Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Latar belakang penelitian ini adalah terjadinya konflik politik akibat penerapan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas selama tahun 2003-2012. Konflik politik berlangsung dalam arena judicial review di Mahkamah Konstitusi tahun 2003 dan 2012, dan konflik politik di DPR dalam pembentukan Pansus BBM tahun 2008, serta perumusan APBN-P tahun 2012. Ada anggapan bahwa UU Migas sangat liberal, ditunggangi kepentingan asing dan bertentangan dengan UUD 1945, serta mengancam hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, rumusan masalah yang hendak diteliti adalah bagaimana karakter ideologis dari UU Migas dan pengaruhnya terhadap peran aktif negara dalam tata kelola migas? Bagaimana dinamika konflik tersebut berlangsung? Serta bagaimana konflik politik tersebut diselesaikan?.Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Sedangkan teori yang digunakan adalah teori Ideologi Seliger , Liberalisme Ekonomi Hayek , Nasionalisme Ekonomi List , Konflik dan Konsensus Politik Rauf dan Cosser , serta teori MNC Gilpin. Kesimpulan penelitian menunjukkan karakter ideologis UU Migas yang liberal telah meminimalisasi peran negara untuk mengatur harga BBM, pengelolaan langsung usaha hulu dan hilir, pemberian kewenangan monopoli pada BUMN, serta membatasi ekspansi asing di hulu dan hilir migas. Hal tersebut memicu penolakan di MK dan DPR dengan justifikasi nasionalisme ekonomi untuk mengembalikan peranan negara dalam tata kelola migas. Justifikasi ideologis bersifat operatif, baik untuk kepentingan mengamankan akses terhadap sumber daya migas maupun akses terhadap posisi kekuasaan politik. Konflik berakhir dengan penyelesaian yang diterima semua pihak dan menjadi katup penyelamat bagi kepentingan bersama. Temuan penelitian menunjukkan adanya gelombang nasionalisme ekonomi yang diartikulasikan dengan mekanisme judicial review untuk menentang berbagai kebijakan yang liberal. Judicial review di MK menjadi arena konflik politik baru selain arena legislasi di DPR. Implikasi teoritis dari penelitian ini, teori liberalisme ekonomi Hayek cenderung kurang memadai untuk menjelaskan anomali adanya liberalisasi yang dipadukan dengan perencanaan pemerintah seperti kebijakan target lifting, subsidi dan cost recovery. Teori MNC Gilpin juga cenderung kurang memadai untuk menjelaskan terjadinya infesiensi MNC Migas dalam produksi migas dengan naiknya cost recovery. Sementara itu, teori ideologi Seliger relevan untuk menjelaskan terjadinya justifikasi ideologis operatif dalam relasi konflik. Begitu pula dengan teori konflik Rauf dan katup penyelamat Cosser relevan untuk menjelaskan masalah penelitian.Kata kunci :konflik migas, ideologi, liberalisme, nasionalisme, MNC dan katup penyelamat.

---

The background of this dissertation is the political conflicts incited by the implementation of Act No. 22 of 2001 on Oil and Gas which occurred during 2003-12012. The conflicts took several forms during this time period: a judicial review in the constitutional court 2003 and 2012 , the formation process of a special assembly on oil and gas 2008 , and the formulation of the changes in government budget. These problems are mainly caused by the perception that the act is very liberal, benefits foreign interests, contradicts the Constitution, and endangers the wellbeing of many. Based on these facts, this dissertation aims to research three matters: 1 the ideological character of the act and its effect on the state's governance on oil and gas; 2 the dynamics of the conflict; and 3 the resolve of the conflict. The methodology of this research is qualitative and uses case studies, while the data is primarily collected through literary reviews and indepth interviews. Seliger's ideology theory, Hayek's economic liberalism theory, List's economic nationalism, Rauf and Cosser's conflict and consensus theory, as well as Gilpin's MNC theory are used in this dissertation.

This research reveals that the ideological character of the Oil and Gas Act, which is liberal, minimizes the state's role in setting the price, managing the businesses, giving state-owned enterprise authority to monopolize, and limiting foreign expansion in the oil and gas sector. Due to these reasons, the Constitutional Court rejected the act by using economic nationalism as a justifying argument. The purpose is to secure the state's accessibility to oil and gas resources, as well as to secure political sovereignty. The conflict ended with a settlement that is accepted by all parties and became the rescue valve of mutual interests.

