Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTulisan ini menjelaskan mengenai Sekretariat Jenderal DPD RI memegang peranan sangat penting dalam menjalankan fungsinya sebagai supporting system kepada DPD RI. Dalam tesis ini menggambarkan bagaimana teknologi organisasi dari Sekretariat Jenderal sebagai supporting system dalam mendukung fungsi pengawasan DPD RI terhadap pelaksanaan undang-undang tertentu. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan agar teknologi organisasi Sekretariat Jenderal DPD dapat diupayakan secara maksimal untuk mendukung optimalisasi fungsi pengawasan DPD RI.

---

ABSTRACT This paper explains the Secretariat General of House of Regional Representatives of The Republic of Indonesia (DPD RI) plays a very important role as a supporting system to DPD RI. In this thesis describes how the technology or organization of Secretariat General in support of the DPD RI supervisory function against the implementation of of the Bills. This research is a qualitative research with descriptive design. The results suggest that the organizational technology Secretariat General DPD can be strived to the maximum to support the optimization of DPD supervision function."

"Penggunaan Teknologi Informasi pada organisasi seperti instansi pemerintahan telah menjadi satu hal penting dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi operasional proses bisnis yang mendukung pelaksanaan tugas pokok fungsi serta tercapainya tujuan organisasi, hal ini membuat fungsi manajemen layanan TI yang baik semakin diperlukan dalam penerapan teknologi informasi dalam organisasi. Tetapi kondisi manajemen layanan TI Kementerian Sekretariat Negara saat ini belum berjalan optimal dari berbagai sisi mulai dari SDM, Organisasi, Infrastruktur, Prosedur, sampai dengan Indikator Kinerja tentang layanan TI belum terorganisir dengan baik. Salah satu langkah dalam penerapan manajemen layanan TI Kementerian Sekretariat Negara adalah dengan melakukan kajian tentang aspek operasi layanan TI. Kajian dilakukan dengan mengikuti kerangka kerja COBIT 5. Langkah pertama adalah dengan pemetaan permasalahan yang ada terhadap proses-proses di COBIT 5 yang sesuai. Selanjutnya assessment terhadap proses proses tersebut untuk mengetahui tingkat kapabilitasnya dan menentukan target kapabilitas yang ingin dicapai. Pengukuran kesenjangan antara kapabilitas saat ini (as-is) dan kapabilitas target (to-be) menjadi dasar untuk menyusun rekomendasi perbaikan berdasarkan COBIT 5 dan ITIL V3. Adapun hasil penelitian ini adalah sebuah rekomendasi tentang manajemen layanan TI yang terkait dengan aspek operasi layanan sesuai dengan kondisi pada Kementerian Sekretariat Negara.

---

The use of Information Technology in organizations, namely government institutions, in improving the effectiveness and efficiency of their business process operation has become increasingly significant to support the implementation of the main duty and achieve the goals of the organization. For that reason, a good IT service management plays a siginificant role in implementation of information technology in an organization. However, IT service management in the Ministry of State Secretariat has not run optimally yet. Its human resources, organization, infrastructure, procedure and IT service performance indicator have not been highly managed.

One of measures in implementing IT service management in the Ministry of State Secretariat is conducting analysis on IT service operational aspect. The analysis is performed by following the COBIT 5 framework. Further, the assessment on the processes is to figure out its capability level and determine the subjected capability target. The measurement of gap between the current capability (as-is) and target capability (to-be) become the basic in forming improvement recommendation based on COBIT 5 and ITIL V3. Meanwhile, the research result is a recommendation for IT service management related to service operational aspect conforming to the condition of the Ministry of State Secretariat."

