Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Isu lingkungan khususnya deforestasi telah menjadi perhatian dunia termasuk Indonesia yang kemudian merespon dengan keluarnya kebijakan moratorium hutan dan gambut di tahun 2011. Kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra terkait trade off antara lingkungan dan ekonomi khususnya pada studi kasus sektor kelapa sawit. Penyelamatan lingkungan melalui kebijakan moratorium harus dihadapkan dengan potensi dampak melambatnya kontribusi ekonomi dari kelapa sawit sebagai komditas andalan baik di level regional dan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan moratorium terhadap daerah sentra kelapa sawit, Riau. Analisis penelitian menggunakan metode sistem dinamik selama periode aktual 2008-2016 dan dilanjutkan dalam proyeksi hingga 2026 dengan membandingkan skenario kondisi moratorium, tanpa moratorium dan moratorium berjangka. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan moratorium memberikan dampak positif terhadap perlambatan penurunan luas hutan namun di satu sisi juga memberikan dampak negatif terhadap perlambatan kontribusi ekonomi yang ditandai dengan perlambatan laju ekspansi lahan kelapa sawit, produksi kelapa sawit dan volume ekspor kelapa sawit yang kemudian berujung pada kontirbusi nilai ekspor kelapa sawit baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

---

Environmental issues, especially deforestation, have become the world's attention, including Indonesia, which then responded with the release of forest and peat moratorium policies in 2011. This policy raises the pros and cons of trade-offs between the environment and the economy especially on the case study of the palm oil sector. Saving the environment through moratorium policies should be faced with the potential impact of slowing economic contributions from oil palm as a reliable commodity both at regional and national levels. This study aims to analyze the impact of moratorium policy on the area of ​​oil palm center, Riau. The research analysis used dynamic system method during the actual period of 2008-2016 and continued in projection up to 2026 by comparing scenario of moratorium condition, without moratorium and futures moratorium. The results of the research indicate that the moratorium policy has a positive impact on the decline in forest area but on the one hand it also negatively impacts the slowdown of economic contribution which is marked by the slowing of the expansion rate of oil palm, palm oil production and export volume of palm oil which then lead to the contribution of value export of palm oil both in short and long term."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efektivitas kebijakan moratorium kehutanan dalam mengurangi deforestasi di Indonesia dan mengukur dampaknya terhadap industri perkebunan kelapa sawit. Untuk tujuan ini, model regresi data panel digunakan dengan menggunakan data panel 14 provinsi di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Hasilnya mengungkapkan bahwa kebijakan moratorium kehutanan dapat mengurangi deforestasi dengan sedikit meningkatkan kawasan berhutan di Sumatera dan Kalimantan. Peningkatan temporal di kawasan hutan ini dihasilkan melalui industri perkebunan hutan yang akan lebih aktif dalam melakukan penanaman kembali pada area konsesi. Selain itu, kebijakan moratorium juga tampaknya mempengaruhi industri perkebunan hutan untuk secara intensif menggunakan input mereka untuk mempertahankan / meningkatkan output industri; oleh karena itu, industri perkebunan kelapa sawit akan lebih memilih untuk menghasilkan produk akhir yang memiliki nilai tambah tinggi dibandingkan produk yang memiliki nilai tambah yang rendah. Selain itu, kebijakan moratorium ini ternyata tidak terbukti memberikan dampak negatif yang signifikan pada industri perkebunan kelapa sawit.

---

This study examines the effectiveness of the Forest Moratorium Policy (FMP) in reducing deforestation in Indonesia and measures its impact on the palm oil industry. To this end, panel data regression model is employed with longitudinal data of 14 provinces in Sumatera and Kalimantan Islands. The results reveal that the FMP could reduce deforestation by slightly increasing a trend of forested area. This temporal increase in forested area is generated by the forest plantation industry that would be more active in replanting their concession area under the FMP. Moreover, the FMP also appear to influence the forest plantation industry to intensively utilize their inputs to maintain/increase their output; hence, they would prefer to produce final products that have the high value-added instead of low value-added, while the FMP would not give significant negative impact on the palm oil industry."

