaringan Indonesia, hal ini dibutuhkan keandalan Pusopskamsinas dalam melaksanakan monitoring lalu lintas siber di Indonesia. Dalam penyelenggaraan operasi keamanan siber tentu terdapat kerawanan dan potensi ancaman yang memberikan dampak negatif/risiko terhadap organisasi di mana risiko tersebut dapat dilakukan mitigasi dengan menerapkan manajemen risiko keamanan informasi pada Pusopskamsinas. Salah satu Indikator Sasaran Kegiatan Pusopskamsinas yaitu “Meningkatnya Kualitas Pemonitoran Keamanan Siber atas Serangan dan Ancaman Siber”. Berdasarkan data Laporan Kinerja Pusopskamsinas tahun 2020, diketahui bahwa Pusopskamsinas belum dapat memenuhi target kinerja dari indikator kinerja sasaran dengan capaian nilai 65% dari target capaian 100%. Tidak tercapainya target kinerja dapat berpengaruh terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) organisasi sebagai penentu ukuran tingkat keberhasilan sasaran strategis sehingga diperlukan adanya evaluasi kinerja organisasi. Berdasarkan hasil analisis permasalahan digunakan Business Model for Information Security dari ISACA yaitu Organization, People, Technology, dan Process, salah satu instrumen dari segi organisasi yang belum tersedia adalah dokumen Perencanaan Manajemen Risiko Keamanan Informasi. Penelitian ini merupakan penelitian menggunakan metode kualitatif dengan metode penarikan kesimpulan berupa secara induktif dan merupakan klasifikasi penelitian studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, studi dokumen, dan wawancara kepada pejabat, pengelola layanan / tim operasional, serta perwakilan stakeholder. Hasil dari penelitian ini berupa Perencanaan Manajemen Risiko yang sesuai dengan kondisi Pusopskamsinas sehingga dapat membantu pencapaian target kinerja serta meningkatkan pencapaian Rencana Strategis BSSN.

---

Government Regulation Number 71 of 2019 concerning Implementation of Electronic Systems and Transactions Article 12 is an underlying regulation concerning risk management in electronic systems. Regulation of the National Cyber and Crypto Agency Number 8 of 2020 concerning Security Systems in the Operation of Electronic Systems states that the Information Security Management System (ISMS) is a regulation of obligations for Electronic System Operators in implementing information security management based on risk principles. The National Cyber Security Operations Center (Pusopskamsinas) is a work unit in the National Cyber and Crypto Agency that carries out the task of controlling Indonesian cybersecurity operations. The existence of cyber-attacks is getting bigger until it was recorded that in 2020 there were 495,337,202 anomalies attacking the Indonesian network, this required the reliability of Pusopskamsinas in carrying out cyber traffic monitoring in Indonesia. In carrying out cyber security operations, of course there are vulnerabilities and potential threats that have a negative impact / risk on the organization where these risks can be mitigated by implementing information security risk management at Pusopskamsinas. One of the indicators of the Pusopskamsinas activity target is "Increasing the Quality of Cyber Security Monitoring of Cyber Attacks and Threats". Based on data from the 2020 Pusopskamsinas Performance Report, it is known that the Pusopskamsinas has not been able to meet the performance targets of the target performance indicators with a score of 65% of the 100% achievement target. The failure to achieve the performance targets can affect the main performance indicators (IKU) of the organization as a determinant of the level of success of strategic targets so that an evaluation of organizational performance is needed. Based on the results of the problem analysis, ISACA's Business Model for Information Security is used, namely Organization, People, Technology, and Process. One of the instruments in terms of organization that is not yet available is the Information Security Risk Management Planning document. This research is using qualitative methods such as inductive inference and the classification of a case study. Data collected through observation, study of documents and interviews of officials, managers of services / operations team, and stakeholder representatives. The results of this study are in the form of a Risk Management Planning in accordance with the conditions of the Pusopskamsinas so that it can help achieve performance targets and increase the achievement of the BSSN Strategic Plan."

