Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia sejak tahun 2014telah mengubah pola pembayaran pelayanan kesehatan di rumah sakit dari sistempembayaran berdasarkan pelayanan menjadi sistem paket INA CBGs. Hal inimemberikan dampak terhadap kinerja keuangan rumah sakit, termasuk rumah sakitpemerintah yang sebagian pendanaan berasal dari pasien JKN dan pihak manajemenditantang untuk melakukan berbagai upaya untuk keberlangsungan operasional rumahsakit. Tujuan penelitian ini mengetahui gambaran kinerja keuangan RS pemerintah diJawa Barat meliputi pertumbuhan total aset, pertumbuhan pendapatan, ratio likuiditasdan rasio aktifitas serta diketahui hubungan antara kunjungan rawat jalan dan kasusrawat inap dengan total aset dan hubungan antara kunjungan rawat jalan dan kasusrawat inap dengan pendapatan di tahun 2013-2015. Menggunakan data sekunder darisurvei, penelitian deskriptif ini mengamati perubahan di kinerja keuangan rumah sakitdalam era Jaminan Kesehatan Nasional. Total aset di RS pemerintah kelas A di JawaBarat mengalami peningkatan di tahun 2014 tetapi menurun di tahun 2015, tetapi totalpendapatan RS pemerintah kelas A mengalami peningkatan di tahun 2014 dan 2015.Pertumbuhan pendapatan rumah sakit secara prosentase lebih tinggi di kelas Cdibanding kelas B. Terdapat hubungan yang signifikan antara kunjungan rawat jalan dankasus rawat inap dengan total aset yang menunjukkan semakin banyak kunjungan rawatjalan dan kasus rawat inap maka semakin tinggi total aset. Dan hubungan yangsignifikan antara kasus rawat inap dengan pendapatan yang menunjukkan semakinbanyak kasus rawat inap maka semakin tinggi pendapatan. Rasio likuiditas yang diukurdengan rasio kas, rasio cepat dan rasio lancar di RS pemerintah di Jawa Barat terjadipeningkatan untuk tahun 2014 dan tahun 2015. Rasio aktifitas di RS pemerintah di JawaBarat tahun 2014 dan tahun 2015 terjadi peningkatan perputaran total aset namunperiode penagihan hutang mengalami penurunan tahun 2014 dan 2015 sedangkan lamapenagihan hutang mengalami penurunan.

---

The implementation of the Indonesia rsquo s national health insurance JKN inIndonesia in early 2014 has changed the pattern of health service payments in hospitalsfrom the service based payment system to the INA CBGs package system. This has animpact on the financial performance of hospitals, including public hospitals that arepartly funded by JKN patients and management is challenged to adapt and evolve tosustain the hospital 39 s operations. This study aims to understand the financialperformances of public hospitals in West Java in 2013 ndash 2015, uncovering total assetgrowth, revenue growth, liquidity ratio and activity ratio while also analyzing therelationship between outpatient visit and inpatient case with total assets and relationshipbetween outpatient visit and inpatient case with revenue in the period of 2013 ndash 2015.Using secondary survey data, this descriptive study observes the changes in thefinancial performance of hospitals as it transitions into the JKN era. Total assets in typeA public hospital in West Java have increased in 2014 but decreased in 2015, whileincome of Type A public hospital has increased in 2014 and 2015. The growth ofhospital income in percentage is higher in type C than type B. The study also found asignificant relationship between outpatient visits and inpatient cases with total assets,indicating larger outpatient visits and inpatient cases had higher total assets. The samesignificant relationship was found to be true between in patient cases and income.Liquidity ratio that was measured by cash ratio, fast ratio and current ratio in publichospital in West Java has increased for 2014 and 2015. In the activity ratio, there was anincrease in total asset turnover in 2014 and 2015, however debt collection periodexperienced a decline in 2014 and 2015 while the duration of debt collection decreased."

