Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKMassively Multiplayer Online Role-Playing Game MMORPG merupakan salah satu dari banyaknya genre dari video game berbasis online yang menyediakan bermacam-macam peran untuk dimainkan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana singkatan-singkatan dalam MMORPG terbentuk, digunakan, serta dipahami oleh komunitas para pemainnya. Di dalam karya ini, permainan-permainan MMORPG yang dijadikan sebagai objek utama analisis adalah Marvel Future Fight dan Summoners War dari platform telepon genggam smartphone , dan Atlantica Online dari platform Personal Computer PC . Data dikumpulkan dari interaksi yang dilakukan di dalam saluran chatting di dalam permainan dan website-website forum yang disediakan oleh masing-masing penerbit game yang bersangkutan. Hasil dari analisis adalah bahwa kebiasaan dari komunitas para pemain dalam membuat singkatan-singkatan di dalam MMORPG sebagian besar di dorong oleh keinginan mereka untuk menyampaikan pesan secara seefektif mungkin dimana hal ini juga di dorong oleh pengetahuan awal mereka yang sama antara satu sama lain serta keadaan non-formal yang mendukung mereka untuk bahkan menggunakan singkatan-singkatan yang unik yang tidak termasuk ke dalam kategori di dalam aturan penggunaan Bahasa Inggris yang standar.

---

ABSTRACTMassively Multiplayer Online Role-Playing Game MMORPG is one among many genres of online video games which is filled with many available roles to be played. The aim of the analysis is to describe how abbreviations in MMORPGs are formed, used, and understood by the player communities. In this paper, the MMORPGs which are set as the focus samples of the analysis are Marvel Future Fight and Summoners War from mobile phone platform, and Atlantica Online from Personal Computer PC platform. The data are gathered from the communication which happened within the in-game chatting channels and the forum websites provided by each of the games rsquo; publishers. The results of the analysis are that the act of abbreviating in MMORPGs by the player communities is mainly because the players simply want to deliver their message as effectively as possible as they share the same background knowledge that they have within the same game community and the informal situation that supports them to even using their own unique kinds of abbreviation which are unfamiliar to the standard English rules."

"Penelitian ini memaparkan permasalahan mengenai ejaan yang digunakan oleh warganet di media sosial Twitter. Berdasarkan pernyataan tersebut, penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengidentifikasi penggunaan ejaan dalam unggahan media sosial Twitter yang digunakan oleh warganet. Penelitian ini menggunakan teori ejaan yang dikemukakan oleh Hasan Alwi (2002) sebagai acuan. Penelitian ini juga menggunakan Ejaan Yang Disempurnakan Jilid V sebagai pembanding Penelitian ini merupakan penelitian jenis kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa teks, kata, dan kalimat pada 30 unggahan akun Twitter @tanyakanrl tanggal 28 Mei 2023 dari pukul 19.20 WIB hingga 21.15 WIB. Teknik membaca dan mencatat digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Berdasarkan penelitian tersebut, ditemukan adanya perbedaan penggunaan ejaan dan tanda baca oleh warganet dalam media sosial Twitter dengan Ejaan Yang Disempurnakan Jilid V. Berdasarkan 30 data dalam penelitian, ditemukan 25 unggahan memuat ejaan penggunaan huruf, 23 unggahan memuat ejaan penulisan kata, dan 30 unggahan memuat pemakaian tanda baca.

---

This study describes problems regarding the spelling used by netizens on social media Twitter. Based on this statement, this research was carried out with the aim of identifying the use of spelling in Twitter social media uploads used by netizens. This study uses spelling theory proposed by Hasan Alwi (2002) as a reference. This study also uses Enhanced Spelling Volume V as a comparison. This research is a qualitative type research with descriptive research method. The data used in this study are in the form of text, words, and sentences in 30 uploads to the Twitter account @tanyakanrl on 28 May 2023 from 19.20 WIB to 21.15 WIB. Reading and note-taking techniques are used as data collection techniques. Based on this research, it was found that there were differences in the use of spelling and punctuation by netizens on social media Twitter with Ejaan Yang Disempurnakan Volume V. Based on the 30 data in the study, it was found that 25 uploads contained the spelling of the use of letters, 23 uploaded contained the spelling of word writing, and 30 uploaded contained use of punctuation."

"Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berfokus pada pemaknaan negosiasi yang mengakar pada teori Hall terkait pemaknaan khalayak. Dengan menggunakan paradigma critical constructionism, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pemaknaan negosiasi di antara pengetahuan lokal dan pengetahuan modern oleh komunitas lokal terbentuk pada konteks pengonsumsian plastik sekali pakai di Bali.Plastik sekali pakai menjadi sorotan dalam permasalahan lingkungan Bali yangmengancam industri pariwisatanya. Studi kualitatif eksploratif ini mengambil sudut pandang komunitas lokal di Bali yang menempati posisi hegemonik di tengah-tengah isu plastik tersebut, di mana pengetahuan lokal sebagai bagian dari kebudayaan Bali dan pengetahuan modern yang dipicu modernisasi merupakan diskursus-diskursus dominan yang bersifat hegemonik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam yang dilakukan terhadap empat orang informan perwakilan komunitas lokal Bali. Penelitian ini juga menggunakan metode observasi unobtrusive. Penelitian ini menemukan bahwa pemaknaan negosiasi oleh komunitas lokal ditentukan oleh latar belakang komunitas itu sendiri. Penelitian ini juga menemukan bahwa pemaknaan negosiasi tercermin melalui adanya praktik-praktik yang bergerak ke arah modern serta bersifat berkelanjutan, yang mana praktik tersebut mengadaptasi nilai-nilai tradisional Bali. Meskipun demikian, pemaknaan negosiasi oleh komunitas lokal tidak dapat dilepaskan dari relasi kuasa yang terjalin dalam permasalahan plastik di Bali.

---

This research is a qualitative research which focuses on negotiated reading that is rooted

from Hall’s theory on audience reception. By using critical constructionism paradigm,

this research aims to understand the negotiated reading between local knowledge and

modern knowledge by local communities which is constructed in the context of singleuse

plastic consumption in Bali. Single-use plastic has become the highlight in

environmental problems that occur in Bali that threatens its tourism. This explorative

study takes into account local community’s perspective that occupies a hegemonic

position in the midst of plastic issue, in which the discourse of local knowledge as part of

Balinese culture and modern knowledge as part of modernization become the dominant

and hegemonic discourses. The method used for this research is in-depth interview toward

four informants representing different local communities in Bali. This research also uses

unobtrusive observation as a method. This research found that the negotiated reading of

local community is determined by the background of the community itself. This research

also found that negotiated reading is reflected upon practices that move toward modernity

and sustainability, which are also adapted from Balinese traditional values. However, the

negotiated reading of local community cannot be separated from the power relations

which are intertwined within Bali’s plastic problem."

"Edukasi seksual yang masih dianggap tabu oleh sebagian masyarakat Indonesia telah mendorong kreativitas tenaga kesehatan dan pegiat edukasi seksual untuk mengemas informasi terkait edukasi seksual yang mereka sampaikan dengan cara yang menarik. Salah satu pegiat edukasi seksual di media sosial adalah Matias, yang menyampaikan informasi tersebut dalam bentuk video melalui akun Tiktoknya yang bernama @matiiaaassss dengan menyisipkan kata-kata yang mengandung makna figuratif untuk menyamarkan istilah reproduksi yang dianggap tabu. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis-jenis makna figuratif dalam pemilihan kata yang dilakukan oleh Matias dalam menyampaikan informasi di Tiktok dan menganalisis peran makna figuratif tersebut dalam membentuk wacana edukasi seks. Analisis dilakukan secara semantis dengan berpedoman pada metafora konseptual Lakoff dalam Cruse (2004) dan teori stilistika Keraf (2010). Hasil analisis menunjukkan bahwa makna figuratif berupa metafora dan metonimia yang digunakan oleh Matias paling banyak mengacu kepada bagian tubuh perempuan, terutama payudara dan bagian tubuh laki-laki terutama penis. Kata-kata yang mengacu kepada aktivitas seksual sangat produktif dengan frekuensi yang lebih kecil daripada bagian tubuh.

