Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini mengestimasi pengaruh penerapan tarif tunggal pada Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) terhadap indikasi penggelapan pajak (tax evasion). Pengukuran indikasi penggelapan pajak menggunakan hasil pemeriksaan pajak dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selama kurun waktu 6 tahun (2007-2012). Hasil statistik deskriptif dan analisis Tobit maximum likelihood menunjukkan penerapan tarif tunggal cenderung menurunkan indikasi penggelapan pajak. Hasil penelitian menyarankan bahwa penerapan tarif tunggal pada Pajak Penghasilan Badan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan. Selain itu, semakin tinggi tarif pajak penghasilan cenderung menstimuli indikasi penggelapan pajak.

---

This paper investigates the difference effects of progressive rate and single rate implementation on corporate income tax to tax evasion indication. Using firm level data of tax audit results as a measure of tax evasion indication for six years observations (2007-2012), the empirical results from the sample data show that the implementation of single rate on corporate income tax reduces the tax evasion indication. In addition, the results show that the higher the marginal income tax rate, the higher the tax evasion indication."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh tarif pajak progresif terhadap perilaku penggelapan pajak penghasilan orang pribadi di Indonesia. Sampel penelitian yang digunakan merupakan data hasil audit pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di seluruh Indonesia untuk Tahun Pajak 2001 hingga 2012. Hasil analisis regresi Model Tobit dengan pooled data menunjukkan bahwa penerapan sistem tarif progresif cenderung mendorong perilaku penggelapan pajak di Indonesia. Demikian pula perubahan kebijakan tarif pajak dan braket lapisan penghasilan kena pajak yang ditetapkan melalui Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 turut serta berkontribusi terhadap tingkat penggelapan pajak. Oleh karena itu, besaran Marginal Tax Rates maupun rentang braket penghasilan kena pajak menjadi hal yang krusial dalam menekan penggelapan pajak.

---

The aim of this research was finding out how the progressive personal income tax had impact on the tax evasion behavior in Indonesia. The research sample used was the tax audit result data of personal taxpayer in the whole Indonesia for tax year 2001 to 2012. The result of Tobit Model regression analysis with pooled data showed that the progressive tariff system was inclined to drive tax evasion behavior in Indonesia. Likewise, the change of tax rates and taxable income bracket enforced through the Law of Income Tax No. 36 of 2008 also contributed on the level of tax evasion in Indonesia. Therefore, the magnitude of Marginal Tax Rates as well as the range of taxable income bracket are being crucial on suppressing tax evasion."

"Penelitian ini membahas mengenai formulasi kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan Badan secara bertahap. Penelitian ini bertujuan untuk membahas latar belakang alasan Pemerintah menerbitkan kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan Badan secara bertahap dan formulasi kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan Badan secara bertahap. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini adalah, pertama penerbitan kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan Badan dilatarbelakangi persaingan daya tarik investasi asing dan persaingan tarif pajak dengan negara lain (race to the bottom). Kedua, terkait dengan preferensi kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan Badan secara bertahap adalah supaya Pemerintah dapat menjaga potensi kerugian dari penerimaan pajak, sebagai sarana sosialisasi kebijakan kepada Wajib Pajak, dan melaksanakan amanat dari Undang-Undang. Ketiga, proses formulasi dalam kebijakan penurunan tarif PPh Badan telah melalui policy problems, policy agenda, and policy proposal. Selain itu, dalam formulasi kebijakan penurunan tarif PPh Badan telah memenuhi aspek-aspek seperti target pemberian insentif, bentuk pemberian insentif, dan terkait sistem administrasi.

---

This study aims to discuss the background of the Government's reasons for issuing a gradual corporate income tax rate reduction and the policy formulation of gradual corporate income tax rate reduction. This study uses a qualitative research approach with a descriptive type of research. The results of this study are, first, the issuance of a policy concerning corporate income tax rate reduction against the competition in attracting foreign direct investment and competition in tax rates with other countries (race to the bottom). Second, in accordance with the policy preference for gradual corporate income tax rate reduction, the Government is expected to maintain potential losses from tax revenues, as a means of policy dissemination to Taxpayers, and implement the mandate of the Act. Third, the formulation process concerning the policy of corporate income tax rate reduction has gone through the stages of policy problems, policy agenda, and policy proposals. In addition, the policy formulation of corporate income tax rate reduction has met such aspects, namely the target of incentive provision, forms of incentive provision, and in relation to the administrative system."

"Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh perubahan tarif pajak PPh badan terhadap nilai pengukuran kinerja perusahaan serta faktor penentu tarif pajak efektif pada masa sebelum dan sesudah periode perubahan. Penelitian menggunakan variabel EVA, ROI, EPS serta tarif pajak efektif untuk mengetahui signifikansi perbedaan, menggunakan Wilcoxon rank test dan paired t-test. Analisis data panel dengan model random effect terkait faktor penentu tarif pajak efektif menggunakan proksi leverage, size dan capital intensity. Hasil penelitian menunjukan terdapat perbedaan signifikan nilai EVA, ROI, EPS serta tarif pajak efektif sebelum dan sesudah periode perubahan tarif pajak, serta size berpengaruh signifikan positif terhadap tarif pajak efektif sebelum perubahan tarif PPh badan.

---

This study aims to determine the effect of changes in corporate income tax rate on the value of the company's performance measurement and determinants of effective tax rates in the period before and after the period of change. Studies using variable EVA, ROI, EPS and effective tax rate to determine the significance of the differences, using the Wilcoxon rank test and paired t-test. Analysis of panel data with random effects models related to determinants factors of effective tax rates using a proxy for leverage, size and capital intensity. The results showed there were significant differences in the value of EVA, ROI, EPS and effective tax rates before and after the period of change in tax rate, and size has a positive significant effect on the effective tax rate before the change in corporate income tax rates."

"ABSTRAK Pemerintah mengeluarkan kebijakan presumptive tax yaitu PP 46 Tahun 2013 yang berlaku bagi sektor UMKM dengan peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 Miliar Rupiah dalam satu tahun, dengan ketentuan tarif pajak penghasilan sebesar 1 persen dari omset. Di sisi lain, sektor UMKM menyerap sebagian besar tenaga kerja di Indonesia. Penelitian ini mengestimasi apakah kebijakan PP46 Tahun 2013 di Indonesia berpengaruh terhadap penciptaan lapangan kerja job creation pada perusahaan sektor kecil dan menengah dengan peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 Miliar Rupiah. Pengukuran Job Creation dan tarif efektif pajak penghasilan perusahaan menggunakan laporan SPT Wajib Pajak dari Direktorat Jenderal Pajak DJP selama kurun waktu 7 tahun 2010 ndash; 2016 . Estimasi dampak dilakukan dengan metode Ordinary Least Square dengan memanfaatkan variabel dummy bagi perusahaan yang menggunakan tarif pajak PP46 serta interaksi antara variabel dummy kebijakan dan variabel tarif efektif pajak penghasilan perusahaan. Dari hasil estimasi ditunjukkan bahwa kebijakan PP 46 memiliki dampak positif signifikan pada penciptaan lapangan kerja pada perusahaan berskala kecil dan menengah.

---

---

ABSTRACT

The government of Indonesia issues presumptive tax policy by PP 46 Year 2013 for Small and Medium Enterprises SME sector whose turnover is not more than 4,8 Billions Rupiah per year. The rule that policy is 1 percent of income tax rate on annual turnover, not on net income. This policy can be incentive or dicinentive for SME sector. On the other hand, most employment Indonesia is in micro small and medium sized enterprises. This study aims to examine the effect of implementation of PP46 Year 2013on the job creation in small and medium firm whose annual turnover is not more than 4.8 Billion Rupiahs. This study use Ordinary Least Square OLS method by utilizing dummy variable for company using PP46 tax rate and interaction between policy dummy variable and variable of effective rate of corporate income tax. From the estimation results it is shown that PP 46 policy has a significant positive impact on job creation."

"Penelitian ini mengangkat permasalahan yaitu alasan pemerintah menerapkan tax holiday, proses formulasi tax holiday, dan tanggapan pelaku industri yang sudah existing terhadap tax holiday. Pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan pemerintah menerapkan kebijakan tax holiday karena amanat dari undang-undang, tax competition, dan dampak positif dari tax holiday. Proses formulasi kebijakan tax holiday telah mengikuti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara Nomor: PER/04/M.PAN/4/2007, model rasional sederhana Patton dan Savicky, dan aspek-aspek insentif pajak menurut Easson. Akan tetapi, formulasi kebijakan tax holiday tersebut belum mengikutsertkan secara langsung pihak swasta, asosiasi, dan pemerintah daerah sehingga kurang aspiratif. Tanggapan pelaku industri yang sudah existing terhadap tax holiday adalah positif. Akan tetapi, ketentuan tax holiday kurang jelas dan rumit, serta diskriminasi antara investor baru dengan investor lama.

---

The issues of this underthesis are the reason of the government implemented tax holiday, formulation process of tax holiday, respone of industry players who already existing about tax holiday. The research approach is qualitative to the type of descriptive research. The result showed that the reason of the government implemented tax holiday because of the mandate of law, tax competition, and positive effect of tax holiday. The formulation process has followed the stages of the Minister of Administrative Reform Number: PER/04/M.PAN/4/2007, according to a simple rational model of Patton and Savicky, and importance aspects of Easson. Nevertheless, the formulation is not directly involve private sector, association, and local government, so that less aspiration. Responses of existing industry to tax holiday is a positive. However, the provision of tax holiday is less clear and complex, as well as discrimination between new and old investors."