"Salah satu tantangan yang dihadapi Indonesia dalam target pencapaian ISPO yaitu perkebunan kelapa sawit yang telah tertanam di lahan gambut, baik untuk perkebunan swasta maupun perkebunan rakyat. Beberapa permasalahan diantaranya terkait produktivitas, lingkungan, ekonomi dan sosial. Riset ini bertujuan untuk membangun model perkebunan kelapa sawit berkelanjutan dan membuat sintesis perbaikan. Metode riset adalah analisis statistik dynamic multivariate regression, analisis keekonomian (NPV dan IRR) serta pemodelan system dynamics. Hasil riset pada perkebunan kelapa sawit swasta, urutan variabel yang paling berpengaruh yaitu OER CPO, kerapatan tanam, TMAT dan pemupukan. Untuk perkebunan kelapa sawit rakyat, urutan variabel teknis yang berpengaruh adalah kebakaran, periode panen, pemupukan dan umur tanaman. Kesimpulan riset menyatakan, model pengelolaan perkebunan kelapa sawit swasta dibangun dengan intervensi skenario optimis yaitu peningkatan persentase OER CPO 20%, kerapatan tanam 15%, pemupukan 15% dan TMAT 100%. Untuk perkebunan kelapa sawit rakyat, kunci utamanya adalah kebakaran dan kelembagaan agar dapat mencapai target keberlanjutan.

---

One of the challenges faced by Indonesia in achieving the ISPO target is oil palm plantations existing planted on peatlands, both for private plantations and smallholder. Some of these problems are related to productivity, environment, economy, and social. This study aims to build a model of sustainable oil palm plantations and synthesize improvements. The research methods used are dynamic multivariate regression statistical analysis, economic analysis (NPV and IRR), and system dynamics modeling. The research results on private oil palm plantations, the order of the most influential variables are OER CPO, planting density, groundwater level, and fertilization. For smallholder, the technical variables influence fire, harvest time, fertilization, and plant age. The study's conclusion stated that the private oil palm plantation model was built with an optimistic scenario intervention, namely an increase in the percentage of OER CPO 20%, planting density 15%, fertilization 15%, and groundwater level 100%. For smallholder, the key is fire and institutions to achieve sustainability targets."

"Indonesia merupakan negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia dengan provinsi Riau sebagai penyumbang lahan perkebunan kelapa sawit terluas. Sektor perkebunan tersebut berkembang hampir di seluruh wilayah kabupaten provinsi. Dari tiga sistem pengelolaan perkebunan, pengembangan sektor kelapa sawit ini lebih gencar dilaksanakan dengan status perkebunan swasta baik perusahaan maupun investor asing. Seiring dengan pertumbuhannya yang semakin meningkat, sektor perkebunan kelapa sawit justru berpotensi menimbulkan masalah terhadap kelestarian lingkungan. Menggunakan green criminology sebagai perspektif utama yang didukung teori marxs ecology, penelitian ini menjelaskan bagaimana lingkungan hidup secara tidak langsung mengalami viktimisasi secara struktural akibat upaya pemerintah dalam mengembangkan sektor perkebunan kelapa sawit di provinsi Riau. Pendekatan kualitatif dengan metode observasi, wawancara, dan studi pustaka digunakan peneliti untuk mendeskripsikan fenomena dan memberikan porsi analitis dalam pembahasan penelitian ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa bentuk viktimisasi struktural terhadap lingkungan tersebut terjadi dengan proses perumusan Rancangan Peraturan Daerah Ranperda Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi RTRWP Riau sebagai legal factor.

---

Indonesia is the largest palm oil producer in the world with Riau province as a contributor to the largest palm oil plantation. The plantation sector is spread all over the provincial area. Based on 3 three plantation maintenance systems, the development of palm oil sector is more intensively conducted with the status of private estates both companies and foreign investors . As development rise, palm oil plantation sector potentially creates problem to the environment. Using green criminology as the main perspectives that supported by Marx 39 s ecology theory, this research explains how living the environment ecology indirectly experiences structural victimization because of the state rsquo s efforts in developing palm oil sector in Riau province. A qualitative approach with the method of observation, interview, and literature study used by researchers to describe the phenomenon and provide an analytical portion in the discussion of this study. This research concluded that the structural form of victimization against the environment occurred with the drafting local regulation process Ranperda of Riau Provincial Spatial Planning RTRWP as a legal factor."

