Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah intervensi perilaku, yaitu dengan mengirimkan surat teguran kepada Wajib Pajak Badan WP di Indonesia meningkatkan kepatuhan dalam penyampaian SPT. Kajian ini menggunakan estimasi probit pada data panel penyampaian SPT WP di Kantor Pajak Madya di seluruh Indonesia dalam periode 2010-2016. Hasil estimasi menunjukkan bahwa surat teguran memiliki dampak yang lebih positif untuk meningkatkan probabilitas penyampaian SPT bagi WP dengan status Pengusaha Kena Pajak PKP dibanding non-PKP. Berdasarkan domisili WP, surat teguran kepada WP di Jakarta menunjukkan efek yang lebih rendah daripada jika diberikan kepada WP di Sumatera, sementara pengaruh yang lebih positif ditunjukkan oleh surat teguran kepada WP di Jawa selain Jakarta, Bali Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulawesi Maluku Papua. Dilihat dari kategori usaha, hanya WP kategori Konstruksi yang menunjukkan dampak yang berbeda, yang secara signifikan kurang efektif daripada surat teguran yang diterbitkan untuk WP dalam kategori Pertanian. Secara keseluruhan, surat teguran yang memuat pesan pengenaan sanksi secara efektif mendorong perubahan perilaku WP menjadi lebih patuh dalam menyampaikan SPT untuk WP berstatus PKP, berdomisili selain di Jakarta, dan dalam kategori usaha selain Konstruksi.

---

This study aims to analyze whether the behavioral intervention, i.e., by sending tax reminder letters to the corporate taxpayers WP in Indonesia improves compliance in the filing of tax returns SPT . It uses probit estimation on the panel data of Corporate Taxpayer rsquo s filing of SPT at Medium Tax Office throughout Indonesia within 2010 2016. The estimation results indicate that reminder letters have more positive impacts to increase the probability of tax return filing for WP with the status of Taxable Entrepreneurs PKP than non PKP. Based on the domicile of WP, tax reminder letters to WP in Jakarta show lower effects than if they were given to WP in Sumatra, while a more positive influence is shown by letters to WP in Java other than Jakarta, Bali Nusa Tenggara, Kalimantan, and Sulawesi Maluku Papua. Regarding business category, only WP of the Construction category demonstrate different impact, which is significantly less effective than the letters issued to WP in the Agriculture category. Overall, tax reminder letters containing the message of the imposition of sanctions effectively encourage the change of WP 39 s behavior to be more compliant in filing SPT for WP status as PKP, located outside Jakarta, and in the categories other than Construction."

"Automatic Exchange of Information merupakan solusi yang dicetuskan OECD dan negara G20 dalam mencegah praktik penghindaran pajak, khususnya pelarian dana ilegal ke luar negeri. Indonesia mulai menukarkan informasi secara otomatis pertama kali pada tahun 2018 dengan payung hukum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017. Meskipun begitu, Indonesia baru mulai memanfaatkan data AEoI tersebut pada akhir tahun 2019. Penelitian ini akan menganalisis pemanfaatan data AEoI oleh Kantor Pelayanan Pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia serta tantangan yang dihadapi otoritas pajak dalam proses pemanfaatannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Kantor Pelayanan Pajak sudah mulai memanfaatkan data AEoI dengan baik untuk meningkatkan wajib pajak terdaftar dan untuk meminimalisir praktik penghindaran pajak. Meskipun begitu, hasil dari penelitian ini juga mengatakan bahwa data AEoI tidak secara langsung dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia, namun data AEoI dapat membantu meningkatkan kepatuhan pajak dan kemudian dapat menghasilkan penerimaan pajak apabila wajib pajak belum memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa otoritas pajak menghadapi tantangan dalam proses pemanfaatan data AEoI berupa tantangan dalam aspek kelengkapan data, aspek teknologi, dan aspek sumber daya manusia.

