Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang Prinsip Asas Proporsionalitas dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor VI.C.4. Wali Amanat sebagai pihak yang ditunjuk dan dibayar oleh Emiten, mengakibatkan kedudukan Emiten yang lebih ldquo;tinggi rdquo; tersebut mudah mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Perwaliamanatan. Tesis ini bertujuan untuk mengetahui urgensi perwujudan Prinsip Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Perwaliamanatan sebagai instrument perlindungan hukum. Penulisan Tesis ini menggunakan metode Yuridis Normatif Normatif Legal Research , melalui pendekatan undang-undang. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa terdapat urgensi Prinsip Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Perwaliamanatan untuk mengatur pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

---

ABSTRACT This thesis discusses the Principles of The Proportionality Principle in Bapepam LK Regulation Number VI.C.4. Trustee as the party appointed and paid by the Issuer, resulting in the positions of the more high Issuer easily affect the implementation of the Trustee Agreement. This thesis aims to find out the urgency of the principle embodiment of Proportionality Principle in Trustee Agreement as legal protection instrument. The writing of this thesis uses normative legal method Normative Legal Research , through the approach of law. Based on the results of the research can be seen that there is urgency Principle of Proportionality Principle in Trustee Agreement to regulate the implementation of rights and obligations of the parties in the Trustee Agreement."

"Tesis ini membahas tentang perlindungan hukum bagi pemegang obligasi perusahaan di Bursa Efek Jakarta, Waliamanat sebagai wakil atau kuasa dari Pemegang Obligasi ditunjuk dan dibayar oleh Emiten, karena kedudukan yang lebih 'tinggi' tersebut Emiten mudah mempengaruhi pelaksanaan dari Perjanjian Perwaliamanatan sehingga banyak Pemegang Obligasi yang dirugikan. Dengan berlakunya Peraturan Bapepam-LK nomor VI.C.4 ketentuan yang ada dalam peraturan tersebut harus tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan sehingga menjadikan Emiten sulit mempengaruhi. Selain itu Wali Amanat wajib melakukan uji tuntas/due diligence dan membuat surat pernyataan diatas meterai, secara yuridis hal ini menuntut tanggung jawab serta profesionalisme Wali Amanat dalam mendapatkan kebenaran data Emiten dari sisi Bisnis, Financial dan legal, sehingga menambah beban tanggung jawab Wali Amanat. Isi Peraturan juga mengatur masalah buy back oleh Emiten dan RUPO yang pada prakteknya banyak disalahgunakan oleh Emiten yaitu membeli kembali secara diam-diam dan melalui pihak lain (nominee) dan Obligasi dari buy back tersebut dipakai Emiten untuk mempengaruhi suara RUPO guna meloloskan kepentingan Emiten. Untuk meminimalisir, peraturan VI.C.4 mengatur pembatasan-pembatasan dalam buy back dan menaikkan jumlah korum kehadiran dan persetujuan.

---

This thesis discusses the legal protections for holders of corporate bonds in the Jakarta Stock Exchange, Trustees as a representative or attorney of Bondholders appointed and paid by the Issuer, because the position of a "higher" the Issuer easily affect the implementation of the Trustee Agreement so many Bondholders disadvantaged. With the enactment of Bapepam-LK regulation number VI.C.4 existing provisions in the regulations must be contained in the Trustee agreement, making Issuer difficult affect. Additionally Trustees shall conduct a due diligence and make a statement on the duty stamp, legally it requires Trustees responsibility and professionalism in getting the truth of the Issuer Data Business, Financial and legal, thus adding to the burden of responbility of Trustees. The Regulations also regulate the issue of buy back by the Issuer and RUPO that in practice much abused by the Issuer which is to buy back silently and through another party (nominee) and buy back the bonds from issuers used to influence the votes to pass RUPO interests of the Issuer. To minimize this, VI.C.4 regulations set restrictions in the buy-back and increase the number of quorum and approval."

"Tesis ini membahas tentang penerapan ketentuan debt to equity ratio untuk keperluan penghitungan pajak di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menyatakan bahwa ketentuan debt to equity ratio di Indonesia belum dapat diterapkan karena belum ada peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan perbandingan dengan negara lain yaitu Amerika Serikat, Brazil, Australia, Jepang, China, Korea dan Negara-negara anggota Uni Eropa, rasio DER yang paling banyak digunakan adalah 3:1. Disarankan agar pemerintah menerbitkan peraturan menteri keuangan tentang perbandingan utang terhadap modal agar ketentuan debt to equity ratio dapat diterapkan dan memberi kepastian hukum baik bagi Wajib Pajak maupun petugas pajak.

