Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSalah satu isu utama pada beberapa negara adalah bagaimana mengelola desentralisasi fiskal pada seluruh tingkat pemerintahan. Ketika desentralisasi fiskal tidak dapat dikelola secara optimal, maka dapat menghambat kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola perekonomian daerah termasuk salah satunya untuk mendapatkan aliran investasi baik asing maupun domestik. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk membahas dampak desentralisasi pada arus masuk investasi dan untuk mendiskusikan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan data panel dengan fixed effect model pada periode tahunan mulai tahun 2010 sampai dengan 2016 untuk 32 provinsi di seluruh Indonesia. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dengan adanya desentralisasi memberikan dampak negatif dan signifikan terhadap masuknya investasi. Dengan menggunakan proxy share total belanja pemerintah provinsi terhadap total pengeluaran pemerintah pusat didapatkan hasil bahwa setiap kenaikan share belanja pemerintah daerah terhadap pusat sebesar 1 akan menurunkan nilai investasi sebesar 0.38 dalam suatu provinsi. Selain itu variabel perda insentif investasi, konsumsi listrik per kapita, panjang jalan dan ukuran pasar akan mendorong masuknya investasi ke suatu daerah. Faktor-faktor lain yang berkontribusi pada arus masuk investasi berdasarkan dari penelitian kualitatif adalah lokasi sebuah provinsi dan keberadaan kawasan industri.

---

ABSTRACT

One of the seminal issue for countries is how to manage fiscal decentralization across levels of government. When decentralization is not managed optimally, it undermines government ability to manage local economic including to obtain both foreign and domestic investments. Therefore, this research attempted to discuss the impact of decentralization on investment inflows and to discuss factors influence it. This research uses Indonesia as a case study regarding the effect of decentralization on investment inflows by using a panel data with a random effect model from 2010 up to 2016 periods at 32 Provinces. The results show that the decentralization has a negative and significant impact on investment inflows. The proxy shared total provincial government expenditure against the total Central Government expenditures showed for every 1 increase in the share of local government expenditures toward the central government will reduce 0,38 investment values. The findings also found some factors like the electric power consumption per capita, the density of road, the local incentives regulation on investment, and market size drove investment inflows into a region. Other factors contributed to the investment inflows resulted from the qualitative data were the location of a province and the existence of the industrial area."

"Pada tanggal 3 Oktober 2012, telah terjadi Mogok Nasional yang dilakukan oleh kurang lebih 3 juta buruh, di sekitar 21 Kabupaten. Hal tersebut menuai banyak sekali komentar. Salah satu komentar datang dari Apindo yang menyatakan bahwa mogok tersebut akan berpengaruh terhadap Investasi. Tulisan ini berjudul “Tinjauan Yuridis Pengaruh Aksi Buruh Terhadap Investasi Di Indonesia, baik Investasi Langsung Maupun Investasi Tidak Langsung.” Dalam tulisan ini yang dimaksud dengan Aksi Buruh adalah Mogok Nasional pada tanggal 3 Oktober 2012. Mogok Nasional hanya pernah terjadi pada tahun 1920. Tulisan ini membahas mengenai Investasi, Investasi Langsung dan Investasi Tidak Langsung. Membahas mengenai mogok dan Perkembangan Teori Hukum Tentang Mogok yang merupakan karya tulis dari Prof. Aloysius Uwiyono, SH, MH. Mogok adalah salah satu jenis aksi yang dilakukan oleh buruh. Mogok dilakukan karena tidak berhasilnya perundingan yang dilakukan. Mogok adalah hak bagi buruh. Sebelum menjadi hak, mogok adalah tindakan pidana dan merupakan kebebasan. Perkembangan pemikiran menjadikan mogok adalah hak bagi buruh. Dalam pembahasan mengenai Investasi di Indonesia, penulis menjelaskan mengenai perkembangan pengaturan Investasi. Kemudian memberikan penjelasan mengenai Investasi langsung dan Investasi tidak langsung. Setelah menjelaskan Investasi langsung dan Investasi tidak langsung, penulis menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Investasi langsung dan Investasi tidak langsung. Kemudian, Penulis menjelaskan mengenai perkembangan teori hukum tentang mogok. Lalu menjelaskan perkembangan mogok di Indonesia serta pengaturan mengenai mogok. Setelah menjelaskan mengenai Investasi dan faktor yang mempengaruhinya, dijelaskan juga mengenai pengaturan-pengaturan tentang mogok saat ini, hal-hal yang menjadi tuntutan buruh dalam melakukan mogok pada setiap jamannya dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengadakan mogok. Penulis menyajikan hasil penelitian mengenai pengaruh mogok terhadap Investasi langsung dan Investasi tidak langsung. Hasil penelitian tersebut berupa data dari BKPM tentang tingkat Investasi Langsung pada tahun 2011 dan 2012, serta data dari Bapepam tentang tingkat Investasi Tidak Langsung pada tahun 2012. Disamping data-data tersebut, dalam tulisan ini juga mencantumkan pernyataan dari pimpinan-pimpinan Organisasi Buruh, dan Apindo, serta dijelaskan apa yang menjadi tuntutan-tuntutan dalam Mogok Nasional pada 3 Oktober 2012, yang sudah direncanakan sejak awal 2012. Berdasarkan data-data tersebut, dan menguraikan data-data tersebut dalam kalimat yang argumentatif dan analisis, maka Penulis mengambil kesimpulan mengenai pengaruh mogok terhadap Investasi serta tinjauan yuridisnya.