"ABSTRAKIndonesia dihadapkan dengan sistem demokrasi yang belum mampu berjalan dengan semestinya. Sumber daya manusia yang tidak dipersiapkan berdampak pada realitas demokrasi tersebut. Mahasiswa adalah sumber daya manusia yang memiliki potensi besar dalam membawa Indonesia ke arah perubahan, sehingga perlu dipersiapkan generasi penerus dalam pendekatan kepemimpinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui bagaimana pemimpin KAMMI Wilayah Jawa Barat menjalankan kepemimpinan transformasional dalam versi Bass kepada pengikutnya. Metode deskriptif analisis digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara dan studi leteratur. Hasil analisis menemukan bahwa KAMMI Wilayah Jawa Barat menjalankan kepemimpinan dengan memunculkan tiga dimensi yang dibawakan oleh Bass yaitu individual considerational, inspirational motivation serta idealized influence. Hasil penelitian menunjukan perlunya penerapan dimensi kepemimpinan transformasional secara seimbang, serta memberanikan untuk membudayakan kepemimpinan transformasional dalam organisasi baik di tingkat pemimpin dan bidang-bidang, harapanya mampu memberikan pengaruh positif bagi iklim organisasi.

---

ABSTRACTIndonesia is faced with a democratic system that has not been able to walk properly. Human resources are not prepared impact on the democratic reality. Students are resources that have great potential in bringing Indonesia to the direction of change, so the need to prepared in the next generation of leadership approach. This study aims to determine how leaders in KAMMI Jawa Barat practice transformational leadership in Bass version of his followers. Descriptive analysis method used in this study with a qualitative approach, the data was gathered with interviews and studies leteratur. The analysis finds that KAMMI Jawa Barat practice leadership appear to have three dimensions presented by Bass, that is Individual consideration, inspirational motivation and idealized influence. The results showed the need for the implementation of transformational leadership dimensions in a balanced way, and encouraged to cultivate transformational leadership in organizations both at the level of leadership and fields, hopes able to positively influence the climate of the organization."

"Sesuai dengan UU No. 19 tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara, misi rumah sakit adalah urituk menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Pasal 68 dan 69 mengamanatkan- untuk membentuk suatu Badan Layanan Umum (BLU) yang bersifat nirlaba, yang dikelola secara profesional dan independen serta dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan juga untuk menghasilkan pelayanan yang berkualitas dan terjangkau yang sumber pembiayaannya berasal dari tarif yang dikenakan kepada pengguna jasa dan dari subsidi Pemerintah. BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan 1 atau jasa yang dijual tanpa meroari keuntungan dan dalarn melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas (PP No. 23 tahun 2005 tentang Pcngelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( BLU ) ).Untuk mengetahui persepsi stakeholder, kelebihan dari BLU dan faktorfaktor yang menghambat serta solusinya di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin (RSHS ) Bandung - Sawa Barat tahun 2006.Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen pada Rumeh Sakit Dr. Hasan Sadikin ( RSHS ) Bandung - Sawa Barat pads bulan Juni sampai dengan Juli 2006. Hasil Penelitian : Menunjukkan bahwa Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin ( RSHS ) Bandung sudah melakukan persiapan untuk menjadi rumah sakit dengan Pala Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( PPK -- BLU ). Hal ini dapat dilihat dari rencana kerja yang dibuat, perubahan-perubahan yang ada serta kebijakan I keputu'san yang dibuat pimpinan di RSHS Bandung dan dipatuhi oleh angotaanggotanya, antara lain : Perubahan budaya kerja rrelalui pelatihan, Secara keuangan lebih. balk karena berpikir secara akrual basis sehingga bisa lebih efektif dan efisien, Sumber daya 1 asset dapat dikelola oleh nimah sakit sendiri, Perubahan perilaku 1 mindset dari birokrat ke enterpreuner, Perubahan performa ( lebih rapi ), Peningkatan pendapatan karyawan, Manajemen operasional berjalan balk, Membangun sistem manajemen di tiap level RSHS Bandung secara terintegrasi yang berfokus pada customer oriented, Menyusun Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RICA - KL) dan Rencana Bisnis Anggaran ( RBA) sejak tahun 2006. SDM yang sangat beragam, sehingga sosialisasi dan perubahan yang dilakukan rumah sakit sehubungan dengan perubahan PPK - BLU jadi agak lambat, Peraturan MenKeu belum lengkap sehingga Standar Operasional Prosedur ( SOP ) pun belum lengkap. ]ika rumah sakit berubah menjadi rumah sakit dengan PPK - BLU tidak masalah asalkan tetap survive dan berkembang lebih baik serta tetap dapat menjalankan fungsi sosial sesuai Pancasila dan UUD 45 dan fungsi usaha tetap berjalan baik tanpa melepas tanggung jawab sosial, memberikan aspek manfaat bagi sernua pihak serta memberikan pelayanan bagi masyarakat dengan memperhatikan aspek-aspek efisiensi, efektifitas, bermutu dan terjangkau.