---

This thesis describes the application of the debt to equity ratio rules for tax purposes in Indonesia. This research approach used a analytical descriptive research. The research result indicate that the debt to equity ratio rules in Indonesia not yet be applied because there is no implementing regulations. Based on comparisons with other countries, namely the United States, Brazil, Australia, Japan, China, Korea and the Member States of the European Union, the debt to equity ratio most widely used is 3:1. It is recommended that the government issue the finance minister regulations that the debt to equity ratio rules can be implemented and provide legal certainty for both taxpayers and tax officials."

"Perseroan terbatas wajib untuk menawarkan saham kepada para pemegang saham yang telah ada atas saham baru yang dikeluarkannya, atau dikenal dengan hak memesan efek terlebih dahulu. Atas kewajiban untuk menawarkan saham baru tersebut terdapat beberapa pengecualian, dimana salah satunya adalah dalam hal konversi utang menjadi penyertaan saham dalam perseroan terbatas yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Pengecualian tersebut kerap kali menimbulkan terdilusinya saham yang dimiliki oleh pemegang saham seperti dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 118 PK/Pdt/2017. Adapun rumusan masalah yang dibahas yaitu terkait akibat hukum konversi utang sebagai bentuk kompensasi tagihan yang mengakibatkan dilusi saham, fakta dan penerapan hukum atas gugatan pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan perbandingan ketentuan mengenai permodalan dan saham perseroan terbatas dalam kaitannya dengan konversi utang sebagai kompensasi tagihan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 1995 dan 2007. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris. Hasil penelitian menyatakan bahwa konversi utang sebagai bentuk kompensasi tagihan dianggap sebagai setoran saham sepanjang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar. Terhadap pemegang saham yang dirugikan haknya atas konversi utang tersebut, tidak terdapat perlindungan hukum secara spesifik, namun pemegang saham terkait dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dan/atau meminta sahamnya untuk dibeli kembali oleh perusahaan dengan harga yang wajar. Penerapan hukum terkait dengan gugatan pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 118 PK/Pdt/2017 sebagian telah tepat, kecuali terkait dengan jangka waktu pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. Perbedaan pengaturan mengenai konversi utang sebagai kompensasi tagihan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 1995 dan 2007 adalah dalam rezim yang berlaku saat ini, pemegang saham yang telah ada tidak memiliki hak untuk mendapatkan penawaran terlebih dahulu dari perseroan dalam hal perseroan melakukan penerbitan saham baru yang diakibatkan karena konversi utang tersebut, hal mana dapat memberikan risiko terdilusinya persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemegang saham.

---

A limited liability company is obliged to offer shares to the existing shareholders prior the issuance of new shares, or known as pre-emptive rights. There are several exemptions to the obligation to offer the new shares, one of which is the debt to equity conversion relating to shares subscription in a limited liability company which has been approved by the General Meeting of Shareholders. The exemption often leads to dilution of shares owned by the existing shareholders as can be seen in the Supreme Court of Indonesia’s Decision Number 118 PK/Pdt/2017. The issues in this thesis are related to legal consequences of debt to equity conversion as a form of claims compensation resulting dilution of shares, legal fact and application regarding claim for cancellation of the General Meeting of Shareholders’ Resolutions and comparison of the provisions regarding capital and shares of a limited liability company in relation to debt to equity conversion in the Limited Liability Company Law 1995 and 2007. This study is carried out in normative-jurisdictional approach with explanatory research as a type of research. The outcome of this study shows that the debt conversion as a form of claim compensation is considered as subscription of shares as long as it has met the terms and conditions stipulated by the laws and regulations and the articles of association of related company. There is no specific legal protection against shareholders whose rights have been impaired, however, the relevant shareholders may submit a lawsuit to a district court and/or request the company to buy back their shares at a fair price. Supreme Court of Indonesia’s Decision Number 118 PK/Pdt/2017 regarding the claim for cancellation of the General Meeting of Shareholders’ Resolutions Statement is partly correct, except concerning the call for the General Meeting of Shareholders period. The difference in regulation regarding debt to equity conversion in the Limited Liability Company Law of 1995 and 2007 is that in the current regime, existing shareholders do not have the right to obtain a prior offer from the company prior to the issuance of new shares. because of the debt conversion, which can give the risk of diluting the percentage of share ownership owned by shareholders which may lead to dilution of the percentage of share ownership owned by the existing shareholders."