---

Sexual education, which is still considered taboo by some Indonesians, has encouraged the creativity of health workers and sexual education activists to package information related to sexual education in an interesting way. One of the sexual education activists on social media is Matias, who conveys this information in video form through his Tiktok account named @matiiaaassss by inserting words that contain figurative meanings to disguise the term reproduction which is considered taboo. This study aims to identify the types of figurative meaning in the word choices made by Matias in conveying information on Tiktok and analyze the role of these figurative meanings in forming sexual education discourse. The analysis is done semantically by referring to Lakoff’s conceptual metaphor in Cruse (2004) and Keraf’s stylistic theory (2010). The results of the analysis show that the figurative meanings in the form of metaphors and metonyms used by Matias mostly refer to female body parts, especially the breasts and male body parts, especially the penis. Words referring to sexual activity is highly productive with less frequency than words referring to body parts."

"Skripsi ini akan membahas mengenai penggunaan alat bukti tidak langsung oleh KPPU dalam membuktikan kasus kartel. Sulitnya menemukan alat bukti langsung dalam kartel, membuat diperlukannya alat bukti tidak langsung dalam proses pembuktian kasus kartel terlebih dalam membuktikan sisi materiilnya. Penelitian yuridis normatif ini dengan deskriptif evaluatif, yang bertujuan untuk pemahaman lebih lanjut mengenai penggunaan dan kedudukan alat bukti tidak langsung dalam hukum persaingan usaha di Indonesia dan penerapannya dalam kasus kartel ban dan kartel fuel surcharge. Penelitian ini akan membahas bagaimana kedudukan alat bukti tidak langsung jika dilihat dari pandangan hakim, undang-undang, dan penggunaannya oleh KPPU. Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, alat bukti tidak langsung penting untuk membuktikan hal-hal dalam bidang persaingan usaha yang tidak dapat dijangkau oleh hukum konvensional, kekuatan alat bukti tidak langsung bergantung pada bagaimana penggunaannya oleh KPPU, dan Indonesia sudah mengakui alat bukti tidak langsung dengan adanya kesepakatan tidak tertulis antara Mahkamah Agung dengan KPPU.

---

This thesis will review the use of circumstansial evidence by KPPU in detecting cartel. The difficulty of finding circumstansial evidence in cartel cases, making the need for cirucumstansial evidence in proving cartel especially in material side. This normative juridical research with descriptive evaluative, which aims to comprehend circumstansial evidence in Indonesian Competition Law and its application in tires cartel and fuel surcharge cartel. This research will examine about the existence of circumstansial evidence from the judge?s prespective, the law, and its use by KPPU. Based on the analysis in this thesis, the use of circumstansial evidence is important to prove things in business competition that can not be prove by conventiuonal law, the power of circumstansial evidence are depends on the use of circumstansial evidence by KPPU, and Indonesia already acknowledge circumstansial evidence in unwritten agreement between the Supreme Court and KPPU."

"Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTN-BH) merupakan sebuah status yang diberikan dari pemerintah bagi perguruan tinggi. PTN-BH memiliki otonomi di bidang akademik dan non akademik. Hak otonomi ini diberikan pemerintah dengan tujuan untuk menghasilkan pendidikan tinggi yang bermutu. Otonomi di bidang akademik adalah kebebasan PTN-BH dalam mengatur secara penuh cara mereka menyelanggarakan kegiatan tri-dharma. Kegiatan non-akademik merupakan kebebasan dari PTN-BH dalam mengatur struktur organisasi, mencari pendapatan, dll. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai perlakuan PBB kepada tanah dari PTN-BH yang dilihat dari sisi pemanfaatan tanah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode kualitatif. Penelitian ini membahas dari undang-undang yang berlaku, jurnal, serta wawancara mendalam dengan beberapa pihak yang pendapatnya dapat membantu pembahasan ini. Hasil penelitian ini adalah peraturan yang mengatur mengenai pengenaa PBB kepada tanah PTN-BH masih kurang spesifik. Peraturan yang menjadi payung besar saat ini adalah UU PDRD pasal 77 ayat (3). Belum adanya nomenklatur yang tepat apa itu badan hukum PTN-BH. Kebebasan dalam mencari pendapatan ini yang dapat mengindikasikannya pengenaan PBB kepada PTN-BH. PTN-BH bukan lagi merupakan PTN murni karena asset nya milik PTN-BH sendiri dan dapat mencari pendapatannya sendiri tetapi juga bukan PTS karena PTN-BH masih diatur didalam peraturan perundang-undangan. Posisi PTN-BH ini menjadi berada ditengah-tengah dan ketidakpastian pula melihat adanya kasus pengenaan PBB kepada  PTN-BH. Perlakuan PBB di negara lain juga tidak berbeda dengan peraturan yang ada di Indonesia tetapi cukup sulit jika dibandingkan lebih dalam karena hukum di tiap-tiap negara berbeda-beda begitu pun dengan jenis badan pendidikan di tiap-tiap negara seperti di Indonesia terdapat PTN satker, PTN-BH, dan PTS. Secara ideal badan pendidikan terutama badan pendidikan publik tidak dikenakan PBB atas tanah maupun bangunan walaupun demikian masih kurangnya peraturan yang lebih spesifik terlebih karena adanya otonomi dari PTN-BH untuk dapat memanfaatkan tanah miliki negara termasuk mencari pendapatan.

---

Legal Entity Higher Education (PTN-BH) is a status granted by the government to universities. PTN-BH has the autonomy on the academic and non-academic fields. The autonomy right is granted by the government with the aim of producing quality higher education. Autonomy in the academic field is the freedom of PTN-BH in fully regulating the way they organize tri-dharma activities. Non-academic activities are PTN-BH autorithy in regulating the organizational structure, looking for income, etc. This study aims to discuss the land and building tax treatment of land from PTN-BH in terms of land use. This study uses a post-positivist approach with qualitative methods. This study discusses the applicable laws, journals, and in-depth interviews with several parties whose opinions can contributed in this discussion. The results of this study are the regulations governing the imposition of PBB on PTN-BH land are still lacking in specifics. The regulation that is currently the big umbrella is the PDRD Law article 77 paragraph (3). The absence of a proper nomenclature is a legal entity PTN-BH. This freedom of finding income can indicate the imposition of PBB on PTN-BH. PTN-BH is no longer a purely PTN because its assets belong to PTN-BH itself and can seek their own income but also not PTS because PTN-BH is still regulated in the legislation. The position of PTN-BH is in the middle and uncertainty also sees the case of the imposition of PBB on PTN-BH. The treatment of the United Nations in other countries is also no different from the existing regulations in Indonesia, but it is quite difficult if it is compared more deeply because the laws in each country are different and so is the type of educational body in each country such as in Indonesia, there are PTN satker, PTN -BH, and PTS. Ideally educational institutions, especially public education bodies, are not subject to the UN on land or buildings, although there is still a lack of more specific regulations, especially because of the autonomy of PTN-BH to be able to utilize state owned land, including income generation."

"Beberapa tahun kebelakang, NBA telah memperluas mereknya secara global. Akibatnya, berita tentang NBA dikonsumsi setiap hari oleh orang-orang di seluruh dunia. Kemudian, berita tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa sasaran untuk memastikan bahwa penutur bahasa sasaran dapat memahami isi berita dengan sempurna. Penelitian ini bertujuan untuk menetukan prosedur penerjemahan yang dipakai untuk menerjemahkan istilah bola basket dalam artikel berita tentang NBA dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia dan prosedur penerjemahan yang tidak dapat diterapkan untuk menerjemahkan istilah bola basket. Untuk menemukan jawabannya, artikel berita yang diterbitkan di situs resmi NBA dan MainBasket telah digunakan. Selanjutnya, istilah bola basket yang ada di artikel berita telah diidentifikasi dan dianalisis. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis tekstual. Penelitian ini menemukan bahwa prosedur penerjemahan yang digunakan adalah transposisi, modulasi, pemadanan berkonteks, eksplisitasi, penambahan, pengurangan, naturalisasi, dan penerjemahan kata pungutan. Prosedur penerjemahan yang tidak dapat diterapkan adalah pergeseran tingkat, pergeseran intrasistem, penerjemahan metafora, dan penerjemahan idiom. Prosedur penerjemahan yang digunakan membuat istilah yang diterjemahkan menjadi akurat, serupa, dan mudah dipahami oleh pembaca bahasa sasaran baik penggemar maupun bukan penggemar bola basket. Tetapi, ada satu kesalahan dalam memilih prosedur penerjemahan untuk satu istilah. Namun, secara keseluruhan, prosedur penerjemahan yang dipilih tetap berhasil menyampaikan pesan yang benar dari teks sumber, menandakan penerjemahan yang baik.