"Untuk meningkatkan jumlah penduduk Indonesia yang melek Internet, diperlukan pemerataan akses internet. The Global Partnership on Output-based Aid (GPOBA) - Extending Telecommunication in Rural Indonesia adalah Pilot Project dari World Bank yang bertujuan memfasilitasi pemerataan jangkauan akses internet, telekomunikasi dan transaksi data lain melalui model "Community Access Points" (CAP 2.0) dalam bentuk Warung Internet Pedesaan (Wardes). Wardes, singkatan dari warung internet perdesaan adalah tempat yang menyediakan keperluan akses internet dan layanan konten digital. Berdasarkan data dari kegiatan Monitoring dan Evaluasi Direktorat Pemberdayaan Informatika saat ini terdapat 112 Wardes di Jawa Barat dan Banten dan 110 Wardes di Lampung telah dibangun, namun terdapat 20 Wardes di Jawa Barat dan Banten dan 46 Wardes di Lampung tutup. Kurangnya penerimaan teknologi oleh masyarakat bisa menjadi salah satu penyebab tutupnya Wardes. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor - faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan Wardes oleh masyarakat dengan menggunakan Model Penerimaan Teknologi Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2 (UTAUT2) dan dianalisa dengan konsep Structural Equation Modeling (SEM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan program Wardes-GPOBA oleh masyarakat dipengaruhi oleh variabel Performance Expectancy, Effort Expectancy, Price Value dan Habit.

---

To increase the number of Internet-literate population in Indonesia, it is required equity of access to internet. The Global Partnership on Output-based aid (GPOBA) - Extending Telecommunications in Rural Indonesia is a Pilot Project from World Bank that aims to facilitate equitable access to reach the internet, telecommunications and other data transactions through the model of "Community Access Point" (CAP 2.0) in the form of Rural Internet Cafe called Wardes. Wardes, short for rural internet cafes are places that provide Internet access and service needs of digital content.

Based on data obtained from monitoring and evaluation activities by the Directorate of Informatics Empowerment, there has been 112 Wardes in West Java and Banten Province and 110 Wardes in Lampung Province have been built, but there are 20 Wardes in West Java and Banten Province and 46 Wardes in Lampung Province closed. Lack of acceptance on technology by the community could be the reason Wardes closed.

This study was conducted to determine the factors that influence the acceptance of Wardes using Technology Acceptance Model of Theory of Acceptance and Use of Technology 2 (UTAUT2) and then analyzed with Structural Equation Modeling (SEM) concept. The result of this research shows that influence factors of Wardes-GPOBA Program Acceptance by community is Performance Expectancy, Effort Expectancy, Prive Value and Habit."

"Teknologi informasi (TI) diyakini sebagai pendukung utama dalam perkembangan pasar modal, untuk itu dibutuhkan adanya pengelolaan TI yang baik yang dilandasi dengan adanya tata kelola yang mengacu kepada standard dan best practice IT governance. Penelitian ini mencoba memberikan evaluasi, rekomendasi dan program jangka pendek yang dapat dilakukan untuk meningkatkan tingkat kemapanan tata kelola di PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal ini dilakukan untuk meminimalkan downtime dan meningkatkan layanan kepada pelanggan agar kepuasan dan kepercayaan dari pelanggan terus terjaga sehingga pada akhirnya diharapkan volume perdagangan dapat terus meningkat. Pada penelitian ini evaluasi tingkat kemapanan tata kelola dilakukan berdasarkan framework Cobit 4.1, setelah dilakukan evaluasi akan disusun rekomendasi perbaikannya serta disusun program jangka pendek untuk meningkatkan tingkat kemapanan sesuai harapan PT BEI. Pada penelitian ini juga memanfaatkan metode IT risk management untuk mengetahui tingkat risiko yang dapat ditimbulkan jika rekomendasi perbaikan tidak dilakukan. Berdasarkan hasil evaluasi dapat diketahui jika perusahaan direkomendasikan untuk melakukan perbaikan prosedur dan pengembangan aplikasi untuk meningkatkan awareness dan efektifitas operasional.

---

Information technology (IT) is believed to be a mojor driver for capital market, it is necessary to have good IT management which based on it governance that can comply to IT governance standards and best practice. This research was trying to evaluate, give recommendation and short-term program to improve the maturity level of IT governance in Indonesia Stock Exchange (IDX). The purpose is to minimize downtime and to improve customer satisfaction and maintain their belief and finally the volume of trading will increase. In this research, the evaluation of maturity level is based on framework COBIT 4.1, after the evaluation will be given recommendations for improvement and create short-term program to improve the maturity level as expected by PT IDX. In this research also utilizes IT risk management methods to determine the level of risk that may appear if the recommendations are not implemented. Based on the evaluation results could be known that the company was recommended to improve the procedures and develop application to increase awareness and operational effectiveness."