---

Automatic Exchange of Information is a solution initiated by the OECD and G20 countries in preventing tax evasion practices, especially the illegal flight of funds abroad. Indonesia began exchanging information automatically for the first time in 2018 under the legal umbrella of Law Number 9 of 2017. However, Indonesia only started to utilize the AEoI data at the end of 2019. This study will analyze the use of AEoI data by the Tax Service Office in order to increasing tax revenue in Indonesia and the challenges faced by the tax authorities in the process of using it. This study uses a qualitative approach with in-depth interviews and literature study as data collection techniques. The results of this study indicate that the Tax Service Office has begun to properly utilize AEOI data to increase registered taxpayers and to minimize tax avoidance practices. Even so, the results of this study also say that AEoI data cannot directly be used to increase tax revenue in Indonesia, but AEoI data can help improve tax compliance and can then generate tax revenue if taxpayers are proven not to have fulfilled their tax obligations. This study also shows that the tax authorities face challenges in the process of utilizing AEoI data in the form of challenges in aspects of data completeness, technology aspects, and human resources aspects."

"Tingginya target penerimaan pajak tahun 2015 dan tidak tercapainya target penerimaan dalam kurun lima tahun terakhir membuat Direktorat Jenderal Pajak perlu melakukan langkah-langkah pembaruan untuk mencapai target penerimaan pajak tahun 2015. Salah satunya adalah dilakukannya pemisahan atas fungsi pelayanan dan pengawasan yang diberikan pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi untuk mengatasi dualisme peran yang dimiliki oleh Account Representative sehingga dapat lebih terkonsentrasi pada masing-masing perannya, baik dalam fungsi pelayanan maupun pengawasan dan oleh karenanya diharapkan untuk dapat mencapai kinerja penerimaan dan pelayanan yang lebih baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi Wajib Pajak terhadap kinerja pelayanan pajak sebelum dan sesudah pemisahan fungsi pelayanan dan pengawasan serta upaya yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi di KPP Penanaman Modal Asing Satu. Penelitian yang dilakukan berupa pendekatan kuantitatif dengan menggunakan kuisioner sebagai media penelitian serta analisis data menggunakan software SPSS 20.Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum persepsi Wajib Pajak mengenai kinerja pelayanan pajak yang disampaikan oleh Account Representative sesudah pemisahan fungsi pelayanan dan pengawasan pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Satu telah lebih baik jika dibandingkan dengan kinerja pelayanan sebelum pemisahan fungsi. Berdasarkan hasil analisis Importance-Performance Analysis, dimensi pelayanan yang harus menjadi fokus untuk dilakukan perbaikan adalah reliability, responsiveness, dan assurance.

---

The highly set tax revenue target in 2015 and the unachieved revenue target in the last five years have urged Directorate General of Taxes to conduct recent steps to achieve tax revenue target in 2015. One of them is the separation of service and supervision function of Supervising and Consulting Division to deal with Account Representative?s dualistic role in order to focus on each role either service or supervision in achieving greater revenue and service performance. The objective of this research is to empirically analyze taxpayer?s perception towards the performance of tax service before and after the separation of service and supervision function and the efforts that must be made in endeavor to increase service performance of Supervising and Consulting Division in KPP Penanaman Modal Asing Satu. This research is conducted using quantitative approach with questionnaire as research instrument and SPSS 20 software as tool for data analysis.

The result of this research concludes that in general, taxpayer?s perception towards tax service performance conveyed by Account Representative after the separation of service and supervision function of Supervising and Consulting Division is more favorable than that of before the separation. The result of Importance-Performance Analysis concludes that reliability, responsiveness, and assurance are the service dimensions that need to be the focus of improvement."