"Berdasarkan data tahun 2012, besaran proporsi Produk Domestik Bruto (PDB) dari sektor UKM hingga 56 persen serta tingkat penyerapan tenaga kerja di atas 97 persen menjadikan sektor UKM sebagai sektor yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia pada umumnya. UKM dianggap sangat berpotensi dalam meningkatkan pendapatan negara melalui pajak. Data penerimaan pajak tahun 2005 sampai tahun 2012 menunjukkan, sebagian besar penerimaan pajak masih didominasi oleh usaha besar. Pada APBN 2012 misalnya, Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas ditargetkan sebesar Rp445,7 triliun dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditargetkan sebesar Rp336,1 triliun yang sebagian besar diperoleh dari usaha besar. Dalam kenyataanya, unit usaha besar pada tahun 2010 jumlahnya sekitar 4.800 unit dengan sumbangan terhadap PDB sekitar 44 persen, sedangkan UKM sudah mencapai 53 juta unit dengan sumbangan terhadap PDB sebesar 56 persen. Sekitar 99% dari jumlah unit usaha di Indonesia berskala UKM, dan tercatat mampu menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak sekitar 99,4 juta tenaga kerja. Penelitian ini menggunakan 3 variabel eksogen yaitu Hak Legal, Hak Administrastif Wajib Pajak, dan Faktor Pengelakan serta Kepatuhan Pajak sebagai variabel endogen dengan mengambil responden berupa Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sebanyak 200 unit UKM yang ada di Kota Bandar Lampung. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan dan kuesioner (angket), sedangkan tehnik analisis data yang digunakan adalah Structural Equation Modelling atau SEM. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa (1) Hak Legal dapat tergambar jelas oleh variabel hak pengenaan pajak ganda, (2) Hak Administratif dapat dijelaskan oleh variabel penetapan kebijakan dan variabel pemberitahuan dan waktu yang cukup untuk membayar pajak, (3) Faktor Pengelakan Pajak dapat dijelaskan oleh variabel pemeriksaan pajak, (4) Kepatuhan Pajak dapat dijelaskan oleh kepatuhan formal dan kepatuhan material, (5) terdapat pengaruh Hak Legal terhadap tingkat Kepatuhan Pajak UKM, (6) terdapat pengaruh hak administrasi terhadap tingkat Kepatuhan Pajak UKM, (7) terdapat pengaruh Faktor Pengelakan Pajak terhadap tingkat Kepatuhan Pajak UKM, (8) Hak Legal, Hak Administratif, dan Faktor Pengelakan Pajak secara bersama-sama mempengaruhi tingkat Kepatuhan Pajak dengan Faktor Pengelakan Pajak memiliki pengaruh lebih besar terhadap Kepatuhan Pajak dibandingkan dengan Hak Legal dan Hak Administratif.

---

Based on data in 2012, the amount of the proportion of Gross Domestic Product (GDP) of the SMEs sector reaching to 56 percent and the employment rate above 97 percent have made the SMEs sector as a very important sector for the economy of Indonesia in general . SMEs are considered potential in increasing the country's income through taxes. Tax revenue data from 2005 to 2012 showed that most of the tax revenues are still dominated by big enterprises. In 2012 budget, for example, Income Tax (VAT) non-oil is targeted at Rp.445,7 trillion and Value Added Tax ( VAT ) is targeted at Rp.336,1 trillion which is mostly achived from big enterprises. In fact, big enterprises in 2010 with 4,800 units contributed to GDP about 44 percent, whereas SMEs has reached 53 million units with contribution to GDP about 56% . About 99% of the total unit number of enterprises in Indonesia are SMEs and recorded that they are able to create many jobs and absord about 99.4 million workers.

This study used three eksougen variables namely Legal Rights, Rights of Taxpayer Administrative, and Evasion Factor and Tax Compliance as a endougen variable taking 200 respondents of Small and Medium Enterprises (SMEs) in Bandar Lampung. Data collection techniques used were through literature study and questionnaire, while the data analysis technique used was Structural Equation Modelling or SEM.

The results of the study indicate that (1) a legal right can be clearly explained by the variable of double taxation rights, (2) administrative rights can be explained by the policy-setting variables and variables of notifications and sufficient time to pay taxes, (3) tax evasion factor can be explained by variable of tax audit, (4) tax compliance can be explained by formal compliance and compliance material, (5) there is influence of the legal rights on the level of SMEs tax compliance, (6) there is influence of administrative rights on the level of tax compliance of SMEs, (7) there is influence of tax evation factor on the SME tax compliance levels, (8) legal rights, administrative rights, and tax evasion factors jointly influence the level of compliance in which the tax evasion factors has a greater influence on tax compliance than legal rights and administrative rights."

