Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini berangkat dari permasalahan dalam pengisian jabatan Gubernur dan WakilGubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, termasuk di dalamnya mengenai polemik suksesitahta kerajaan di Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut DIY,adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam kerangka Negara KesatuanRepublik Indonesia. Salah satu keistimewaannya adalah pengisian jabatan Gubernur danWakil Gubernur DIY dengan mekanisme penetapan Sultan yang bertahta di KasultananNgayogyakarta Hadiningrat dan Paku Alam yang bertahta di Kadipaten Pakualaman.Sebagai salah satu keistimewaan DIY yang kedudukannya diakui dalam Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, seharusnya pengisian jabatan Gubernurdan Wakil Gubernur DIY dapat dilaksanakan dengan tertib dan ajeg. Namun berdasarkanhasil penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, komparatif, historis,dan konsepsional dalam penelitian ini, ditemukan bahwa pengisian jabatan Gubernur danWakil Gubernur DIY dari masa ke masa, sejak 1945 hingga 2017, baik pengaturanmaupun praktiknya selalu berbeda-beda dengan disertai permasalahannya masingmasing,khususnya mengenai mekanisme dan persyaratan calon. Dari hasil komparasidengan praktik monarki di enam negara, yakni Brunei Darussalam, Arab Saudi, Thailand,Inggris, dan Qatar, ditemukan bahwa mekanisme suksesi kerajaan dituangkan dalamperaturan perundang-undangan, bahkan dalam konstitusi di negaranya. Sehingga lebihterbuka untuk diketahui oleh publik. Sementara itu di Yogyakarta, belum pernah adapengaturan resmi mengenai mekanisme suksesi dan mekanisme penyelesaian konfliksuksesi di Kasultanan dan Kadipaten Pakualaman dalam paeraturan perundangundangan.Padahal dalam praktiknya, konflik di internal itu berimplikasi pada timbulnyapermasalahan dalam pemenuhan persyaratan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.Untuk itu ke depan, seiring dengan perkembangan masyarakat dan peraturan perundangudangan,perlu dilakukan penyesuaian atau perubahan peraturan mengenai persyaratancalon, mekanisme dan urutan suksesi di Kasultanan dan Kadipaten, penyelarasan masajabatan dengan kepala daerah lain hasil pemilihan serentak nasional, wewenang wakilGubernur dalam hal Gubernur berhalangan tetap atau diberhentikan dalam masa jabatan,perbaikan mekanisme penetapan oleh DPRD hingga penyelesaian sengketa dalampengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.

---

ABSTRACTThis research departs from the problems in filling the position of Governor and ViceGovernor of Yogyakarta Special Region, including in it about the polemic succession ofthe royal throne in Yogyakarta. Yogyakarta Special Region, hereinafter referred to asYSR, is a provincial area which has a special feature within the framework of the UnitaryState of the Republic of Indonesia. One of its privileges is the filling of the office ofGovernor and Vice Governor of Yogyakarta with the mechanism of establishment of theSultan who reigned in Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat and Paku Alam whoreigned in Kadipaten Pakualaman. As one of the privileges of YSR whose position isrecognized in the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia, the fillingof the position of Governor and Vice Governor of Yogyakarta may be implemented in anorderly and steady manner. However, based on the results of normative research withcomparative, historical, conceptional, and regulatory approaches in this study, it wasfound that the filling of the post of Governor and Vice Governor of Yogyakarta from timeto time, from 1945 to 2017, both the arrangement and the practice always vary with therespective problems, especially regarding the mechanism and requirements ofcandidates. From the results of comparisons with monarchy practices in six countries,namely Brunei Darussalam, Saudi Arabia, Thailand, Britain and Qatar, it was found thatthe mechanism of royal succession was set forth in legislation, even in the constitution ofthe country. So it is more open to the public. Meanwhile in Yogyakarta, there has neverbeen an official regulation on succession mechanisms and mechanisms for successfulsettlement of conflicts in the Kasultanan and Duchy of Pakualaman in legislativeregulations. Whereas in practice, internal conflict has implications for the emergence ofproblems in fulfilling the requirements of the candidates for Governor and Vice Governorof Yogyakarta. In the future, in line with the development of the society and the legislation,it is necessary to make adjustments or changes in regulations regarding candidaterequirements, succession mechanisms in Kasultanan and Kadipaten, the alignment oftenure with other regional heads of national election results, and dispute resolution inthe filling of office of Governor and Deputy Governor of YSR."