The principal findings of this study reveal that a wave of economic nationalism was evident, and was articulated through judicial review, which opposes various liberal policies. Aside from legislation in the People's Representative Assembly, it became the new birthplace and arena of political conflicts. The theoretical implication of this study is that Hayek's economic liberalism theory is often irrelevant, mainly because of its inability to elaborate the anomalies regarding liberalization and the government's plan, such as lifting target, subsidies, and cost recovery. Gilpin's MNC theory proves to be irrelevant because it fails to explain the production inefficiency of oil and gas MNC in relations to the increase of cost recovery. Meanwhile, Seliger's ideology theory is relevant for it explains the occurrence of operative ideological justification in relations to conflict. This also applies Rauf and Cosser's conflict theory.Keywords: oil and gas conflict, liberalism, nationalism, multinational corporations, and safety valve."

"Tesis ini dilatarbelakangi proses revisi UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas yang tidak kunjung selesai pada periode DPR tahun 2009-2014. Adanya relasi kepentingan politik dan ekonomi membuat revisi UU ini terpaksa dilanjutkan oleh DPR periode selanjutnya. Terhambatnya proses tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum dalam sektor migas di Indonesia karena BP Migas dibubarkan pada tahun 2012 yang lalu. Kemudian pengganti BP Migas yakni SKK Migas dianggap merupakan perwujudan lain dari BP Migas. Selain itu, salah satu rekomendasi panitia angket BBM tahun 2009 menyebutkan agar revisi UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas diselesaikan oleh DPR periode 2009-2014. Unit analisa dari penelitian ini adalah proses revisi UU Migas oleh Komisi VII yang juga melibatkan asosiasi pengusaha dan masyarakat sipil. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif. Data diperoleh melalui studi literatur, dan wawancara. Beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni teori elit, teori pilihan rasional, teori perumusan kebijakan, teori politik kebijakan dan teori otonomi relatif negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya tarik menarik kepentingan dalam proses revisi UU Migas sehingga menyebabkan proses revisi UU tersebut menjadi terhambat. Selain itu, pada proses perumusaan kebijakan yang strategis seperti migas, intervensi dan kepentingan pelaku bisnis sulit untuk dihindarkan. Kelompok elit juga berperan terhadap terhambatnya proses revisi UU Migas di DPR pada periode 2009-2014. Kesimpulan dari penelitian ini ialah selalu ada relasi antara kepentingan politik dan bisnis pada sektor-sektor strategis, tidak terkecuali migas. Kepentingan elit baik politik maupun bisnis untuk membentuk badan pengusahaan menjadi salah satu indikasi lain munculnya relasi di antara kelompok-kelompok tersebut. Selain itu, tarik-menarik kepentingan dalam isu kelembagaan sektor migas merupakan faktor utama yang menghambat proses revisi UU Migas. "

"Pada masa pemerintahan Bill Clinton II, AS melakukan dua kebijakan yaitu kebijakan politik yang di rebut dengan kebijakan strategic ambiguity dan kebijakan militer yang disebut dengan kebijakan dual deuerence. Kebijakan dual detterence itu terdiri dari tiga aspek yaitu kernitrnen AS terhadap pertahanan Taiwan. penjualan persenjataan AS ke Taiwan dan transfer teknologi militer AS ke RRC.Setelah krisis 1995-1996 kebijakan dual detterence telah membuat instabilitas di kawasan Selat Taiwan yaitu dengan kebijakan AS mengirimkan dua kapal induk untuk merespon ujicoba peluru kendali yang dilakukan oleh RRC di daerah dekat pantai Taiwan. Dalam tesis ini penulis ingin membahas alasan Clinton melakukan kebijakan dual detterence dan implikasi kebijakan dual deterrence terhadap konflik RRC-Taiwan.Konsep yang digunakan untuk menelaah masalah adalah konsep security dilemma.Dunia internasional yang anarki dan saling ketidak percayaan, membuat negara-negara berada dalam security dilemma. Merasa terkepung oleh musuh dari berbagai penjuru. suatu negara berusaha meningkatkan kekuatan militernya. Tujuan utamanya adalah untuk bertahan. Namun oleh negara-negara lain mungkin saja upaya seperti itu justru di anggap sebagai persiapan perang, sekurang-¬kurangnya sebagai ancaman. Negara-negara itu juga meningkatkan kekuatan militernya. yang terjadi kemudian adalah meningkatkan kekuatan militer antara pihak yang saling tidak percaya satu dengan lain. Upaya yang pada mulanya di maksud untuk memperkuat diri ternyata justru menjadikan suasana lebih genting. AS masih mempertahankan kebijakan dual detterence, karena AS melihat bahwa militer RRC lebih superioritas di banding Taiwan akan memudahkan RRC memaksa Taiwan untuk melakukan negosiasi unifikasi. AS melakukan kebijakan ini juga supaya isu Taiwan dapat diselesaikan dengan jalan damai. Dengan melakukan kebijakan dual detterence AS mengharapkan terjadinya military balance antara RRC dan Taiwan.Implikasi kebijakan dual detterence AS pada masa pemerintahan Bill Clinton lI (1996-2000) terhadap konflik RRC-Taiwan adalah memperkuat security dilemma dan perlombaan senjata antara RRC dan Taiwan. RRC dan Taiwan melanjutkan modernisasi strategi dan sistem utama persenjataan konvensional, tetapi semua kapabilitas sedikit berubah sejak krisis 1996. Sejak krisis 1996 baik RRC maupun Taiwan memodernisasi persenjataan bukan lagi berdasarkan kuantitas tetapi pada level kualitas, yang mana angkatan bersenjata yang kecil akan tetapi efektif dan berteknologi canggih. RRC tahu bahwa secara kualitas tertinggal dari Taiwan, oleh sebab itu RRC terus melakukan perubahan secara signifikan terhadap kekuatan angkatan darat, laut dan udara. Taiwan juga merespon hal yang sama dengan memodernisasi kekuatan angkatan darat, laut dan udaranya."

