Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKonflik agraria di Indonesia masih menjadi salah satu masalah yang cukup pelik. Kajian-kajian sebelumnya menjelaskan bahwa motif yang melatarbelakangi konflik agraria dapat dikelompokan menjadi dua: dominasi dari korporasi dan pemerintah terhadap masyarakat lokal; serta motif ekonomi dan kerusakan lingkungan yang terjadi pada lahan masyarakat. Namun kedua jenis kajian tersebut kurang menggali lebih jauh terkait pemaknaan masyarakat lokal atas lahan mereka yang menjadi penyebab munculnya konflik agraria. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menggali perubahan makna terhadap tanah tersebut lewat penjelasan struktur kognitif. Penulis berargumen bahwa makna tersebut adalah salah satu penyebab dari resistensi masyarakat dan munculnya konflik. Selain itu, artikel ini juga menjelaskan perlawanan simbolik oleh masyarakat lokal akibat dari realisasi makna tersebut dalam konflik. Artikel ini merupakan tulisan dari penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus pada konflik pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta

---

ABSTRACTAgrarian conflict is one of the quite complicated problem in Indonesia. Previous studies found that the motives behind the agrarian conflict can be catagorized into two major groups: corporations and governments domination against local communities; and economic motives and environmental damage. However, both major studies haven rsquo;t further exploring about the meaning of the land for local communities which causes the emergence of agrarian conflicts. Therefore, this article is intended to explore about the change of meaning to the land through the explanation of cognitive structure formation. The author argues that the meaning is one of the causes of community resistance and conflict. In addition, this article also explains the symbolic opposition by local community as a result of the realization of their meaning in the conflict. This article is written based on a study that uses a qualitative approach with case studies on the development conflict of Kulon Yogyakarta International Airport"

"ABSTRAKKonflik kehutanan umumnya dikarenakan adanya ketimpangan penguasaan atas tanah dan sumber daya alam, tumpang tindih, administrasi penggunaan tanah yang kurang baik, dan penegakan hukum yang lemah.Konflik penggunaan tanah dapat mengganggu tujuan pembangunan nasional. Di sisi lain, pertumbuhan penduduk dan kemiskinan menyebabkan meningkatnya kebutuhan tanah yang menjadi faktor penyebab timbulnya konflik penggunaan tanah.Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan HTI Register 45 yang buruk sebagai aspek yang paling berpengaruh terhadap adanya potensi konflik. Buruknya pengelolaan akan mendorong masyarakat untuk menggunakan tanah-tanah perkebunan yang tidak digarap untuk kepentingan pribadinya. Ditinjau dari aspek sosial, HTI yang berpotensi konflik tinggi adalah masyarakat dengan kepadatan penduduk yang tinggi, tingkat kemiskinan yang tinggi dan penguasaan lahan pertanian yang sempit. Ditinjau dari aspek fisik, Kawasan yang berpotensi konflik adalah kawasan yang memiliki tanah yang belum digarap, memiliki aksesibilitas yang baik dan memiliki harga tanah yang tinggi.

---

ABSTRACT

Forestry conflict are generally due to the inequality of control over land and natural resources, overlapping, chaotic administration of land use, and weak law enforcement.

Land use conflicts in the plantation sector can interfere with development goals national. On the other hand, population growth and poverty lead to increased land requirements that become factors causing land use conflicts.

The results showed HTI management register 45 bad as the most influential aspects against any potential conflict. Poor management will encourage people to use the estate lands are not cultivated for personal use. Judging from the social aspect, HTI high conflict potential is communities with a high population density, high levels of poverty and narrow agricultural land tenure. Judging from the physical aspect, which potentially conflict area is the area that has not been tilled land, has good accessibility and has a high land prices."