"Skripsi ini membahas mengenai mekanisme Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Model pemilihan kepala daerah pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang sampai dengan saat ini dijalankan adalah dipilih melalui mekanisme penetapan. Sri Sultan Hamengku Buwono dan Sri Paku Alam sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DIY dipilih melalui mekanisme penetapan. Dengan terjadinya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama Pasal 18 dan pengaturan pemilihan kepala daerah secara langsung yang terdapat pada pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 membawa implikasi hukum terhadap perubahan mekanisme Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DIY dari sistem penetapan kepada sistem pemilihan secara langsung oleh rakyat.Sejalan dengan perubahan tersebut, sebagai bentuk penyeragaman (uniformitas) tata pemerintahan diseluruh Indonesia, maka Pemerintah Provinsi DIY yang memiliki ciri keistimewaan diharapakan dapat memiliki undang-undang tersendiri yang dapat mengakomodasi kebutuhan Pemerintahan Provinsi DIY khususnya pengaturan mengenai mekanisme Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Dalam hal ini adalah pemilihan kepala daerah secara langsung. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan menggunakan sumber data sekunder.Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah mekanisme Pengisian Jabatan Kepala Daerah Provinsi DIY yang sejalan dengan Pasal 18 UUD 1945, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU Nomor 3 Tahun 1950 junto UU Nomor 19 Tahun 1955 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah dapat dilakukan Pertama, melalui mekanisme pemilihan secara langsung bagi Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DIY, dan Kedua melalui mekanisme penetapan bagi dan terbatas pada Sultan Hamengku Buwono dan Sri Paku Alam sebagai Gubernur Utama dan Wakil Gubernur Utama.

---

The thesis reveals successive mechanism on governor and vice governor post in the special region of Yogyakarta governor which currently adopt appointed system. The system has appointed His Majesty the King of Mataram or Yogyakarta emperor Sri Sultan Hamengku Buwono and Sri Paku Alam as governor and deputy respectively. By the amendement of Indonesian constitutional UUD 1945 especially chapter 18 and Law number 32 year 2004 on chapter 56 verse number (1) concernig the application of direct election toward provincial and district executive has contributed impact enormously on the executive post successive mechanism for Yogyakarta province as the special administration in which appointed system applied and accepted rather than the general elected application.

In response to this amendement and uniformity implication to the administrative system of Indonesian law, consequntly Yogyakarta administration who holds special privilege is supposed to stipulate certain conditions in accomodating the administration of Yogyakarta in a way of successive arrangement and its mechanism for the provincial executive post direct election case in point the governor and his deputy. The thesis conducted direct research from source of reference in the library as a secondary source of reference.

The conclution derived from the observation discovered the compliance of the executive succession for Yogyakarta province governor and its deputy post with Indonesian constitutional UUD 45 chapter 18, Law number 32 year 2004 on provincial dan residencial administration and Law number 3 year 1950 on special administration of Yogyakarta. The succession should be conducted by: the 1st, through direct election for governor and deputy post of Yogyakarta administration and the 2nd through limited appointment His Majesty Sri Sultan Hamengku Buwono and Sri Paku Alam as the governor and its Deputy."