"Struktur pendanaan merupakan kombinasi atau bauran segenap pos yang masuk dalam sisi kanan neraca perusahaan, dimana struktur pendanaan merupakan cara bagaimana perusahaan membiayai aktivanya. Banyaknya berbagai faktor yang mempengaruhi pemilihan struktur pendanaan, menyebabkan penentuan kebijakan dalam struktur pendanaan menjadi salah satu faktor yang panting.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel struktur aktiva, ukuran (size) perusahaan, keunikan produk dan profitabilitas baik secara bersamas-sama maupun sendiri-sendiri terhadap Debt to Equity Ratio (struktur pendanaan) perusahaan dalam industri makanan dan minuman. Penelitian ini dilakukan untuk rentang waktu tahun 2000 hingga tahun 2004.Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan. Populasi penelitian ini adalah perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEJ sebanyak 17 perusahaan. Pengambilan sampel dilakukan dengan tehnik purposive, temyata ada 11 perusahaan yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai sampel.Model regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi berganda dengan menggunakan data panel. Sedangkan model data panel yang digunakan dalam penelitian ini adalah model pendekatan efek tetap (fixed effect model) yaitu dengan melihat nilai intercept yang mungkin saja bisa berbeda-beda antar unit cross section.Hasil penelitian menunjukkan (1) secara bersama-sama variabel-variabel independen yang diteliti mempengaruhi Debt to Equity Ratio (struktur pendanaan) perusahaan dalam industri makanan dan minuman; (2) secara sendiri-sendiri variabel struktur aktiva tidak memiliki pengaruh terhadap Debt to Equity Ratio (struktur pendanaan), sedangkan ketiga variabel lainnya yaitu variabel ukuran (size) perusahaan, keunikan produk dan profitabilitas memiliki pengaruh terhadap struktur pendanaan.

---

Financial structure is a combination or a mix of all accounts on the right side of a company balance sheet, whereas financial structure is a system how a company backs its asset. Policy decision on financial structure becomes an important factor due to many features affects in choosing financial structure.

The aim of this research is to find out how variables, that are asset structure, the size of the company, product uniqueness and profitability, have effects on Debt to Equity Ratio financial structure), whether simultaneously or partial, in food and beverage industry. Research was conducted from 2000 to 2004.

The data used in this research is a secondary data that is financial report. Research populations are seventeen food and beverage companies which listed already in Jakarta Stock Exchange. Sampling was taken by using purposive technique. By its technique, there are only eleven companies which fulfill the requirement as samples.

Multiple regression model used in this research is a multiple regression model using panel data. Panel data used in this research is fixed effect model which look at intercept value that might be different between cross section units.

The result of the research (1) independent variables simultaneously have an effects on Debt to Equity Ratio (financial structure) of the companies on the food and beverage industries; (2) partial, asset structure variable does not have an effect on Debt to Equity Ratio (financial structure) whereas the other variables that are the size of the company, product uniqueness and profitability have an effect on financial structure."

"

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai perilaku waktu dan melihat permasalahan dari perspektif waktu pasar ekuitas dan utang yang mempengaruhi keputusan pendanaan eksternal perusahaan keluarga di ASEAN dan juga melakukan pembaharuan untuk menguji pengaruh krisis ekonomi global. Sampel dari penelitian ini adalah 30 induk perusahaan keluarga ASEAN yang telah IPO selama periode 2003-2022 dengan teknik regresi data panel. Hasil menunjukkan bahwa ada pengaruh negatif signifikan pada waktu pasar ekuitas pada market leverage dan positif signifikan pada waktu pasar utang pada book leverage serta pengaruh positif signifikan pada krisis ekonomi tahun 2008-2009 dan 2020-2021 pada keseluruhan leverage. Hasil ini akan memberikan pandangan baru terhadap praktisi, regulator, dan akademisi mengenai keputusan pendanaan perusahaan keluarga.