"Kehidupan ekonomi masyarakat dewasa ini telah membuat tanah menjadi komoditas dan faktor produksi yang dicari oleh manusia. benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang dapat dibebani dengan Hak Tanggungan tidak terbatas kepada benda-benda yang merupakan milik pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, tapi juga yang bukan dimiliki oleh pemegang hak atas tanah tersebut. Hapusnya Hak Atas Tanah banyak terjadi karena lewatnya waktu, untuk mana hak itu diberikan. Hak-hak yang lebih rendah tingkatannya daripada Hak Milik seperti Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak Pakai terbatas waktu berlakunya, sekalipun secara fisik masih tetap ada. Dengan berakhirnya hak Atas Tanah yang bersangkutan, maka Hak Atas Tanah yang bersangkutan kembali kepada pemiliknya dan kalau hak tersebut diberikan oleh Negara, maka tanah tersebut kembali kepada kekuasaan Negara. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian adalah penelitian normatif, yakni penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sumber-sumber hukum, peraturan perundangundangan yang bersifat teoritis ilmiah serta dapat menganalisa permasalahan yang dibahas.

---

The economic life has grown to make the land and the production of commodities sought by humans. Objects related to land that can be encumbered with pledge not confined to the objects that belonged to the holder of the land in question, but it also belongs to the right of the fatherland. Nullification land rights much happens because the passage of time, rights for which it was given. The lower than right of ownership such as the right to cultivate, right of use of structures, right of use with limited enactment, through physically still persists. In the end oof land rights concerned, the rights on land rights concerned to back or return to the owners when the rights provided by the state, then the land returned to the state. The research method used in the study is a normative research , legal research that lays the law as a system of building norms include research into the principles of law, the sources of law, legislation that theoretical science and can analyze the issues discussed."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan pelayanan pertanahan di daerah yang mempunyai Dinas Pertanahan dan Kantor Pertanahan. Pemilihan Kota Tangerang sebagai Iokasi penelitian karena kedekatannya dengan Ibukota negara sehingga menghemat biaya dan waktu.Metode penelitian yang dilakukan adalah kualitatif karena dianggap Iebih mudah menyesuaikan apabila berhadapan dengan perilaku organisasi yang dikaitkan dengan efektivitas kebijakan pemerintah yang sebelumnya tidak diduga. Analisa dilakukan terhadap aspek keiembagaan, SDM, dan sistim/prosedur pelayanan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa peiaksanaan pelayanan pertanahan di Kota Tangerang didominasi oleh BPN. Dinas Pertanahan yang dibentuk sejak tahun 2000, sampai saat ini belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini diindikasikan dengan tidak adanya Kantor Dinas dan belum diisinya personil sebagaimana yang ada pada struktur organisasi Aparat Pemda Kota Tangerang yang definitif sebagai aparat Dinas Pertanahan hanya berjumlah 6 (enam) orang dan tidak ada yang berkualifikasi teknis pertanahan.Kondisi yang demikian menjadi masalah bagi aparat Pemda karena mereka berkantor di Kantor instansi pusat tetapi status adaiah pegawai daerah. Tidak ada kejelasan atas tugas dan fungsi yang harus dilakukan. Di samping itu, anggaran yang disediakan pada APBD untuk Dinas Pertanahan tidak pernah direalisasikan sehingga pelayanan pertanahan belum menghasilkan retribusi.Berdasarkan ketentuan yang berlaku, pelayanan yang menjadi tugas BPN mengacu pada Instruksi Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1998 tentang Peningkatan Efisiensi dan Kualitas Pelayanan Masyarakat Di Bidang Pertanahan, sedangkan tugas Dinas Pertanahan (Pemda) mengacu pada Keppres Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan. Meski ada pembagian tugas, dalam pelaksanaannya seluruh pelayanan dilakukan aparat BPN.Tidak diperoleh data tentang kegiatan yang telah dilakukan Dinas Pertanahan. Staf yang ada bersifat pasif dan hanya sebatas mengagendakan surat yang ditujukan kepada Dinas tanpa mengetahui tindak lanjutnya. Pelaksanaan pelayanan tetap berjalan dengan baik. Kinerja aparat BPN pada umumnya sudah baik, ditandai dengan adanya akuntabilitas dan responsibilitas serta pembinaan dari pimpinan secara rutin. Pelayanan sudah transparan, terbuka dan setiap informasi bisa diperoleh dengan mudah. Prosedur pelayanan sudah jelas dengan sistem Ioket. Tertib administrasi sudah sangat maju mengingat Kota Tangerang merupakan daerah percontohan pelayanan pertanahan, yang ditandai dengan adanya Mosaik Foto Udara.Masalah yang dihadapi dalam pemberian pelayanan adalah kekurangan tenaga ukur. Hal ini terjadi karena profesi tenaga ukur membutuhkan keahlian tersendiri, tetapi penerimaan pegawai BPN sangat terbatas. Untuk mengatasinya, BPN Kota Tangerang memakai tenaga pengukur berlisensi. Masaiah Iain adalah kebiasaan masyarakat untuk menyuruh orang Iain (calo). Hal ini menyebabkan imej yang kurang baik bagi BPN. BPN sudah mempunyai kerangka waktu dan biaya yang pasti, namun calo sering memberikan Informasi seolah-olah pelayanan itu sulit. Untuk itu, sangat diharapkan kesadaran masyarakat untuk mau mengurus sendiri keperluannya dengan mendatangi Kantor Pertanahan.Kesimpulan yang dapat dirumuskan adalah Dinas Pertanahan belum melaksanakan tugasnya dan tugas-tugas tersebut dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan. Pelaksanaan pelayanan di KPKT cukup baik, transparan, prosedur yang jeias dan sederhana serta tertib administrasi. Sedangkan rekomendasi yang dapat disampaikan adalah perlunya Pemda Kota Tangerang untuk memberdayakan Dinas Pertanahan karena pelayanan pertanahan dapat dijadikan sumber pendapatan asli daerah (PAD).