"Tata kelola TI merupakan hal yang penting bagi organisasi yang menggunakan teknologi informasi dalam mendukung proses bisnisnya. Di lingkungan Kementerian Keuangan tata kelola TI diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.01/2017. Saat ini terdapat beberapa kendala yang dimiliki oleh Sekretariat Pengadilan Pajak berkaitan dengan tata kelola TI. Penelitian ini dilakukan untuk dapat mengetahui tingkat kematangan tata kelola TI dan memberikan rekomendasi perbaikan yang bertujuan untuk meningkatkan penerapan tata kelola TI di Sekretariat Pengadilan Pajak. Metode penelitian menggunakan mixed method dengan 4 tahap yaitu coding, data entry, data display dan pengambilan keputusan. Data primer didapatkan melalui wawancara dan focus group discussion terhadap sepuluh narasumber yang terdiri dari Kepala Subbagian Operasional dan Pemeliharaan TIK, pejabat fungsional, dan staf IT. Pengukuran tingkat maturitas menunjukkan terdapat 5 proses managed configuration, managed problem, managed IT change, managed asset, dan managed knowledge berada pada tingkat kapabilitas level 1 (performed) yaitu dan 5 proses managed risk, managed service request, managed continuity, managed security, dan managed requirement definition berada pada tingkat kapabilitas level 2 (managed). Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan rekomendasi kepada Sekretariat Pengadilan Pajak perbaikan tata kelola TI yang disampaikan berdasarkan aktivitas-aktivitas terbaik yang disediakan oleh COBIT 2019.

---

IT Governance is important for organizations that use information technology to support their business processes. Within the Ministry of Finance, IT governance is regulated by Minister of Finance Regulation Number 97/PMK.01/ 2017. Currently, there are several obstacles faced by the Secretariat of the Tax Court with regard to IT governance. This research was conducted to determine the maturity level of IT governance and provide recommendations for improvement aimed at improving the implementation of IT governance at the current Tax Court Secretariat. The research method uses mixed method with 4 stages, namely coding, data entry, data display and decision making. Primary data were obtained through interviews and focus group discussions of ten resource persons consisting of the Head of the ICT Operations and Maintenance Subdivision, functional officials, and IT staff. Maturity level measurement show that there are 5 processes managed configuration, managed problem, managed IT change, managed asset, and managed knowledge at the capability level 1 (performed) and 5 processes managed risk, managed service request, managed continuity, managed security, and managed requirement definition at the capability level 2 (managed). The benefit of this research is to provide recommendations to Secretariat of the Tax Court for improving IT governance based on the best activities provided by COBIT 2019."

"Teknologi digital telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, memungkinkan banyak inovasi baru dalam berbagai sektor, termasuk di bidang pendidikan. Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG) merupakan institusi pendidikan yang setingkat dengan perguruan tinggi di bawah naungan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). STMKG merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) 2020-2024 yaitu mewujudkan perguruan tinggi otonom dan juga mampu bersaing sebagai perguruan tinggi berkelas dunia. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan perbaikan tata kelola di STMKG yang berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola STMKG. Maka dari itu perbaikan tata kelola STMKG khususnya bidang Teknologi Informasi (TI) di tengah era disrupsi teknologi menjadi tantangan bagi STMKG untuk mewujudkan perguruan tinggi berkelas dunia, sehingga diperlukan pengukuran tingkat kapabilitas Tata Kelola TI di STMKG. Untuk mengetahui pencapaian tingkat kapabilitias Tata Kelola TI di STMKG, peneliti akan mengukur tingkat kapabilitas Tata Kelola TI menggunakan kerangka kerja COBIT 2019. Penelitian ini dilakukan menggunakan Mixed Methods dengan metode wawancara dan kuesioner. Data primer penelitian bersumber dari 9 responden terpilih di STMKG. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa 7 process area dari total 10 process area terpilih telah mencapai target stakeholder yaitu tingkat kapabilitas TI level 3 (Established) artinya tata kelola TI yang dijalankan sudah optimal. Sedangkan 3 process area lainnya perlu perbaikan yaitu APO02 managed strategy di level 2 (Managed) serta APO09 managed service agreements dan BAI06 managed IT changes di level 1 (Performed). Manfaat penelitian ini adalah rekomendasi perbaikan mengacu pada best practice yang dirumuskan oleh COBIT 2019 sehingga tata kelola TI STMKG menjadi optimal.