"Peranan pajak dalam penerimaan negara terus meningkat seiring dengan kebutuhan untuk mendanai pengeluaran negara yang setiap tahun terus bertambah. Dalam hal ini dibutuhkan dukungan berupa peningkatan kesadaran masyarakat Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara jujur dan bertanggung jawab.Salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DIP) melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 memberikan wewenang kepada DJP untuk melakukan pemeriksaan.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui serta menganalisis pengaruh pemeriksaan terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-kuantitatif. Pendekatan deskriptif dilakukan dengan cara mendeskripsikan kondisi objek penelitian apa adanya sesuai fakta di lapangan. Sedangkan pendekatan kuantitatif dilakukan dengan cara perhitungan statistika untuk mengetahui hubungan atau pengaruh pemeriksaan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.Dari hasil analisis dan pembahasan diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:1. Terdapat kaitan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sebelum pemeriksaan dan setelah pemeriksaan. Atau dengan kata lain adanya pemeriksaan yang dilakukan merubah tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT Tahunan. Bila ada kesalahan dalam kesimpulan ini, maka tingkat kesalahan tidak akan lebih dari 5%.2. Pemeriksaan berkaitan dengan tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan, Derajat keeratan dihitung dengan memperoleh nilai C=0,46588, sedangkan nilai Croaks sebesar 0.7071, nilai C cukup dekat dengan nilai Croaks yang berarti proses pemeriksaan berkaitan cukup besar dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunannya.Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh maka disarankan untuk meningkatkan frekuensi pemeriksaan karena dari 35 Wajib Pajak yang diambil sampel dalam penelitian ini ternyata dengan adanya pemeriksaan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampatkan SPT Tahunannya.

---

The role of taxation has been increased in supporting need of government's expenditures, which has been raised continuously. Therefore, awareness of Tax Payer should be increased in order to do their responsibility honestly.

To rise up that awareness, Directorate General of Tax has built control system to watch the compliance of the taxpayer in doing the taxation regulation. Act number 611983 Concerning General Guidance and Taxation Mechanism, which has been changed in Act number 1612000, gives full authority for Directorate General of Tax to act as tax auditor.

The aim of this research is to analysis influence tax audit to the increase of Tax Payer compliance in full filling their tax responsibility. The research uses a descriptive-quantitative method. Descriptive approach means exposing all conditions of research object based on real fact. Meanwhile, quantitative approach uses statistical calculation in order to know the relationship or influence of audit to Tax Payer compliance.

Through the analysis, the result of this research is:

1. Audit may change the compliance of taxpayer especially related with the attitude of taxpayer in sending tax return. The conclusion contains no more than 5 % error risk.

2. Audit has close relationship with compliance rate in sending tax return. The relationship rate is C = 0.46588, and Cmax = 0.7071. Theses means that audit process has significant relationship with compliance rate of Tax Payer in sending tax return.

Based on those conclusions, it is recommended for Directorate General of Tax to increase the audit more frequently."

"Penelitian ini membahas dan menguji salah satu faktor yang dikemukanan oleh Organization for Economic Coorperation and Development (OECD) yang termasuk kategori faktor psikologi yaitu pengaruh keadilan dan kepercayaan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang berada di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode pengolahan data yang digunakan adala uji regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa keadilan dan kepercayaan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

---

This research discuss and examine the influence of one of the factor according Organization for Economic Coorperation and Developmen (OECD) which including physicological factor that is fairness and trust to compliance of individual taxpayer in submit the Annual Tax Returns of Income Tax. The respondent of this research is the individual taxpayer who lives in the small tax office region in Serpong. The method used in this research is quantitative while data processing method used multiple regression test. The research results showed that fairness and trust have positive significant effects to compliance individual taxpayer in submit the Annual Tax Returns of Income Tax."

"Pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional mengakibatkan gejolak ekonomi yang berdampak besar bagi perekonomian Indonesia. Adanya penurunan tersebut membuat pajak sebagai aspek krusial instrumen fiskal, sepanjang tahun 2020 lebih ditekankan pada fungsinya sebagai regulerend yaitu lebih berfokus dalam mengutamakan penanganan Covid- 19 serta pemulihan ekonomi nasional. Sehingga pada tahun 2020 penerimaan pajak mengalami shortfall hingga akhir tahun 2021. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis strategi yang diterapkan KPP Madya Tangerang serta kendala yang dihadapi dalam mengoptimasi penerimaan pajak selama masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dilengkapi teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa strategi yang dilakukan KPP Madya Tangerang merupakan strategi yang digunakan pada level fungsional yaitu menerapkan kebijakan-kebijakan perpajakan berdasarkan dua tingkatan strategi sebelumnya yaitu strategi yang telah dibuat pemerintah nasional maupun Kementerian Keuangan dalam mengoptimasi penerimaan pajak selama masa pandemi Covid-19. Adapun upaya yang dilakukan KPP Madya Tangerang antara lain: menerapkan Perpu No. 1 Tahun 2020 sebagai bentuk kepastian hukum pegawai pajak dalam menghimpun penerimaan pajak dengan melakukan beberapa prosedur perpajakan melalui video conference dan sebisa mungkin tidak menggunakan relaksasi jatuh tempo perpajakan, melakukan pengawasan kebijakan insentif perpajakan khususnya terkait angsuran PPh pasal 25, melakukan prioritas pengawasan dan pemeriksaan sesuai dengan SE DJP Nomor SE-15/PJ/2018 kepada para wajib pajak yang tidak terdampak pandemi Covid-19, pemanfaatan digitalisasi pajak seperti layanan ‘Ngobras 415’ untuk pelayanan dan aplikasi Approweb untuk pengawasan dan pemeriksaan, penggunaan aplikasi Logbook sebagai sarana mengawasi kepegawaian, memaksimalkan berbagai kegiatan l untuk meningkatkan kualitas SDM di bidang perpajakan. Adapun kendala yang dihadapinya antara lain kebijakan pembatasan sosial yang menghambat proses kewajiban perpajakan dan kondisi ekonomi yang menurun yang berdampak kepada para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