"ABSTRAKMenurut Laporan Kinerja Tahun 2015, capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Penerapan Cetak Biru Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Luar Negeri ternyata berada pada kategori Buruk. Melalui analisis akar permasalahan, diidentifikasi bahwa buruknya capaian IKU tersebut disebabkan oleh belum dilakukannya evaluasi tata kelola teknologi informasi. Dengan dilakukannya evaluasi tersebut, dapat diketahui keadaan tata kelola teknologi informasi dalam organisasi untuk kemudian berdasarkan kondisi tersebut mengkonstruksi rekomendasi perbaikannya.Kerangka kerja COBIT 5 digunakan dalam penelitian ini sebagai kerangka acuan untuk mengukur tingkat kapabilitas proses-proses teknologi informasi Kementerian Luar Negeri serta menyusun prioritasi dan rekomendasi perbaikan proses.Pengukuran tingkat kapabilitas menggunakan Process Assessment Model (PAM) menghasilkan nilai rata-rata tingkat kapabilitas sebesar 0,7, dengan perincian 1 proses berada pada kapabilitas tingkat 2 (managed), 15 proses berada pada tingkat 1 (performed), dan 21 proses masih berada pada tingkat 0 (incomplete). Prioritasi melalui identifikasi pokok-pokok permasalahan (pain points) diperoleh 15 proses yang menjadi prioritas untuk diperbaiki. Rekomendasi perbaikan dibangun menggunakan panduan yang disediakan oleh COBIT 5 berupa aktivitas-aktivitas dan praktek terbaik untuk setiap proses teknologi informasi.

---

ABSTRACTAccording to 2015 Performance Reports, the Ministry of Foreign Affairs’ Key Performance Indicator (KPI): Percentage of the Implementation of Information Technology Master Plan performance falls into the poor category. Through root cause analysis, it is identified that the KPI’s poor performance is caused by the evaluation of information technology governance has never been performed. By performing such evaluation, the organization’s status of information technology governance can be determined, and then based on the position constructs the recommendations for improvements.COBIT 5 framework is used in this study as a frame of reference for assessing the capability level of the Ministry of Foreign Affairs’ information technology governance, prioritizing and constructing the recommendations for process improvement.The assessment of process capability using Process Assessment Model (PAM) generates an average rating of 0.7, where 1 process is at level 2 (managed), 15 processes are at level 1 (performed), and 21 processes are still at level 0 (incomplete). Prioritization using pain points yields 15 processes that are prioritized for improvements. The recommendations for improvements are constructed using the provided COBIT 5’s guidance, in the form of activities and best practices for each information technology process."

"ABSTRAKTata kelola teknologi informasi (TI) adalah perwujudan dari struktur dan peran, proses, serta mekanisme hubungan yang menjamin TI selaras dengan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Sebagai institusi pemerintah, tata kelola TI wajib dimiliki untuk menjadikan layanan yang diberikan terkelola dengan baik. BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebagiamana diatur dalam UU No. 24 Tahun 2011 Tentang BPJS. Dalam visi BPJS Kesehatan disebutkan salah satu peran BPJS Kesehatan adalah menyiapkan sistem informasi yang handal untuk mendukung operasional BPJS Kesehatan. Untuk itu, diperlukan tata kelola TI yang baik dalam pencapaian tujuan organisasi.Pada penelitian ini akan dilakukan evaluasi tata kelola TI BPJS Kesehatan berdasarkan kerangkan COBIT 5. Metode pengumpulan data adalah dengan melakukan observasi dan wawancara serta survey dengan pihak terkait baik di tingkat Direksi dan General Manager mengenai tata kelola yang sudah dijalankan.Hasil yang diperoleh menggambarkan harapan manajemen terkait tata kelola TI dan tingkat kapabilitas tata kelola TI saat ini yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar dalam peningkatan tata kelola TI. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini tingkat kapabilitas dan rekomendasi peningkatan tata kelola TI BPJS Kesehatan sesuai yang diharapkan manajemen.

---

ABSTRACT

Information Technology Governance is embodiment of structure, role, processes and mechanism that ensures IT to align with organization to achieve their goals. As an institution of Government, IT Governance must have make the services provided is well managed. BPJS Kesehatan as the organizer of the health social security as regulated in UU No 24 Tahun 2011 about BPJS. In one of BPJS Kesehatan visions mentioned to provides reliable information system to support BPJS Kesehatan operational. Therefore required best IT governance to achieve organization goals.