---

This research aims to examine the implementation of land affair services in the local government which has District Office or Local Oflice of Land Affair. The selection of Tangerang as the location of the research is based on its location which is close to the capital city, hence it will reduce cost and time.The method of research in the research is qualitative because easier to adapt in facing the problem of behaviour of organization relates to the etfectiveness of policies made previously. Analysis is examined on aspects of institutional, human resources, and procedure of services.The result shows that the implementation of land affair services in the city of Tangerang from 2000, has not implemented well. It is indicated by the absence of Local Office of Land Affair and there is no staff positioned in the structure of the local govemrnent. The definitive functionaries in the local govemment are only 6 staffs and they do not have specific skill on land affair.That condition generates problem for the local officers because they work in central office, but their status is local apparatus. There is no clear job description for them to do their job. Besides that, available budget for the services is never realized, hence the service has not generated retribution.Base on the regulation, the services is managed by BPN based on the Instruction of Land Affair Minister/Head of BPN number 3 year 1998 on The Advancement of Efficiently and Quality of Public Service in Land Affair. The duty of Local Office is based on Keppres number 34 year 2003 on National Policy on Land Affair. Even there is a division of responsibility, the implementation of all services of land affairs are managed by BPN.There is no data on activities done by the Local Office. The staffs are passive and their activities only make timetable and registered letters for the office without knowing how to respond it.The services are running well. The performance of BPN is generally fine. It is proven by the accountability and responsibility and also routine supervision from the leader. The services are transparent, open and information can be acquired easily. The procedure of services has been clear using partial and specific service system. Administration is advance and orderly implemented because the city of Tangerang is a model for the land affair services proved by Air-Photograph Mosaic.The problem faced in giving land affair services is lack of skilful labour for measuring. It is because the profession of land measuring needs special skill. To solve the problem, BPN Tangerang uses licensed worker. Other problem is the culture of the citizen to ask certain people to handle the process or broker. It generates bad image to the institution. The institution has its ovlm exact timeframe and cost, however the broker usually makes it complicated and time-consuming.The conclusion of the research is that the Local Office of Land Affair has not implemented its duties and it is handled by District Office of Land Affair. The implementation of KPKT is fair, transparent, clear, simple and orderly administered. The recommendation that can propose here is that there is a need for the local government of Tangerang to empower the Local Office of Land Aifair because the services can be potential income. The citizen is also suggested not to use broker and come by themselves to the office."