---

As according to UU No. 19 in year 2003 about Exchequer of Nation, hospital mission is to guarantee available of health service for all society. Section 68 and 69 commending to form Public Service ( BLU ) having the character of nirlaba, managed professionally and independent and also foul-led to increase service to society in order to moving forward public prosperity and educate life of nation, as well as to yield service which with quality and reached by which source of its defrayal come from imposed tariff to service user and from governmental subsidy. BLU is institution in governmental environment which formed to give service to society in the form of goods supply and 1 or sold service without searching advantage and in conducting its activity is relied on efficiency and productivity principle (PP No. 23 year 2005 about Finance Management of Public Service ( BLU ).

To find stakeholder perception, excess from BLU and factors pursuing and also solution its in Dr. Hasan Sadikin Hospital Bandung - West lava in year 2006.

Research by using approach qualitative through in depth interview and document study in Dr. Hasan Sadikin Hospital Bandung - West Java in June to July 2006 Result Indicating that Dr. Hasan Sadikin Hospital Bandung have conducted preparation to become hospital with Finance Pattern Management of Public Service (PPK - BLU ). This Matter can be seen from made activity plan, existing change and also policy / decision made by director in Dr. Hasan Sadikin Hospital Bandung and obeyed by officer, for example : Cultural change of activity through training, monetaryly better because thinking by acrual bases so that can more effective and is efficient, Resource 1 asset can be managed by hospital, Behavioral change 1 mindset from bureaucrat to enterpreuner, change of Performa, Make-Up of earnings of employees, Operational management work well, Develop Build management system in every level integrated which focusing at oriented customer, Compiling Plan Work Budget Ministry (RKA - KL) and Plan Business Budget ( RBA) since year 2006. Immeasurable Human Resource which is very, so that conducted by change and socialization is hospital referring to change of Finance Pattern Management of Public Service ( PPK - BLU )-become rather tardy, Regulation of Minister for Finance not yet complete so that Standard Operational Procedure ( SOP ) even also not yet is complete. If hospital turn into hospital with Finance Pattern Management of Public Service ( PPK - BLU) do not the problem of so long as remain to survive and expand better and also remain to earn to run social function according to Pancasila and UUD."

"Penelitian ini menjelaskan pengaruh pengeluaran investasi pemerintah pada infrastruktur jalan serta infrastruktur jalan terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan menggunakan data sebanyak duapuluh lima dari Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Barat pada periode waktu tujuh tahun, dari 2003 ? 2010. Dengan menggunakan regresi data panel, penelitian ini menggunakan pendekatan efek acak untuk estimasi dalam melihat pengaruh dari pengeluaran investasi pemerintah pada infrastruktur jalan, tenaga kerja, dan juga infrastruktur jalan. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pengeluran investasi pemerintah, tenaga kerja dan infrastruktur jalan secara statistik signifikan dan berpengaruh positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sebagai indikator pertumbuhan ekonomi.