In this study will be evaluated IT Governance BPJS Kesehatan based on COBIT 5 framework.The method used for collecting data is observation, interviews and surveys with parties concerned at the level of Directors and General Manager about the governance that has been executing.

The result represent management?s expectations to IT Governance and the level of IT governance capabilities today that further serve as basic for improvement IT Governance."

"ABSTRAKKinerja aparat pajak memiliki peran yang signifikan bagi pembangunan nasional. Dalam beberapa tahun terakhir ini sebagian besar penerimaan diperoleh dari pajak. Untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2005 misalnya, Pajak menyumbang sejumlah Rp. 304,1 triliun. Program dan kegiatan dalam kerangka reformasi dan modernisasi perpajakan dilakukan secara komprehensif meliputi aspek software, hardware dan human ware. Tercakup dalam reformasi perangkat lunak (software) adalah perbaikan struktur organisasi dan kelembagaan, serta penyempurnaan dan penyederhanaan sistem operasi (mulai dari pengenalan dan penyebaran informasi perpajakan, pemeriksaan dan penagihan, pembayaran, pelayanan, hingga pengawasan) agar lebih efektif dan efisien. Keseluruhan operasi berbasis teknologi informasi dan ditunjang oleh kerja sama operasi dengan instansi lain. Bertitik tolak dari latar belakang tersebut, tesis ini akan mengkaji bagaimana pengaruh sistem teknologi informasi dan perbaikan struktur organisasi dan kelembagaan yang diterapkan Direktorat Jenderal Pajak secara bersama-sama terhadap produktivitas kerja aparat pajak.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori reorganisasi, teori penerapan teknologi informasi pada lembaga pemerintahan (e-government) dan teori produktivitas kerja. Masing-masing teori tersebut kemudian diturunkan menjadi variabel dalam penelitian ini. Penelitian yang dilakukan untuk penulisan tesis ini merupakan riset deskriplif yang dilakukan untuk mendeskripsikan karakteristik dan fungsi pasar atau entitas ekonomi tertentu. Pada penelitian ini digunakan jenis penelitian kuantitatif yang bersifat terukur dan spesifik pada variabel-variabel yang ditetapkan sebelumnya. Dalam penelitian ini akan dilakukan analisis statistik untuk menguji pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode survey dan data yang dikumpulkan diperoleh dengan penyebaran kuesioner pada responden, yaitu wajib pajak, dimana kuesioner tersebut berisi indikator-indikator operasionalisasi variabel-variabel yang diteliti.Kesimpulan sebagai intisari dari hasil analisis data dan pembahasan bahwa penerapan sistem teknologi informasi atau pelaksanaan reorganisasi terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan produktivitas kerja aparat pajak. Sedangkan penerapan sistem teknologi informasi dan reorganisasi pada Direktorat Jenderal Pajak secara bersama-sama juga terbukti berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja aparat pajak.Sebagai tindak lanjut dari kesimpulan penelitian di atas, berikut ini disampaikan beberapa rekomendasi bagi pihak yang berkepentingan:1. Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa penerapan sistem teknologi informasi belum memberikan pengaruh sebesar pelaksanaan reorganisasi, maka direkomendasikan untuk memberikan perhatian yang lebih besar pada penerapan sistem teknologi informasi tersebut. Perhatian yang lebih besar tersebut dapat berupa sosialisasi pada Wajib Pajak untuk bersedia memenuhi kewajiban perpajakannya melalui teknologi informasi yang disediakan. Selain kepada Wajib Pajak, sosialisasi tersebut juga perlu dilakukan kepada aparat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, sehingga diharapkan dengan penerapan sistem teknologi informasi tersebut dapat meningkatkan produktivitas aparat pajak dengan lebih baik.2. Berdasarkan hasil penelitian ini di mana variabel penerapan sistem teknologi informasi dan reorganisasi mampu menjelaskan 63% variansi produktivitas aparat pajak. Karena variabel yang digunakan dalam penelitian ini baru sebagian dan belum lengkap, maka secara akademis direkomendasikan bagi peneliti selanjutnya untuk mengidentifikasi dan menguji variabel-variabel lain yang berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas kerja aparat pajak. Dengan peningkatan produktivitas kerja aparat pajak, maka target penerimaan pajak dapat diharapkan semakin meningkat.

