Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini mengkaji tentang partisipasi politik masyarakat Baduy berupa pemberian suara pada Pemilu Legislatif 2009. Menurut keyakinan mereka orang Baduy tidak ditugaskan mengikuti Pemilu. Dalam rangka menghormati peraturan pemerintah, mereka 3 kali mengikuti pemilu dengan peserta sedikit 3 . Pada 2009 masyarakat Baduy mengikuti Pemilu dengan jumlah peserta mencapai 21 dari Daftar Pemilih Tetap. Pertanyaan penelitian: mengapa terjadi peningkatan peserta Pemilu. Bagaimana peran calon legislatif dalam memenangkan pemilu.Penelitian ini menggunakan teori bosisme lokal John T.Sidel , teori partisipasi politik Rush dan Althoff , partisipasi politik Huntington dan Nelson , teori komunikasi tradisional Pye . Teori bosisme lokal untuk menjelaskan adanya jaringan kekuasaan politik dan ekonomi, partisipasi politik dari Rush dan Althoff untuk menjelaskan voting, dan partisipasi politik dari Huntington dan Nelson untuk menjelaskan mobilisasi, teori komunikasi tradisional untuk menjelaskan pendekatan dengan masyarakat tradisional. Metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi dan penelusuran pustaka.Hasil Penelitian: peningkatan partisipasi politik berupa pemberian suara pada Pemilu 2009 di desa Kanekes disebabkan oleh adanya persuasi yang dilakukan oleh calon legislatif partai Golkar, H.Kasmin, kepada pemerintah adat. Persuasi dilakukan dengan menggunakan komunikasi tradisional yaitu bertatap muka, komunikator adalah orang yang sudah dikenal baik sehingga komunikan percaya dengan isi pesan yang diterima. Akhirnya pemimpin adat menyetujui penyelenggaraan Pemilu di desa Kanekes dengan syarat hanya diikuti oleh warga Baduy Luar dan TPS hanya didirikan di Balai Desa sebanyak dua unit. Setelah Pemilu disetujui oleh pimpinan adat, tim sukses partai Golkar yang terdiri dari orang Baduy melakukan kampanye kepada warga dengan memanfaatkan ikatan primordial yaitu ikatan kesukuan.Kesimpulan: faktor yang menyebabkan adanya peningkatan partisipasi politik berupa pemberian suara pada H.Kasmin pada Pemilu Legislatif adalah adanya tekanan dari calon legislatif kepada pemerintah adat dan adanya kampanye dari tim sukses H.Kasmin. Pemberian suara dilakukan dengan cara memobilisir warga yang dilakukan oleh kepala desa jaro pamarentah .kata kunci : partisipasi politik, masyarakat tradisional, bosisme local

---

ABSTRACTThis study examines the political participation of Baduy people in the orm of voting in the 2009 Legislative Election. According to their beliefs, Baduy people are not assigned to give their vote in the election. In order to respect the government regulations, they have cast their votes 3 times with a few participants 3 . In 2009, Baduy people participated in the General Election with the number of participants reached 21 of the Permanent Voters List.Research question: Why did the number of the participants in the election increase? What was the role of legislative candidates in winning the election. This study uses the theory of local bosism John T.Sidel , political participation theory Rush and Althoff , political participation Huntington and Nelson , traditional communication theory Pye . The theory of local bosism is used to explain the existence of a network of political and economic power, political participation of Rush and Althoff is used to explain voting, and political participation from Huntington and Nelson is used to explain the mobilization, traditional communication theory is used to explain the approach with traditional society. Qualitative research methods. Data collection techniques were carried out through in-depth interviews, observation and library search.Results: The increase of political participation in voting in the 2009 elections in Kanekes village was caused by persuasion conducted by Golkar party legislative candidate H. Kasmin to the Adat Government Kepala Adat . Persuasion is done by using traditional face to face communication, done by a communicator who is well known so the communicants believed with the contents of messages they received. Finally, the Adat leaders agreed that the election was conducted in Kanekes village on condition that it was only followed by Baduy Luar residents and TPS was only established in Village Hall as many as two units. After the election was approved by the Adat leaders, the Golkar party 39;s successful team of Baduy people campaigned to the residents by using primordial ties.Conclusion: The factors that led to vote increase for H. Kasmin in Legislative Election was the pressure from the legislative candidate to Ketua Adat The Adat government and the campaign of H. Kasmin 39;s successful team. Voting was conducted by mobilizing citizens done by the village head jaro pamarentah .Keywords: political participation, traditional society, local leaders."