"Pembangunan hutan tanaman industri (HTI) bertujuan untuk meningkatkan produktifitas lahan, menghasilkan devisa, menyerap tenaga kerja dan memenuhi bahan baku industri. Berkembangnya isu perubahan iklim dan emisi karbon menyebabkan pemerintah dihadapkan pada pilihan dilematis apakah melakukan pemanfaatan lahan gambut menjadi HTI atau mempertahankannya sebagai kawasan konservasi. Valuasi ekonomi manfaat ekonomi dan lingkungan pembatasan pemanfaatan lahan gambut untuk HTI digunakan untuk menjawab dilemma tersebut. Dengan menggunakan pendekatan benefit transfer, nilai dan fungsi jasa lingkungan divaluasi. Hasilnya gambut mempunyai nilai lahan Rp 4 juta/ha, mampu menyimpan air 24 rb m3/ha. Namun perubahan penggunaan lahan gambut menjadi HTI menyebabkan emisi senilai Rp 40 juta/ha dan biaya restorasi Rp 14,5 juta/ha. Nilai ekonomi pemanfaatan lahan gambut yang diperoleh sebesar Rp 10,8 T, dan dengan pembatasan pemanfaatan gambut dapat menghindari hilangnya jasa lingkungan (karbon, tata air dan biodiversitas). Kepastian mekanisme dan pasar karbon menjadi tumpuan perolehan nilai jasa lingkungan yang maksimal.

---

Plantation Forest (PF) means to increase land productivity, generate exchange, absorb labor and industrial materials needs. The issue of climate change and carbon emissions caused Government faced a dilemmatic choice: use peatland or maintain it as a conservation area. Economic valuation of economic benefits of the peatland moratorium for PF used to answer the dilemma. By using the benefit transfer approach, the value and function of environmental services are valued. As a result, peat has a land value of IDR4 million/ha, able to store 24.000 m3 water/ha. The changes in peatland use to PF caused emissions of Rp. 40 million / ha and restoration costs of IDR 14.5 million/ha. The economic value of the PF obtained IDR 10.8 T, and with restrictions on the use of peat can avoid of environmental services loss (carbon, water management and biodiversity). Certainty carbon mechanisms and markets is a cornerstone to obtaining maximum value of environmental services."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang Implikasi Compliance Cost yang dirasakan PT. X sebagai pengusaha kelapa sawit paska berlakunya Putusan Mahkamah Agung No 70/P/HUM/2013. Sejak tahun 2007 penyerahan TBS mendapatkan fasilitas pembebasan PPN. Ketentuan ini mengakibatkan pengusaha kelapa sawit yang Integrated Tidak bias mengkreditkan pajak masukan bagi biaya-biaya yang berhubungan dengan penyerahan Tandan Buah Segar TBS. Pada 2014 berlaku Putusan Mahkamah Agung yang menghapus fasilitas pembebasan PPN untuk Tandan Buah Segar. Implikasinya baik pengusaha maupun semua petani yang merupakan Pengusaha Kena Pajak wajib memungut PPN.Penelitian ini membahas tentang implikasi compliance cost bagi PT. X paska berlakunya Putusan Mahkamah Agung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian desktiptif.Hasil dari penelitian ini adalah adanya peningkatan maupun penurunan compliance cost bagi PT. X sebagai pengaruh Putusan MahkamahAgung No.70/P/HUM/2013. Saran dari penelitian ini adalah sebaiknya pemerintah memberikan fasilitas pembebasan PPN untuk para petani dan petani pengumpul saja.

---

ABSTRACTThis research discusses the implications of Compliance Cost perceived PT. X as palm oil company after the enactment of the Supreme Court Decision No 70 P HUM 2013. Since the 2007 handover TBS obtain VAT exemption. This provision resulted Integrated oil palm entrepreneurs who can not input tax credit for the costs associated with the delivery of Fresh Fruit Bunches FFB. In 2014 Supreme Court decision applies that removing the VAT exemption for Fresh Fruit Bunches FFB. The implication both employers and all farmers who are Taxable Person obliged to levy VAT.This study discusses the implications of compliance cost for PT. X after the enactment of Supreme Court decisions. This study used a qualitative approach with descriptive research type. Results from this study is an increase or decrease compliance cost for PT. X as the effect of the Supreme Court Decision 70 P HUM 2013. Suggestions from this study is that the government should provide exemption from VAT for the farmers and gatherers only."