---

On October 3, 2012, there has been a national strike by more than 3 million workers, around 21 districts. It is reaping a lot of comments. One of the comments came from Apindo stating that the strike would affect the investment. This article titled “Judicial Review Influence of Labor Action Against Investment in Indonesia, Both Direct Investment And Indirect Investment.” In this paper the Labour action is a national strike on October 3, 2012. National strike occurred only once in 1920.This paper discusses the investment, direct investment and indirect investment. Discuss about the strike and the development of legal theories on strike which is papers by Prof. Aloysius Uwiyono, S.H, M.H. What is meant by labor action was on strike on October 3, 2012. Strike is one kind of labor action taken. Strike was not successful because the negotiations were conducte. Strike is a right for workers. Prior to being right, and the strike is a criminal act is freedom. Development of thingking makes the strike is a right for workers. In the discussion on investment in Indonesia, the author describes the development of investment arrangement. Then give a description of direct investment and indirect investment. After explaining direct investment and indirect investment, the author explain the factors affecting direct investment and indirect investment. After explaining about the investment and the factors that influence it, also described the arrangements on strike today, the things which are demanded by the labor strike in each era and the requirements that must be met in order to call a strike. The author presents the results of research on the effect of strike on direct investment and indirect investment. The results in the form of data from BKPM about the level of Foreign Direct Investment in 2011 and 2012, as well as data from Bapepam on Indirect Investment levels in 2012. Besides these data, in this paper also include a statement of the Labour Organisation Leader, and Apindo, and also explained what the demands of the National Strike on October 3, 2012, which has been planned since the beginning of 2012. Based on these data, and decipher these data with the argumentative and analysis sentence, the authors draw conclusions about the effect of strike on Investment and judicial review."

"Penelitian ini mengkaji dampak kualitas institusi dan pengembangan infrastruktur terhadap aliran penanaman modal asing (PMA) di Asia Tenggara. Dengan menggunakan model regresi dan kumpulan data aliran PMA, efektivitas pemerintahan, kontrol korupsi, penetrasi internet, dan pembentukan modal tetap bruto dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas institusi dan pengembangan infrastruktur secara signifikan memengaruhi aliran PMA di suatu negara. Akan tetapi, negara-negara dengan tata kelola yang efektif, Tingkat korupsi rendah, dan infrastruktur yang kokoh menarik lebih banyak investasi asing. Sehingga, pembuat kebijakan harus fokus pada reformasi institusi, langkah-langkah anti-korupsi, dan investasi dalam infrastruktur untuk menciptakan lingkungan yang menarik bagi investor asing. Temuan ini berkontribusi pada pemahaman tentang determinan PMA di Asia Tenggara dan memberikan wawasan bagi para pembuat kebijakan.