"Etnoekologi dan Etnobotani Tumbuhan Obat pada Masyarakat Baduy-Dalam di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten. Telah dilakukan kajian pengetahuan pemanfaatan lanskap dan pemanfaatan tumbuhan obat pada masyarakat Baduy-Dalam. Tujuan penelitian ini mengungkapkan keanekaragaman spesies tumbuhan obat yang tersebar pada berbagai lanskap yang sudah dikenal dan dimanfaatkan oleh masyarakat Baduy-Dalam. Penelitian telah dilaksanakan pada September 2017 sampai Januari 2018. Pengambilan data menggunakan pendekatan emik dan etik melalui wawancara semi terstruktur close ended, open ended, observasi partisipatif, Focus Group Discussion FGD, analisis vegetasi dan jelajah bebas. Wawancara dilakukan pada 3 informan kunci dan 108 responden umum. Data dianalisis secara kualitatif dengan statistika deskriptif untuk menggambarkan pengetahuan lokal masyarakat dan kuantitatif dianalisis dengan menghitung nilai kultural Index of Cultural Significance, ICS, dan nilai kepentingan lokal Local User Value Index, LUVI. Berdasarkan hasil penelitian, Baduy-Dalam mengenal 7 unit lanskap, yaitu Leuweng lembur Pemukiman, Cai sungai, Huma ladang, Jami bekas ladang ditinggalkan 1 tahun, Rheuma bekas ladang ditinggalkan 3 tahun, Rheuma kolot bekas ladang ditinggalkan 7 tahun, dan Leuweng kolot hutan lindung. Lansekap yang dianggap paling penting ialah leuweung lembur pemukiman dengan nilai rata-rata kepentingan 28.8. Pada 7 lanskap ditemukan 98 spesies tumbuhan obat yang memiliki 46 kegunaan, terdiri dari 91 genus dan 46 famili. Famili terbanyak ialah Asteraceae dan Zingiberaceae. Nilai ICS dan LUVI tumbuhan obat tertinggi di Cibeo dimiliki oleh Cocos nucifera ICS=24, LUVI=2.25 untuk laki-laki muda, Cocos nucifera ICS=24 dan Kaempferia galanga LUVI=1.91 untuk laki-laki dewasa, Kaempferia galanga ICS=16 dan Cocos nucifera LUVI=1.95 untuk laki-laki tua, Psidium guajava ICS=24, LUVI=2.15 untuk perempuan muda, K. galanga dan Z. cassumunar ICS=12 dan Zingiber cassumunar LUVI=1.63 untuk perempuan dewasa, Pterocarpus indicus, Kaempferia galanga, Dinochloa scandens, Gigantochloa apus, Zingiber officinale, dan Crassocephalum crepidioides ICS=9 dan Cyrtandra pendula LUVI=1.57 untuk perempuan tua. Adapun Nilai ICS dan LUVI tumbuhan obat tertinggi di Cikeusik dimiliki oleh Cocos nucifera ICS=18, LUVI=2 untuk laki-laki muda, Cocos nucifera ICS=24 dan Cassia alata LUVI=1.35 untuk laki-laki dewasa, Cassia alata, Ageratum conyzoides, Cyrtandra pendula, Kaempferia galanga, Abrus precatorius, Mikania cordata ICS=9 dan Bridelia monoica LUVI=1.65 untuk laki-laki tua, Cocos nucifera ICS=24, LUVI=1.35 untuk perempuan muda, Kaempferia galanga ICS=12 dan Bridelia monoica LUVI=1.06 untuk perempuan dewasa, dan Gigantochloa apus, Blumea balsamifera ICS=12 dan Cassia alata LUVI=1.01 untuk perempuan tua.