"Salah satu sumber pendapatan negara yaitu pajak. Pajak merupakan iuran yang bersifat wajib bagi setiap warga negara kepada negara. Bagi Wajib Pajak, pajak merupakan beban. Wajib Pajak dapat meminimalkan beban pajak dengan melakukan perencanaan pajak. Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak merupakan sarana memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar sesuai dengan peraturan perpajakan, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Perencanaan pajak sangat berperan dalam meminimalkan pajak terutang. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peranan perencanaan pajak pada PT. A yang dilakukan secara legal agar tidak merugikan negara dan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak sangat berperan dalam pajak penghasilan yang harus dibayar perusahaan.

---

One source of funding that the state taxes. Taxes is a compulsory fee for every citizen to the state. For tax payers, the tax is a burden. Tax payers can minimize the tax burden by making tax planning. Tax planning is first step in tax management. Tax Management is a means to satisfy tax obligations correctly and according to tax regulation, but the amount of tax paid can be kept to a minimum to obtain the expected profit and liquidity. Tax planning was instrumental in minimizing the tax payable. This research was conducted to determine the role of tax planning at PT.A is done legally so as not to harm the state and the company. The results showed that tax planning is very involved in the income tax to be paid company."

"Skripsi ini membahas mengenai perubahan tarif PPh Badan dari tarif progresif menjadi flat rate. Pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, tarif PPh Badan diubah menjadi flat rate.Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dasar pemikiran pemerintah dalam menetapkan kebijakan penerapan flat rate pada PPh Badan serta menganalisis flat rate tersebut jika ditinjau dari asas keadilan dan asas ease of administration. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dasar pemikiran pemerintah dalam menetapkan kebijakan penerapan flat rate pada PPh Badan ini adalah untuk memberikan kesederhanaan kepada Wajib Pajak Badan, mengikuti international best practice, dan agar tarif PPh Badan di Indonesia menjadi lebih kompetitif. Selain itu, jika ditinjau dari asas keadilan, kebijakan penerapan flat rate pada PPh Badan ini relatif adil karena Wajib Pajak Badan yang memiliki penghasilan yang lebih besar akan tetap membayar pajak yang proporsinya lebih besar jika dibandingkan dengan Wajib Pajak Badan yang penghasilannya lebih kecil dan unsur keadilan ini juga diperkuat dengan adanya insentif untuk Wajib Pajak Badan berskala kecil. Jika ditinjau dari asas ease of administration, flat rate ini lebih sederhana danlebih pasti dalam perhitungannya karena hanya terdiri atas satu tarif saja.This study focus on the changes of corporate income tax?s tariff from progression rate to flat rate. In Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, the corporate income tax?s tariff has been changed into the flat rate.

The purpose of this study is to know the government?s background in converting the corporate income tax?s tariff into the flat rate and to analise the flat rate tariff based on equality and ease of administration principle. This research used a quantitative approach with descriptive method.

This study showed that the government?s background in converting corporate income tax?s tariff into the flat rate are to provide simplicity to the tax payer, following the international best practice, and in order to make the tariff to be more competitive. Based on the equality principle, the implementation of flat rate policy is relatively fair because corporate tax payer with higher income will be taxed with higher proportion than corporate tax payer with small income. In this case, the equality principle is also strengthen by the incentive for the lower-middle class corporate tax payer. Furthermore, based on ease of administration principle, the flat rate is relatively simple and more certain."

"Penelitian ini adalah jenis penelitian uji hipotesis yang hendak menguji apakah persepsi keadilan pajak mempengaruhi perilaku kepatuhan Wajib Pajak Badan di Indonesia. Persepsi keadilan pajak diwujudkan ke dalam 5 (lima) dimensi yaitu keadilan umum, timbal balik dengan pemerintah, ketentuan-ketentuan yang berlaku khusus, struktur tarif pajak dan kepentingan pribadi. Dengan survey kuesioner terhadap 100 responden tentang keadilan pajak dihasilkan kesimpulan bahwa tidak ada dimensi keadilan pajak yang berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak Badan di Indonesia. Perbedaan budaya dan tingkat pendidikan mungkin menjadi alasan mengapa hipotesis tidak diterima.

---

This study is a hypothesist testing study which examines whether tax fairness perceptions affects tax compliance behaviour in Indonesia. The tax fairness perceptions consist of 5 (five) tax fairness dimensions, they are general fairness, exchanges with the government, special provisions, tax rate structure and self interests. A questionnaire survey was administered to 100 respondents. The findings reveal that none of the dimensions significantly affect tax compliance behaviour in Indonesia. Education and cultural differences in Indonesia compared to another countries could possibly explain why the hypothesists are rejected."