---

This thesis examines the impact of institutional quality and infrastructure development on foreign direct investment (FDI) inflows in Southeast Asia. Using regression models and a dataset of FDI inflows, government effectiveness, control of corruption, internet penetration, and gross fixed capital formation were analyzed. The results demonstrate that both institutional quality and infrastructure development significantly influence FDI inflows in the region. Countries with effective governance, low corruption, and robust infrastructure attract more foreign investment. Policymakers should focus on institutional reforms, anti-corruption measures, and investments in infrastructure to create an attractive environment for foreign investors. These findings contribute to the understanding of FDI determinants in Southeast Asia and provide insights for policymakers."

"Sastra dalam pengembangan ekonomi terkait Investasi Asing Langsung (FDI) telah banyak diteliti oleh para sarjana, sebagian besar menggunakan data pemotongan lintang atau data rangkaian waktu, namun penelitian mengenai data panel yang melibatkan faktor determinan FDI terhadap sektor dan wilayah secara keseluruhan belum banyak dilakukan. Penelitian ini menguji dampak investasi langsung asing terhadap pertumbuhan pertanian di 15 Negara Asia menggunakan metode efek tetap dan efek acak serta diuji dengan uji Hausman menggunakan data sampel dari tahun 1990 hingga 2019. Ditemukan bahwa FDI memiliki hubungan positif dan signifikan dengan nilai tambah pertanian. Namun, FDI melalui perkembangan keuangan memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap nilai tambah pertanian. Ditemukan pula bahwa inflasi memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan pertanian, sementara formasi modal bruto dan tetap memiliki dampak signifikan dan positif terhadap pertumbuhan pertanian. Di sisi lain, keterbukaan perdagangan memiliki dampak negatif namun tidak signifikan. Oleh karena itu, rekomendasi yang diberikan kepada pembuat kebijakan adalah menciptakan kebijakan yang dapat menstabilkan tingkat inflasi serta meringankan kebijakan yang dapat menghambat keterbukaan perdagangan.

---

Literature in the economic development regarding FDI have been widely studied by scholars, mostly used either cross-section or time series data, a panel-data on the determinants of FDI and towards the sectoral region, on the other hand, is understudied. This study examines the impact of foreign direct investment on agriculture growth in 15 Asian Countries using a fixed effect and random effect and further tested with the Hausman test on the sample data ranging from 1990-2019. It is found that FDI has a positive relationship and significant relationship with agriculture value added. However, FDI through financial development has a negative and significant impact on agriculture value added.  It is also found that inflation has a negative and significant impact on agriculture growth while gross and fixed capital formation is found to be significant and positively impacts agriculture growth. On the other hand, trade openness has a negative but non-significant impact. Therefore, a recommendation is for policy maker to create a policy that could stabilize the inflation rate and ease the policy that could inhibit trade openness. "

"Studi ini menganalisis dampak investasi asing langsung dan spillover effect yang ditimbulkan terhadap tingkat entry dan exit pada industri manufaktur Indonesia tahun 2010-2015. Studi ini menggunakan data Input Output tahun 2010 dan data Industri Besar Sedang tahun 2010-2015 yang keduanya berasal dari Badan Pusat Statistik Indonesia. Random Effect Model keluar sebagai model terbaik untuk mengestimasi data panel dengan observasi sebanyak 2.592 industri. Studi ini menyimpulkan bahwa investasi asing langsung dan forward spillover memberikan kontribusi yang positif signifikan terhadap entry rate, namun backward spillover berkontribusi negatif terhadap entry rate. Backward spillover dan forward spillover juga berkontribusi terhadap exit rate, namun efeknya tidak dominan. Masuknya investasi asing langsung ke dalam industri yang memiliki tingkat konsentrasi dan tingkat impor yang tinggi masing-masing berdampak pada entry rate yang negatif dan exit rate yang positif. Selain itu, masuknya investasi asing langsung ke dalam industri yang memiliki rata-rata ukuran perusahaan yang besar dan tingkat ekspor yang tinggi masing-masing berdampak pada entry rate yang positif dan entry rate yang negatif.