"Pembahasan akan pluralisme hukum di Indonesia tidak akan terlepas dari diskursus mengenai Hukum Antar Tata Hukum Intern (HATAH). Dalam era Indonesia modern, salah satu kasus yang berkaitan dengan HATAH ialah pembahasan mengenai Instruski Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. K.898/I/A/1975. Setidaknya ada pembahasan yang berkaitan dengan HATAH. Satu, bercampurnya hukum adat dan hukum negara dalam kapasitas seorang Sultan Hamengkubuwono yang merangkap sebagai Gubernur Provisni Daerah Istimewa Yogyakarta dan pemimpinKasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Dua, substansi dari instruksi tersebut yang menggunakan istilah Warganegara Indonesia Pribumi dan Non-Pribumi, sebuah pembedaan yang erat kaitannya dengan penggolongan penduduk era kolonial. Tulisan ini akan membahas permasalahan pertama yang berujung pada pengkualifikasian apakah instruksi tersebut merupakan sebuah hukum dalam sistem hukum nasional maupun adat. Kemudian, penulis juga menelusuri kaitan dari pendikotomian tersebut dengan konsep penggolongan penduduk zaman Hindia Belanda. Dalam menganalisis permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan studi kepustakaan dalam pencarian data yang hasilnya ditampilkan secara deskriptif. Tulisan ini berkesimpulan bahwa instruksi tersebut tidak dapat dianggap sebagai sebuah hukum dalam sistem hukum nasional namun ia merupakan bagian dari hukum adat. Selain itu, penggunaan istilah Warganegara Indonesia Pribumi dan Non-Pribumi memiliki kaitan yang erat dengan sejarah penggolongan penduduk masa Hindia Belanda.

---

The discussion of legal pluralism in Indonesia is inseparable from Internal Conflict of Law (HATAH) studies. In modern Indonesia, one of the cases related to HATAH is the discussion on Vice Governor of the Special Region of Yogyakarta Instruction No. K.898/I/A/1975. There are two aspects that correlate with HATAH. First, the Sultan Hamengkubuwono's capacity which embodies national legal system and adat law as the leader of both Yogyakarta Province and Yogyakarta Sultanate. Second, the use of Native and Non-Native Indonesian terms within the Instruction, a distinction related with population group system of the colonial. This thesis will qualify whether the instruction can be constituted as law from national and/or adat legal system perspectives, alongside with elaboration on correlation of such dichotomy with population group system. In analyzing these problems, the author used normative research methods with literature studies for data gathering technique which then presented descriptively. This thesis finds the instruction cannot be considered as a law within national legal system but a law in Yogyakarta Sultanate's adat law. In addition, this paper also reaches the conclusion that the use of the terms Natives and Non-Natives Indonesian is related to the history of population grouping during the Dutch East Indies.

"

"Kebijakan otonomi daerah mengakibatkan menguatnya peran lembaga legislatif daerah dan kewenangan untuk memilih Kepala Daerah secara otonom. Salah satu yang menarik untuk diteliti adalah fenomena pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Maluku Utara, dimana konflik politik terjadi dan mengakibatkan pemilihan selalu dibatalkan dan diulang hingga tiga kali dan terjadi lebih dari 1 (satu) tahun.Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur Propvinsi Maluku Utara yang terjadi pada tahun 2001 sampai dengan 2002 dan menganalisis faktor-faktor penyebab konflik politik. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teori dan konsep yang relevan dengan permasalahan studi ini yaitu; konflik politik, suksesi politik, elite, politik lokal yang didalamnya dibahas teori dan konsep desentralisasi, hubungan kekuasaan pusat dan daerah, ethnic identity, primordialisme dan demokrasi.Sumber utama terjadinya konflik politik adalah perebutan kekuasaan politik yakni posisi strategis dari Gubernur dan Wakil Gubemur Provinsi Maluku Utara. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik politik adalah; Pertama, pemberlakuan status pemerintahan darurat sipil, yang mempengaruhi kondisi politik lokal, mengakibatkan proses suksesi politik akhirnya dimasuki oleh kepentingankepentingan kelompok/golongan dan intervensi pemerintah untuk tujuan politisnya. Kedua, perebutan kekuasaan politik terjadi antara elite politik baik di tingkat lokal maupun pusat dengan dukungan kelompok-kelompok yang berbasiskan kekuatan politik, maupun kelompok tradisional dan etnis. Hal ini didukung oleh kondisi budaya politik masyarakat Maluku Utara yang masih bersifat primordial, kuat hubungan patron-klien serta mengedepankan budaya kekerasan. Ketiga, friksi di tubuh partai politik di tingkat lokal dan fraksi di DPRD Provinsi Maluku Utara yang disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat dalam proses pencalonan figur dari masing-masing partai maupun fraksi. Kekuatan partai politik di tingkat Pusat (DPP) masih sangat kuat dalam menginstruksikan kebijakan partai dan cenderung berbeda dengan aspirasi di tingkat lokal. Sedangkan dalam fraksi sendiri terjadi pengingkaran komitmen dimana anggota fraksi tidak loyal terhadap kesepatakan partai maupun fraksinya.Pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat selain mengembalikan kedaulatan ketangan rakyat juga akan sedikit mengurangi konflik politik sebagaimana temuan penelitian ini, Namun konflik bukannya tidak ada, sehingga pendidikan politik kepada rakyat menjadi prasyarat mutlak bagi berlangsungnya demokrasi.