---

Over the years, the NBA has been expanding its brand globally (Gardner & O’Brien, 2005). As a result, news regarding the NBA is consumed daily by people all over the world. The news is then translated into the target languages in order to ensure that the target language speakers understand the content of the news perfectly. This research aims to determine the translation procedures used in translating basketball terms in news articles about the NBA from English to Indonesian and the translation procedures that are inapplicable for translating basketball terms. To find the answer, news articles published on the NBA and MainBasket official websites were used. Then, the basketball terms that are included in the news articles were identified and analyzed. The research is conducted by using the textual analysis method. The research found that the translated procedures used are transposition, modulation, contextual conditioning, explicitation, addition, omission, naturalization, and borrowing. The translation procedures that are inapplicable are level shift transposition, intersystem transposition, metaphoric translation, and idiomatic translation. The applied translation procedures made the translated terms accurate, close, and easy to understand for the readers of the target language whether they are basketball fans or non-basketball fans. However, there is one mistake in choosing the translation procedure to translate a term. Yet, overall, the selected translation procedures still managed to successfully convey the correct message of the source text in the target text, indicating a good translation."

"ABSTRAKSaat ini kondisi pengemudi ojek daring di Indonesia mengalamai eksploitasi oleh perusahaan dalam bentuk target pencapaian, tarif,dan waktu kerja fleksibel--sehingga tidak memiliki proteksi berupa jaminan kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Kondisi ini menyebabkan pengemudi ojek daring belum memiliki status pekerjaan yang jelas. Upaya pengorganisasian secara otonom yang bersifat informal dipilih sebagai siasat sekaligus adaptasi untuk memproteksi dari resiko pekerjaannya. Studi-studi terdahulu berpandangan bahwa pengemudi ojek daring sebagian memilih ikut dalam situs daring, sementara yang lainnya dibentuk berdasarkan bantuan dari elemen masyarakat sipil. Berbeda dengan studi terdahulu, artikel ini melihat proses adaptasi pengemudi ojek daring dalam komunitas dan serikat buruh dalam memperjuangkan hak pengemudi kepada perusahaan dan pemerintahan. Aktivitas tersebut merupakan sebuah cara dari lembaga informal dan formal menyesuaikan norma baru dalam sebuah kerangka institusi. Penelitian ini berpendapat terdapat dua usaha yang dilakukan pengemudi ojek daring yakni mewujudkan komunitas dan ikut organisasi perburuhan. Dengan mengikuti komunitas dan serikat buruh, tercipta sebuah mekanisme yang digunakan untuk menyesuaikan dengan kondisi institusional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam. Subjek penelitian ini adalah pengemudi ojek daring yang sudah setahun bekerja atau lebih. Lokasi penelitian ini terbatas di daerah Jakarta Timur dengan dua kelompok wadah komunitas di Jakarta Timur serta serikat buruh SPDT FSPMI.