---

Ethnoecology and Ethnobotany of Medicinal Plants in Baduy Dalam Society Kanekes Village, Leuwidamar District, Lebak Regency, Banten.A study of utilization of landscape and medicinal plants has been undertaken in Baduy Dalam society. The purpose of this study is to reveals the diversity of medicinal plant species scattered in various landscapes that have been known and utilized by Baduy Dalam society. The study has been conducted from September 2017 to January 2018. Data was collected through semi structured close ended, open ended, participatory observation, focus group discussion FGD interviews, vegetation analysis and free roaming interviews. Interviews were conducted from 3 key informants and 108 general respondents. Data were analyzed qualitatively by descriptive statistics to describe local knowledges society and quantitative analyzed by calculating of Index of Cultural Significance ICS, and local user 39 s value Index LUVI. Based on research results, Baduy Dalam society recognizes 7 landscape units, namely Leuweung lembur residential area, Cai river, Huma field, Jami one year abandoned field, Rheuma three years abandoned field, Rheuma kolot seven years abandoned field, and Leuweung kolot protected forest. Leuweung lembur residential area considered the most important landscape which it has average of importance value of 28.8. It has been found 98 species of medicinal plants which is have 46 usefulness. It consists of 91 genera and 46 families. The most of families are Asteraceae and Zingiberaceae. The highest of ICS and LUVI values in Cibeo, category of young male chosen C. nucifera ICS 24, LUVI 2.25, category of adult male Cocos nucifera ICS 24 and Kaempferia galanga LUVI 1.91, category of old male Kaempferia galanga ICS 16 and Cocos nucifera LUVI 1.95, Psidium guajava category of young female chosen ICS 24, LUVI 2.15, category of adult female Kaempferia galanga and Zingiber cassumunar ICS 12 and Zingiber cassumunar LUVI 1.63, and category old female Pterocarpus indicus, Kaempferia galanga, Dinochloa scandens, Gigantochloa apus, Zingiber officinale, and Crassocephalum crepidioides ICS 9 and Cassia pendula LUVI 1.57. The highest of ICS and LUVI values in Cikeusik category young male chosen Cocos nucifera ICS 18, LUVI 2, category of adult male Cocos nucifera ICS 24 and Cassia alata LUVI 1.35, category of old male Cocos alata, Ageratum conyzoides, Cyrtandra. pendula, aempferia. galanga, Abrus precatorius, Mikania cordata ICS 9 and Bridelia monoica LUVI 1.65, category of young female Cocos nucifera ICS 24, LUVI 1.35, category of adult female Kaempferia galanga ICS 12 and Bridelia monoica LUVI 1.06 and category of old female Gigantochloa apus, Blume balsamifera ICS 12 and Cassia alata LUVI 1.01."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap perspektif masyarakat terhadap satuansatuan lanskap serta pemanfaatannya sebagai sumber perolehan kebutuhan hidup masyarakat adat Baduy-Dalam, Desa Kanekes, Banten. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan etnoekologi. Data penelitian dikumpulkan dari hasil wawancara informan kunci, observasi langsung di lokasi penelitian, serta kegiatan diskusi kelompok viiirnam (Focus Group Discussion-FGD) dengan metode distribusi kerikil (Pebble Distribution Method-PDM). Berdasarkan persepsi masyarakat adat Baduy-Dalam terhadap nilai penting unit lanskap, terdapat tujuh satuan lanskap, yaitu lembur, huma, cai, jami, reuma, reuma kolot, dan leuweung lembur. Juga berdasarkan persepsi masyarakat adat Baduy-Dalam terhadap tumbuhan sebagai sumber perolehan kebutuhan, terdapat sepuluh sumber perolehan, yaitu sebagai sumber pangan, obat, viiirnament, kayu bakar, ritual, obat padi, alat rumah tangga, bahan pewarna, dan anyaman. Lembur menjadi unit lanskap terpenting dengan skoring PDM tertinggi (28,8), dan sumber perolehan pangan pada satuan lanskap huma menjadi memiliki nilai penting tertinggi sebagai sumber perolehan, dengan skoring PDM tertinggi (33,5).

---

This research attempted to reveal the relationship of Baduy-Dalam people to their landscape, as well as their utilization of plants in Kanekes Village, Banten. The methodfor this research were ethnoecological approach. Data were collected by interview with the local key informant, direct observation in the site of the research, focus group discussion (FGD) and pebble distribution method (PDM) with respondent Baduy-Dalam people utilize and manage each of them differently.

According to the Baduy-Dalam people's perspective for important landscape, there are seven landscape units, namely lembur, huma, cai, jami, reuma, reuma kolot, and leuweung lembur. Also from to the Baduy-Dalam people's perspective for plant utilization on landscape, there are ten utilization, which are for food, medicine, ornament, firewood, ritual, paddy's medicine, household appliance, dye materials, webbing, and building material. Lembur landscape unit gained the highest PDM score (28,8), and for important landscape plant utilization, food on huma landscape unit gained the highest PDM score (33,5)."