---

Digital technology has developed rapidly in recent years, enabling many new innovations in various sectors, including education. The State College of Meteorology, Climatology, and Geophysics (STMKG) is an educational institution equivalent to a higher education institution under The Indonesian Agency for Meteorology, Climatology, and Geophysics (BMKG). STMKG has formulated the 2020-2024 Strategic Plan (RENSTRA) to become an autonomous university and also to be able to compete as a world-class university. To achieve this, improvements in governance at STMKG are needed to increase the efficiency and effectiveness of STMKG's governance. Therefore, improving STMKG's governance, particularly in the field of Information Technology (IT), in the midst of the technological disruption era, becomes a challenge for STMKG to realize a world-class university. Thus, it is necessary to measure the capability level of IT Governance at STMKG. To determine the achievement of IT Governance capability levels at STMKG, researchers will measure the capability level of IT Governance using the COBIT 2019 framework. This research is conducted using Mixed Methods with interview and questionnaire methods. The primary research data comes from 9 selected respondents at STMKG. The research results show that 7 process areas out of a total of 10 selected process areas have reached stakeholder targets, which is IT capability level 3 (Established), meaning that the IT governance being implemented is already optimal. Meanwhile, the other 3 process areas need improvement, namely APO02 managed strategy at level 2 (Managed) and APO09 managed service agreements and BAI06 managed IT changes at level 1 (Performed). The benefit of this research is the improvement recommendations referring to best practices formulated by COBIT 2019, so that STMKG's IT governance becomes optimal. "

"Pandemi COVID-19 membuat perusahaan mulai menyadari pentingnya teknologi informasi sebagai penunjang kemajuan perusahaan. Saat ini, teknologi informasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan sehingga diperlukan manajeman layanan teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja layanan manajeman teknologi informasi. PT XYZ sudah mendefinisikan dengan baik Standard Operation Procedure (SOP) sesuai dengan standar manajemen layanan TI namun praktik operasional di lapangan masih belum sesuai best practice yang telah didefinisikan. Penggunaan tools untuk menunjang layanan juga yang belum dimanfaatkan secara optimal. Kurangnya praktik keamanan layanan IT di PT. XYZ juga menghambat operasional layanan TI di PT. XYZ. Oleh karena itu perlu adanya proses evaluasi yang dilakukan mengenai kondisi manajemen layanan TI di PT. XYZ berdasarkan kerangka kerja tertentu yang sudah teruji Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kapabilitas manajemen layanan teknologi di PT. XYZ dengan menggunakan kerangka kerja ITIL V3 yang dipetakan ke COBIT 2019 serta memberikan rekomendasi perbaikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah in-depth interview dan self-evaluation assessment. Data kemudian diolah dan dianalisis menggunakan gap analysis dan importance-performance analysis. Hasil pengukuran didapatkan bahwa tingkat kapabilitas DSS01 Managed Operation dan DSS04 Managed Security berada di level 1 dengan pencapaian kapabilitas level 1 sebesar 42% dan 16%, sedangkan DSS02 Managed Request and Incident dan DSS03 Managed Problem memiliki tingkat kapabilitas yang lebih baik di level 3. Semua objektif COBIT 2019 yang diuji memiliki kesenjangan antara target yang diharapkan dengan kondisi saat ini. DSS01 Managed Operations memilik nilai kesenjangan paling besar yaitu 3 tingkat, sedangkan DSS03 Managed Problem memiliki tingkat kesenjangan 1 tingkat, DSS02 Managed Services Request and Incidents dan DSS05 Managed Security Services memiliki tingkat kesenjangan yang sama yaitu 2 tingkat, sehingga semua objektif yang diuji masih perlu perbaikan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Hasil importance-performance analysis menunjukan PT XYZ dapat fokus memperbaiki objektif yang memiliki selisih kesenjangan besar dan tingkat kepentingan tinggi. Prioritas utama adalah DSS03 Managed Problem dan DSS05 Managed Security, prioritas kedua adalah DSS03 Managed Problem, prioritas ketiga adalah DSS02 Managed Services Request and Incidents