---

ABSTRACTCurrently online motorcycle taxi drivers are exploited by companies in the form of achievement targets, rates, and flexible work times. Online motorcycle taxi drivers have no protection from companies in the form of health insurance, education and others. This condition causes online motorcycle taxi drivers not to have clear employment status. Organizing efforts are autonomously chosen as a tactic to protect the risk of their work. Previous studies held that online motorbike drivers partially opted for online sites while others were formed based on the involvement of civil society. In contrast to the foregoing, this study looks more at the adaptation process for online motorcycle taxi drivers in communities and trade unions to fight for the rights of drivers to companies and governments. This activity is a way of informal and formal institutions adjusting new norms in an institutional framework. This study argues that there are two attempts by online motorcycle taxi drivers to realize the community and join labor organizations. By following communities and trade unions, a mechanism is created that is used to adapt to institutional conditions. This study uses a qualitative approach with in-depth interview data collection techniques. The subjects of this study were online motorcycle taxi drivers who had worked a year or more. The location of this study is limited to the East Jakarta area with two community groups in East Jakarta and the FSPMI SPDT trade union."

"Skripsi ini membahas jenis kalimat dan konjungsi yang digunakan laki-laki dan perempuan dalam menunjukkan arah dan lokasi. Penelitian ini merupakan penelitian sosiolinguistik dengan objek kajian dalam ranah sintaksis, yaitu jenis kalimat dan konjungsi. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan bantuan alat hitung dari metode kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dari proses observasi. Responden penelitian ini adalah sepuluh mahasiswa aktif Universitas Indonesia yang berjenis kelamin laki-laki dan sepuluh mahasiswa yang berjenis kelamin perempuan. Dari penelitian ini, didapatkan bahwa terdapat sedikit perbedaan jenis kalimat dan konjungsi yang digunakan laki-laki dan perempuan dalam menjelaskan arah dan lokasi. Akan tetapi, berdasarkan hasil penghitungan secara statistik, perbedaan tersebut tidak signifikan.

---

This thesis discussed about the types of sentences and conjunctions used by male and female in showing the direction and location. This study is a sociolinguistics research with the object of study in the domain of syntax, that is the kind of phrase and conjunction. This study used qualitative methods with the aid of a count of quantitative methods. The data used in this study was obtained from observation process. The respondents in this study are ten male and ten female students of the University of Indonesia. This research found that there are a few difference in the type of sentences and conjunctions used by male and female in explaining the direction and location. However, based on the results of statistical calculation, the difference is not significant."

"Studi resiliensi komunitas menjadi kajian strategis dalam memperkuat sistem penanggulangan bencana di berbagai level khususnya di negara dengan sistem sosial yang beragam. Studi ini bertujuan untuk menganalisis dan membangun model penanganan bencana melalui pendekatan pembelajaran sosial. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengambil studi kasus pada komunitas di Bali dan Jakarta. Temuan kunci studi ini menunjukan bahwa kerentanan komunitas akibat Pandemi COVID-19 diakibatkan oleh kerentanan internal seperti kondisi kognitif dan kerentanan eksternal akibat sistem ekonomi dan kemampuan institusi negara menangani bencana. Model pembelajaran sosial dibangun dengan memperkuat aspek kognitif dan interaksional komunitas dalam penanganan bencana. Pembelajaran sosial dapat mendorong adanya aksi kolektif di dalam komunitas untuk menuju transformasi sosial yang berkelanjutan. Studi ini merekomendasikan bahwa model pembelajaran sosial perlu dimasukkan dalam aspek kelembagaan di dalam sistem penanggulangan bencana nasional dan dapat menjadi alternatif konsep upaya pengurangan risiko bencana yang digerakkan oleh faktor kultural khususnya pada negara dengan keberagaman sistem sosial.

---

Community resilience studies have become a strategic area of research for strengthening disaster management systems at various levels, particularly in countries with diverse social systems. This study aims to analyze and develop a disaster management model through social learning. The research adopts a qualitative methodology, using case studies in grassroots communities in Bali and Jakarta. The key findings of this study reveal that community vulnerability during the COVID-19 pandemic was caused by internal vulnerabilities, such as cognitive conditions, and external vulnerabilities, such as economic systems and the institutional capacity of the state to handle disasters. A social learning model focuses on strengthening communities' cognitive and interactional aspects of disaster management. Social learning can promote collective action within communities, paving the way for sustainable social transformation. This study recommends that the social learning model should be integrated into the institutional framework of the national disaster management system and can serve as an alternative concept for culturally driven disaster risk reduction efforts, particularly in countries with diverse social systems."