---

The policy on local autonomy built up stronger role of local legislative body and the autonomy rights to elect the Head of Province. One of interesting parts to research upon is the phenomena of Head of Province election in North Maluku Province, where political conflict occurred and resulted in the election's cancellation and re-election took place until three times in one year.

The aim of this research is to further know the process of election of Governor and Deputy Governor of North Maluku Province in 2001 until 2002 and analyze factors which contribute to the emergence of the political conflict. Method used in this research is qualitative approach with case study method. Relevant theories and concepts with this research problem; political conflict, political succession, elite, local politics which discussed decentralization theory and concept, power relation between central and local government, ethnic identity, primordial and democracy.

The main source of political conflict was the struggle of political power which inherent in the form of strategic positions of Governor and Deputy Governor of North Maluku Province. Factors which influenced the emergence of political conflict are: Firstly, the implementation of civilian emergency governance state, which influences the local political condition, causing the political succession process finally penetrated by groups' interests and government intervention for its political purposes. Secondly, struggle of political power between political elites in both local and central level with groups supports based on political power and also traditional and ethnical groups. This is supported by the political culture condition of North Maluku society which still heavily primordial, strong in patron-client relationship and culture of violence. Thirdly, the friction inside the local level political party and faction inside the Provincial Parliament (DPRD) of North Maluku which was caused by difference of opinions during the candidacy process from each of the political party and internal faction. The political party's power in the central level (DPP) was still very strong in giving out instruction of party's policy and tends to be different with local level participation. Meanwhile in the internal faction itself, commitment denial became a concern where faction's members no longer loyal to the party and even faction's agreement and decision.

The direct election of head of province can bring back the sovereignty to the hands of citizens as well as decreasing the political conflict as found in this research. However, the conflict is not nonexistent and hence mass political education is an absolute necessity to the continuance of democracy."

"Penelitian ini mendeskripsikan model komunikasi politik yang dilakukan oleh humas politik pasangan Anies Baswedan - Sandiaga Uno dalam pertarungan politik Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Model komunikasi politik sebagai satu panduan utama dalam setiap langkah komunikasi politik pasangan calon, melahirkan turunan bagan sebagai strategi komunikasi politik maupun penyusunan komunikasi strategis. Penelitian dengan pendekatan kualitatif serta desain deskriptif ini, memberikan sebuah hasil penelitian yang menunjukan proses perumusan sebuah model komunikasi politik yang melahirkan strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh tim pemenangan Anies-Sandi dalam kontestasi pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Meski terjadi simplifikasi dalam kajian strategi komunikasi politik yang hanya berfokus pada optimalisasi dan evaluasi penggunaan media sebagai pintu informasi dengan muatan komunikasi politik, dalam pelaksanaannya tim pemenangan melalui Media Center Anies-Sandi memberikan pandangan bahwa landasan strategi komunikasi politik berangkat dari sebuah rancangan dalam merumuskan sebuah Grand Design atau paradigma sebagai penentu alur komunikasi politik yang efektif, efisien dan tepat sasaran serta melahirkan tujuan komunikasi yang sesuai dengan apa yang telah dirancang sebelumnya. Penelitian hanya berfokus pada pemaparan mengenai perumusan model komunikasi politik dan strategi komunikasi politik pada masa pilkada DKI Jakarta tahun 2017.

