Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Alat kesehatan merupakan komponen penting dalam pelayanan kesehatandisamping obat. Selain memiliki fungsi sosial, alat kesehatan juga memiliki fungsiekonomi dan menjadi komoditas yang memiliki nilai menjanjikan. Indonesia adalahpasar yang besar untuk pemasaran alat kesehatan dengan nilai pasar sekitar 800 jutaUSD pada tahun 2015 dan diperkirakan mencapai 1,2 miliar USD pada tahun 2019 BMI, 2015 . Namun, kebutuhan alat kesehatan masih dipenuhi lebih dari 90 alatkesehatan impor. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik IndeptInterview. Hasil penelitian: Komunikasi pada implementasi kebijakan hilirisasi hasilriset alat kesehatan di Universitas Gadjah Mada masih belum efektif. Sumber daya diUniversitas Gadjah Mada seperti SDM, fasilitas dan dana belum optimal. Struktur Birokrasi, belum adanya SOP dalam pelaksanaan hilirisasi hasil riset alkes. Kesimpulan: Implementasi kebijakan hilirisasi hasil riset alat kesehatan di Universitas Gadjah Madamasih belum optimal dalam penyelenggaraan hilirisasi hasil riset alat kesehatan.Hambatan: Komunikasi periset Universitas Gadjah Mada dengan LKPP kurangbersinergi sehingga produk-produk yang dihasilkan yang seharusnya dapat disusundalam tata kelola pengadaan alat kesehatan masih adanya penolakan oleh LKPP. Disposisi pada persepsi penggunaan alat kesehatan luar negeri lebih bagus mutunyaserta kurangnya minat industri untuk memproduksi alat kesehatan dan pelaku usahauntuk menanamkan investasi di bidang industri alat kesehatan. Sumber daya perisetsecara kuantitas yang masih kurang dalam mendukung riset alat kesehatan secarakonsisten, selama ini fungsi dosen sebagai tenaga pengajar dan sebagai periset. Sertalaboratorium pengujian yang masih kurang bagi periset Universitas Gadjah Mada.Struktur organisasi kurang menyusun SOP tugas direktur, periset dan tim advokasidalam melaksanakan tanggungjawabnya sehingga kurangnya pencapaian tujuan dariprototype, Izin Edar, HAKI, dan komersialisasi hasil riset.

---

Medical devices are an important component of healthcare besides drugs. Inaddition to having a social function, medical devices also has an economic function andcommodity that has promising value. Indonesia is a big markets for medical devicesmarketing with a market value of about 800 million USD by 2015 and is estimated toreach 1.2 billion USD by 2019 BMI, 2015 . However, the need for medical devices isstill fulfilled by more than 90 of imported medical devices. This research usesqualitative method with In depth Interview technique. Research Result of Communication on the hilirization policy implementation of medical devices researchresults in Gadjah Mada University still not effective. Resources at Gadjah MadaUniversity such as human resources, facilities and funds have not been optimal.Bureaucracy Structure, the have not SOP in the the hilirization policy implementation ofmedical devices research results.

Conclusion the hilirization policy implementation ofmedical devices research results in Gadjah Mada University is still not optimal in thehilirization implementation of medical devices research results. Obstacles Gadjah MadaUniversity researchers'communication with LKPP is less synergic so that the productsthat should be arranged in the governance of medical devices procurement are stillrejected by LKPP. The disposition on the perception of the use of foreign medicaldevices is of better quality and the lack of industry interest in producing medical devicesand business actors to invest in the medical devices industry. Research resources inquantity are still lacking in supporting the research of medical devices consistently, sofar the function of lecturers as teaching staff and as a researcher. And testinglaboratories are still lacking for Gadjah Mada University researchers. Theorganizational structure lacks the SOP of the director's job, the researchers and theadvocacy team in carrying out their responsibilities resulting in a lack of achievement ofthe objectives of the prototype, Circulation License, HAKI, and commercialization ofresearch results."

"Pembiayaan kesehatan merupakan suatu permasalahan yang terjadi di seluruh dunia. Banyak metode dan system yang telah dikembangkan mengenai hal ini. Indonesia seperti halnya Negara lain, menghadapi masalah yang sama dalam pengembangan sislem pembiayaan kesehatan. Dihadapkan dengan keadaan saat ini dalam krisis pembiayaan kesehalan, DKI Jaya dipaksa untuk dapat mengendalikan biaya. Mendapatkan biaya satuan yang handal dalam semua RSUDnya merupakan kebutuhan dasar dalam pertahanan ekonomi, di masa system pembiayaan kesehatan yang masih kurang baik di Indonesia. Definisi dari biaya satuan yang handal merupakan kunci kesuksesan semua rumah sakit. Clinical pathways disadari oleh DKI Jaya sebagai alat esensial dalam memberikan pelayanan kesehatan untuk rakyat. Pengembangan pathways ini kemudian dilanjutkan dengan kesadaran untuk perhitungan biaya tiap pathway yang ada. Dengan diketahuinya biaya ini selanjutnya untuk menganalisa efektifitas biaya per pathway pun mudah dilakukan. Tujuan dari riset ini adalah untuk mengetahui metoda untuk menghitung cost of treatment berbasis clinical pathway dari diagnoa yang telah dibuat oleh RSUD DKI Jaya. Kemudian dilanjutkan dengan metode untuk mengaplikasikan cost index untuk mengendalikan biaya diseluruh RSUD DKI Jaya. Angka yng didapatkan di dalam penelitian ini adalah untuk selanjutnya dapak diklarifikasikan keakuratannya dan terbuka untuk penelitian lebih jauh, karena data yang didapatkan untuk pendukung masih belum dapat dijustifikasi. Diagnosa terpiih adalah Diare Anak sebagai perwakilan penyakit medis, dan Sectio Caesaria sebagai perwakilan tindakan bedah. Kedua diagnosa terpilih karena merupakan frekuensi paling tinggi di DKI Jaya dan pelayanannya melibatkan banyak sumber daya. Budi Asih dan Tarakan adalah rumah sakit yang dipilih secara purposive sebagai perwakilan RSUD DKI Jaya.