---

The Covid-19 pandemic as a national disaster resulted in economic shocks that had a major impact on the Indonesian economy. The decline has made taxes as a crucial aspect of fiscal instruments, throughout 2020 more emphasized on its function as a regular end, which is more focused on prioritizing the handling of Covid-19 and national economic recovery. So that in 2020 tax revenue experienced a shortfall until the end of 2021. The purpose of this study is to analyze the strategies implemented by the Tangerang Medium Tax Service Office and identify the obstacles faced in optimizing tax revenue during the Covid-19 pandemic. This research uses a qualitative research approach, complemented by data collection techniques in the form of literature studies and in-depth interviews. The results of this study show that the strategy carried out by the Tangerang Medium Tax Service Office is a strategy used at the functional level, namely implementing tax policies that refer to the two previous levels of strategy, namely strategies that have been made by the national government and the Ministry of Finance in optimizing tax revenue during the Covid-19 pandemic. The efforts made by the Tangerang Medium Tax Service Office include: implementing Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2020 as a form of legal certainty for tax officials in collecting tax revenue by conducting several tax procedures through video conferences and as much as possible not using tax maturity relaxation, monitoring tax incentive policies, especially related to Income Tax installments in Article 25, prioritizing supervision and examination in accordance with Directorate General of Taxes Circular Letter Number SE-15/PJ/2018 to taxpayers who are not affected by the Covid-19 pandemic, utilizing tax digitization such as 'Ngobras 415' for services and the Approweb application for supervision and examination, using the Logbook application as a means of monitoring staffing, and conducting various activities to improve the quality of human resources in the field of taxation. The obstacles faced include social restriction policies that hinder the process of tax obligations and declining economic conditions that have an impact on taxpayers in fulfilling their tax obligations."

"Sunset Policy tahun 2008 dan Reinventing Policy tahun 2015 adalah dua kebijakan yang digunakan untuk meningkatkan peneirmaan negara sekaligus meningkatkan basis data DJP. Tesis ini membahas perbandingan efektivitas kebijakan Sunset Policy dibandingkan dengan Reinventing Policy dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak di Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar serta membahas hambatan-hambatan yang terjadi dalam implementasi kedua kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Sunset Policy lebih efektif dibandingkan dengan kebijakan Reinventing Policy. Saran agar sebaiknya kebijakan ini ditinjau kembali dan dipilih kebijakan yang sifatnya menyeluruh seperti Tax Amnesty. Saran lainnya adalah apabila suatu kebijakan sedang berjalan, janganlah kebijakan yang akan datang diketahui oleh publik terlebih dahulu.

---

Sunset Policy 2008 and Reinventing Policy 2015 are two policies that are used to improve state awareness while enhancing the DGT database. This thesis discusses the comparison of the effectiveness of the Sunset Policy compared with the Reinventing Policy in an effort to increase tax revenue in the DGT Office of the Great Taxpayer and discuss the barriers that occur in the implementation of both policies. This research uses qualitative approach with descriptive design.