---

This study analyzes the impact of FDI and the spillover effect on entry and exit levels in the Indonesian manufacturing industry in 2010-2015. This study uses data for Input Output in 2010 and data for Large and Medium Industries in 2010-2015, both of which are from the Indonesian Central Statistics Agency. Random Effect Model came out as the best model for estimating panel data by observing 2,592 industries. This study concludes that FDI and forward spillover make a significant positive contribution to the entry rate, but backward spillover contributes negatively to the entry rate. Backward spillover and forward spillover also contribute to the exit rate, but the effect is not dominant. The entry of FDI into industries that have a high level of concentration and a high level of imports each have an impact on a negative entry rate and a positive exit rate. In addition, the entry of FDI into industries that have a large average company size and high export rates have an impact on positive entry rates and negative entry rates, respectively."

"Faktor-faktor yang menentukan masuknya investasi ke suatu negara didasarkan pada tiga faktor yaitu kesempatan ekonomi (economic opportunity), stabilitas politik (political stability) dan kepastian hukum (legal certainty). Adanya kepastian hukum merupakan salah satu faktor utama untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi investor. Dalam sektor telekomunikasi, penyelenggaraan jaringan bergerak seluler merupakan bidang usaha yang sangat erat dengan penanaman modal asing. Dalam rangka melindungi kepentingan nasional, maka Pemerintah telah mengatur pembatasan kepemilikan modal asing dalam penyelenggaraan jaringan bergerak seluler melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Pemahaman yang berbeda terhadap ketentuan pembatasan kepemilikan modal asing atau yang secara umum dikenal sebagai Daftar Negatif Investasi merupakan salah satu penyebab ketidakpastian hukum di Indonesia. Tesis ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan terhadap penanaman modal asing yang dilakukan oleh penyelenggara jaringan bergerak seluler di Indonesia. Tesis ini menyimpulkan bahwa terhadap penanaman modal yang telah memperoleh persetujuan sebelum berlakunya Undang-Undang Penanaman Modal maka berlaku asas grandfather clause. Kemudian dalam hal akan dilakukan peningkatan modal secara langsung, maka berlaku pre-emptive rights sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sedangkan dalam hal peningkatan modal dilakukan oleh Perusahaan Terbuka melalui Pasar Modal maka tidak tunduk kepada ketentuan Daftar Negatif Investasi.

---

The factors that determine the inflow of investments into a country based on three factors, namely economic opportunities, political stability and the rule of law (legal certainty). Legal certainty is one of the main factors for creating a conductive business climate for investors. In the telecommunications sector, the business of mobile cellular network very closely with foreign investment.

In order to protect the national interest, the government has set restrictions on foreign equity ownership in the operation of mobile cellular networks through Law Number 25 Year 2007 on Investment, and Presidential Regulation Number 36 of 2010 on List of Closed and Open Business Fields with Requirements on Investment. A different understanding of the terms or restrictions on foreign equity ownership is generally known as the Negative Investment List is one cause of legal uncertainty in Indonesia.

This thesis is a study with a normative approach to law (statute approach) which carry out a review of legislation on foreign investments made by mobile cellular network operator in Indonesia.

This thesis concludes that the investment has been approved before the enactment of the Investment Law shall apply the principle of grandfather clause. Then in terms of the capital increase will be carried out directly, then apply pre-emptive rights according to Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies, while in the case of capital increase carried out by the Public Company through capital market is not subject to the provisions of the Investment Negative List."