---

The present study explain the effect of government spending on infrastructure investment in roads as well as road infrastructure on the economic growth, using data from twenty five Districts / Cities in West Java for seven years period, from 2003 ? 2010. With panel data set, this study used a random effects approach to estimation, to see the effect of government investment spending on road infrastructure, labor, and road infrastructure. The results show that government investment spending, labor and road infrastructure are statistically significant and have a positive effect on Gross Domestic Regional Product (GDRP), as an indicator of economic growth."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip Good Public Governance pada pemerintah daerah tingkat kabupaten / kota di Indonesia tahun 2013-2015. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Analisis dilakukan dengan melakukan pemetaan pada masing-masing prinsip Good Public Governance GPG dan juga indikator-indikator yang mendukung prinsip tersebut. Kemudian hasil dari penelitian ini menunjukkan scoring dan pemeringkatan pada 5 lima pemerintah daerah tingkat kabupaten / kota di Indonesia yang memiliki nilai tertinggi dan terendah pada masing-masing prinsip. Serta tren dari masing-masing indikator pada setiap prinsip dapat disajikan selama tiga tahun yaitu 2013-2015 sehingga dapat terlihat dan diidentifikasi indikator mana saja yang sudah mencapai hasil yang baik serta yang masih perlu perbaikan.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the application of Good Public Governance principles to local governments at the districts cities level in Indonesia in 2013 2015. The method used is descriptive analysis with quantitative approach. The analysis is done by mapping on each of the principles of Good Public Governance GPG and also indicators that support these principles. Then the results of this study indicate scoring and ranking at 5 five local governments at the districts cities level in Indonesia which has the highest and lowest values in each principle. As well as the trends of each indicator in each principle can be presented for three years from 2013 until 2015 so it can be seen and identified which indicators have achieved good results and that still need improvement."

"Selama tahun 2010-2014 Kota Semarang selalu menduduki tiga besar rangking Incidence Rate DBD di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan menganalisis pembiayaan program pemberantasan DBD bersumber pemerintah pada tahun 2013-2015 serta kesenjangan sumberdaya. Pendekatan akun biaya kesehatan (health account) digunakan untuk menelusuri pembiayaan menurut sumber, fungsi, penyedia layanan. Hasil studi menunjukkan bahwa total belanja program DBD bersumber APBD tahun 2013 adalah Rp. 4.018.927.020, tahun 2014 sebesar Rp. 4.070.437.715.020, dan tahun 2015 sebesar Rp. 8.889.646.145. Program terutama dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang, dan fungsi layanan kesehatan terutama adalah Surveilans Epidemiologi dan Pengendalian Penyakit Menular. Belanja untuk kegiatan administrasi lebih tinggi daripada belanja untuk program promosi kesehatan dan penangan KLB. Tidak terdapat kesenjangan antara ketersediaan sumber daya yang dipotret dari belanja kesehatan program pemberantasan DBD dengan kebutuhan program berdasarkan perhitungan kebutuhan metode SPM. Namun, terdapat kesenjangan antara ketersediaan sumber daya atau belanja kesehatan dengan perencanaan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Semarang. Disarankan agar perencanaan program lebih berfokus pada kegiatan promotif dan preventif.

---

During Year 2010 - 2014 Semarang municipality has been stated as the Big Three city with high incidence rate of dengue in Central Java province. This tracking expenditure of DHF Preventive Program has tried to analyze spending by the Local Government for Year 2013-2015, as well as the resources gap. The health account approach was used to analyze spending by source, function, and provider. Total spending for DHF supported by the local government in 2013 was Rp. 4.018.927.020, in 2014 was Rp. 4,070,437,715,020, and in 2015 was Rp. 8,889,646,145. The key player of the program was the Semarang Municipality Health Office. By function, the highest proportion of the spending was for Epidemiological Surveillance and Control of Communicable Diseases. The study also found that higher proportion of spending on administration as compared to direct activities such as community empowerment, and program to solve the outbreak. There was no resources gap if available resources was compared to the nedd according to SPM, however there was a resource gap if compared with the plan developed by the municipality health office. The study suggested to improved planning by focusing more on the direct activities such as promotive preventive."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh tingkat maturitas utang pemerintah yang diukur dari maturitas Surat Berharga Negara, terhadap tingkat maturitas utang perusahaan swasta, dengan kontrol berupa selisih yield utang jangka panjang pemerintah dan yield utang jangka pendek pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat maturitas utang pmerintah secara signifikan memengaruhi tingkat maturitas utang perusahaan swasta bahkan setelah dikontrol oleh selisih yield utang jangka panjang pemerintah dan yield utang jangka pendek pemerintah