"Tesis ini membahas tentang sistem pemilu yang berkembang saat ini termasuk di Indonesia. Pemilu merupakan pelaksanaan kehendak rakyat sebagai perwujudan dari demokrasi. Anggota legislatif yang terpilih adalah wakil rakyat yang diharapkan dapat mengemban amanat rakyat. Indonesia pada dasarnya menganut sistem pemilu proporsional dengan daftar calon yang disusun oleh partai pada daerah dengan perwakilan jamak. Pada awalnya sistem pemilu Indonesia menerapkan daftar tertutup (proporsional tertutup) tetapi sejak diberlakukannya UU Nomor 10 Tahun 2008, daftar calon bersifat terbuka (proporsional terbuka) sehingga calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan menjadi calon terpilih. Penetapan calon yang terpilih ternyata tidak semudah yang dibayangkan karena terdapat sistem yang mengatur tentang penghitungan dan pembagian kursi legislatif bagi partai dan calon. Dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, pendekatan dilakukan dengan teori pemilu, teori aturan pemilu serta konsep tentang pemilihan sistem pemilu, perbandingan sistem pemilu, desain aturan pemilu, mekanisme pemilu, partisipasi pemilih, dan proporsionalitas. Untuk memperoleh kesimpulan dari tujuan penelitian, maka hal-hal yang disampaikan adalah meliputi sistem pemilu, perbandingan sistem penghitungan perolehan kursi DPR dalam UU pemilu, dan penerapan sistem penghitungan perolehan kursi dalam Pemilu Tahun 2009. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa sistem penghitungan perolehan kursi DPR pada Pemilu Tahun 2009 dan yang akan diterapkan dalam Pemilu Tahun 2014 ternyata sangat rumit dan tidak mudah untuk dipahami bagi penyelenggara pemilu, partai dan calon legislatif, apalagi rumusan yang dibuat oleh pembentuk UU ternyata tidak sederhana dan berbelit-belit. Akibatnya, terdapat berbagai penafsiran atas sistem penghitungan perolehan kursi DPR baik oleh KPU, partai maupun calon legislatif, sehingga pada Pemilu Tahun 2009, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan judicial review dan pengujian undang-undang yang saling bertentangan tentang sistem penghitungan perolehan kursi DPR. Kerumitan rumusan sistem penghitungan perolehan kursi DPR tersebut dapat mengakibatkan disproporsionalitas pembagian kursi DPR yang pada akhirnya banyak suara pemilih yang terbuang sia-sia.

---

This thesis discusses the development of electoral system developed, including in Indonesia . Election is the implementation of the will of the people as the embodiment of democracy . Legislators are representatives of the people, who are expected to carry out the mandate of the Indonesian people, basically adhere to the proportional representatives system with a list of candidates drawn up by the party in the multi member district. At first, Indonesian electoral system implements a closed list but since the enactment of Act No. 10/2008, electoral system implements an open list so that the candidate who gets the ost votes is elected . Determination of the elected candidate was not as easy as one might imagine because there is a complex system for calculation and distribution of legislative seats for parties and candidates . By using normative juridical research methods, the approach made by the theory of elections, electoral rules theory and the concept of electoral system choice, comparative electoral systems, the design of electoral rules, electoral mechanisms, voter participation, and proportionality. To obtain the conclusion of the study objectives were presented with the electoral system, the comparative of the legislative distribution seats system in the Indonesia election law, and the application of the distribution seats system in the general election at the 2009.

Based on the results of the research is that the distribution seats system at the election in 2009 and which will be implemented in the 2014 election are complicated and not easy to understand for the organizers of the election, prty and the candidates, especially the formulation made by the law maker was not a simple and complicated. As a result, there are different interpretations of distribution seats system, either by the electoral Commission, parties and candidates, so that the election of 2009, the Supreme Court and the Constitutional Court made an opposing judicial review about the distribution seats system. The complexity formula of distribution seats system could result in disproportionality distribution of legislative seats and at the end, many voters are wasted."