"Tesis ini mengkaji Konflik ajengan dalam menyikapi Gerakan Darul Islam (DI) dan Tentara Islam Indonesia (TII) di Priangan Timur tahun 1949-1962. Ajengan sebagai tokoh yang memiliki pemahaman dan pengamalan mumpuni tentang agama Islam mencipta pengaruh yang kuat di masyarakat Priangan Timur. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan konflik yang dihadapi ajengan selama berlangsung hingga berakhirnya Gerakan DI/TII Kartosoewirjo di Priangan Timur. Kajian ini menggunakan metode penelitian sejarah dan pendekatan teori kewibawaan tradisional untuk menjelaskan pengaruh kewibawaan ajengan selama berlangsungnya gerakan DI/TII di Priangan Timur. Kewibawaan ajengan dan konflik yang dihadapinya selama berlangsung Gerakan DI/TII di Priangan Timur disebabkan oleh tiga faktor: Pertama, kewibawaan ajengan diikat oleh aspek ‘keberkahan’ sehingga seorang santri atau masyarakat jika ingin mendapat keberkahan harus hormat (takzim) kepada ajengan. Kewibawaan ajengan melebihi batas dalam kehidupan duniawi, tetapi menyangkut aspek ibadah, suatu perbuatan yang membuahkan keselamatan di dunia dan di akhirat; Kedua, ajengan pihak yang dibutuhkan oleh DI/TII sebagai penasehat dan penegak syariah Islam; Ketiga, ajengan menghadapi dilema dan ancaman dari kedua kelompok, yaitu DI/TII dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) jika diketahui memihak salah satu kelompok. Gerakan DI/TII telah menyebabkan konflik atas sikap ajengan yang bergabung dengan DI/TII, mendukung TNI, dan ajengan yang tidak menentukan sikap baik terhadap DI/TII maupun TNI. Gerakan DI/TII berakhir setelah ditetapkan Keputusan Mahader Djawa dan Madura Nomor KPTS-X/III/8/1962 Tanggal 15 Agustus 1962 tentang vonis hukuman mati terhadap Panglima Tertinggi DI/TII Krtosoewirjo. Gerakan itu telah menimbulkan dampak terhadap sosial ekonomi masyarakat di Priangan Timur (1949-1962).