"Kualitas air sungai dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah penggunaan tanah. Penelitian ini mengkaji keterkaitan penggunaan tanah terhadap kualitas air sungai di DA Ci Tanduy. Data kualitas air seperti Total Suspended Solid (TSS) dan detergen diperoleh dari hasil pengukuran Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ci Tanduy yang tersebar di tujuh lokasi. Informasi penggunaan tanah tiap sub-DAS dideliniasi dari peta penggunaan tanah dan peta sub-DAS yang berasal dari SRTM. Melalui metode komparasi spasial dengan teknik overlay peta dan tabel silang (cross table) diperoleh kesimpulan bahwa antara luas jenis penggunaan tanah dengan nilai parameter kualitas air memiliki hubungan yang berbanding lurus positif.

---

River water quality is influenced by some factors, which the one is land use. This study examines linkage between land use on river water quality in the the catchment area Ci Tanduy. The data of water quality such as Total Suspended Solid (TSS) and detergents derived from the measurement results Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ci Tanduy spread over tujuh locations. Land use information of each catchment area delineated from the land use maps and catchment area maps derived from SRTM. Through the comparison spatial method with overlay maps techniques and cross-table the conclusion that between the broad of types land use with water quality parameter value have the positive directly proportional relationship. "

"Perubahan penutup lahan yang signifikan dapat mengancam keberadaan lokasi wisata Green Canyon. Peran stakeholder sangat menentukan bagi perkembangan lokasi wisata. Tujuan riset ini adalah untuk menganalisis perubahan penutup lahan, kerentanan wilayah, dan melihat peran stakeholder dan model kerjasama diperbatasan kedua kabupaten, sehingga tercipta model pertumbuhan ekowisata berkelanjutan. Riset ini menggunakan geographyc information system (GIS) dan penginderaan jauh yaitu multi actor multi criteria analysis (MAMCA) dan CA-Markov. Hasil riset menunjukkan bahwa pada tahun 2000 sampai tahun 2020 terjadi peralihan penutup lahan sebesar 54%. Lokasi wisata Green Canyon terdapat pada lokasi dengan indeks kerentanan bahaya tinggi. Pemain utama/Key Players (KP) adalah kelompok stakeholder yang memiliki peran sangat penting bagi pengembangan lokasi wisata Green Canyon. Berdasarkan persepsi masyarakat, maka di Desa Medalsari dan Desa Cikutamahi kerjasama yang diprioritaskan yaitu pariwisata, lapangan pekerjaan, dan pendidikan. Kesimpulan riset ini adalah menurut stakeholder KP pada tahun 2030 model pertumbuhan lokasi wisata diprediksi akan berkembang menjadi kebun campuran dan lahan terbangun.

---

A significant land use/land cover change could jeopardize the existence of Green Canyon. Stakeholders' role play important role in preserving Green Canyon.This research aims to analyze LULCC, spatial vulnerability, stakeholder role, and cooperation model within the border of two regencies, so that sustainable ecotourism growth. The method used in this research is geographic information system (GIS), remote sensing, multi-actor multi criteria analysis (MAMCA), and CA-Markov. Results show that from 2000-2020 there is a 54% conversion between one LULC class to another. This study finds that GCW is located within a high vulnerability zone. Key Players (KP) is a stakeholder group with a crucial role in GCW development. Based on community perception in Cikutamahi and Medalsari Villages, future cooperation should be focusing on tourism, culture, employment, and education. It can be concluded that according to the KP stakeholder group, in 2030 it is predicted that the tourism growth model in the west border will become mix plantation and built-up.

"

