Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi bertujuan untuk mengetahui hubungan antara infrastruktur jalan dan belanja infrastruktur dengan tax capacity di Indonesia pada level provinsi. Studi ini menggunakan metode analisis stokastik frontier untuk data panel. Data yang digunakan mencakup 34 provinsi dengan periode tahun 2011 hingga 2016. Variabel dependen yang digunakan adalah rasio penerimaan pajak pusat dan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah PDRD. Kontribusi dari studi ini adalah memberikan tinjauan empiris terkait hubungan antara ketersediaan infrastruktur dan belanja infrastruktur dengan tax capacity untuk jenis pajak pusat dan jenis pajak daerah sebagai akibat adanya perubahan aktivitas ekonomi. Estimasi dengan menggunakan data penerimaan pajak di 34 provinsi periode tahun 2011-2016, hanya mengkonfirmasi hubungan positif antara belanja infrastruktur dengan tax capacity untuk jenis pajak pusat dan pajak daerah. Sedangkan ketersediaan infrastruktur hanya berpengaruh positif dan signifikan pada tax capacity PDRD. Tingkat pendapatan dan tingkat pendidikan masyarakat secara signifikan menunjukkan pengaruh positif baik terhadap tax capacity pajak pusat maupun PDRD. Provinsi yang lebih kaya akan cenderung memiliki potensi untuk membayar pajak lebih tinggi. Akan tetapi, semakin besar dominasi sektor pertanian dalam perekonomian suatu provinsi maka terdapat kecenderung mengurangi tax capacity pajak pusat di provinsi tersebut. Demikian halnya faktor administrasi perpajakan, peningkatan kepemilikan NPWP yang menunjukkan kepatuhan administratif menggambarkan perluasan basis pajak dan selanjutnya meningkatkan tax capacity.

---

The study aims to determine the relationship between road infrastructure and infrastructure spending with tax capacity in Indonesia at the provincial level. This study uses stochastic frontier analysis method for panel data. The data used cover 34 provinces with the period of 2011 to 2016. Dependent variable used is the ratio of central tax revenue and local tax revenue and user charges PDRD. The contribution of this study is to provide an empirical review of the relationship between the availability of infrastructure and infrastructure spending with tax capacity for the type of central taxes and local taxes as a result of changes in economic activity.Estimates using tax revenue data in 34 provinces in 2011 2016 period only confirm the positive relationship between infrastructure spending and tax capacity for central and local taxes. While the availability of infrastructure only have a positive and significant impact on tax capacity PDRD. The level of income and the level of level of education significantly indicates a positive effect both on tax capacity of central tax and PDRD. Richer provinces will tend to have the potential to pay higher taxes. However, the greater the dominance of the agricultural sector in the economy of a province then there is a tendency to reduce the tax capacity of the central tax in the province. Similarly, tax administration factors, increased NPWP ownership as proxy for administrative compliance reflect the expansion of the tax base and further increase tax capacity. "

"Infrastruktur adalah salah satu sarana penunjang pembangunan. Sistem transportasi merupakan bagian penting dan stategis bagi pembangunan suatu negara dan merupakan sarana penunjang kemajuan ekonomi karena akan mendukung mobilitas penduduk dan mendistribusikan barang dari satu daerah ke daerah lain. Namun, adanya ketidakmerataan akses masyarakat dan kesenjangan pengembangan wilayah dalam bidang infrastruktur transportasi di Indonesia. Maka perlunya pemetaan infrastruktur transportasi pada Ibukota Provinsi di Indonesia diharapkan dapat menentukan pola pembangunan dan pembenahan infastruktur transportasi pada pembangunan masa mendatang. Metode penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah studi literatur untuk menetapkan indikator penilaian pada pemetaan infrastruktur transportasi di Indonesia dan penyebaran 30 kuesioner pada stakeholder terkait untuk melakukan pembobotan pada setiap indikator dengan AHP (Analytical Hierarchy Process) dengan perhitungan manual. Setelah mendapatkan pembobotan pada setiap indikator, dilakukan scoring atau penilaian pada setiap infrastruktur pada 33 Ibukota Provinsi di Indonesia dan didapatkan pemetaan infrastruktur transportasi pada 33 Ibukota Provinsi di Indonesiadari nilai tertinggi sampai terendah. Hasil yang didapatkan adalah pada kuadran I yaitu Kota Jakarta di posisi pertama, disusul oleh Kota Medan, Bandung, Surabaya, Semarang, Padang, Palembang dan Makassar. Pada kuadran II, Kota Yogyakarta berada pada posisi kesembilan diikuti oleh Kota Ambon, Pontianak, Denpasar, Banjarmasin, Mataram, Banda Aceh dan Samarinda. Pada kuadran III, Kota Jambi pada posisi ke-17 diikuti oleh Manado, Kendari, Bengkulu, Pangkal Pinang, Kupang, Pekanbaru dan Bandar Lampung. Pada kuadran IV, Kota Gorontalo berada pada posisi ke-25 diikuti oleh Jayapura, Tanjung Pinang, Palu, Manokwari, Serang, Mamuju, Ternate, Palangka Raya. Dibuktikan dari pemetaan infrastruktur transportasi ini sebagian besar kota-kota pada bagian barat Indonesia memperoleh penilaian yang lebih baik dari kota-kota di bagian timur Indonesia. Maka perlu adanya pembenahan infrastruktur transportasi pada kota-kota dengan nilai rendah yaitu sebagian besar berada pada kota-kota di bagian timur Indonesia.