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisa peran penanaman modal asing (PMA) dari Korea terhadap perdagangan intra-industri (IIT) Indonesia dan Korea untuk produk manufaktur pada kurun waktu 2000-2013. Menggunakan data tahunan dari World Integrated Trade Solution (WITS) pada level produk SITC Rev.3, didekomposisi IIT ke dalam 3 kelompok yaitu horizontal IIT (HIIT), upper vertical IIT (upper VIIT), dan lower vertical IIT (lower VIIT) sesuai Ito dan Okubo (2012). Memanfaatkan data agregasi terkecil, unit value dijadikan proksi pengelompokkan kualitas, hal yang sulit dilakukan dengan agregasi terbesar walaupun yang didapatkan adalah rata-rata harga tahunan. Hasil penelitian menunjukkan PMA Korea secara positif dan signifikan mempengaruhi indeks IIT. Terkait dengan AKFTA, terjadi peningkatan pada lower VIIT namun penurunan indeks IIT.

---

ABSTRACT

This thesis aim to analyze the role of Korea?s Foreign Direct Investment in Indonesia and its effect to the extent of intra-industry trade between Korea and Indonesia on manufacture products during the period 2000-2013. Using World Integrated Trade Solution data at the level of SITC Rev. 3, trade is decomposed into 3 group of quality: horizontal IIT (HIIT), upper vertical IIT (upper VIIT), and lower vertical IIT (lower VIIT) in Ito and Okubo (2012). The results in general shows inter industry trade dominates with share of more than 80% of trade. The decomposition of Grubel-Lloyd index into the three intra-industry groups support the notion that the intra-industry trade rose after ASEAN-Korea Free Trade (AKFTA) particularly for the human capital and technology intensive products. Korea?s FDI inflow to Indonesia also shows a positive impact on IIT index of manufacture sector. We agree that AKFTA may bring more imports to Indonesia leading to increase intra-industry trade in lower vertical group."

"Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis bagi pemenuhan kebutuhan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam RAPBN 2006, penerimaan pajak ditargetkan sebesar Rp. 402,1 trilliun atau 75,2% dari penerimaan dalam negeri.Mengacu pada pentingnya pajak sebagai sumber utama penerimaan negara dan melihat pada potensi penerimaan pajak yang masih belum digali, seperti dari tax rasio yang masih rendah sebesar 13,4% (RAPBN 2006), maka penerimaan pajak selalu diusahakan untuk ditingkatkan dari tahun ke tahun guna memenuhi kebutuhan penerimaan negara. Langkah-langkah dan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dapat melalui penyempurnaan perundang-undangan, penerbitan peraturan-peraturan baru di bidang perpajakan, meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak maupun menggali sumber-sumber pajak lainnya.Selain mempunyai fungsi budgeter, pajak juga mempunyai fungsi regulerend, yaitu menggunakan pajak untuk mengatur distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat. Pajak dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kegiatan pembangunan di kawasan tertentu agar terdapat pemerataan pernbangunanlpendapatan, contohnya adalah pemberian insentif pajak penghasilan kepada pengusaha di dalam kawasan pengembangan ekonomi terpadu (KAPET) untuk meningkatkan kegiatan usaha di kawasan timur Indonesia (KTI), agar terjadi pemerataan pembangunan antara kawasan barat Indonesia (KBi) yang teiah lebih maju dengan kawasan timur Indonesia (KTI).Insentif pajak penghasilan kepada pihak investor untuk berinvestasi di bidangbidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu ini diatur dalam pasal 31A ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2000. Perlakuan insentif pajak penghasilan ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2000 sebagaimana dirubah melalui Peraturan Pemerintah No. 147 Tahun 2000 tentang Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu. Kepada wajib pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu dapat diberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk: Pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah penanaman yang dilakukan, Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, Kompensasi kerugian yang lebih lama tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dan Pengenaan pajak penghasilan alas dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sebesar 10% (sepuluh persen), kecuali apabila tarif menurut perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan lebih rendah.Mengingat peranan pajak yang sangat penting dan strategis bagi penerimaan negara, maka kebijakan pemberikan insentif pajak penghasilan harus dilakukan secara hali-hati, karena pemberian insentif pajak yang tidak tepat hanya mengurangi penerimaan pajak tanpa adalah kenaikan investasi yang berarti. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah insentif pajak penghasilan berpengaruh terhadap investasi modal asing.Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data sekunder dari Badan Kordinasi Penahaman Modal (BKPM), APBN dan sumber data sekunder lainnya. Analisis data dilakukan dengan statistik deskriptif dan metode evaluasi koniparatif.Hasil penelitian .nenunjukkan bahwa pemberikan insentif pajak penghasilan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap investasi modal asing. Dengan kata lain, insentif pajak penghasilan bukan merupakan faktor utama dalam keputusan investasi. Ada faktor-faktor lain yang menjadi pertimbangan investor dalam pengambilan keputusan investasi, seperti kemudahan perijinan, besarnya pasar domestik, akses pasar internasional, Infrastruktur, kondisi sosial dan keamanan, dan ketersediaan sumber daya manusia.