"ABSTRAKKabupaten Subang merupakan lumbung padi terbesar ketiga di Jawa Barat setelah Karawang dan Indramayu. Pada Tahun 2008 berhasil melakukan swasembada beras, namun saat ini pada tahun 2015 ketahanan pangan Kabupaten Subang terancam karena dialokasikan sebagai target perluasan pembangunan baik industri manufaktur, perumahan, dan lainnya. Kondisi tersebut terjadi karena tata letak kabupaten Subang yang strategis, berbatasan dengan daerah industri, serta dilintasi jalur Pantura dan Tol Cikopo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lokasi perubahan penggunaan tanah sawah dan kaitannya dengan ketahanan pangan. Penelitian ini dilakukan secara temporal yaitu tahun 2008 dan 2015. Variabel yang digunakan adalah kepadatan penduduk, jumlah penduduk, kebutuhan pangan, dan jumlah produksi padi. Analisis yang digunakan adalah analisis overlay antara peta penggunaan tanah tahun 2008 dan 2015 untuk mengetahui perubahan penggunaan tanah sawah, dan analisis statistik Pearson Product Moment untuk mengetahui pengaruh perubahan penggunaan tanah sawah terhadap ketahanan pangan. Hasil penelitiannya adalah Perubahan penggunaan tanah sawah menjadi wilayah terbangun di Kabupaten Subang mayoritas terjadi pada penggunaan tanah sawah irigasi dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi. Beberapa Kecamatan dengan perubahan penggunaan tanah sawah yang tinggi memiliki nilai ketahanan pangan yang rendah (kurang pangan). Semakin tinggi perubahan penggunaan tanah sawah menjadi wilayah terbangun, maka nilai ketahanan pangan akan semakin rendah.

---

ABSTRACTSubang Regency is the third largest rice producers in West Java after Karawang and Indramayu. In 2008 successfully rice self-sufficiency, but this time in 2015 food security in Subang Regency is threatened because Subang is allocated as a target expansion of manufacturing, housing, and others. The condition occurs because Subang is in a srategic position like a bordering the industrial area, and crossed PANTURA line and CIKOPO Toll. The aims of this research is to find out where the change of agricultural land use occurs and the relation of food security. This research was carried out in temporal terms, namely in 2008 and 2015. The variables are population density, food needs, and rice production, The method of this research is overlay analysis between land use maps in 2008 and 2015 to assess changes in land use fields, and analysis Pearson Product Moment statistic to know the effect of changes of agricultural land use to food security. The result of this research is agricultural land use change into the constructed area in Subang occur in the type of land use irrigated ricefield with a high density population. Some of sub-district that the high level of agricultural land use chnage have the low value of food security (less food). The higher of agriculturalland use change into constructed area, the value of food security would be lower."

"Konsolidasi tanah merupakan salah satu kebijakan peremajaan kota dan penataan kampung kota yang sedang diimplementasikan di Kelurahan Cipinang Besar Selatan. Program tersebut belum dapat dilanjutkan mengingat rendahnya kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program tersebut, sementara salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan program tersebut adalah adanya partisipasi aktif dari masyarakat, khusunya dalam rangka penyerahan tanah untuk ditata ulang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi wilayah perencanaan, permasalahan, serta strategi pemerintah untuk mewujudkan program ini. Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori yang terkait dengan perkembangan perkotaan, konflik nilai dan kepentingan, partisipasi publik, serta kebijakan publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang berasal dari wawancara serta data sekunder yang terdiri dari peraturan, dokumen perencanaan serta penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat beberapa hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan program ini diantaranya adalah rendahnya kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi, adanya konflik nilai dan kepentingan antara pemerintah dan masyarakat serta adanya beberapa ketentuan dan peraturan yang belum sinkron. Oleh karena itu diperlukan strategi untuk penginformasian, pendetailan beberapa ketentuan dalam peraturan, sinkronisasi kebijakan serta penerapan konsolidasi tanah skala kecil.

---

Land consolidation is one of the policy for city renewal and urban kampung improvement that is being implemented in Cipinang Besar Selatan Sub District. That policy has not been able to continue considering the low willingness of the community to participate in the program, while community participation is the key success factor in implementation of land consolidation, especially in the context of handing over land for rearrangement. This study aims to analyze the condition of the planning area, problems, and government strategies to realize this program. The theories that used in this research are related to urban studies, conflict of values ??and interests, public participation, and public policy. This study uses a qualitative method with a case study approach. The data used consists of primary data derived from interviews and secondary data consisting of regulations, planning documents and previous research. The results show that there are several obstacles encountered in the implementation of this program including the low willingness of the community to participate, the existence of conflicts of values ??and interests between the government and the community and the existence of several provisions and regulations that were not in sync. Therefore a strategy that needed are informing, detailing several provisions in regulations, synchronizing policies and implementing small-scale land consolidation."

