Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTujuan dari dibuatnya makalah ini adalah untuk mengidentifikasikan dengan tepat jenis-jenis lease. Lease adalah kontrak antara dua atau lebih entitas yang mengatur hubungan antara entitas yang bersangkutan. Makalah ini terdiri atas lima bagian utama. Bagian pertama ditujukan untuk mengidentifikasi jenis-jensi lease yang ada, dilanjutkan dengan analisis atas kondisi entitas yang bersangkutan. Bagian ketiga ditujukan untuk menampung data-data dalam rupa jurnal yang disediakan oleh entitas, dilanjutkan dengan konklusi dan rekomendasi atas perlakuan yang tepat untuk entitas yang bersangkutan.

---

ABSTRACTThe purpose of this paper is to correctly identify the type of leases. Leases are contracts made between two or more entities that rule the relationship between the entities. This paper consists of five main section. The first section of this paper will discuss about the existing type of leases, continued by the analysis of related entities condition. The third part will be directed to gather all journals provided by the entities, continued by the conlusion and recommendation on how the entity should differentiate the leases."

"ABSTRAKPemerintah selama ini telah mengembangkan kebijakan untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan hibah langsung. Namun hingga saat ini masih saja dijumpai adanya Satker K/L yang mengelola hibah langsung di luar mekanisme. Akibatnya, penerimaan hibah langsung tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai pendapatan negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan upaya yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan pengelolaan hibah langsung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada unit yang berfungsi sebagai penata usaha pengelolaan hibah pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penatausahaan pengelolaan hibah langsung yang dijalankan saat ini belum efektif menghasilkan pelaporan keuangan yang akuntabel. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini mengusulkan perubahan pada prosedur pertanggungjawaban yang berlaku dan langkah-langkah proaktif yang harus dilakukan DJPPR untuk meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan pengelolaan hibah langsung.

---

ABSTRACTThe government has been developing policies to realize the accountability of direct grant management. However, until now there are still found The Ministry 39 s working units that manage direct grants outside the mechanism. As a result, such direct grant revenues could not be accounted as state revenues. The purpose of this study is to develop efforts that the government should undertake to improve accountability of financial reporting of direct grant management. This research uses qualitative research method with case study approach on institution that do administration of government grant management. The results show that the direct administration of direct grant management has not been effective in producing accountable financial reporting. To solve these issues, the study proposes changes to the applicable accountability procedures and proactive actions that the DJPPR must undertake to improve accountability of financial reporting of direct grant management."

"ABSTRAKTesis ini membahas internet financial reporting kementerian/lembaga IFR K/L di Indonesia dengan tujuan membuktikan indeks IFR dan faktor-faktor yang mempengaruhi IFR K/L. Sejak adanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik UU KIP , instansi pemerintah wajib melakukan transparansi informasi. Prinsipnya menggunakan media yang murah, sederhana, cepat dan tepat waktu. Internet merupakan media yang tepat untuk meningkatkan transparansi pelaporan keuangan oleh K/L. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan 77 K/L sebagai sampel penelitian. Variabel independen dalam penelitian ini, yang diduga menjadi determinan IFR adalah ukuran, kekayaan, tipe, akses ke website, personal value, pertumbuhan, tingkat penggunaan teknologi, kualitas informasi laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja K/L. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel akses, tipe, kualitas informasi laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja terbukti berpengaruh signifikan pada IFR K/L. Temuan ini dapat digunakan masyarakat sebagai alat pengendalian kinerja K/L melalui informasi di website K/L.

---

ABSTRACT The focus in this study is internet financial ministry non ministry government institution reporting in Indonesia. After the government issued regulations on public disclosure, the government has to report such information. It has to cheap, simple, fast and timely. The internet is an appropriate medium for transparent reporting of public information by the ministry non ministry government institution. The sample in this study is 77 ministry non ministry government institution. This study uses 9 variables are adjusted to the ministry non ministry government institution in Indonesia. It is ministry non ministry government institution Size, Wealth, Type, access to site, personal value, growth, technology, audit opinion and performance accountability. The results showed that the access to site, type, information quality and performance accountability proved significantly affect to the internet financial ministry non ministry government institution reporting. The findings of this study can be used by people as a means of control the ministry non ministry government institution performance based on the reporting of financial information on the Internet. "