"Menurut hasil data Badan Pusat Statistik bahwa presentase pemlih pemula pemilu 2014, hanya mencakup 20 persen dari seluuh pemilih. Namun, kasus mengenai pemilih pemula menjadi orientasi studi yang menarik. Hal ini disebabkan karena pengalaman dan pengetahuan yang minim tentang proses politik yang mereka miliki itu sangat mudah dipengaruhi oleh berbagai sumber yang tidak resmi (kampanye hitam). Hal ini memunculkan pertanyaan penulis sejauh mana kampanye hitam mempengaruhi pemilih pemula dalam pemilu 2014. dari hasil wawancara dua informan dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber informasi mengenai kandidat yang diperoleh masih memiliki tingkat ketidakbenaran informasi yang sangat tinggi. hal ini kemudian memberikan dampak pada beralihnya pilihan terhadap kandidat, dari kandidat yang mereka pilih berdasakan hati nurani menjadi kandidat yang dikonstrusikan media.

---

According to the Central Bureau of Statistics, only 20 percent of voters in 2014 election are first-time voters. It is interesting to explore this case further. Due to lack of experience and knowledge of the political process, they were easily influenced by various unofficial sources (Black Campaigns). This circumtance intrigued the author to understand how Black Campaigns influenced first voters. From two interviews it can be concluded that Black Campaigns produced inaccurate information. In the end, it has an impact in voters’ decision, from choice based on heart into choice made by media construction. "

"Tulisan ini menyajikan penelitian secara doktrinal terhadap pengelolaan dana desa yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagaimana dana Desa Adat Baduy Kanekes. Persoalan yang muncul berupa ketika Desa Adat Baduy Kanekes menolak pemberian dana desa oleh pemerintah pusat, sehingga dana yang sudah diberikan mengendap dalam Rekening Kas Daerah Kabupaten Lebak yang kemudian dimanfaatkan untuk dikelola. Pengelolaan tersebut merupakan kewenangan pemerintah daerah berdasarkan otonomi daerah, dimana desa merupakan satuan pemerintahan di bawah daerah. Namun sejatinya desa pun memiliki otonominya sendiri yang berdasarkan hak asal usul dan istiadatnya terlebih lagi desa adat. Oleh karenanya, desa mempunyai kewenangan atas pengelolaan keuangannya termasuk dana desa, sehingga pola pertanggungjawaban atas keuangan desa berbeda dengan keuangan daerah secara yuridis maupun administratif. Kendati pun belum ada aspek yuridis untuk memayungi pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Meskipun demikian, aspek pengelolaan dana desa harus dipertanggungjawabkan berdasarkan tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah agar tidak terjadi penyimpangan terhadap keuangan negara dengan mempertimbangkan kewenangan pemerintah itu sendiri. Langkah yang ditempuh dalam pengelolaan tersebut dapat diwadahi diskresi dalam administrasi pemerintahan ataupun beranggapan bahwa pemerintahan desa masih sebagai sub pemerintahan daerah selama belum ada pengakuan secara administratif dari pemerintah pusat.

---

This paper presents doctrinal research on the management of village funds carried out by regional governments such as the Baduy Kanekes Traditional Village funds. The problem that arose was when the Baduy Kanekes Traditional Village refused to provide village funds from the central government, so that the funds that have been given are deposited in the Lebak Regency Regional Cash Account which is then used to be managed. This management is the authority of the regional government based on regional autonomy, where the village is a government unit under the region. However, in reality villages also have their own autonomy based on their rights of origin and tribes, especially traditional villages. Therefore, villages have authority over the management of their finances, including village funds, so that the pattern of accountability for village finances is different from regional finances, both juridically and administratively. Although there is no juridical aspect to cover the management of village funds carried out by the regional government. However, aspects of village fund management must be accounted for based on actions taken by the regional government so that there are no irregularities in state finances by considering the authority of the government itself. The steps taken in management can be accommodated by discretion in government administration or assume that the village government is still a regional sub-government as long as there is no administrative recognition from the central government."