---

ABSTRACTThe performance of tax officer apparatus has significant role on national development. In recent years, most of the state income comes from tax. For State Budget of Income and Expenditure in 2005, tax contributes Rp. 304.1 trillion. Programs and activities in the frame of tax reformation and modernization are applied comprehensively, which includes aspects of software, hardware, and human ware. Included in the software reformation is the improvement of structure of organization and institution; and also consummation and simplification of operational system (from introduction to distribution of information of tax, assessment, payment, service, to monitoring) to be more effective and efficient. The whole operation is based on information technology and supported by operational cooperation with other government institution. Based on that background, this thesis will explore the influence of information technology system and improvement of structure of organization and institution applied by Directorate General of Tax concurrently on productivity of tax apparatus.This research is examined using theory of reorganization, theory of information technology application in the state institution (e-government), and theory of productivity of work. Each theory then breaks down into research variable. This research is descriptive which is applied to describe the characteristic and function of certain market or economic entity. In this research, quantitative research is applied to measure variables identified before using statistical analysis to examine the influence of independent variables on dependent variable. To collect data survey is applied and questionnaires are distributed to selected respondents, who are taxpayer. In the questionnaire, there are several indicators to reflect variables of the research. The conclusion is that information technology or reorganization has significant influence on the raise of productivity of work of the apparatus."

"Di era teknologi informasi ini, peningkatan keterampilan sumber daya manusia dalam menggunakan komputer di setiap organisasi harus selalu dilakukan secara berkesinambungan. Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Tarakan merupakan salah satu organisasi publik yang bergerak dibidang kemanusiaan. Kondisi yang ada saat ini, Sumber Daya Manusia (SDM) PMI Kota Tarakan masih membutuhkan berbagai keterampilan dalam menggunakan komputer, khususnya terkait dengan aplikasi pengolah kata dan angka yang sederhana, terutama dalam membuat laporan dan berbagai jenis surat. Oleh karena itu, dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini diusulkan sebuah program pelatihan komputer untuk meningkatkan keterampilan SDM di PMI Kota Tarakan. Kegiatan dilakukan dengan metode training / pelatihan. Hasilnya, para peserta dapat mengikuti dengan baik setiap materi yang studi kasus yang diberikan. Bahkan, sebagian besar peserta berharap kegiatan serupa dapat dilakukan secara rutin. Ini karena besarnya manfaat yang diterima oleh peserta melalui aktivitas pelatihan tersebut."

"Tata kelola teknologi informasi merupakan perwujudan dari struktur dan peran, proses, serta mekanisme hubungan yang menjamin teknologi informasi selaras dengan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk itu, diperlukan tata kelola teknologi informasi yang baik untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi Bank ABC setelah melakukan merger. Penelitian ini mengevaluasi tata kelola teknologi informasi Bank ABC berdasarkan kerangka COBIT 5. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner dan wawancara dengan pihak terkait terutama di tingkat eksekutif perusahaan. Sedangkan teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif yang menekankan pada sumber data dan fakta yang diperoleh dari pihak terkait dilapangan. Hasil yang diperoleh dari evaluasi tata kelola teknologi informasi yang dijalankan Bank ABC, masih berada pada level 1: performed process, yaitu proses yang diimplementasikan mencapai tujuan proses. Karena nilai hasil pengukuran tersebut belum mencapai Fully Achieved, maka untuk pengukuran ke level selanjutnya belum dapat dilaksanakan.