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai perubahan dari sudut pandang akuntansi yang terjadi karena adanya transformasi PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan dengan prinsip nirlaba. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang akan dijabarkan secara deskriptif analitis. Dalam skripsi ini ditunjukkan bagaimana laporan keuangan dan standar akuntansi BPJS Ketenagakerjaan beserta program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan. Skripsi ini mejabarkan bagaimana mekanisme alokasi surplus dan beban dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Penelitian ini juga akan membahas mengenai isu kritis akuntansi lainnya yang muncul karena adanya transformasi PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan yang ditinjau dari aspek legalitas, aspek perpajakan dan aspek pertanggungjawaban pemerintah.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the changes from the accounting viewpoint that occurs due to the transformation of PT Jamsostek (Persero) into BPJS Ketenagakerjaan with non-profit principle. This study is a qualitative study which will be described in descriptive analysis. It will show how the financial statements and the accounting standards used by BPJS Ketenagakerjaan and administered employment social security programs. It will define the allocation of surplus and expense in the administration of employment social security programs. This research will also discuss other critical accounting issues that arise due to the transformation of PT Jamsostek (Persero) into BPJS Ketenagakerjaan which will be reviewed in terms of legality, taxation and government accountability."

"ABSTRAKLaporan magang ini bertujuan untuk menganalisis pelaporan persediaan berupa BRT Ditjen X pada tahun 2016 serta tahapan reviu laporan keuangan dan prosedur reviu akuntansi persediaan berupa BRT Ditjen X yang diterapkan oleh Itjen Kemenhub RI pada tahun 2017. Dalam rangka mendapatkan informasi dan data reviu laporan keuangan, penulis melakukan aktivitas magang di Inspektorat I Itjen Kemenhub RI. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelaporan BRT Ditjen X pada tahun 2016 tidak sesuai dengan penerapan akuntansi persediaan berbasis akrual. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa tahapan reviu laporan keuangan yang diterapkan oleh Itjen Kemenhub RI pada tahun 2017 telah sesuai dengan standar reviu laporan keuangan kementerian negara/lembaga dan prosedur reviu akuntansi persediaan berupa BRT Ditjen X sangat terbatas.

---

ABSTRACTThis internship report aims to analyze the Bus Rapid Transit BRT rsquo s reporting in the Directorate General of X in 2016. The other purpose of this internship report are to analyze the stages of financial statement review and the procedures of inventory accounting review applied by the Inspectorate General of the Ministry of Transportation in 2017. To get information and data, the author conducted the internship activities in Inspectorate I of the Inspectorate General of the Ministry of Transportation. The analysis show that the BRT rsquo s reporting have not been complied with the accrual based inventory accounting. The analysis also show that the stages of financial statement review applied by the Inspectorate General of the Ministry of Transportation in 2017 are appropriate to the standard of financial statement review in state ministries and the procedures of inventory accounting review are limited."

"Deskripsi: Buku yang sederhana ini menyajikan tentang cara pengidentifikasian transaksi, proses pencatatan transakasi (penjurnalan), pengklasifikasian, pengikhtisaran dan penyusunan Laporan Keuangan, baik untuk perusahaan JASA, DAGANG maupun INDUSTRI.Buku ini dirancang sebagai buku pegangan dalam proses belajar mengajar untuk mata kuliah Pengantar Akuntansi atau Dasar Dasar Akuntansi. Pembahasannya singkat, jelas dan Insya Allah mudah dipahami serta disertai contoh, dan ada soal yang disertai lembar jawabannya supaya dalam pembahasannya lebih efektif dan efisien."

"Laporan magang membahas dan mengevaluasi manfaat penggunaan perangkat lunak akuntansi bernama TMB sebagai salah satu komponen sistem informasi akuntansi yang digunakan perusahaan dalam proses mempersiapkan laporan keuangan per 31 Desember 2020. Magang ini menyampaikan evaluasi selama melakukan kegiatan magang di PT TUV Indonesia. TMB merupakan perangkat lunak akuntansi yang membantu perusahaan dalam menyusun laporan keuangan sehingga pekerjaan dapat selesai dengan lebih cepat dan akurat. Namun di tengah era pandemi yang mengharuskan pegawai untuk bekerja dari rumah, ditemukan kelemahan dimana penggunaan perangkat lunak ini membutuhkan spesifikasi komputer dan penggunaan koneksi internet yang tinggi, sehingga laptop pribadi tidak bisa bekerja optimal untuk menopang kebutuhan TMB.

---

The internship report discusses and evaluates the benefits of using accounting software called TMB as one of the components of the accounting information system used by the company in the process of preparing financial reports as of December 31st, 2020. This internship report provides an evaluation during an internship at PT TUV Indonesia. TMB is accounting software that helps companies in compiling financial reports so that work can be completed faster and more accurate. However, in the midst of a pandemic era that requires employees to work from home, a weakness was found where the use of this software requires computer specifications and the use of high internet connections, so that personal laptops cannot work optimally to support TMB needs."