"Penelitian ini hendak mengetahui perilaku memilih masyarakat adat Ternate dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku memilih dalam Pemilu Legislatif Kota Ternate tahun 2009. Peneliti menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei di enam kelurahan di Kota Ternate dengan total sampel sebanyak 120 responden. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan sosiologis dan psikologis. Hasil survei menunjukkan perilaku memilih masyarakat adat Ternate dalam Pemilu Legislatif Kota Ternate tahun 2009 adalah perilaku memilih berdasarkan atas ikatan primordial karena rata-rata pemilih dalam memilih partai dan caleg atas dasar hubungan keluarga, etnis, serta figur Sultan dan Boki. Karakteristik pemilih dalam masyarakat adat Ternate yang primordial dipengaruhi oleh variabel geografis, keterlibatan dalam adat, kedekatan dengan partai dan caleg serta perilaku politik Sultan dan Boki. Berdasarkan letak geografis, rata-rata kelurahan yang berada di wilayah Kesultanan Ternate dimenangkan oleh Partai Demokrat, dan responden yang memiliki keterlibatan dalam adat Ternate juga memiliki kecenderungan memilih Partai Demokrat. Responden yang memiliki kedekatan dengan partai dan caleg sebagian besar memilih partai lama seperti Golkar, PPP dan PDIP. Sedangkan responden yang terpengaruh oleh perilaku Sultan dan Boki bukan termasuk pemilih loyal partai karena sebagian besar mereka merubah pilihan partainya di Pemilu 2009. Implikasi teoritis dalam penelitian ini menunjukkan faktor sosiologis dan psikologis dapat menjelaskan perilaku memilih dalam masyarakat adat, temuan dalam penelitian ini juga bukan hal yang baru karena faktor sosiologis dan psikologis dalam penelitian sebelumnya juga berpengaruh dalam penelitian ini. Namun yang berbeda adalah objek penelitian, dimana Kesultanan dan masyarakat adat Ternate yaitu komunitas masyarakat yang memiliki struktur dan kultur yang terbangun sejak abad ke-13.

---

This study wishes to determine voting behavior of indigenous peoples of Ternate and the factors that influence voting behavior in the legislative elections of Ternate in 2009. Researchers using quantitative methods with a survey approach in six kelurahan in Ternate with 120 respondents.

The survey results showed the voting behavior of indigenous peoples of Ternate Ternate in the Legislative elections of 2009 were voting behavior based on primordial loyalty because the average voter in selecting the party and the candidates on the basis of family, ethnicity, and the figure of Sultan and Boki. The Characteristics primordial voters in the Ternate was influenced by geographic variables, involvement in adat, closeness to parties and candidates, and political behavior of the Sultan and Boki.

Based on geographic location, the average kelurahan are located in the Sultan Ternate authority was won by the Democrats Party, and respondents who have an involvement in adat Ternate also have voted Democrat. Respondents who have a closeness with the party and candidate most choose the old parties such as Golkar, PPP and PDI-P. While the respondents are influenced by the political behavior of the Sultan and Boki not including the loyal party voters because most of them change his party's choice in the 2009 election.

Theoretical implication show that in this study is nothing new, because the sociological and psychological factors in previous studies was also influential in this study. But what is different is the object of research, where the Sultanate of Ternate and the community of indigenous communities that have a structure and culture that was established since the 13th century."