---

This thesis examines the conflict in responding to the Darul Islam Movement (DI) and the Indonesian Islamic Army (TII) in East Priangan in 1949-1962. Ajengan as a figure who has a qualified understanding and practice of Islam creates a strong influence in the people of East Priangan. The purpose of this study is to explain the conflicts faced by the participants during the period until the end of the DI/TII Kartosoewirjo Movement in East Priangan. This study uses historical research methods and traditional authority theory approaches to explain the influence of authority during the DI/TII movement in East Priangan. The authority of the ajengan and the conflicts it faced during the DI/TII Movement in East Priangan were caused by three factors: First, the authority of the ajengan was tied by the aspect of 'blessing' so that a student or the community if he wanted to receive blessings must respect (takzim) to the ajengan. The authority of the world exceeds the limit in worldly life, but it concerns the aspect of worship, an act that brings salvation in this world and in the hereafter; Second, the support of parties needed by DI/TII as advisors and enforcers of Islamic sharia; Third, they face dilemmas and threats from both groups, namely DI/TII and the Indonesian National Army (TNI) if they are known to take sides with one of the groups. The DI/TII movement has caused conflicts over the attitude of the people who joined the DI/TII, supported the TNI, and the people who did not determine the attitude of both the DI/TII and the TNI. The DI/TII movement ended after the Mahader Decree of Java and Madura Number KPTS-X/III/8/1962 dated August 15, 1962 concerning the death sentence against the Supreme Commander of DI/TII Krtosoewirjo. The movement had an impact on the socio-economy of the people in East Priangan (1949-1962)."

"Conflicts between corporations and local communities in mining industries become phenomenal after political reformation took place in 1998. Based on an analytical framework, which are developed from previous field research, the pattern of corporate-local community conflicts can be formulated into three different dimensions, those are dynamics of conflict, causes of conflict and state's roles. The dynamic dimension consist of seven variables: escalation and form of conflict, fluctuation of conflict, intensity of conflict, the roles of actors and institution and local characters. in the dynamics of conflict, the magnitude of conflicts is set by the intensity of conflicts, that is the conflicts violence. the causes of conflict dimension consist of political changes, inequality, domination, exploitation, empowerment and economic distress, and demographical variables; with inequality as the most important variables; the role of state extends within the dynamics and causes dimensions, that is how the role of state (i.e. the government) in the causes and the dynamics of conflict. deductively, based on the above mentioned analytical framework, the purpose of this study is to analyze the corporate-local communities conflicts that taking place in the geothermal industry in pangalengan, West Java. The method of data collection is qualitative with in-depth interviewing as the primary instrument used in the study. The findings show that the problem lies within the three sectors mentioned above (corporate, local communities and the government) with different substance and weight for each sector. However, the improvement should begin from the government or state sector."

"Kegiatan usaha pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia sudah dimulai jauh sebelum negara Indonesia terbentuk. Minyak dan gas bumi digolongkan sebagai bahan galian yang memiliki nilai strategis dan vital, maka peran (intervensi) dari pemerintah memiliki posisi yang penting. Intervensi pemerintah ini diperlukan dalam rangka meningkatkan penerimaan, menjamin kelangsungan ketersediaan (pasokan) sumber daya alam yang takterbarukan (unrenewable) bagi generasi mendatang dan menghindari terjadinya kelangkaan pasokan minyak dan gas bumi di dalam negeri. Sejarah perkembangan pengaturan minyak dan gas bumi di Indonesia telah mengalami perkembangan, dimulai dari pengaturan yang bersifat kolonialisme sebagaimana yang diatur dalam Indische Mijn Wet, kemudian setelah merdeka bangsa Indonesia menciptakan Undang-undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 yang merupakan produk hukum berlandaskan pada falsafah Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-undang Dasar 1945. Seiring dengan perkembangan zaman serta dengan dilatarbelakangi oleh berbagai hal seperti globalisasi, krisis ekonomi, privatisasi Badan Usaha Milik Negara dan reformasi hukum serta pada tataran filosofis telah terjadi perubahan yang mendasar terhadap pemahaman makna Pasal 23 ayat (2) dan (3) Undang-undang Dasar 1945 maka diterbitkanlah Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 telah membawa perubahan yang fundamental terhadap tatanan pengusahaan minyak dan gas bumi yang telah berlangsung harmpir empat dasa warsa. Perubahan tersebut antara lain pola kegiatan (pengusahaan) usaha hulu, penyusunan kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, demikian juga implementasi pengaturan dalam kontrak. Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001, maka kegiatan usaha hulu sejak awal telah ditentukan pola kerja samanya, yaitu melalui kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang selama ini ditangani oleh Pertamina, sekarang beralih kepada Pemerintah dan BPMIGAS. Klausul-klausul yang ada dalam kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi merupakan formulasi (penuangan) dari apa yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001.