---

Infrastructure is one of the definitions of supporting development. The transportation system is an important and strategic part of the development of economic progress of a country because it will support the mobility of people and to distribute goods from one place to another. However, There are the existence of inequality in access and gap in the sector of transportation infrastructure in Indonesia. Hence, the need for mapping of transportation infrastructure in the Capital of Provinces in Indonesia is expected to determine the pattern of development and improvement of future transportation infrastructure?s development.

Reasearch methodology for this research are study of literature to establish the indicators of mapping transport infrastructure in Indonesia and spread of 30 quetioners on the related stakeholders to get weight for each indicator with manual counting of AHP (Analytical Hierarchy Process). After weighting of each indicator, the next step is scoring the transport infrastructure components at 33 Capital of Provinces in Indonesia to get the results of mapping transportation infrastructure from the highest to lowest score.

The results on this reaseach are in quadrant I, the city of Jakarta in the first position, followed by the city of Medan, Bandung, Surabaya, Semarang, Padang, Palembang dan Makassar. In quadrant II, the city of Yogyakarta is at ninth position followed by the city of Ambon, Pontianak, Denpasar, Banjarmasin, Mataram, Banda Aceh dan Samarinda. In quadrant III, City of Jambi in the 17th position followed by Manado, Kendari, Bengkulu, Pangkal Pinang, Kupang, Pekanbaru dan Bandar Lampung. In quadrant IV, Kota Gorontalo are at the 25th position followed by Jayapura, Tanjung Pinang, Palu, Manokwari, Serang, Mamuju, Ternate, Palangka Raya.

Evidenced from the result of mapping of transport infrastructure is mostly cities in the western part of Indonesia get better scores than the cities in the eastern part of Indonesia. Hence the improvement of transport infrastructure is needed for the cities with low scores that are mostly located in the eastern part of Indonesia."

"Penelitian ini melihat bagaimana pembangunan infrastruktur jalan mempengaruhi kriminalitas di pedesaan Indonesia. Pedesaan identik dengan sektor agrikultural, tingkat kemiskinan yang tinggi, kualitas hidup yang rendah, dan infrastruktur jalan yang cenderung masih rendah. Dengan kondisi tersebut, pembangunan infrastruktur jalan di pedesaan menjadi penting bagi perkembangan desa. Sejak pemerintah mengeluarkan konsep pembangunan desa melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, terjadi pembangunan masif infrastruktur jalan di pedesaan Indonesia yang bertujuan untuk memenuhi sarana dan prasarana desa serta pengembangan potensi ekonomi lokal. Namun, selain memberikan dampak positif, pembangunan infrastruktur jalan juga menjadi perdebatan karena adanya eksternalitas negatif yang berdampak bagi kehidupan masyarakat, salah satunya kriminalitas. Dengan menggunakan model regresi logistik, penelitian ini menganalisis data Potensi Desa (Podes) tahun 2006-2018 untuk desa/kelurahan di seluruh provinsi di Indonesia. Hasil estimasi menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan di pedesaan Indonesia beriringan dengan peningkatan peluang kriminalitas, yaitu sekitar 1,3-1,5 kali lebih tinggi. Setelah pembangunan masif karena pemanfaatan dana desa, pembangunan jalan di desa-desa terpencil diindikasi lebih memberikan manfaat untuk kemajuan ekonomi desa, yang kemudian dapat berdampak pada turunnya pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya karena kondisi ekonomi yang membaik. Temuan ini mendukung beberapa literatur yang menjelaskan bahwa infastruktur jalan dan aksesibilitas dapat memberikan peluang untuk terjadinya kriminalitas.