---

The COVID-19 pandemic has made companies realize the importance of information technology as a support for company progress. Information technology has a significant influence on company performance, so information technology service management is needed to improve the performance of information technology management services. PT XYZ has a well-defined Standard Operation Procedure (SOP) in accordance with IT service management standards. However, operational practices in the field are still not in accordance yet with defined best practices. The use of tools to support services also has not been used optimally. Lack of IT service security practices at PT. XYZ hinders IT service operations at PT. XYZ. Therefore, it is necessary to have an evaluation process carried out regarding the condition of IT service management at PT. XYZ based on a certain framework that has been tested. This study aims to measure the level of technology service management capability at PT. XYZ using the ITIL V3 framework mapped to COBIT 2019 and providing recommendations for improvement. The method used in this research is in-depth interviews and self-evaluation assessment. The data is then processed and analyzed using gap analysis and importance-performance analysis. The measurement results show that the capability level of DSS01 Managed Operation and DSS04 Managed Security is at level 1 with the achievement of level 1 capability of 42% and 16%, . In contrast, DSS02 Managed Request and Incident and DSS03 Managed Problem have a better capability level at level 3. All COBIT 2019 objectives tested have a gap between the expected targets with current conditions. DSS01 Managed Operations has three levels of gap, while DSS03 Managed Problem has a level of gap, DSS02 Managed Services Request and Incidents, and DSS05 Managed Security Services have two levels of the gap so that all tested objectives still need improvement to achieve the expected performance. The results of the importance-performance analysis show that PT XYZ can focus on improving the objectives with a large gap and a high level of importance. The main priority is DSS03 Managed Problem and DSS05 Managed Security; the second is DSS03 Managed Problem, and the third is DSS02 Managed Services Request and Incidents."

"PT XYZ telah berkembang menjadi salah satu penyedia infrastruktur TIK (teknologi informasi dan komunikasi) terkemuka di Indonesia. Kategori layanan yang diberikan PT XYZ kepada pelanggan saat ini adalah Data Center and Cloud Infrastructure, Enterprise Collaboration, Big Data & Analytics, Digital Business Management, Adaptive Security Architecture, dan Service yang memanfaatkan layanan TI (teknologi informasi). Permasalahan yang dihadapi PT XYZ adalah waktu pemulihan layanan TI ketika bencana belum sesuai dengan ekspektasi perusahaan. Hal ini dikarenakan kondisi infrastruktur TI belum bisa memenuhi kebutuhan layanan TI perusahaan. Penelitian ini memfokuskan pada perancangan infrastruktur TI yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan layanan TI PT XYZ dengan menggunakan metodologi Architecture Development Method (ADM) dari The Open Group Architecture Framework (TOGAF). Teknik pengumpulan data untuk menyusun penelitian ini adalah dengan observasi, wawancara, dan studi literatur. Metodologi penelitian untuk menyusun penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan hermeneutics. Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini adalah rancangan infrastruktur TI yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan layanan TI PT XYZ."

"Adanya keluhan yang datang dari pengguna layanan TI di PGC, merupakan indikasi adanya masalah dalam pengelolaan TI di PGC, dengan kata lain sistem tata kelola TI diindikasikan tidak dilaksanakan secara optimal. Hal ini tentunya akan menurunkan tingkat kepuasan terhadap layanan TI yang diberikan. Permasalahan layanan TI di PGC terletak pada layanan service desk, karena service desk merupakan Single Point of Contact (SPOC) antara penyedia layanan dan pengguna. Berdasarkan permasalahan layanan TI yang terjadi di PGC saat ini maka penelitian ini akan mengukur tingkat kematangan tata kelola TI kondisi saat ini khususnya pada layanan service desk dengan menggunakan framework IT-IL V3. Ada empat proses IT-IL V3 yang akan dianalisis dalam penelitian ini seperti Service Desk (SD), Incident Management (IM), Request Fullfilment (RF), SLm (SLA). Namun mengingat bahwa IT-IL V3 model proses yang dibangun adalah Service Delivery dan Service Support termasuk dalam IT-IL V2, maka instrument ini dapat juga digunakan untuk memberikan penilaian tata kelola TI dalam lingkungan IT-IL V3. Setelah diketahui tingkat kematangannya akan dibuatkan perancangan mekanisme manajemen layanan teknologi informasi meliputi pembuatan SLA, Tools, PIC dan channel user yang dapat diterapkan di PGC untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dan membantu PGC dalam meningkatkan kualitas layanan TI yang diberikan.

---

The complaints came from users of IT services at the PGC.The indication of problem in the IT management at the PGC, in other words IT governance systems is not implemented optimally. It will certainly reduce the satisfaction level of IT services. Problems of IT services at PGC lies on service desk, service desk as a Single Point of Contact (SPOC) between service providers and users. Based on the IT service problems that occur in the PGC, this study will measure the level of maturity of IT governance especially in the service desk using the IT-IL V3 framework. There are four IT-IL V3 processes to be analyzed on this study such as Service Desk (SD), Incident Management (IM), Request fullfilment (RF), SLM (SLA). The IT-IL V3 process models are built by a Service Delivery and Service Support specified in IT-IL V2. The instrument can be also used to provide an assessment of IT governance by the IT-IL V3. The maturity level of the design will be created by IT Management Mechanism including the SLA, Tools, PIC and user channel. It can increase the quality of IT services at the PGC."