---

This study describes the political communication model wich conducted by the political public relations of  Anies Baswedan-Sandiaga Uno in the 2017 DKI Jakarta Regional Election. Political communication model as a main guide in each step of political communication of the candidate, defining the strategy of politics and strategic communication. This research with a qualitative approach and descriptive design give the result that shows the process of formulating a political communication model  bring forth political communication strategy conducted by Anies-Sandis political PR in the 2017 DKI Jakarta regional election and contestation. Despite has a simplification in the study of political communication strategies which only focuses on optimizing and evaluating the use of media as an information with political communication content, in the implementing the winning team through Media Center Anies-Sandi gives the view that the foundation of political communication strategy departs from a design in formulating a Grand Design or paradigm as a determinant of political communication effective, efficient and right on target made up the goals that are in accordance with what has been previously designed. The research only focuses on the presentation of the formulation of the political communication model and political communication strategy in the 2017 DKI Jakarta regional election."

"

Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang menjabat mengurusi dan melakukan pelayanan terhadap masyarakat dapat dimungkinkan untuk berhenti dan/atau diberhentikan atas alasan-alasan yang diatur dalam undang-undang. Ketika Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah berhenti dan/atau diberhentikan terjadi kekosongan jabatan sehingga organisasi Pemerintah Daerah tidak dapat berjalan optimal. Undang-Undang tidak mengatur mengenai peran Gubernur terkait pemilihan wakil gubernur, jangka waktu pengisian jabatan Wakil Gubernur, dan akuntabilitas Wakil Gubernur terpilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Yuridis normatif yaitu Penulis melakukan analisa terhadap permasalahan tersebut dengan menggunakan pasal-pasal dalam sebuah peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur seperti buku, jurnal, tesis, disertasi dan kamus sebagai referensi dalam penulisan penelitian ini. Dalam hal ini Kepala Daerah atau Gubernur tidak memiliki kewenangan penting terkait pengisian jabatan Wakil Gubernur berdasarkan Undang-Undang 10 tahun 2016. Jangka waktu yang diatur dalam pengisian jabatan adalah 18 bulan berdasarkan Undang-Undang 10 tahun 2016. Selanjutnya, tidak ada perbedaan mengenai pertanggung jawaban Wakil Kepala Daerah yang dipilih melalui proses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan yang melalui pemilihan Kepala Daerah. 

---

Governor and / or Vice Governor who are in charge of managing and serving the community may be able to stop and / or be dismissed for reasons stipulated in the law. When the Governor and / or Vice Governor stops and / or dismissed a vacancy occurs so that the Regional Government organization cannot run optimally. The Act does not regulate the role of the Governor regarding the election of the Vice Governor, the period of filling in the position of Vice Governor, and accountability of the elected Vice Governor through the Regional People`s Representative Council. This research method is normative juridical. Normative juridical, namely the author analyzes the problem by using articles in a statutory regulation and various literatures such as books, journals, theses, dissertations and dictionaries as references in writing this research. In this case the Governor does not have important authority regarding the deployment of the Vice Governor position under Law 10 of 2016. The period stipulated in filling in the position is 18 months under Law 10 of 2016. Furthermore, there is no difference regarding accountability Vice Governor chosen through the process of the Regional People`s Legislative Assembly and through the election of Regional Heads.