---

The research was conducted to analyze the impact of Government Debt Maturity Level, measured by Treasury Bond maturity, to Private Sector Debt Maturity, with the control of term spread between Short Term Treasury Yield and Long term Treasury Yield. The research used panel data regression model on its conduct. This research found a statistically significant evidence that Government Debt Maturity Level had impact on Private Sector Debt Maturity even after the control of the control of term spread between Short Term Treasury Yield and Long term Treasury Yield"

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan kinerja keuangan sertamenganalisis apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan antara kabupaten/kotadi Provinsi Jawa Barat selama 2009-2013. Penelitian menggunakan metodedeskriptif dengan teknik analisis data kuantitatif rasio keuangan serta uji T dan ujiMann-Whitney. Hasil penelitian menunjukkan pemerintah kota mempunyai tingkatrasio kemandirian lebih tinggi dibandingkan kabupaten. Rasio efektivitaskabupaten/kota sangat efektif dengan rata-rata 120.06%. Pemerintahkabupaten/kota mempunyai rasio aktivitas belanja operasi lebih besar daripadarasio aktivitas belanja modal. Hasil uji T dan Mann-Whitney menunjukkan tidakterdapat perbedaan antara rasio efektivitas dan aktivitas belanja operasi,sedangkan rasio kemandirian dan aktivitas belanja modal menunjukkanperbedaan.

---

ABSTRACTThe objectives of this study are to analyze the comparative of financialperformance among local governments and to analyze whether any differences infinancial performance between regencies and municipalities in West JavaProvince 2009-2013. Descriptive method with quantitative data analysis techniqueof financial ratio and T and Mann-Whitney tests are used in this study. The resultshows that the independence ratio level of municipalities is higher than that ofregencies. The effectivity ratio of regencies/municipalities is highly effective withthe rate of 120.06%. The operational expenditure activity ratio of the localgovernments is higher than capital expenditure activity ratio. The result of T andMann-Whitney tests do not show that the effectivity and the operational activityratios are different, while the independence and the capital expenditure activityratios do."

"Sejak tahun 2008, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan Dana Program Bantuan Keuangan untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Di Luar Kuota Jamkesmas. Sasaran program ini adalah masyarakat miskin yang belum tercover oleh program Jamkesmas Pusat. Namun dalam pelaksanaannya, alokasi dana yang diberikan kepada 26 kabupaten/kota di Jawa Barat masih belum mencukupi, karena alokasi dana tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan Pengalokasian Anggaran Program Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Kuota Jamkesmas. Penelitian ini merupakan studi analitik dengan disain cross sectional. Pengumpulan data dilakukan melalui dua tahapan yaitu data primer dan sekunder. Data primer dilaksanakan melalui wawancara mendalam terhadap informan untuk menggali lebih dalam mengenai mekanisme penyusunan dan penetapan anggaran untuk program tersebut. Data sekunder diperoleh melalui telaah dokumen berupa data jumlah sasaran, alokasi APBD Kabupaten/kota, realisasi penyerapan anggaran tahun sebelumnya dan kapasitas fiskal di 26 kabupaten/kota dalam kurun waktu 2009-2013. Analisis dilakukan dengan menggunakan statistik regresi linear ganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang berhubungan dengan Pengalokasian Anggaran Program Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Di Luar Kuota Jamkesmas adalah jumlah sasaran (masyarakat miskin di luar kuota Jamkesmas). Belum mencukupinya alokasi anggaran untuk program ini dikarenakan dalam proses penetapan anggaran dilakukan oleh eksekutif dan legislatif, dimana kebijakan anggaran didasarkan pada persepsi para pemangku kepentingan di daerah termasuk politis. Disarankan kepada Dinas Kesehatan agar melaksanakan analisis kajian PHA/DHA untuk mendapatkan data pembiayaan kesehatan yang akurat, melakukan advokasi kepada eksekutif dan legislatif dalam rangka kecukupan alokasi anggaran dan melaksanakan pengembangan pembiayaan kesehatan jaminan kesehatan yang terintegrasi dengan JKN Pusat. Kepada Pemerintah Daerah agar lebih komitmen dalam pembiayan kesehatan yang penerapannya dituangkan melalui regulasi daerah (Perda) sehingga dalam penyelenggaraan dapat lebih baik.

