Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini adalah untuk melihat Kapasitas (Capacity) dan Upaya (Effort) Pendapatan Asli Daerah (PAD) di 33 (tiga puluh tiga) Kabupaten-Kota di Propinsi Sumatera Utara dengan menggunakan analisis regresi data panel tahun 2014-2015. Variabel-variabel yang digunakan adalah yang mewakili faktor ekonomi yaitu Pendapatan per kapita dan struktur perekonomian (share sektor-sektor PDRB sebagai basis PAD) (Lotz dan Morrs, 1971); dan faktor demografi yaitu kepadatan penduduk (Teera, 2002). Penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan per kapita, share sektor penyediaan listrik dan gas, share sektor perdagangan dan share sektor akomodasi dan penyediaan makan minum lainnya dan kepadatan penduduk berpengaruh signifikan dan positif terhadap kapasitas PAD Kabupaten-Kota di Sumatera Utara sementara share sektor industri pengolahan berpengaruh signifikan dengan arah negatif. Sementara itu variabel share sektor konstruksi secara statistik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kapasitas PAD Kabupaten-Kota di Sumatera Utara. Hasil estimasi juga menunjukkan bahwa Kapasitas PAD menurut rata-rata Kabupaten-Kota mengalami kenaikan dari 0.0066 tahun 2014 menjadi 0.0068 tahun 2015 dengan relatif paling tinggi adalah Kota Padang Sidempuan dan Paling Rendah adalah Kabupaten Batu Bara tahun 2014 dan Kabupaten Labuhan Batu Selatan tahun 2015, dimana Kapasitas Kabupaten-Kota lainnya dominan berada dibawah rata-rata relatif keseluruhan. Selain itu dari hasil perbandingan antara Penerimaan Aktual dan Kapasitas hasil estimasi diperoleh gambaran bahwa selama tahun 2014 dan 2015 beberapa Kabupaten-Kota memiliki Upaya pemungutan PAD melebihi kapasitasnya, sebagian besar lainnya masih berada di bawah kapasitasnya.

---

ABSTRACT This study is aim to calculate capacity and effort of regional revenue (PAD) for 33 (thirty-three) districts in North Sumatra by using panel data regression analysis in 2014 - 2015. The variables used are representing the economic factor measure with income per capita and the structure of the economy (the GDP share of sectors as a base PAD) (Lotz and Morrs, 1971); and demographic factor is population density (Teera, 2002). This study shows that income per capita, share of electricity and gases sector, share of trading sector, share of accommodation sector and density signs significant and positive impact on the capacity of District regional revenue in North Sumatra, while the share of the manufacturing sector have significant influence in a negative direction. Meanwhile the variable of share construction sector, were not statistically significantly affect the capacity of District regional revenue in North Sumatra. The estimation results also showed that the capacity of regional revenue according to the average districts are increase from 0.0066 for 2014 to 0.0068 for 2015, with the highest relative is Kota Padang Sidempuan and Lowest is Kab. Batu-bara for 2014 and Kab. Labuhan Batu Selatan for 2015. On the other side other districts mostly are below whole average relatively. In addition, from the comparison between the Actual Revenue and Capacity estimation results obtained outlines that during 2014 and 2015 some districts revenue collection efforts in North Sumatra is higher than its capacity for most of it still under its capacity."

"Penelitian ini membahas mengenai strategi Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta dalam mengelola Pajak Kendaraan Bermotor sehingga terus meningkat dan dapat terus menjadi tumpuan Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan strategi tersebut, mulai dari formulasi, implementasi, sampai dengan evaluasinya. Penelitian ini juga menganalisis mengenai hambatan yang dihadapi Dinas Pelayanan Pajak dalam menerapkan strategi tersebut. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data dengan studi lapangan dan studi kepustakaan, dan teknik analisis data kualitatif, hasil penelitian ini adalah: pertama, ada empat strategi utama yang digunakan, yaitu: ekstensifikasi objek pajak, intensifikasi, peningkatan pelayanan, dan penyederhanaan administrasi; kedua, hambatan yang ditemui adalah permasalahan ketidaksinkronan sistem informasi data dan evaluasi yang tidak menyeluruh atas strategi sebelumnya.