---

Tax is government's main revenue. Tax has a very important and strategic role in fulfilling government needs for funding public spending. For 2006 Proposed Government's spending (RAPBN 2006), tax revenue is targeted at Rp. 402.1 trillions, which is 75.2% of total government's domestic revenues.

Tax ratio 13.4% (RAPBN 2006) indicates that there are still a lot of potential tax revenues; hence the government always tries to increase tax revenue every year to fulfill public funding. Various attempts and public policies have been taken to increase tax revenue, such as the amendment of tax law, introduce new law and regulation in taxation, increases tax compliance and to took for other sources of tax revenues.

Beside budgeter tax's function to raise revenues, tax also has a regulatory function. That is tax's policies can be used to increase development activities in certain areas, such that there is distribution of growth / income. For example, income tax incentive for economic development Zones (KAPET) to increase investment activities ire eastern Indonesia, so that there is distribution of growth between Western Indonesia which is more developed compared to eastern Indonesia.

Income tax incentive for investors in specific industries/business fields and/or regions are regulated in Article 31A paragraph 1 of The Republic of Indonesia Law Number 7 year 1983 on income tax as amended by law number 17 year 2000. Income tax incentive is further regulated by Government regulation number 20 year 2000 as amended by government regulation number 147 year 2000 on tax facilities for capital investments in certain business fields and/or certain areas. Investment in certain business fields and/or certain areas can be given lax facilities in the form of: reduction of net income at most 30% from the total of investment, depreciation and amortization that are accelerated, compensation of old loss but not more than 10 years and imposition of income tax on dividend as in section 26 is 10%, except if rate according to taxation agreement that is effective determine lower.

Tax incentives should be given with cautions, because tax has a very important and strategic role in government revenue. The revenue forgone as a result of the use of tax incentives may be wasted if there is no real increase in foreign direct investment as a result of improper implementation of tax incentives. The purpose of this research is to examine if income tax incentives influence foreign direct investment. This research is carried out by examining secondary data from Investment Coordinating Board (BKPM) and Government budget. Descriptive statistic and comparative evaluation method are used to analyze the data.

The research indicated that income tax incentive has no significant affect to foreign direct investment. In other words, income tax incentive is not the main factor in investment decision. There are others factors that considered by investors in investment decision, such as easy licensing, the size of domestic market, access to international market, infrastructure, social and security condition, and the availability of human resources."