---

Oil and gas business activities in Indonesia have been established even before the Republic of Indonesia has been declared. Oil and gas are considered as having strategic and vital value towards the national interest. Therefore the government of Republic of Indonesia is expected to have important role in this area of business. Intervention from the government is crucial to ascertain the increase of state revenue, security of supply of un-renewable energy resources in the future and to avoid domestic scarcity of oil and gas. In its history, oil and gas businesses have undergone a lot of changes since imperialistic era. During the Dutch colonization, oil and gas business were regulated with Indische Mijn Wet. After independence, in accordance with circumstance, Indonesia established Law Number 44 Year 1960 which adopted philosophical values set in article 33 (2) and (3) of the 1945 constitution. In response to change such as globalization, economic crises, privatization of state owned companies, legal reforms and shifting of existing paradigms, the Government enacted Law Number 22 Year 2001 on Oil and Gas. Law Number 22 Year 2001 has brought fundamental changes towards modern oil and gas business in Indonesia which has been implemented for almost four decades. The changes comprised of, inter alia, methods of upstream oil and gas businesses, drafting of upstream oil and gas contracts, and its implementation. By the enactment of Law Number 22 Year 2001, upstream oil and gas business is outlined to be carried out in upstream oil and gas Cooperation Contract Agreement. Cooperation Contract that are used to be handled by Pertamina are now conducted by the Government and BPMIGAS. Term and conditions specified in Cooperation Contract shall reflected the required condition in Number 22 Year 2001."

"Normalisasi hubungan antara Israel dengan UEA dan Maroko merupakan langkah yang signifikan dalam politik Timur Tengah. Normalisasi ini didorong oleh beberapa faktor utama, yaitu keamanan dan geopolitik, ekonomi, serta dukungan dari Amerika Serikat. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi beberapa poin- poin penting dan krusial dalam normalisasi Israel dengan Uni Emirat Arab dan Maroko, membandingkan Abraham Accords dengan perjanjian serupa antara Israel dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah, menganalisis potensi konflik dari normalisasi Israel dengan Uni Emirat Arab dan Maroko. Dengan kerangka Balance Theory of War dan Metode Penelitian Komparasi, penulis menemukan bahwa penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina menjadi faktor penting dalam munculnya konflik dari normalisasi tersebut, perjanjian Abraham Accords memiliki kesamaan pola dengan perjanjian Israel dengan negara lain di kawasan Timur Tengah, potensi konflik terjadi disebabkan apabila tidak terpenuhinya perjanjian penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina.

---

The normalization of relations between Israel and the UAE and Morocco is a significant step in Middle Eastern politics. This normalization is driven by several key factors, namely security and geopolitics, economy, and support from the United States. This study aims to explore several important and crucial points in the normalization of Israel with the United Arab Emirates and Morocco, compare the Abraham Accords with similar agreements between Israel and countries in the Middle East region, and analyze potential conflicts arising from the normalization of Israel with the United Arab Emirates and Morocco. Using the Balance Theory of War framework and Comparative Research Methods, the author finds that resolving the conflict between Israel and Palestine is an important factor in the emergence of conflicts from such normalization, the Abraham Accords exhibit similar patterns with Israel's agreements with other countries in the Middle East, and potential conflicts arise if the conflict resolution agreements between Israel and Palestine are not fulfilled."

"Skripsi ini membahas mengenai konflik yang terjadi didalam tubuh Partai Buruh Australia. Fokus utama dalam penelitian ini adalah konflik internal elit Partai Buruh Australia antara Kevin Rudd dengan Julia Gillard. Konflik yang melibatkan elit Partai Buruh Australia ini berakibat timbulnya perpecahan didalam partai. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori partai dan ideologi dari Allan Ware yang menjadi dasar untuk menganalisis adanya perbedaan pandangan dari kedua orang yang terlibat konflik. Penelitian ini juga menggunakan teori elit dari Monte Palmer dan William R. Thomson untuk melihat siapa saja yang menjadi elit dalam Partai Buruh Australia. Metode yang digunakan untuk menjelaskan konflik ini adalah kualitatif. Temuan yang didapat dari penelitian ini adalah konflik ini melibatkan adanya faksi yang ada didalam Partai Buruh Australia dan adanya perubahan kepemimpinan dalam menghadapi pemilihan umum Australia tahun 2013.

---

This thesis discusses the conflict in Australian Labor Party. The main focus in this thesis is an internal conflict between Kevin Rudd and Julia Gillard as the elite of the Australian Labor Party. The partys and ideology of Allan Ware applied in this thesis to analize a difference view of the people involved in the conflict. This thesis also uses the theory of elite Monte Palmer and William R. Thomson to see who are the elite of the Australian Labor Party. This thesis used qualitative research method. The invention of this thesis is the conflict involved in the presence of the faction and change of leadership to face of Australian general election 2013."