---

This study discusses the strategies of Local Tax Authority in DKI Jakarta in managing motor vehicle tax that are increasing and may continue to be the foundation of Local Revenue of Jakarta. This study aimed to describe the management strategies, ranging from the formulation, implementation, to evaluation. The study also analyzes the barriers faced by the Local Tax Authority in the strategies applied. By using a qualitative approach, data collection techniques with field studies and literature studies, and qualitative data analysis techniques, the results of this study are: first, there are four main strategies are tax object extension, intensification, enhanced public services, and administrative simplification; second, the obstacles encountered is the problem of discrepancies in data information systems and evaluation are not exhaustive over the prior strategies."

"Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang signifikan bagi pembiayaan rutin dan pembangunan di suatu daerah otonom. Jumlah penerimaan komponen pajak daerah dan retribusi daerah sangat dipengaruhi oleh banyaknya jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang diterapkan serta disesuaikan dengan peraturan yang berlaku yang terkait dengan penerimaan kedua komponen tersebut. Kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap perolehan PAD Pemerintah Kota Bogor dalam kurun waktu Tahun Anggaran (TA) 1993/1994 ? 2000 cukup signifikan dengan rata-rata kontribusi sebesar 27,78% per tahun. Kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total perolehan penerimaan Pemda Bogor tercermin dalam APBD-nya, dikaitkan dengan kemampuannya untuk melaksanakan otonomi daerah terlihat cukup baik. Komponen pajak daerah dalam kurun waktu TA 1993/1994 ? 2000 rata-rata pertahunnya memberikan kontribusi sebesar 7,81% per tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 22,89% pertahunnya. Sedangkan pendapatan yang berasal dari komponen retribusi daerah, pada kurun waktu yang sama, memberikan kontribusi rata-rata per tahunnya sebesar 15,61% dengan rata-rata pertumbuhan pertahunnya sebesar 5,08% per tahun. Untuk meningkatkan kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total penerimaan PAD dan sekaligus memperbesar kontribusinya terhadap APBD Pemda Kota Bogor perlu dilakukan beberapa langkah di antaranya perlu dilakukan peningkatan intensifikasi pemungutan jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah, kemudian dilakukan ekstensifikasi dengan jalan memberlakukan jenis pajak dan retribusi baru sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada.

---

The income of local own revenues is a significant sources for routine and developmen expenditure in local government. The amount of local taxation and user charges income are influenced by the kind of local taxation and user charges which is being implemented and adjusted by the rule that is implemented, related with income of local taxation and user charges. The contribution of local taxation and user charges income to acceptance of local own resources in Bogor Municipal in the periode of budget years 1993/1994-2000 has significant meaning with the average income 27,78 per years. The contributin of local taxation and user charges income to the total income of Bogor Municipal can be see in their local government budget, related to the ability in doing local authonomy is good enough. The component of local taxation in the period 1993/1994-2000 has contribute 7,81 % per years with the growth average about 22.89 % per years. Mean while, the acceptance that come form the user charge component, in the same periode has contributed 15,61 % per years with the growth average 5.08 % per years. In increasing the contribution of local taxation and user charge income to the total of local own resources income and their contribution to the local government budget of Bogor Municipal, several things need to be done, such as intensification of collecting local taxation and user charges and also extensification by implementation of new local taxation and user charge, adjusted with the condition and potention that available."