---

IT governance is the embodiment of the structure and roles, processes, and relationship mechanisms that ensure that information technology is aligned with the organization to achieve organizational goals. For this reason, good information technology governance is needed to support the achievement of Bank ABC's vision and mission after the merger. This study evaluates Bank ABC's IT governance based on the COBIT 5 framework. Data collection methods in this study used questionnaires and interviews with related parties, especially at the company executive level. Meanwhile, the data analysis technique uses descriptive qualitative which emphasizes the data sources and facts obtained from related parties in the field. The result obtained from the evaluation of IT governance carried out by Bank ABC, is still at level 1: performed process, namely the process implemented to achieve the process objectives. Because the value of the measurement results has not yet reached Fully Achieved, then the measurement to the next level cannot be carried out.

"

"PT Pakar Digital Global merupakan sebuah perusahaan penyedia layanan digital invoicing, financing, dan payment. Sebagai perusahaan yang menjadikan teknologi informasi (TI) sebagai alat utama yang menyokong bisnis, maka tujuan, perencanaan dan pengelolaan organisasi perlu selaras dengan tujuan, perencanaan dan pengelolaan teknologi informasi. Tata Kelola TI merupakan sebuah perencanaan, penerapan dan penggunaan TI oleh organisasi agar TI selaras dengan visi, misi dan tujuan organisasi. Masalah yang dihadapi perusahaan adalah rendahnya capaian indikator kinerja perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kepada organisasi mengenai pengelolaan tata kelola teknologi informasi yang tepat. Penelitian ini mengumpulkan data secara kualitatif. Kemudian melakukan analisis data menggunakan analysis tools COBIT 2019 yaitu yaitu design factor dan cascading. Kedua toolos ini digunakan untuk memetakan objective area yang akan dilakukan pengukuran seusai dengan karakter perusahaan. Kemudian dilakukan asesmen yang dibuat berdasarkan aktivitas pada proses panduan kerangka kerja COBIT 2019 dan dilakukan validasi terhadap hasil tingkat kapabilitas. Penelitian ini menghasilkan berupa tingkat kapabilitas tata kelola TI pada perusahaan dan rekomendasi perbaikan tata kelola TI untuk mendukung kebijakan pengambilan keputusan dalam perusahaan.

---

PT Pakar Digital Global is a company that provides services for digital invoicing, financing, and payment. As a company using information technology (IT) as the main tool that supports business, then the goals, the planning and the management of the organization need to be in line with the goals, the planning and the management of information technology. IT Governance is the planning, the implementation and the use of IT by the organization so that IT is aligned with the vision, mission and goals of the organization. The problem faced by the company is the low achievement of company performance indicators. This study aims to provide recommendations to organizations regarding the proper management of IT governance. This study collects qualitative data by conducting interviews with five research objects as resource persons. Then perform an analysis using the COBIT 2019 analysis tools, are the design factor and cascading. Then assessments made based on activities in the 2019 COBIT framework guide process and validation of the results of the capability level. This study resulted in the level of information technology governance capability in the company and recommendations for improving IT governance to support decision-making policies within the company."

"Penelitian ini membahas mengenai pengembangan kapasitas DPD RI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. DPD RI memiliki tiga fungsi yaitu legislasi, pengawasan dan pertimbangan. Ketiga fungsi ini harus dapat dilaksanakan secara seimbang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan perlu didukung oleh kapasitas organisasi yang memadai, untuk mendukung pelaksanaan pengawasan dimulai dari penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah hingga mencapai hasil pengawasan DPD RI. Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana pengembangan kapasitas DPD RI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pengembangan kapasitas DPD RI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan post positivist menggunakan studi literatur terkait pengembangan kapasitas dan pengawasan legislatif. Penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas DPD RI sudah optimal. Hal ini dilihat dari beberapa aspek pengembangan kapasitas yang sudah memadai yaitu realisasi anggaran sesuai dengan perencanaan anggaran. Perencanaan strategis terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan untuk mendukung visi dan misi DPD RI. Pemimpin yang mendukung fungsi pengawasan. Program pengawasan yang terencana tidak tumpang tindih. Terintegrasinya komunikasi antara DPD RI dengan pihak eksternal dan internal. Adapun aspek yang belum maksimal dalam pengembangan kapasitasnya yaitu pengembangan pengetahuan Sumber Daya Manusia terkait pengawasan karena anggaran yang terbatas, pengelolaan staf yang masih belum sesuai antara formasi dan beban kerja, dan penggunaan teknologi yang masih terbatas.