"Perubahan partai politik setelah rezim Orde Baru membawa konsekuensi serius bagi peran partai politik. Pertama, adanya pergeseran peran partai politik dari aktor di pinggiran kekuasaan menjadi aktor utama yang berperan membentuk kekuasaan politik. Kedua, adanya keharusan partai politik melakuka reformasi internal untuk tujuan memenangkan kekuasaan politik sekaligus menjawab tuntutan publik. Ketiga, terkait keterlibatan partai politik dalam pemilihan untuk mengisi jabatan politik dan jabatan politik.Partai politik lalu dihadapkan pada paradigma baru yaitu bekerja profesional, memiliki kemampuan bekerjasama atau bernegosiasi dengan partai lain dalam meraih kemenangan, serta melihat konstituen sebagai aset atau kapital yang harus terus dikumpulkan dan dipelihara. Salah satu strategi memenangkan pemilihan umum adafah melalui koalisi politik. Koalisi partai politik membentuk pemerintahan dan untuk memperkuat posisi tawar dalam proses politik di parlemen atau kabinet, menjadi hal tak terhindarkan dalam kehidupan partai di era reformasi ini. Fenomena tersebut dianggap wajar mengingat hasil Pemilu 2004 menghasilkan kekuatan partai yang terfragmentasi secara berimbang. Hal ini membuat keputusan membentuk koalisi menjadi tak terhindarkan. Salah satunya yang terjadil dalam pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkada).Pilkada yang dimuiai pada Juni 2005 menjadi arena politik baru bagi partai-partai politik. Dari 211 Pilkada pada 2005, ada 126 Pilkada yang dimenangkan oleh pasangan yang diusung koalisi partai. Sedang 85 lainnya dimenangkan oleh pasangan salon yang didukung partai tanpa koalisi. Bagi partai, koalisi dalam Pilkada memiliki kekhasan yang patut dicatat, yaitu: (1) secara kuantitas formasi koalisi bisa sangat banyak yang disebabkan oleh banyaknya pemilihan; (2) adanya kebutuhan pemetaan yang memungkinkan pengurus pusat partai memberikan kebebasan relatif pada pengurus daerahnya untuk memutuskan koalisi; dan (3) kecenderungan pofa koalisi dalam Pilkada yang sangat menyebar dan nyaris sulit untuk diramalkan. Salah satu kasus yang diamati untuk menunjukkan kecenderungan tersebut adalah Pilkada Provinsi Banten pada 26 Tesis ini menggunakan tiga kerangka teori untuk menjawab pertanyaan penelitian. Pertama adalah teori koalisi politik dari William Riker yang menekankan prinsip ukuran (Minimal Winning Coalitions) dan Robert Axelrod yang menekankan prinsip kedekatan preferensi kebijakan (Minimal Connected Winning). Kedua, teori pilihan rasional untuk melihat kontestasi pilihan-pilihan kepentingan yang menjadi dasar pengambilan keputusan para aktor untuk berkoalisi. Keputusan berkoalisi adalah sebuah pilihan rasional dalam rangka memaksimalkan kepentingan atau keuntungan yang dapat diraih. Ketiga, adalah teori oligarki dari Robert Michels. Teori ini digunakan untuk melihat pengaruh struktur partai dalam mempengaruhi pembentukan koalisi partai.Setidaknya ada lima faktor yang diuji dalam tesis ini - mengacu pada kasus Pilkada Banten- untuk melihat pengaruhnya dalam pembentukan koalisi partai. Pertama adalah pemetaan kekuatan politik di DPRD. Tingkat pengaruh faktor ini sedang karena diperlukan untuk memenuhi persyaratan pencalonan 15% suara atau kursi. Tetapi calon dapat saja membentuk koalisi dengan partai-partai non parlemen jika diperlukan. Kedua, pertimbangan platform partai dalam pembentukan koalisi, apakah sifatnya ideologis atau pragmatis. Tingkat pengaruh faktor ini rendah karena partai pada dasarnya dapat membangun koalisi dengan partai manapun tergantung pemaksimalan kepentingan yang dapat diraih.Faktor ketiga adalah mekanisme internal penjaringan oleh partai politik. Tingkat pengaruh faktor ini rendah karena tidak ada keharusan partai melakukan penjaringan internal, dan kalaupun dilakukan, hasilnya tidak mengikat atau dapat dibatalkan oleh pengurus pusat. Keempat adalah peran dewan pengurus pusat (DPP) partai. Tingkat pengaruh faktor ini tinggi karena rekomendasi atau persetujuan DPP bersifat mutlak sehingga tidak ada alternatif lain bagi pengurus daerah selain mengikuti petunjuk DPP. Dan kelima adalah peran figur bakal calon kepala daerah. Tingkat pengaruh faktor ini tinggi dalam pembentukan koalisi karena figur yang mendanai penggalangan dukungan selama pencalonan. Partai politik secara institusi biasanya tidak rnengeluarkan materi untuk mendukung pencalonan kepala daerah.