---

This study views how the road infrastructure development affects crime in rural Indonesia. Rural areas are related to agricultural sector, high poverty rates, low quality of life, and low road infrastructure. Under these conditions, the road infrastructure development in rural areas is important for village development. Since the government issued the concept of village development through Law no. 6 of 2014 concerning Villages, a massive road infrastructure development occurred in rural Indonesia which aims to fulfill village facilities and infrastructure and develop local economic potential.Despite of having a positive impact, the road infrastructure development is also a debate because of the negative externalities on environment and society, one of which is crime. By using the logistic regression model, this study analyzes the Village Potential (Podes) data for villages in all provinces in Indonesia for the period 2006-2018. The estimation results show that the road infrastructure development in rural Indonesia is accompanied by an increase in crime opportunities, which is about 1.3-1.5 times higher. After the massive road infrastructure development due to village fund, the road development in remote villages is indicated to be more beneficial for village economic progress, which can have an impact on decreasing criminals due to better economic condition. This finding supports some previous literatures which explain that road infrastructure and accessibility can provide opportunities for crime."

"ABSTRAKKinerja pembangunan perumahan mengatasi backlog di Indonesia belum memuaskan. Pendelegasian penanganan backlog oleh Kemenpera. Salah satu programnya melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) perumahan dan kawasan permukiman. Dalam pelaksanaannya masih terdapat deviasi anggaran sebesar 33%–39% pada Tahun 2011–2013. Deviasi anggaran disebabkan antara lain rendahnya realisasi komponen infrastruktur perumahan terutama terhadap Permenpera 01/2014. Perlu diperhatikan komponen infrastruktur apa yang meningkatkan penyerapan DAK melalui analisis deskriptif, Relative Importance Index, one-sample t-test serta seberapa besar mengoptimalisakan penyerapan anggaran DAK melalui simulasi monte carlo. Sehingga diperoleh komponen infrastruktur (x) mengoptimalkan penyerapan DAK sebesar z % dan proporsi per unit rumah sebesar y %.

---

ABSTRACTPerformance of housing development in Indonesia address by backlog has’t been satisfactory. One of the programs through the Special Allocation Fund (DAK) housing and residential areas. In practice there is a budget deviation of 33% -39% in the year 2011-2013. Budget deviation is caused the low realization of housing infrastructure components especially against Permenpera 01/2014. Please note what infrastructure components can increase DAK absorption through descriptive analysis, Relative Importance Index, one-sample t-test and how much DAK absorption through monte carlo simulation. Thus obtained infrastructure components (x) to optimize the DAK absorption by z% and the proportion per unit of y%."

"Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) merupakan salah satu proyek infrastruktur strategis nasional yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan kawasan di Pulau Sumatra yang diharapkan dapat mendukung pertumbuhan perekonomian nasional. JTTS terdiri dari 24 ruas dengan panjang 2.704 km yang menghubungkan titik paling utara Pulau Sumatra yang ada di Banda Aceh dengan titik paling selatan di Bakauheni, Provinsi Lampung. Kehadiran JTTS diharapkan menimbulkan dampak fiskal bagi pemerintahan berupa kenaikan penerimaan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan pembangunan JTTS terhadap penerimaan pajak pusat dan pajak daerah. Penelitian ini menggunakan data penerimaan pajak daerah Pemerintah Kota/Kabupaten dan pajak pusat pda Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Pulau Sumatra dalam kurun waktu 2014 - 2020. Penelitian ini menggunakan metode Difference in Difference with multi time periods. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan positif antara pembangunan JTTS dengan penerimaan pajak pusat dan pajak daerah.

---

.The Trans Sumatra Toll Road (JTTS) is one of the national strategic infrastructure projects that aims to increase regional development on Sumatra which is expected to support national economic growth. The JTTS consists of 24 segments with a length of 2,704 km that connects the northernmost point of Sumatra in Banda Aceh and the southernmost point in Bakauheni, Lampung Province. The presence of JTTS is expected to be a fiscal impact for the government in the form of tax revenue. This study aims to analyze the relationship of JTTS to central and local tax revenues. This study uses data on local tax revenues from the City/Regency Government and the central tax office of the Tax Service Office (KPP) on Sumatra in the period 2014 to 2020. This study uses the Difference in Difference method with multi time periods. The results showed that there was a positive relationship between JTTS and central and local tax revenues."