The results of this study indicate that Sunset Policy is more effective than the Reinventing Policy policy. Suggestions for this policy should be reviewed and selected comprehensive policies such as Tax Amnesty. Another suggestion is that if a policy is in progress, let no future policy be known to the public first."

"Laporan magang ini mengevaluasi proses pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan wajib pajak orang pribadi ekspatriat menggunakan metode e-Filing untuk pelaporan pajak tahun 2021. Diskusi berfokus pada proses pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan yang dilakukan untuk pelaporan pajak pada tahun 2021 untuk wajib pajak orang pribadi spesifiknya untuk ekspatriat yang tinggal dan bekerja di Indonesia. Subyek pembahasan adalah dua ekspatriat Jepang yang bekerja dan menerima penghasilan dari Indonesia. Evaluasi dilakukan dengan referensi kepada peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia seperti Keputusan Menteri Keuangan, Undang-Undang Republik Indonesia, serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Berdasarkan evaluasi pada laporan magang ini, proses pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan untuk wajib pajak orang pribadi ekspatriat yang dilakukan pada tahun pajak 2021 telah sesuai dengan tiga kriteria pelaporan, Lengkap, Jelas, dan Benar, demikian pula dengan peraturan perpajakan yang berlaku lainnya. Laporan magang ini juga membahas refleksi diri terhadap aktivitas magang di Chera Solutions yang dilakukan penulis selama empat bulan kebelakang.

---

This internship report evaluates the process of annual tax return reporting for expatriate individual taxpayers using the e-Filing method for the 2021 tax return reporting. The discussion focused on the reporting process of the annual income tax return that was conducted for the taxation year 2021 for individual taxpayers specifically for expatriates that lives and works in Indonesia. The subject for the discussion is two Japanese expatriates that both live and receive income from Indonesia. The evaluation is conducted with reference to the applicable taxation rules and regulation in Indonesia, such as the Ministry of Finance Decree, Law of Republic Indonesia, as well as the Regulation of The Director General of Taxation. Based on the evaluation in this internship report, the process of annual tax return reporting for expatriate individual taxpayers that was conducted for the taxation year 2021 is in accordance with the three criteria of reporting, Complete, Clear and Correct, as well as with other applicable taxation regulations. This internship report also discusses the self- reflection towards the internship activities in Chera Solutions that the author has conduct for the past four months."

"Pencapaian target penerimaan pajak oleh otoritas pajak antara lain dilakukan dengan menggunakan pola extra effort melalui kebijakan penggalian potensi pajak berbasis profil Wajib Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pengaruh penggalian potensi pajak berbasis profil Wajib Pajak Badan terhadap peningkatan penerimaan pajak, (2) mengetahui optimalitas hasil penggalian potensi pajak berbasis profil Wajib Pajak badan. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif-kualitatif yaitu analisis kuantitatif yang didukung uraian dari data kualitatif. Dengan menggunakan data pembayaran wajib pajak penentu penerimaan, data extra effort, dan hasil wawancara dengan pihak terkait.Hasil penelitian menunjukkan (1) adanya hubungan positif antara penggalian potensi pajak berbasis profil Wajib Pajak dengan peningkatan penerimaan pajak, karena dengan menggunakan profil Wajib Pajak penggalian potensi pajak dapat dilakukan secara comprehensive, sehingga memberikan hasil lebih maksimal, (2) penggalian potensi pajak berbasis profil Wajib Pajak yang dilakukan KPP belum memberikan hasil yang optimal karena target extra effort untuk tiga tahun yang diteliti tidak pernah tercapai.

---

Achievement the tax revenue target by tax authorities among others, performed by using the pattern through the extra effort of potential tax policy based taxpayers profile. Using data the payment acceptance determinants tax payers, an extra effort of data, and interviews, this research to (1) determine the effect of potential tax based profile corporate taxpayers on increased tax revenue; (2) determine the optimality results potential tax excavation based profile corporate taxpayers. This research use approach quantitative-qualitative that is quantitative analysis supported by qualitative data.

The Research results (1) showed of the positive relationship between tax excavation based profile corporate taxpayers with increase in tax revenue, due to the use profiles of potential taxpayers can be done in a comprehensive, so as to provide maximum results, (2) tax excavation based profile taxpayers the tax office do not provide optimal result because target extra effort for three years under research never unattainable."