"[;;;, ABSTRAKKebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau mulai marak seiring denganmeningkatnya laju penebangan hutan, pembersihan lahan dan iklim kering. Karhutlamenyebabkan pencemaran udara bahkan hingga ke Singapura sehinggamempengaruhi ketegangan politik diantara kedua negara. Karhutla kerap terjadi tiaptahunnya, padahal sudah banyak regulasi dan institusi yang menangani pencegahankarhutla serta pengendalian bencana asap. Ketika proses pembakaran biomassaterjadi, pencemar aerosol terlepas ke udara. Tingginya konsentrasi aerosolmenurunkan kualitas udara setempat dan mengurangi jarak pandang. Penelitian inibertujuan untuk menganalisis kaitan karhutla di Provinsi Riau pada Juni 2013 denganpencemaran udara di Riau dan Singapura, karakteristik aerosol di Singapura pada saatperiode karhutla di Riau dan menganalisis implementasi kebijakan pencegahan danpengendalian bencana asap akibat karhutla. Metode penelitian yang digunakan adalahcampuran kuantitatif dan kualitatif dengan data sekunder dan primer yang berasaldari wawancara. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa kebakaran di Riau pada Juni2013 mengakibatkan kenaikan ISPU hingga 1084 (berbahaya) di Riau, kenaikankonsentrasi PM 2,5, dan menurunkan visibilitas di Singapura. Hasil karakterisasimelalui parameter aerosol optical depth (AOD), parameter Ångstrom, dan distribusiukuran partikel menunjukkan keberadaan aerosol berukuran kecil dengan jumlahlebih banyak di Singapura yang merupakan ciri aerosol dari karhutla.Lemahnya kepemimpinan dan penegakan hukum, kurangnya koordinasi antar institusi di tingkat pemerinrah daerah, dan belum optimalnya pemanfaatan informasi peringatan dini adalah sejumlah faktor penghambat implementasi kebijakan pengendalian bencanaasap akibat karhutla.

---

ABSTRACTForest and land fire in Riau increase along with the rapid deforestation, land clearing, and fueled by dry climate. Forest and land fire causes trans-boundary air pollution up to Singapore and creates tensions among neighboring countries. Fires in Riau routinely occur every year, although there are a lot of regulations and institutions dealing with fire prevention and smoke haze management. When biomass burns, certain aerosol pollutant is emitted to the atmosphere. High concentration of aerosol could degrade the local air quality and reduce visibility. This study aimed to analyze the relation of forest and land fire in Riau in June 2013 with the air pollution in Riau and Singapore, the characteristics of aerosol in Singapore during the fire period in Riau and the implementation of fire prevention and smoke haze management policies.Research method that being used are a mixture of quantitative and qualitative with secondary and primary data from interview. The research found that Riau fires in June 2013 resulted the increase of Pollutant Standard Index (PSI) until 1084 (hazardous) in Riau, increase the concentration of PM 2,5, and reduce visibility in Singapore. Aerosol characterization through aerosol optical depth (AOD), Ångstrom parameter and particle size distribution indicates the existence of a small-sized aerosol in a great number in Singapore which is characteristic of aerosol from forest and land fire. Weak leadership and law enforcement, lack of coordination among institutions in local level as well as low utilization of early warning information are a number of factors inhibiting the implementation of smoke haze management policies.]"