---

The post new order change within political parties brought serious consequences towards their role: These include: the shift within the political parties' role from being marginal actors in the national power sphere, towards assuming a main role in the formation of political power; political parties being obliged to conduct internal reforms for the sake of winning the contested political power and in order to answer public demands; political parties' involvements in elections dedicated towards filling political position slots.Political parties were then introduced to a new paradigm which encompassed virtues such as professionalism, ability to cooperate and negotiate with other parties in the attempt of winning the election, and in how they were to view constituents as valuable assets of which supports must always be gathered and preserved. One of the strategies in winning political elections is by creating political coalition(s). Political coalitions in building a new government and in order to create a better bargaining power in the parliamentary or cabinet political processes have become an inevitable phenomenon in this post-reform era. This phenomenon was considered as an obvious one due to the fact that the 2004 election had bred out a fragmentated and balanced political party power configuration. Such configuration later induced many parties to form coalitions as a necessity to anticipate the situation in other elections, as can be seen in the direct regional leader election ("Pemilihan Kepala Daerah Langsung" - PiLKADA).The Pilkada, which began on June 2005, became a new arena for political parties. From over 211 Pilkada held in 2005, 126 of them were won by candidates supported by party coalitions, while another 85 were won by candidates supported by parties not engaging in coalitions. For many parties, the coalitions made during the Pilkada had certain features: (1) Quantitatively, the abundance of coalitions was made possible due to the many elections held; (2) mapping requirements made many central party officials to allow greater freedom for their local agents to decide coalitions; (3) the tendency within Pilkada coalition patterns exhibited a divergent and unpredictable trend. One of the examined which showed such tendency was the Banten Province Pilkada held on November 26, 2006 in which 4 candidate pairs who participated in this event were all supported by political party coalitions. This thesis applies three theoretical frameworks in order to answer its research question. The first one is political coalitions theory by William Riker, which emphasizes the measurement principle (Minimal Winning Coalitions), and Robert Axelrod, which emphasizes the policy preference connectedness principle (Minimal Connected Winning). The second one is the rational choice theory which will be used to analyze the contestation of interest choices, which serves as a basis for actors' decision making to form coalitions. Such decision can be seen as a rational choice in order to maximize an actor's interest and benefits. The third theoretical framework applied here is oligrarchic theory by Robert Michels. This theory will be used to view how party structures influence the decision to form coalitions.There at least five factors which this thesis seeks to analyze, referring to the Banten Pilkada case, in order to see their effect to party coalition formations. The first factor is the political power mapping in DPRD level. This factor's level of influence is medium, due to its function to fulfill the 15% vote or chair requirement. However, candidates may likely form coalitions with non-parliamentary parties if necessary. The second factor is the party platform considerations in coalition formations, whether they include the involvement of ideological preferences or more pragmatic stances. The influence level of this factor can bee deemed low due to the fact that most parties are likely to build coalitions with any party depending on the interest maximization which can be gained.The third factor is the internal networking mechanisms by political parties. This factor's level of influence is low due to the inexistence of requirements by parties to conduct internal networkings. However, if such mechanism is to occur, the results would likely to be non-bounding or cancellable according to the decision of central organizers. The fourth factor is the role of party's central organizing board (Dewan Pengurus Pusat - DPP). This factor has a high level of influence due to the absolute recommendation or agreement made by the DPP which in turn negates all other alternatives for local organizers to follow except the ones established by the DPP. The fifth factor is the role of local leader candidates. This factor is highly influential in determining the coalition formation due to the role of certain figures who financially support the candidates. Political parties are normally refrained from committing material supports during the local leader elections."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang orientasi politik pemilih di daerah pedesaan dan faktor social ekonomi yang mempengaruhi. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Pemilihan daerah penelitian dilakukan secara purposif. Daerah yang dipilih adalah kelurahan Labuang, Lalampanua dan Mosso, berada di Wilayah Pembangunan Bagian mandar Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 144 pemilih. Sampel dipi1ih berdasarkan pada metode stratified random sampling dan systematic random sampling. Data primer diperoleh dengan mengadakan wawancara langsung kepada pemilih dengan menggunaKan daftar pertanyaan. Dari hasil wawancara ini kemudian disederhanakan dalam bentuk tabulasi yang selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis secara kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana tingkat orientasi politik pemilih terhadap obyek-obyek pemilu. Analisis secara kuantitatif dengan uji statistik Chi Square dan Coefficient of Contingency digunakan untuk menguji faktor sosial ekonomi pemilih yang diduga berpengaruh dan seberapa jauh berpengaruh terhadap arientasi politik pemilih. Dan untuk mengetahui hipotesis (Ho) ditarima atau ditolak digunakan koreksi pembanding x2 tabel degree of freedom = 2 pada taraf signifikansi 0, 05. Hasil penelitian terhadap orientasi politik pemilih menunjukkan bahwa orientasi politik pemilih bervariasi pada tingkat kriteria " rendah" , "sedang" dan "tinggi". Hasil penelitian terhadap faktor sosial ekonomi pemilih menunjukkan bahwa di antara 5 variabel yang diteliti dengan uji statistik Chi Square, variabel jenis kelamin, umur dan penghasilan tidak berpengaruh (non significant) terhadap orientasi politik pemilih, sementara variabel pendidikan dan pekerjaan berpengaruh (significant) terhadap orientasi politik pemilih. Namun, berdasarkan uji statistik Coefficient of Contingency terhadap variabel pendidikan dan pekerjaan menunjukkan nilai yang kecil, yang berarti kurang berpengaruh terhadap orientasi politik pemilih. Dengan demikian, secara keseluruhan variabel sosial, ekonomi yang diteliti tidak menunjukan hubungan yang berarti terhadap orieritasi politik pemilih."