"Memperhatikan signifikansi peran pemeriksaan pajak dan berbagai fenomena yang terkait, sangatlah esensial untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pemeriksaan pajak dan dampaknya terhadap pencapaian hasil pemeriksaan. Kajian literatur menunjukkan bahwa berbagai elemen mempengaruhi tingkat keberhasilan pemeriksaan pajak. Pada Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung tingkat kepatuhan dan keterbukaan masyarakat akan kebijakan terkait pemeriksaan pajak tercermin dari data capaian atau realisasi pemeriksaan dibandingkan target pemeriksaan dari tahun ke tahun. Dimana trend dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan peningkatan persentase realisasi penerimaan pajak dibandingkan dengan target. Penelitian menggunakan pendekatan post-positivisme dan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Informan dalam penelitian ini terdiri dari KantorWilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung. Analisis efektivitas pemeriksaan pajak ini menggunakan Konsep Efektivitas. Hasil penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak cukup berpengaruh bagi penerimaan pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung yang didasarkan pada indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yangjuga dapat dilihat dengan peningkatan jumlah penerimaan pajak setiap tahun. meskipun ditemukan masalah yang seringkali dialami oleh pemeriksa pajak saat melakukan pemeriksaan pajak diantaranya adalah adanya Wajib Pajak yang bersikap tidak kooperatif dan/atau sulit untuk ditemui guna mengumpulkan data-data terkait kewajiban perpajakannya, khususnya terhadap pemeriksaan khusus untuk menguji kepatuhan perpajakan Wajib Pajak. Rencana dan strategi pemeriksaan pajak yang telah dilakukan sepanjang tahun 2017 sampai dengan 2022 adalah dengan meningkatkan kualitas pemilihan Wajib Pajak yang akan diperiksa, meningkatkan kualitas para Fungsional Pemeriksa Pajak, meningkatkan Audit Coverage Ratio (ACR), serta meningkatkan penerimaan pajak dan kegiatan pemeriksaan. Strategi tersebut di atas adalah strategi yang tetap dijalankan meskipun pada tahun 2019-2021 Indonesia terdampak pandemi Covid-19. Maka dari itu Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung ini tetap mampu mengoptimalisasi penerimaan pajak.

---

Taking into account the significance of the role of tax audits and various related phenomena, it is essential to understand the factors that influence the effectiveness of tax audits and their impact on achieving audit results. The literature review shows that various elements influence the success rate of tax audits. At the South Sumatra and Bangka Belitung Islands DJP Regional Office, the level of public compliance and openness regarding policies related to tax audits is reflected in data on audit achievements or realization compared to audit targets from year to year. Where the trend from 2019 to 2022 shows an increase in the percentage of realized tax revenues compared to the target. The research uses a post-positivism approach and descriptive research type. Data collection was carried out using in-depth interviews and literature study. The informants in this research consisted of the Regional Office of the Directorate General of Taxes for South Sumatra and the Bangka Belitung Islands. Analysis of the effectiveness of this tax audit uses the Effectiveness Concept. The research results found that the implementation of tax audits had quite an influence on tax revenue at the Regional Office of the Directorate General of Taxes for South Sumatra and the Bangka Belitung Islands, which was based on indicators of communication, resources, disposition and bureaucratic structure which can also be seen by the increase in the amount of tax revenue every year. although problems that are often experienced by tax auditors when carrying out tax audits are found, including the existence of Taxpayers who are uncooperative and/or difficult to find in order to collect data related to their tax obligations, especially regarding special audits to test Taxpayer tax compliance. The tax audit plans and strategies that have been carried out from 2017 to 2022 are to improve the quality of the selection of Taxpayers who will be audited, improve the quality of Tax Auditor Functionals, increase the Audit Coverage Ratio (ACR), and increase tax revenues and audit activities. The strategy mentioned above is a strategy that is still being implemented even though in 2019-2021 Indonesia was affected by the Covid-19 pandemic. Therefore, the South Sumatra and Bangka Belitung Islands DJP Regional Office is still able to optimize tax revenues."