"Deforestasi merupakan isu yang sangat serius bagi kawasan hutan yang berada di negara tropis, khususnya Indonesia. Untuk merespon hal tersebut, beberapa upaya telah dilakukan untuk mengurangi laju deforestasi. Upaya yang terakhir adalah dengan menetapkan Kebijakan Moratorium Hutan pada tahun 2011 sebagai bagian dari skema REDD. Studi ini mengamati beberapa faktor penyebab deforestasi dan selanjutnya menguji apakah Kebijakan Moratorium Hutan berdampak pada deforestasi di level nasional dan regional. Studi ini menggunakan beberapa faktor yang diduga sebagai penyebab tidak langsung (underlying causes) dari deforestasi. Data merupakan data panel yang berasal dari 33 Provinsi di Indonesia mulai tahun 2003 - 2016, yang dibagi lebih lanjut ke dalam delapan periode. Data di analisa dengan menggunakan metode estimasi Ordinary Least Square (OLS). Hasil estimasi menunjukkan bahwa faktor - faktor yang mempengaruhi deforestasi, termasuk konsesi hutan, FDI sektor primer, pertumbuhan populasi, dan kebakaran hutan, secara statistik signifikan mempengaruhi laju deforestasi di level nasional dan regional. Selanjutnya, hasil estimasi tersebut secara parsial menunjukkan bahwa kebijakan moratorium hutan tidak menurunkan deforestasi secara signifikan. Selain itu, studi - studi sebelumnya juga menunjukkan bahwa koordinasi diantara para pihak baik di pusat dan daerah harus diperbaiki untuk meningkatkan implementasi kebijakan tersebut, khususnya di tingkat regional. Lebih lanjut, para pemangku kebijakan yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan ini harus dapat memberikan alternatif kebijakan yang dapat memberikan manfaat bagi komunitas yang tinggal di sekitar Kawasan hutan.

---

Deforestation is a very serious issue for forest areas in tropical countries. In response to this, efforts have been made to reduce the deforestation rates. The latest effort was the establishment of the Forest Moratorium Policy in 2011, as a part of the Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD) scheme. This study examines several determinants of deforestation in Indonesia and tests whether the forest moratorium policy has had an effect on the deforestation rate at national and regional levels. Several possible underlying causes of deforestation are considered. The study uses panel provincial data covering the period 2003-2016. To standardize the data, it has been divided into eight periods. The cross-section consists of 33 provinces in Indonesia. Estimation was conducted using ordinary least squares (OLS) multiple regression methods. The estimated results show that deforestation drivers, including forest concessions, primary sector foreign direct investment, population growth, and forest fire incidents, are statistically significant at the national and regional levels, as predicted. Furthermore, the results partly suggest that implementing the forest moratorium policy did not produce any statistically significant effect in reducing deforestation, either at the national or regional levels. Coordination between central and regional stakeholders should be improved to further empower the policy implementation, especially at the regional level. Furthermore, actors responsible for implementing the Forest Moratorium Policy propose a policy that provides economic benefits to communities surrounding the primary natural forests, in order to prevent primary forest encroachment."

"Oil palm development is important for Indonesias economy. However, it has some issues regarding economic and environmental performance should be considered. This paper revealed the relation of gross regional domestic product (GRDP), unemployment rate, environmental quality index and oil palm plantation and oil palm production. This study utilises panel data regression analysis using time dimension 2007 to 2017 in Indonesia. This paper uses two independent variables, oil palm plantation and oil palm production. It has three dependent variables as follows: gross regional domestic product (GRDP) per capita, unemployment rate and environmental quality index. Furthermore, it seems that oil palm plantation has insignificant correlation to gross regional domestic product (GRDP) per capita. However, oil palm production has negatively correlated to gross regional domestic product (GRDP) per capita. Additionally, both oil palm plantation and oil palm production have negative relationship with unemployment rate.

---

Pengembangan kelapa sawit penting bagi perekonomian Indonesia. Namun, ada beberapa hal yang berkaitan dengan perekonomian dan lingkungan hidup yang harus diperhatikan. Makalah ini mengungkapkan hubungan produk domestik regional bruto (PDRB), tingkat pengangguran, indeks kualitas lingkungan dan perkebunan kelapa sawit serta produksi kelapa sawit. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan menggunakan dimensi waktu mulai 2007 sampai dengan 2017 di Indonesia. Makalah ini menggunakan dua variabel independen, perkebunan kelapa sawit dan produksi kelapa sawit. Selain itu juga menggunakan tiga variabel dependen, sebagai berikut: produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita, tingkat penganggurana dan indeks kualitas lingkungan. Hasilnya adalah tampaknya perkebunan kelapa sawit memiliki korelasi yang tidak signifikan dengan produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita. Namun, produksi kelapa sawit berkorelasi positif dengan produk domestik bruto (PDRB) per kapita. Selain itu, perkebunan kelapa sawit dan produksi kelapa sawit memiliki hubungan negatif dengan tingkat pengangguran."