---

Since 2008, the Government of West Java Province allocates Fund Financial Assistance Program for the Poor in Health Services Outside Quota medical treatment. This program targets the poor are not covered by the program JAMKESMAS Center. But in practice, the allocation of funds given to 26 districts / cities in West Java is still not sufficient, because the allocation of funds is not in accordance with the needs on the ground.

This study aims to determine the factors associated with the allocation of Financial Assistance Program Budget West Java Provincial Government for the Poor in Health Services Outside Quota medical treatment. This study is an analytical study of the cross-sectional design. The data was collected through two stages, namely primary and secondary data. Primary data through in-depth interviews conducted against informants to dig deeper into the mechanics of preparation and adoption of the budget for the program. Secondary data was collected through document review and data of the target amount, the budget allocation district / city and the percent absorption of the previous year's budget in 26 districts / cities in the period 2009-2013. Statistical analysis was performed using multiple linear regression.

The results showed that factors related to the Financial Assistance Program Allocation Budget West Java Provincial Government for the Poor in Health Services Outside Quota JAMKESMAS is the number of targets (the poor outside quota Assurance). Not to inadequate budget allocation for this program because of the budget setting process carried out by the executive and the legislature, where budget policy was based on the perception of the stakeholders in the area including the political.

Recommended to the Department of Health to carry out the study analyzes PHA / DHA to obtain accurate health finance data, perform the executive and legislative advocacy in order to implement the allocation and adequacy of financing the development of an integrated health health insurance with JKN Center. To local governments to be more commitment in the implementation of health financing is poured through local regulations (laws) so that the organization can be better."

"Dalam pandangan tradisional, tujuan bisnis adalah memaksimalkan pendapatan dari aset dan sumber daya lainnya yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam pandangan modern, bisnis diharuskan memiliki pendekatan pembangunan berkelanjutan, di mana ekonomi, sosial, dan lingkungan dipengaruhi oleh operasi mereka diambil sebagai bagian dari tanggung jawab bisnis mereka. Studi ini menguji dampak kegiatan pembangunan berkelanjutan terhadap kinerja keuangan mereka. Dengan menggunakan 30 perusahaan yang terdaftar Bursa Efek Indonesia pada 2013-2015, data dari laporan berkelanjutan dan laporan keuangan dikumpulkan. Kinerja keuangan diproksikan oleh ROE, ROA dan PBV, sedangkan pembangunan berkelanjutan diukur dengan menggunakan CSRI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CSRI memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap ROA dan PBV, namun menunjukkan efek positif yang tidak signifikan terhadap ROE.

---

In traditional view, the purpose of business is to maximise income generation of assets and other resources owned by the company. In a modern view, businesses are required to have sustainable development approach, where economic, social, and environmental affected by their operations are taken as part of their business responsibility. This study examines the impact of sustainable development activities on their financial performance. Using 30 listed companies in 2013 2015, data from sustainability and financial reports are collected. Financial performance is proxied by ROE, ROA and PBV, whereas sustainable development is measured using the CSR Index. The results show that CSRI have a significant positive effect on ROA and PBV, but it shows insignificant positive effect on ROE."