"This research examines empirically the relationship among the social capital variable set, entrepreneurial orientation variable set, organizational resource variable set, and the impact of these three variable sets towards entrepreneurial performances. data is collected by web survey questionnaire sent to the entrpreneurs who own IT new ventures starting from 2000 onward. The sampling method used in this study is purposive sampling. The results obtained in this research indicate that there are significant relationships among social capital variable set, entrepreneurial orientation variable set, , and organizational resource variable from the entrepreneurial orientation variable set and human capital variable set, innovation variable from the entrepreneurial orientation variable from the social capital variable from the organizational resources variable set have significant impact towards the profit index and the growth index from the entrepreneurial performance variable set with a 5% level of significance. "

"Kejadian banjir/genangan air yang sering melanda Ibukota Jakarta berpotensi menimbulkan kerusakan infrastruktur termasuk jaringan jalan, terutama di Jakarta Utara yang secara morfologis berada pada ketinggian kurang dari 7 meter dari permukaan laut. Pola distribusi keruangan sensitivitas kerusakan jaringan jalan di Jakarta Utara dikaji berdasarkan variabel jenis banjir, ketinggian banjir, durasi banjir, frekuensi banjir, arus lalu lintas dan bobot kendaraan. Penelitian ini menggunakan metode AHP dan teknik overlay peta yang kemudian dilakukan verifikasi data berdasarkan fakta di lapangan yang tersebar pada 51 lokasi di Jakarta Utara. Dari kesemua data yang diperoleh akan dilakukan penilaian dan pembobotan yang kemudian dioverlay untuk mengetahui tingkat sensitivitas kerusakan jaringan jalan. Berdasarkan hasil analisis dan pengolahan data memperlihatkan bahwa secara umum terdapat kesamaan pola keruangan antara tingkat sensitivitas kerusakan jaringan jalan menggunakan 6 variabel dan 5 variabel. Pada tingkat sensitivitas kerusakan jaringan jalan yang lebih tinggi cenderung lebih sering mengalami kerusakan jaringan jalan dibandingkan dengan yang lebih rendah.

---

A flood/inundation was often occurs in the capital city Jakarta and has the potential to cause damage to infrastructure including roads networks, especially in North Jakarta which are morphologically located at an altitude of less than 7 meters above sea level. Spatial distribution pattern of the sensitivity of damage roads in North Jakarta studied based on variable kinds of floods, flood elevation, flood duration, frequency of floods, traffic flow and vehicle weight. This study uses AHP and map overlay techniques and then will be verification based on facts on the ground are scattered in 51 locations in North Jakarta. From all the data obtained will be carried out assessment and weighting are then overlaid to determine the level of sensitivity of the roads damage. Based on the analysis and data processing in general shows that there are similarities between the spatial patterns of roads damage sensitivity level using 6 variables and 5 variables. At the level of sensitivity of the roads damage is higher tend to be more often damaged road network compared with lower."

"Pada rencana awal pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, rute yang dipilih belum mengacu pada PDRB dan jumlah penduduk yang merupakan faktor penting dalam pengembangan suatu wilayah. Selain itu untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik sebagai hasil dari perencanaan rute JTTS, diperlukan pengembangan potensi yang dimiliki wilayah secara optimal. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan memetakan sektor unggulan wilayah yang akan dilalui rute jalan tol tersebut menggunakan metode location quotient. Pada penelitian ini dilakukan penambahan integrasi jalur fiber optik, pengembangan kawasan pariwisata dan rest area sehingga total initial cost dari rute ini adalah Rp102.732.733.062.404. Untuk sektor unggulan yang terdapat pada rute ini adalah berupa pertambangan dan galian, industri pengolahan serta pertanian.

---

At the beginning of the Trans Sumatra Toll Road’s construction plans, the route chosen is not referring to the GDP and population that is an important factor in the development of a region. In addition to achieving good economic growth as a result of JTTS route planning, required the development potential of the region optimally. One approach that can be done is to map the leading sectors in the areas to be traversed highway route is using location quotient. In this study, is added the integration of the optical fiber lines, the development of a tourism area and rest area so that the total initial cost of this route is Rp102.732.733.062.404. For the leading sectors contained on this route are mining and quarrying, manufacturing industry and agriculture."