"Perkembangan industri CPO Indonesia di satu sisi membawa keuntungan bagi negara. Selain membuka lapangan kerja, industri CPO juga merupakan salah satu sumber penerimaan yang sangat strategis bagi negara terutama dari sektor ekspor CPO. Akan tetapi pada sisi lain, perkembangan industri CPO juga menimbulkan suatu polemik. Polemik yang berkembang belakangan ini adalah adanya rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh daerah penghasil CPO akan pengelolaan penerimaan negara dari sektor bea keluar ekspor CPO. Rasa ketidakadilan ini kemudian mendorong daerah-daerah penghasil CPO menyampaikan tuntutan dan usulan bagi hasil penerimaan negara dari sektor bea keluar ekspor CPO. Namun, sampai dengan hari ini kelayakan bagi hasil ini masih dipertimbangkan oleh pemerintah pusat. Kelayakan bagi hasil ini yang kemudian menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini. Dengan menggunakan pendekatan positiviskualitatif, peneliti melakukan studi kelayakan pada tiga dimensi, yaitu dimensi ekonomi keuangan, administratif dan politis. Berdasarkan analisis pada ketiga dimensi tersebut, diketahui bahwa penerimaan negara dari sektor bea keluar ekspor CPO layak untuk dibagihasilkan.

---

The development of indonesian CPO industry brings both positive and negative impacts for the country. In one side, its benefits is showed by reducing the unemployment rates. Besides, CPO industry has become one of the strategic source of revenue for the country, especially from its exporting sector. On the other hand, CPO industry development also brings a polemic. Recent issue that come up is the injustice felt by the people around the producing areas of CPO about the inequity in revenue sharing from the export tax on palm oil sector.

This injustice has made the people in CPO producing areas invoke the government to be fair in its revenue sharing, but unfortunately it's still being considered by the central government. The objective of this research is to investigate the eligibility of this issue. Using the positivist-qualitative approach, this research conducted the feasibility in three dimension: financial, administrative and political. The result of this research, based on the analysis of those three dimensions, comes to the conclusion that the revenues from the export tax on CPO sector is worth being distributed."

"Pajak hotel sebagai salah satu sumber penerimaan daerah, di Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama periode 1997/1998-2001 belum memberikan hasil yang signifkan, dimana kontribusinya terhadap PAD hanya sebesar 0,22 %, meskipun dengan realisasi yang selalu melebihi target melebihi angka 100 %, namun dikaitkan dengan perkembangan variabel ekonomi dan sosial seperti tingkat perkembangan PDRB, pendapatan perkapita dan nilai tambah sub sektor hotel maupun tingkat inflasi, semestinya kontribusinya masih dapat ditingkatkan. Penelitian target Pajak hotel yang belum realistis, menjadi salah satu faktor penyebabnya, sebab target penerimaan yang semestinya ditetapkan berdasarkan potensi atau kapasitasnya, umumnya hanya didasarkan atas taksasi {perkiraan), sehingga tidak mustahil realisasi penerimaan dengan rasio lebih dari 100 % itu belum optimal.Berangkat dari hal tersebut diatas, penelitian tesis ini bermaksud untuk membahas masalah penetapan target, melalui pelacakan terhadap kapasitas pajak, sehingga Pemda Kabupaten memiliki pedoman yang objektif dalam penentuan taget, dan apabiia terjadi gap antara realisasi dengan target depot dibuat langkah kebijakan-kebijakan untuk mengoptimalkan penerimaan.Pendekatan yang dilakukan untuk menjawab tujuan penelitian tesis ini, terutama untuk mengetahui besarnya potensi riil Pajak hotel pada tahun t , diperoleh dengan cara mengalikan tarif Pajak hotel dengan keseluruhan omzet hotel.Kapasitas {potensi pungut} Pajak hotel, diestimasi digunakan cara regresi, karena cara ini selain lebih mudah dibanding dua cara lainnya (cara langsung dan representatif}, juga dapat dilacak sejumlah faktor yang menyebabkan dan mempengaruhi Pajak itu sendiri. Disamping ada kelemahan seperti perlu pengetahuan yang cukup tentang statistik, ekonometrik dan toari ekonomi tentang Pajak itu sendiri.Cara regresi yang dipakai untuk menghitung kapasitas Pajak hotel ini menggunakan data time series cross section (panel data}, menyertakan beberapa daerah lain sebagai acuan dengan karakteristik sosial ekonomi yang relatif sama, Variabel bebas yang digunakan adalah variabel yang diduga berpengaruh terhadap nilai basis dan tingkat kemudahan untuk memungut Pajak, seperti tingkat pendapatan perkapita, rasio sub sektor industri terhadap PDRB, tingkat kepadatan penduduk per km2 dan jumlah kunjungan wisatawan.Berdasarkan hasil hitungan dapat diketahui bahwa besarnya polensi rill Pajak hotel di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2001 sebesar Rp. 78,842 juta, dengan rata-rata penerimaan perbulan Rp. 6,5 auts dan besarnya kapasitas Pajak adalah sebesar Rp. 37,4 juta. Sedangkan besarnya upaya pemungutan Pajak {tax effort} selama lima tahun [1996-2000) rasio rata-rata hanya 26,49 %, masih belum optimal.Rendahnya tax effort, disebabkan oleh; masih rendahnya tingkat keterampilan SDM personil/aparat perpajakan,; belum transparannya pengelola hotel melaporkan hasil perolehannya; masih kurangnya kontrol/pengawasan baik terhadap petugas maupun pengelola hotel serta tidak ada sanksi yang tegas terhadap perda pemungutan pajak hotel.Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak hotel perlu dilakukan, pertama , penentuan terget harus disesuaikan dengan besarnya kapasitas, kedua, untuk meningkatkan kualitas SDM perlu dilakukan pelatihan, peningkatan pendidikan dan keterampilan; perlu dukungan anggaran untuk upaya peningkatan kualitas SDM dimaksud; memberlakukan prosedur pungutan yang sesuai UU yang berlaku serta perlu melakukan monitoring den evaluasi secara berkala dan berkelanjutan guna tindakan perbaikan."