"Konvergensi PSAK ke IFRS yang dilakukan oleh DSAK IAI membawa dampak pada perubahan beberapa standar akuntansi keuangan Indonesia termasuk standar mengenai pengakuan pendapatan perusahaan real estat. PSAK 44 yang digunakan sebagai pedoman pengakuan pendapatan perusahaan real estat telah dicabut dan untuk selanjutnya pengakuan pendapatannya mengacu pada ISAK 21. Pada ISAK 21 diberikan panduan kepada perusahaan real estat untuk mengakui pendapatannya, yaitu mengacu pada PSAK 23 atau PSAK 34. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan ISAK 21 dalam perusahaan real estat PT PQR dan bagaimana dampak dari perubahan standar ini terhadap laporan keuangan PT PQR. Penelitian dilakukan dengan mengambil sample 3 perjanjian jual beli pada PT PQR yang kemudian dilakukan analisis lebih lanjut untuk menentukan acuan pengakuan pendapatan yang seharusnya digunakan PT PQR yaitu apakah mengacu pada PSAK 23 atau PSAK 34. Pengakuan pendapatan akan mengacu pada PSAK 34 jika pembeli dapat menentukan elemen struktural utama desain real estat dan jika sebaliknya maka akan mengacu pada PSAK 23. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah pengakuan pendapatan PT PQR berdasarkan kriteria ISAK 21 mengacu pada PSAK 23, dimana dampak penerapannya tidak terlalu banyak terhadap pencatatan selama ini yang mengacu pada PSAK 44.

---

PSAK to IFRS convergence made by DSAK IAI has an impact on the changes of Indonesian financial accounting standards including standards on revenue recognition for real estate companies. PSAK 44 that is used as a guideline for revenue recognition of real estate company was abolished and then replaced by ISAK 21. Based on ISAK 21, the real estate company is given direction about how to recognize their revenue, which refers to PSAK 23 or PSAK 34.

This research is conducted to analyze how ISAK 21's implementation in real estate company and how the impact of the changes to this new standard on the company's financial statement. This research was conducted by taking samples of three sale-and-purchase agreements on PT PQR which were further analyzed to determine revenue recognition reference that should be used by PT PQR, whether it refers to PSAK 23 or PSAK 34. Revenue recognition will be based on PSAK 34 if a buyer can specify the main structural elements of real estate design and otherwise will be based on PSAK 23.

The conclusion of this research is the revenue recognition of PT PQR is based on ISAK 21 criteria which refer to PSAK 23, where the impact of the implementation is not too different with the recording based on PSAK 44. "

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pengetahuan akuntansi pengguna laporan keuangan dan tingkat kecukupan informasi laporan keuangan dalam pemanfaatan laporan keuangan pada Sekretariat Jenderal DPR RI. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Data dalam penelitian diperoleh dengan kuesioner dan wawancara, bagaimana kuesioner didistribusikan secara langsung kepada 54 responden. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara keseluruhan tingkat pengetahuan akuntansi pengguna tergolong kurang baik; perdirjen 57/PB/2013 hanya mampu memenuhi 60% kebutuhan pengguna laporan keuangan dan laporan keuangan DPR RI cukup dimanfaatkan oleh pengguna dengan tingkat pemanfaatan sebesar 68,5%. Penelitian ini tidak dapat membuktikan adanya hubungan antara pengetahuan akuntansi dan tingkat kecukupan informasi dalam pemanfaatan laporan keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Hasil lain menunjukkan bahwa jenis pemanfaatan tertinggi adalah terkait sumber dan penggunaan anggaran dan pemanfaatan terendah terkait rincian hutang kepada pihak ketiga. Tidak termanfaatkannya laporan keuangan DPR RI disebabkan adanya beberapa unsur dalam laporan keuangan yang tidak disertai dengan penjelasan yang rinci sehingga dapat menyebabkan kekeliruan interpretasi, serta beban kerja yang cukup berat di kalangan pengguna laporan keuangan. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa memang dibutuhkan komponen tambahan dalam laporan keuangan, namun dapat dipenuhi oleh basis akuntansi yang ada saat ini.

---

The aim of this study is to identify degree of accounting knowledge level and adequacy of financial statement information in the use of financial statement. The results show that the level of accounting knowledge of the financial statement users are in the "unfavorable" category; The House of Representative Financial Statement is "less able" to meet the needs of the user; and the degree of utilization of financial statement by financial statement users are pretty good; There is no evidence that accounting knowledge and adequacy of financial statement are related to utilization of financial statement of Secretariat General of The House Of Representative.

Other results show that the most type of financial statements utilization are related to the source and use of funds. Meanwhile the biggest reason for lack of financial statement utilization is not every piece of information in the financial statements accompanied by a detailed description. Further analysis show that additional components are needed in the financial statements of the House of Representative for a better financial statement utilization. The additional component can be fulfill by current accounting bases."