"

"Debat Pilkada DKI Jakarta 2017 merupakan wadah bagi para pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) untuk mengukur kompetensi dan kelayakannya sebagai orang nomor 1 dan 2 di Provinsi DKI Jakarta. Untuk mendapatkan perhatian, dukungan, dan kepercayaan warga DKI Jakarta, para pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur melakukan hal yang disebut tindak tutur performatif dalam menyampaikan gagasan dan programnya ketika beradu pendapat. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi jenis dan maksud tindak tutur performatif yang digunakan para pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur. Data penelitian ini adalah seluruh tuturan para pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur pada segmen empat, lima, dan enam dalam debat perdana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tindak tutur performatif dalam Debat Pilkada DKI Jakarta 2017 dengan jenis asertif, direktif, komisif, ekspresif, dan deklarasi dengan maksud memosisikan penutur dalam kebenaran, memengaruhi mitra tutur untuk melakukan sesuatu, menunjukkan komitmen penutur pada masa mendatang, mengutarakan sikap perasaan penutur, dan mengetahui penyebutan suatu hal.

---

Jakarta Gubernatorial Election debate 2017 was a stage for governors candidates and vice governors candidates to show their competence and expediency as the number 1 and 2 in DKI Jakarta. To get interest, support, and trust from DKI Jakartas citizens, the candidates did acts in deliver their ideas and programs. This acts are called performative utterance. The purpose of the research is to identify kind and meaning of the performative utterance that the candidates used. The research data are the candidates utterance from segment four, five, and six of first Jakarta Gubernatorial Election debate. The research output are performative utterance in Jakarta Gubernatorial Election debate 2017, with kind assertive, directive, commisive, expressive, and declarative, with meaning to place the speaker as the truth, to influence audience to do something, to show speakers commitment in the future, to explain speakers sentiments attitude, and to know matters mentioning."

"Penelitian ini membahas tentang perubahan sikap Partai Gerindra dalam proses pengisian posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Salahuddin Uno pada tahun 2018-2020. Perspektif teoritis yang digunakan adalah teori pilihan rasional dan teori office seeking. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer yang diperoleh dari proses wawancara mendalam. Penelitian ini menemukan bahwa perubahan sikap Partai Gerindra dalam proses pengisian posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Salahuddin Uno tahun 2018-2020 disebabkan oleh dua hal. Pertama, adanya kecenderungan pilihan rasional dalam sikap Partai Gerindra dan PKS yang dilihat dari sikap Partai Gerindra yang menyetujui persyaratan yang diajukan oleh PKS mengenai posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta demi memperoleh rekomendasi dukungan untuk paslon Prabowo-Sandi di pilpres 2019. Di sisi lain, PKS mengajukan persyaratan agar posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta yang kosong dapat diisi oleh kadernya sebagai pengganti dari posisi cawapres dan sebagai timbal balik atas rekomendasi dukungan yang diberikan di pilpres 2019. Kedua, adanya kecenderungan office seeking dari kedua partai politik yang bersaing dalam memperebutkan posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta yang kosong terutama yang ditunjukkan oleh Partai Gerindra yang berhasil menjadikan kadernya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih hingga sisa masa jabatan periode 2017-2022 berakhir.

---

This research is explained about the change in the attitude of the Gerindra Party in the process of filling the position of Deputy Governor of DKI Jakarta to replace Sandiaga Salahuddin Uno in 2018-2020. The theoretical perspectives used are rational choice theory and office seeking theory. This study uses qualitative methods with primary data collection techniques obtained from in-depth interviews. This study found that the change in the attitude of the Gerindra Party in the process of filling the position of Deputy Governor of DKI Jakarta to replace Sandiaga Salahuddin Uno in 2018-2020 was caused by two things. First, there is a tendency of rational choice in the attitude of the Gerindra Party and PKS as seen from the attitude of the Gerindra Party which agreed to the conditions proposed by PKS regarding the position of Deputy Governor of DKI Jakarta in order to obtain a recommendation for support for the Prabowo-Sandi candidate in the 2019 presidential election. On the other hand, PKS proposed the requirements for the vacant position of Deputy Governor of DKI Jakarta to be filled by its cadres as a substitute for the position of cawapres and in return for the recommendations for support given in the 2019 presidential election. Second, there is a tendency for office seeking from both political parties to compete for the position of Deputy Governor of DKI Jakarta. vacancies, especially those shown by the Gerindra Party, which succeeded in making its cadres as Deputy Governor of DKI Jakarta elected until the remaining term of office for the 2017-2022 period ended."