"License to build charges is one of local owned revenue. In Depok, income from license to build charges is in the first position which gave big contribution among the other retributions. This situation is caused by increasing development in Depok, in industrial or housing. Official of city system and construction is the institution which have task to handle assessment of license to build, is still not doing income extensification which active yet. This case made writer interest to make a research, that is how the actual implementation of collection license to build in Depok.

This research is using quantitative approach in intention to have better understands using given theory. This research is based on the conceptual framework which has been developed through the related theory. This research is among descriptive research to describe research object based on the fact notice or as it is. Primary data gathering is acquired by doing in-depth interview based on conceptual framework to James McMaster theory about implementation. Secondary data is acquired by literature study to optimize theoretical framework in deciding the purpose and goal of the research also the concepts and other theoretical material in conjunction with research problem. Data analyses are using qualitative data analysis based on field discovery, both primary and secondary data.

The result from this research is the implementation of collection license to build is still not perfect in Depok. This matter can be looked from the indicators those explained by writer, mostly can?t filled. The barriers of this research came from several cases, as from internal official and external official, which is public."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi dan kendala serta optimalisasi pajak parkir terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi DKI Jakarta. Penerimaan pajak parkir di Provinsi DKI Jakarta selama tiga tahun tidak mencapai target maka penulis ingin melihat bagaimanakah potensi pajak parkir dan upaya optimalisasi pajak parkir di Provinsi DKI Jakarta. Analisis dilakukan dengan menghitung potensi pajak parkir dari tahun 2010 sampai dengan 2012. Penilaian potensi pajak parkir menunjukkan hasil bahwa pajak parkir di Jakarta adalah pajak yang cukup potensial untuk meningkatkan penerimaan daerah. Peneliti menyarankan agar Dinas Pelayanan Pajak melakukan sosialisasi kepada wajib pajak, mengintensifkan online system kepada wajib pajak, mengintensifkan pemeriksaan pajak parkir, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

---

This study purposed to analyze the potential and problem and optimization of the parking tax to the local tax revenue in Jakarta. Parking tax revenue in Jakarta for three years did not reach the target, the authors wanted to see how the potential tax and parking tax optimization efforts parking in Jakarta. Analysis is performed by calculating the potential of the parking tax from 2010 to 2012. Potential assessment results show that the parking tax parking tax in Jakarta is considerable potential for tax revenue generation. Researchers suggested that the Tax Agency outreach to taxpayers, intensifying the online system to taxpayers, intensifying the parking tax audit, and improve services to the public."