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti apakah perjanjian penghindaran pajak berganda P3B memberikan pengaruh terhadap investasi asing langsung FDI di Indonesia, kemudian apakah penambahan P3B akan meningkatkan investasi asing langsung yang masuk ke Indonesia, serta ingin melihat faktor apa saja selain P3B yang memiliki pengaruh terhadap investasi asing langsung di Indonesia, dan apakah P3B merupakan faktor utama yang paling berpengaruh. Penelitian ini menggunakan sample sejumlah data P3B Indonesia dengan mitra dari negara-negara maju dalam kurun periode 1990 sampai dengan 2014. Pengolahan data menggunakan analisis regresi OLS dengan data time series yang struktur datanya merupakan nilai variabel-variabel pada waktu yang berbeda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penambahan P3B akan meningkatkan aliran investasi asing yang masuk ke Indonesia, sehingga hal ini berarti juga bahwa P3B memberikan pengaruh terhadap investasi asing langsung di Indonesia. Selain itu, faktor PDB per Kapita, resource rent, dan kondisi politik juga mempengaruhi investasi asing langsung di Indonesia, namun P3B merupakan faktor utama yang paling berpengaruh terhadap FDI di Indonesia.

---

This study aims to examine whether the agreement on avoidance of double taxation P3B give an effect to foreign direct investment FDI in Indonesia, and then whether the addition of P3B will increase foreign direct investment into Indonesia, and want to see what factors besides P3B who have influence on foreign direct investment in Indonesia, and whether P3B are the main factors that most influence the FDI. This study uses a number of data samples P3B Indonesia with partners from the developed countries within the period of 1990 till 2014. Data is processed with regression analysis approach, and the type of data use is time series structure. The results of this study show that the addition of P3B will increase the flow of foreign direct investment into Indonesia, so this means also that P3B influence on foreign direct investment in Indonesia. In addition, the GDP factor per capita, resource rent, and political conditions also affect foreign direct investment in Indonesia, as well as P3B have been the main factors that most influence on FDI in Indonesia."

"Since the signing of ASEAN China Free Trade Agreement in 2003. China has been evolving into a significant economic partner for Indonesia and had become a major trade partner for Indonesia. However, China’s non oil and gas FDI flows are less likely to experience significant development in Indonesia, whereas investment agreement on ACFTA framework has been agreed since 2009. This paper will investigate why China’s non oil and gas FDI flows to Indonesia still has not evolved significantly after ACFTA investment agreement was agreed. Economic regionalism approach will be used to see the lack of China’s non oil and gas FDI in Indonesia. This study discovers that in the context of Southeast Asia, China’s non oil and gas FDI interest is not focused in Indonesia. China puts more focus in Singapore, and three countries in Indochina, consist of Myanmar, Cambodia, and Laos. In addition, Indonesia’s domestic investment climate has bad level of quality comparing with another countries in Southeast Asia, therefore it possibly hampers Indonesia effort to get more China’ FDI flows.

---

Semenjak disepakatinya kesepakatan perdagangan bebas ASEAN China Free Trade Agreement pada tahun 2003 China berkembang menjadi mitra ekonomi yang sangat penting bagi Indonesia. China menjadi mitra utama perdagangan Indonesia. Akan tetapi, arus Foreign Direct Investment (FDI) non migas China cenderung tidak mengalami perkembangan yang signifikan di Indonesia, padahal kesepakatan investasi dalam kerangka ACFTA sudah disepakati semenjak tahun 2009. Penelitian ini akan melihat mengapa FDI non migas China di Indonesia tetap tidak berkembang secara signifikan setelah perjanjian investasi ACFTA disepakati. Pendekatan regionalisme ekonomi digunakan dalam melihat minimnya FDI non migas China di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepentingan China dalam konteks FDI non migas di Asia Tenggara cenderung lebih terfokus di negara selain Indonesia, yakni Singapura, serta tiga negara Indochina, yang terdiri dari Myanmar, Kamboja, Laos. Selain itu, kualitas iklim investasi domestik Indonesia memiliki tingkat kualitas yang rendah diantara negara Asia Tenggara, sehingga hal ini menghambat upaya Indonesia untuk memperoleh lebih banyak arus FDI China."