---

This research discusses the capacity development of DPD RI in the implementation of supervisory functions. DPD RI has three functions, namely legislation, supervision and consideration. These three functions must be implemented in a balanced manner and based on laws and regulations. In the implementation of the supervisory function, it needs to be supported by adequate organizational capacity, to support the implementation of supervision starting from the absorption of community and regional aspirations to achieving the results of DPD RI supervision. The question of this research is how to develop the capacity of DPD RI in the implementation of supervisory functions. The purpose of this study is to analyze the capacity development of DPD RI in the implementation of supervisory functions. This research uses a qualitative method with a post-positivist approach using literature studies related to capacity building and legislative supervision. Research shows that DPD RI capacity development is optimal. This can be seen from several aspects of adequate capacity development, namely budget realization in accordance with budget planning. Strategic planning for the implementation of supervisory functions to support the vision and mission of DPD RI. Leaders who support supervisory functions. Planned surveillance programs do not overlap. Integrated communication between DPD RI and external and internal parties. The aspects that have not been maximized in capacity development are the development of Human Resources knowledge related to supervision due to limited budgets, staff management that is still not suitable between formation and workload, and the use of technology that is still limited."

"Tata kelola Teknologi Informasi (TI) telah menjadi topik penting dalam manajemen sistem informasi karena dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan/organisasi maupun instansi pemerintah dalam mencapai tujuan. Penilaian tingkat kematangan di satuan kerja Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Div TIK) perlu dilakukan guna mengetahui kondisi tata kelola TI saat ini. Pengukuran tingkat kematangan dilakukan menggunakan kerangka kerja COBIT 2019 yaitu dengan memetakan tujuan organisasi ke dalam COBIT 2019 sehingga didapatkan Domain-domain yang berkaitan. Pengukuran tingkat kematangan pada satker Div TIK menunjukkan terdapat 8 Domain proses. Domain EDM01, APO07, APO08, BAI01, dan MEA04 berada pada level 3 sedangkan domain APO04, BAI11, dan DSS04 berada pada level 4. Pengukuran nilai kesenjangan antara tingkat kematangan saat ini dengan tingkat kematangan yang diharapkan juga dilakukan. Nilai kesenjangan terbesar terdapat pada domain APO04 dengan nilai 1,48, dan yang terkecil terdapat pada domain APO07 dengan nilai 0,59. Analisis perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan level kematangan diantaranya adalah dengan menilai secara berkala apakah mekanisme tata kelola TI yang disepakati beroperasi secara efektif; melakukan tinjauan rutin untuk menilai evolusi keterampilan; dan mengontrol layanan, aset, dan sumber daya TI.

---

Information Technology (IT) governance has become an important topic in information system management because it can affect the ability of companies/organizations and government agencies to achieve goals. Maturity level assessment in the Information and Communication Technology Division (Div TIK) work unit needs to be carried out in order to determine the current condition of IT governance. Maturity level measurement is carried out using the COBIT 2019 framework, namely by mapping organizational goals into COBIT 2019 so that related domains are obtained. Measuring the level of maturity in the Div TIK work unit shows that there are 8 process domains. The EDM01, APO07, APO08, BAI01, and MEA04 domains are at level 3 while the APO04, BAI11, and DSS04 domains are at level 4. Measuring the value of the gap between the current maturity level and the expected maturity level is also carried out. The biggest discrepancy value is in the APO04 domain with a value of 1.48, and the smallest is in the APO07 domain with a value of 0.59. Analysis of improvements that can be carried out to increase the maturity level include periodically assessing whether the agreed IT governance mechanisms are operating effectively; conducting regular reviews to assess skills evolution; and controlling IT services, assets and resources."