"Urban public authorities in developing countries have come under increasing financial pressures during the last decade. Bogor, for example, is now facing a rapidly growing demand of services, suspected as a result of continuing rapid urban population growth. How ever, as most areas do, their capacity to supply services as well as to undertake the necessary infrastructure development is severely constrained by a shortage of fiscal resources such as user charges.

Bogor is a city which had local revenue in 2007 about Rp. 79,681,810,774,00. It is means Bogor has capability to fund the development in their region. In 2007, Bogor?s revenue from user charges at bus station is about Rp. 3.087.468.000,00. That amount of money is come from the contribution of three bus station, which are Baranagsiang Bus Station, Bubulak Bus Station, and Merdeka Bus Station. Baranangsiang which is the largest bus station in Bogor, giving the largest contribution among the other bus stations, for local own revenues about Rp. 1.786.700.000,00 at 2007.

On February 14 th, 2008 the Local Legislative (DPRD), sudden inspect without announcement first to Terminal Baranangsiang. The groups found that Baranangsiang bus station is a mess, the infrastructure in there like stores, toilet, and roads are not in the proper condition. To compound the problem, they suggest to the Local Revenue Administration (Dispenda) and Traffic and Public Vehicles Institution (DLLAJ) should coordinating, in order to build a new infrastructure requirements and also need to allocate substantially more resources to maintenance, renovation, and replacement of older, deteriorating equipment.

In order to examining the problem, the ?Principles of Revenue Administration? theory by James Mc Master and ?User Charges? theory by Ronald C. Fischer are chosen to be theories in this research. How ever, in order to get a clear overview from the subject, a quantitative approach is used to define the problems in colecting charges and managing revenue from user charges especialy in Baranangsiang Bus Station and how to rebuilt or maintan the infrastructure.

In non-urban bus transport, serious problems over bus stations arise from government intervention in provision and use of bus stations which are not required by passengers nor operators. Indeed it appears in some cases that the main purpose of the bus station is to raise user charges rather than to serve passengers. DLLAJ is the institution which is responsible to control the traffic in and around Baranangsiang Bus Station. To raise revenue from user charges at bust station is their side job, sometimes in implementation it becomes blur.

In the future, coordination between local institution such as DLLAJ, Dipenda, and UPTD Terminal is a must. On the other hand, the voluntary of people who consume the benefits from Baranangsiang Bus Station have to fulfill their obligation by paying charges. The existence of Baranangsiang is not only the Bogor local authorities responsible, but either also the community.

Finally, Bogor local government realize how much important that infrastructure at Baranangsiang Bus Station to be renovate. On June 2008, the local authorities expend Rp. 2.000.000.000,00 to renew emplacement at Baranangsiang Bus Station."