---

The purpose of this study is to evaluate the behavior of time and challenges in debt and equity market timing of family companies in ASEAN as well as updates to observe how the global economic crisis is affecting the external funding decisions. The sample of this study were 30 ASEAN family companies that had IPOs during the 2003-2022 period using the panel data regression technique. The findings show that there is a strong negative significant with market leverage testing on the timing of the equity market, a positive significant with book leverage testing on the timing of the debt market, and a positive significant with economic crises for the periods 2008-2009 and 2020-2021 with all leverage testing. These findings will provide practitioners, regulators, and academic insights into family companies finance decisions.

"

"Investasi pada saham syariah merupakan alternatif pengelolaan dana yang baik karena saham-saham syariah jauh dari usaha yang tergolong haram menurut Islam. Dengan adanya Jakarta Islamic Index dimaksudkan untuk digunakan sebagai tolok ukur dalam mengukur kinerja suatu investasi pada saham dengan basis syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji relevansi nilai informasi akuntansi terhadap Return saham. Penelitian ini menggunakan Debt to Equity Ratio, Kapitalisasi Pasar dan Turnover Ratio sebagai proxy informasi akuntansi. Objek penelitian ini yakni seluruh industri perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index selama enam kali berturut-turut dari tahun 2005 hingga 2010. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 18 perusahaan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Kapitalisasi Pasar memiliki pengaruh terhadap Return saham.

---

Investing on sharia stock is a good alternative for funding management because syariah stocks are far away from business which classified as illegitimate business according to Islam. With Jakarta Islamic Index which used as benchmarks in measuring performance of a stock investment which based on sharia. The objective of this study is to examine the value relevance of accounting information in explaining stock return. The study uses Debt to Equity Ratio, Market value, and Turnover Ratio as proxies of accounting information. The object of this research is for all of the company which listed on Jakarta Islamic Index for six times consecutively from 2005 until 2010. The result of this research give the information that Market Value have influence to the stock return."

"Krisis keuangan global yang melanda perekonomian dunia pada 2008-2009 menjadi ujian berharga bagi ilmu ekonomi. Berbagai model makroekonomi gagal memprediksi terjadinya krisis tersebut. Para ekonom pun berusaha menyempurnakan teori ekonomi agar dapat menjelaskan terjadinya krisis dan mencegah krisis serupa terulang.Di tengah upaya tersebut, buku ini hadir, mengetengahkan teori ekonomi dengan perspektif yang berbeda dalam melihat suatu perekonomian, termasuk dalam hubungannya dengan keuangan. Teori produksi, konsumsi, dan investasi ditinjau kembali, begitu pula dengan hubungan antara uang, output, dan harga. Dibahas pula tentang penggunaan debt financing dan equity financing, serta implikasinya terhadap keseimbangan perekonomian dan stabilitas ekonomi dan keuangan. Dengan teori yang lebih sesuai, diperoleh gambaran yang lebih tepat tentang apa yang sebenarnya tengah terjadi dengan perekonomian kita."

"Obligasi sebagai surat berharga merupakan Efek sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan merupakan bentuk surat bukti utang Emiten kepada kreditur obligasi yang harus dibayar lunas pada saat jatuh tempo. Namun seringkali Emiten tidak membayar lunas obligasi tersebut, baik karena Emiten tidak mampu atau tidak mau membayar maupun karena Emiten sedang dalam proses Kepailitan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan Emiten untuk membayar obligasinya adalah dengan mengajukan rencana perdamaian melalui Penundaan Pembayaran Kewajiban Utang PKPU . Rencana perdamaian tersebut dapat berupa Debt to Equity Swap. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai tata cara Debt to Equity Swap terhadap obligasi jenis Non-Convertible dalam rangka perdamaian di PKPU, dan bagaimana kedudukan serta peran Wali Amanat sebagai perwakilan dari Pemegang Obligasi dalam proses Debt to Equity Swap. Bentuk penelitian ini disajikan dalam bentuk kajian yuridis normatif, yang menggunakan metode penelitian berupa tinjauan kepustakaan. Obligasi jenis Non-Convertible yang akan melalui proses Debt to Equity Swap dalam rangka PKPU harus melalui upaya pembatalan atau percepatan waktu jatuh tempo sehingga sebelum obligasi batal atau jatuh tempo, peran Wali Amanat dalam proses Debt to Equity Swap masih akan terus ada untuk mewakili pemegang obligasi.