---

Health financing has always been an ongoing issue in the world. There are many methods and systems that had been developed all over regarding this subject. Indonesia, like many countries, faces the same problem in developing its health financing system. Confronted with the current health care financial crisis, DKI Jaya is forced to control its cost. Setting up a reliable cost unit in its hospitals is a fundamental necessity for economic survival, given the current general conditions in Indonesia's healthcare system. Defin ion is the crucial factor for success. Clinical pathways are recognized by DKI Jaya as essential tools for delivering health services to people. Developing these pathways should then be followed by evaluating !he cost of each pathway. Once the cost of the pathway is known, analyzing the cost effectiveness of the pathway can easily be done.

The purpose of this research is to more understand the method to calculate cost of treatment based on the clinical pathways of the diagnoses that have been developed by DKI Jaya. Then followed by the method to apply cost index to control cost within DKI Jaya's hospitals. As for the values are for futher clarification and research as the supporting data are not yet justified as the best data provided. The diagnoses that are chosen are children?s Diarrhea, representingmedical treatments and Caesarian Delivery, which is representing surgical treatments. The 2 (two) diagnoses are selected as they are the highest frequency within DKI Jaya' s hospital and the treatments involve many resources. Budi Asih and Tarakan are the hospitals that are purposively chosen for the research, as representatives of all DKI Jaya's hospitals. The cost of treatment based on the clinical pathway are then analyzed with the existing conditions followed by the cost index which then is studied as it represents the variables that could effect cost of treatment and its control."

"ABSTRAKDiluar kenyataan bahwa kesehatan menjadi salah satu aspek esensial dalam pembangunan manusia, capaian yang diraih Pemerintah Indonesia di bidang kesehatan masih cukup tertinggal apabila dibandingkan dengan negara-negara tetangganya Schutte et al., 2017. Apabila ditelusuri lebih lanjut, Indonesia ternyata juga memiliki performa buruk dalam permasalahan malnutrisi, dimana kasus stunting di Indonesia adalah yang tertinggi ke-5 di dunia WHO, 2013 dengan prevalensi balita stunting sebesar 37,2 Riskesdas, 2013. Disisi lain, belanja kesehatan secara umum telah mengalami peningkatan yang signifikan, terutama setelah diberlakukannya Desentralisasi Fiskal dan Mandatory Spending pada UU Kesehatan No.36/2009. Studi ini ingin mengukur tingkat efisiensi performa belanja kesehatan dan dampaknya dalam pengurangan stunting di tingkat kota/kabupaten di Indonesia. Menggunakan Stochastic Frontier Analysis, studi ini mengestimasi inefisiensi teknis yang terjadi karena kegagalan pemerintah dalam melakukan performa optimum dalam pengurangan stunting. Temuan awal studi ini menemukan bahwa terdapat kehilangan efisiensi sebesar 16 dalam performa belanja kesehatan untuk pengurangan stunting di pemerintah daerah di Indonesia, Studi juga menunjukkan bahwa belanja modal dan belanja barang, bersamaan dengan derajat desentralisasi merupakan faktor yang signifikan memengaruhi tingkat efisiensi kinerja pemerintahan. Dari perspektif regional, studi menemukan bahwa daerah di Kepulauan Maluku memiliki tingkat efisiensi yang paling rendah secara rata-rata.

---

ABSTRACTDespite health being one of the most important aspects of human capital, Indonesia rsquo s performance in health related aspects lags behind compared to its neighboring countries Schutte et al., 2017. In this aspect, it is found that Indonesia also performed poorly on malnutrition problem, especially stunting cases 37.2 toddlers with stunting prevalence Riskesdas 2013 ndash 5th highest stunting prevalence in the World, WHO 2013. On the other hand, overall health expenditure has significantly increased since the implementation of Fiscal Decentralization Act and Mandatory Spending on Health Act. This study wants to measure the efficiency of health expenditure performance and its impact on reducing stunting prevalence at the regional level in Indonesia. Using Stochastic Frontier Analysis, the study estimated technical inefficiency due to failure in conducting optimum effort on stunting reduction. The preliminary result found that regional government in Indonesia has loss 16 efficiency in health expenditure with respect to stunting reduction. The study also shows that capital and goods expenditure, along with the degree of decentralization are significant efficiency factors that influence government performance. From the regional perspective, it is found that regions in Maluku Islands are the lowest on efficient performance in average."