"Pelaksanaan UU No.22/1999 dan UU No.25/1999 yang kemudian diamandemen menjadi UU No.32 /2004 dan UU No.33/2004 memberikan perubahan besar dalam pengaturan hubungan anatar Pusat dan Daerah. Kini, Daerah memiliki kewenangan yang lebih besar untuk mengatur rumah tangganya sendiri, baik dari aspek perencanaan, keuangan, maupun pelaksanaan. Dengan menganut prinsip keadilan, maka dalam kebijakan otonomi daerah tak hanya mengatur peningkatan wewenang dan tanggung jawab Daerah tetapi juga upaya manifestasi kemandirian daerah dengan memberikan kebebasan menggali sumber penerimaannya sendiri.Dalam perkembangannya, sejak diterapkan Otonomi Daerah pada tahun 2001 hingga saat ini belum cukup memberikan gambaran peningkatan kemandirian Daerah secara finansial, sebaliknya kecenderungan yang terjadi adalah meningkatnya ketergantungan terhadap Pusat. Hal ini dapat dilihat dari kenaikan bantuan dari Pusat yang tidak diimbangi oleh kenaikan PAD yang signifikan terhadap pengeluaran Daerah. Padahal kemampuan Pusat dalam memberikan subsidi ke Daerah memiliki keterbatasan.Kondisi tersebut mensyaratkan Daerah untuk siap dengan berbagai langkah terobosan untuk mengatasi masalah PAD-nya. Upaya yang selama ini umumnya dilakukan oleh Daerah adalah melakukan ekstenfikasi pajak melalui penciptaan pajak baru. Sementara alternatif lain seperti pertimbangan pendaerahan pajak-pajak Pusat yang potensial kurang mendapat sorotan.Usulan kebijakan PBB menjadi pajak daerah diwarnai pro-kontra. Padahal jika dilihat karakteristik obyek pajaknya, PBB dapat dikategorikan dalam pajak daerah. Apalagi jika dilihat sistem pembagian penerimaannya yang hampir seluruhnya diserahkan kembali ke Daerah. Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis potensi kebijakan tersebut terhadap penerimaan Daerah. Potret yang diambil dalam penelitian ini yakni seberapa besar pengaruh pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap tax effort pajak daerah di kabupaten/kota di Indonesia dalam kurun waktu 2001-2003. Mengingat tax effort merupakan pendekatan atas tingkat penggunaan potensi pajak.Penelitian ini ingin menjawab apakah dengan PBB menjadi pajak daerah mampu menstimulus pemungutan pajak di Daerah sehingga dapat mengurangi ketergantungan Daerah terhadap Pusat. Variabel-variabel yang digunakan dalam penyusunan model dalam penelitian didasarkan pada penelitian-penelitian terdahulu dan UU perpajakan. Teknik pengolahan data yang digunakan adalah panel dengan random effect untuk sampel observasi sebanyak 217 kabupaten/kota di Indonesia tahun 2001-2003.Dan dari hasil penelitian, terlihat adanya pengaruh signifikan dari pendaerahan PBB terhadap tax effort pajak daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Daerah akan menikmati manfaat yang besar dengan usulan kebijakan pendaerahan PBB tersebut."

"Skripsi ini membahas mengenai pemungutan retribusi izin gangguan tempat usaha di wilayah Jakarta Utara. Skripsi ini mengangkat dua permasalahan yaitu pelaksanaan pemungutan retribusi izin gangguan di Jakarta Utara beserta faktor- faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam pelaksanaan pemungutan retribusi izin gangguan di Jakarta Utara, petugas melakukan pengidentifikasian wajib retribusi melalui pendataan secara langsung ke lapangan dan dalam penetapan retribusi izin gangguan, petugas masih dapat melakukan diskresi. Sanksi-sanksi baik sanksi administratif, denda dan pidana belum diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, ada faktor penghambat dalam pemungutan retribusi seperti Sumber Daya Manusia yang masih kurang, belum ada standar kriteria untuk jenis usaha serta biaya operasional yang belum dianggarkan.

---

This thesis discusses about disturbance permits for business premises levying charge in North Jakarta. The research raised two issues; the levying process of disturbance permits for business premises charge in North Jakarta and its inhabiting factors. The study used a qualitative approach with in-depth interview and literature study as data collection techniques.

The results of this research indicate that within levying process of disturbance permits for business premises charge in North Jakarta, officers shall identify charge payers through direct data collection in the field and also while within charge levying process is running, officers can still perform discretion.

Sanctions both administrative and criminal pelanties and also fines have not been applied in accordance with applicable regulations. In addition, there are inhabiting factors within charge levying process as human resources is still lacking, also there is no standard criterias for types of businesses as well as operational costs have not been budgeted yet."