---

Bonds are categorized as Commercial Paper in Indonesian Capital Market Law. Bonds that also can be caterogiezed as letter of credit has their maturity date which is the time for the Issuer should pay the bonds to the creditos. But however, it rsquo s a common situation that the issuer doesn rsquo t pay the bonds to the creditors when the maturity day come. It can be happened because the issuer doesn rsquo t want to pay, in a condition of insolvency or in the process of bankruptcy. One of the common way to solve the problem for the creditors to get paid of their bonds is through the process of Suspension of Payment by doing Debt to Equity Swap. This Research will emphasize the Juridical Review of Debt to Equity Swap on Non Convertible Bonds that converted into shares in the Event of The Suspension of Payment. This research will be focused on the procedure Debt to Equity Swap of Non Convertible Bonds in the event of The Suspension of Payment, how Trustee as the representative of Bonds Creditors, participate in the event of Debt to Equity Swap. This research will use normative juridical study and literature review methods. Non Convertible Bonds can be converted for Debt to Equity Swap if the Bonds has already delisted in Capital Market Law or have reached their maturity date. The trustee still have to parcipate as the representative of bonds creditors as long as the bonds haven rsquo t been delisted or reached their maturity date."

"Industri properti merupakan salah satu industri yang sangat rentan dipengaruhi kondisi makro ekonomi. Ekpansi industri bisnis sejak 5 (lima) tahun terakhir meningkat dengan pesat. ini dipengaruhi kondisi konsisi sosial politik yang relatif stabil dan kondusif, tingkat Produk Domestik Bruto meningkat dan tingkat inflasi menurun yang mengindikasikan daya beli masyarakat meningkat dan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang cenderung menurun dimana hal ini berdampak pada penurunan suku bunga komersial seperti suku bunga atas Kredit Pemilikan Rumah (KPR).BNI sebagai bank umum memiliki salah satu unit bisnis yang bergerak di bidang penyaluran kredit. BNI melakukan berbagai upaya untuk meminimalisasi risiko bermasalah yang dimiliki antara lain B3 (Rescheduling, Reconditioning & Restructuring), Balloon Payment (IBP), Debt to Equity Swap (DES), Pengelolaan aset Debitur, Debt to Assets Swap (DAS), Debt to Convertible Bond Swap, diskon penyelesaian kredit dan kepailitan.PT.XYZ merupakan perusahaan yang bergerak pada industri properti. PT.XYZ menjadi debitur BNI sejak tahun 1997 dengan fasilitas pertama sebesar Rp.44.000.000.00 puluh empat milyar rupiah), lalu pada awal tahun 1998 mendapatkan tambahan kredit sehingga menjadi Rp. 166.841.812.000,- dan setelah dikurangi angsuran,posisi kredit terakhir PT.XYZ adalah sebesar Rp. 166.224.812.000,- (seratus enam puluh enam milyar dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus dua belas ribu rupiah). PT.XYZ merupakan salah satu perusahaan yang mengalami dampak atas krisis moneter yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997

---

The property industry is one industry that is very vulnerable to macroeconomic conditions. The expansion of the business industry since the last 5 (five) years has increased rapidly. This is influenced by relatively stable and conducive socio-political conditions, the level of Gross Domestic Product has increased and the inflation rate has decreased which indicates an increase in public purchasing power and the interest rate for Bank Indonesia Certificates (SBI) which tends to decrease which has an impact on lowering commercial interest rates such as the interest rate. interest on Home Ownership Loans (KPR).

BNI as a commercial bank has a business unit engaged in lending. BNI makes various efforts to minimize its problematic risk, including B3 (Rescheduling, Reconditioning & Restructuring), Balloon Payment (IBP), Debt to Equity Swap (DES), Debt asset management, Debt to Assets Swap (DAS), Debt to Convertible Bond Swap, credit settlement and bankruptcy discounts.

PT. XYZ is a company engaged in the property industry. PT.XYZ has been a BNI debtor since 1997 with the first facility of Rp. 166,841,812,000, - and after deducting installments, the last credit position of PT. XYZ is Rp. 166,224,812,000,- (one hundred and sixty six billion two hundred twenty four million eight hundred and twelve thousand rupiah). PT. XYZ is one of the companies that experienced the impact of the monetary crisis that hit Indonesia in mid-1997."