"Alat kesehatan di Indonesia masih dipenuhi oleh lebih dari 70% alat kesehatan impor. Selain itu, transaksi alat kesehatan dalam negeri dalam e-katalog pada tahun 2019-2020 yang masih rendah (12%) menandakan masih besarnya ketergantungan terhadap alat kesehatan impor. Upaya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2017 yang mewajibkan penerapan Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik (CPAKB), paling lambat 4 tahun sejak peraturan tersebut diterbitkan. Hingga tahun 2022, jumlah sarana produksi alat kesehatan yang memiliki sertifikat CPAKB hanya 30,52%. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik tahun 2022. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara mendalam terhadap informan dari pemerintah, asosiasi, dan industri alat kesehatan di Indonesia, serta telaah dokumen. Penelitian menggunakan model implementasi kebijakan Grindle dan Van Meter Van Horn yang dimodifikasi dalam kerangka segitiga kebijakan Walt-Gilson. Hasil penelitian adalah ukuran dan tujuan kebijakan, kepentingan yang dipengaruhi, dan manfaat kebijakan sudah jelas, namun terkendala dari sumber daya keuangan yang masih terbatas. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan. Karakterisitik lembaga pelaksana mendukung implementasi kebijakan, namun strategi para pelaksana masih belum dilaksanakan secara optimal. Disposisi pelaksana masih kurang dan komunikasi kebijakan perlu ditingkatkan. Dari sisi aktor/pelaksana kebijakan, masih terdapat keterbatasan jumlah sumber daya manusia untuk menerapkan kebijakan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah secara umum kebijakan sudah terlaksana dengan baik, namun masih terdapat beberapa kendala pada pelaksanaannya. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kebijakan-kebijakan yang mendorong penerapan CPAKB dan dukungan dari para pelaksana kebijakan, terutama terkait penguatan kebijakan izin edar alat kesehatan dalam negeri dimana CPAKB dijadikan persyaratan wajib dalam pengajuan izin edar.

---

Medical devices in Indonesia are still fulfilled by more than 70% of imported medical devices. In addition, domestic medical device transactions in e-catalogs in 2019-2020 were still low (12%) indicating that there was still a large dependence on imported medical devices. The effort of the Ministry of Health of the Republic of Indonesia to overcome this is by issuing Minister of Health Regulation Number 20 of 2017 which requires the application of Good Medical Device Manufacturing Practices (CPAKB), no later than 4 years after the regulation was issued. Until 2022, the number of medical device production facilities that have CPAKB certificates is only 30.52%. This study aimed to analyze the implementation of the Good Medical Device Manufacturing Practice policy in 2022. The research was conducted qualitatively using in-depth interviews with informants from the government, associations, and the medical device industry in Indonesia, as well as document reviews. This research uses the policy implementation model of Grindle and Van Meter Van Horn which is modified within the framework of the Walt-Gilson policy triangle. The results of the research are that the standard and objectives of the policy, the interests affected, and the benefits of the policy are clear, but are constrained by limited financial resources. The economic, social, and political environment influences policy implementation. The characteristics of implementing agencies support policy implementation, but the strategies of implementing agencies have not been implemented optimally. The disposition of implementers is still lacking and policy communication needs to be improved. In terms of actors/policy implementers, there is still a limited number of human resources to implement policies. This study concludes that in general the policy has been implemented well, but there are still obstacles in its implementation. This study recommends the need to strengthen policies that encourage the implementation of CPAKB and support from policy implementers, especially related to strengthening the policy for registration of distribution permits for domestic medical devices where CPAKB must be a mandatory requirement in the application."

"Desentralisasi fiskal menyebabkan peningkatan transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Adanya desentralisasi fiskal menyebabkan peningkatan belanja daerah di Indonesia, salah satunya pada bidang kesehatan. Peningkatan belanja kesehatan diharapkan dapat meningkatkan status kesehatan, yang digambarkan oleh angka kematian bayi. Dengan menggunakan data tingkat provinsi dari tahun 2002-2012 dan menggunakan metode data panel, penelitian ini menemukan bahwa belanja kesehatan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota berpengaruh negatif terhadap angka kematian bayi. Selain itu rasio tenaga kesehatan per infrastruktur layanan kesehatan juga berpengaruh negatif terhadap angka kematian bayi.

---

Fiscal decentralization increases cash transfer from central to local government. It also increases local government spending, which include health spending. An increases in health spending is expected to improves health status, which indicated by infant mortality rate. Using state data from 2002-2012 and using panel data estimation, this research find that municipal and state level health spending has negative impact towards infant mortality rate. In addition, number of health worker over health infrastructure also has negative impact towards infant mortality rate."