"Pembahasan mengenai perkembangan penggunaan tanah dan hubungannya dengan konsepsi Wilayah Tanah Usaha. Dalam tulisan ini dipakai data-data tahun 1971 dan 1979 yang sesuai dengan data pemetaan penggunaan tanah yang ada. Materi yang dibahas meliputi faktor fisik, faktor penduduk dan beberapa aspeknya yang merupakan faktor pennentu dalam kecenderunagn penggunaan tanah serta penggunaan tanah itu sendiri. Tujuan daripada penulisan ini adalah untuk mengetahui perkembangan penggunaan tanah, tahap dan polanya bila dilihat dari sudut Wilayah Tanah Usaha sebagai " land management " di Indonesia. Adapun permasalahannya adalah: Bagaimanakah gambaran tentang corak penggunaan tanah di kabupaten Lampung Utara, tahun 1971 dan tahuri 1979 ? Bagaimana perkembangan penggunaan tanahnya sehubungan dengan konsepsi wilayah tanah usaha ? Perkembangan penggunaan tanah dalam tulisan ini adalah Perubahan pola penggunaan tanah, dilihat dari jenisnya luas maupun tempatnya. Pengumpulan data dilakukan melalui instansi - instansi yang berwenang dari pemerintah dan badan-badan lainnya yang diakui kebenarannya. Metoda yang digunakan adalah metoda analisa geografi, yang dimulai dari masalah, pengumpulan data, penyaringan data, Penggolongan data dan dilanjutkan dengan korelasi peta. Dari data-data yang telah dianalisa dapat diambil kesimpulan, yaitu: Pola penggunaan tanah di kabupaten Lampung Utara menggambarkan pola penggunaan tanah disekitar daerah yang berpenduduk jarang. Tahapan perkembangan penggunaan tanahnya, secara skematis sesuai dengan evolusi penggunaan tanah dl Indonesia, tahun 1971 maupun tahun 1979 berada pada tahapan penggunaan tanah dengan skema F - G. Sedangkan pola penggunaan tanahnya nampak sesual dengan konsepsi Wilayah Tanah Usaha, dimana diharapkan dengan penggunaan tanah yang sesual dengan konsepsi Wilayah Tanah Usaha, akan didapatkan hasil yang balk dan maksimal dari pengusahaan tanah."

"Muka bumi sehagai sumber daya atau dari segi pemanfaatannya dapat digolongkan kedalam dua wilayah, yaitu a) Wilayah Endapan b) Wilayah Kikisan. Penggolongan kedalam dua wilayah ini didasarkan pada kemungkinan dampak daripada air sebagai unsur yang paling menentukan terhadap kualitas muka bumi atau bentuk medan sebagai tempat hidup manusia, satwa dan tumhuh-tumbuhan, hal yang paling menetukan dampak air itu adalah lereng. Kedua penggolongan muka bumi tersebut dapat dibagi lagi kedalam penggolongan muka bumi berdasarkan ketinggian, ketinggian dipakai untuk penggolongan muka bumi karena di daerah tropik suhu berubah karena ketinggian. Berdasarkan ketinggian penggolongan muka bumi dapat dibagi kedalam - Wilayah Dataran Rendah - Wilayah Pertengahan - Wilayah Pegunungan - Wilayah Pegunungan Tinggi Kabupaten Purwakarta yang terletak pada ketinggian antara 40 - 2.064 meter di atas permukaan laut, memiliki keempat wilayah penggolongan muka bumi. Penggunaan tanah pertanian di kahupaten Purwakarta dapat dibagi menjadi usaha pertanian sawah dan usaha pertanian tanah kering yang terdiri dari usaha tani kebun campuran, tegalan dan perkebunan. Luas usaha pertanian tanah kering yang ada lebih luas dari pada usaha pertanian sawah, hal ini erat hubungannya dengan keadaan fisik wilayahnya yang sebagian besar terdiri dan bentuk medan bergelombang dan berbukit-bukit. Atas dasar pemikiran di atas penulis ingin mengetahui bagaimana penyebaran usaha pertanian sawah dan pertanian tanah kering di keempat wilayah penggolongan muka bumi di kabupaten Purwakarta."