Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas Mengenai Bagaimana keadilan dalam pengintregrasian hukumpajak antara pelaku usaha online dan offline bila dilihat berdasarkan peraturan, dalamdunia e-CommerceUMKM atau pengusaha kecil, dan juga Bagaimana keadilan hukumpajak antara pelaku usaha UMKM atau pengusaha kecil offline dan online dalamkegiatan usahanya, dilihat dari kewajibannya membayar pajak dengan cara selfessement. Metode penelitian yang digunakan terhadap penulisan ini menggunakanmetode penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukandengan meneliti bahan pustaka dan mengidentifikasi asas-asas serta menggunakaninformasi yang relevan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa walapun denganbeberapa kekurangan keadilan dalam hukum pajak sudah tercipta, dan selalumengalami perkembangan dari waktu-waktu, melalui peraturan-peraturan yangdiciptakan pemerintah.

---

ABSTRACTThis thesis dicusses about how justice works in tax law between online and offlinebusiness actors viewed based on the rule, in the world of e-commerce UMKM or smallbusiness actors, and also how justice works in tax law between UMKM or smallbusiness offline and online in business activities, senn form it obligation to pay taxesbymeans of self assessment. The research method used in this writing uses normativejuridical research methods, namely legal research methods conducted by researchinglibrary materials and identifying principles and using relevant information. The resultsof this study indicate that even with some of the shortcomings of justice in the tax lawhave been created, and always experience the development of the times, throughregulations created by the government."

"ABSTRAKTesis ini membahas status suatu perusahaan yang tidak berdomisili di Indonesia namunhadir dan mendapatkan penghasilan dari Indonesia melalui situs web miliknya menurutUU PPh dan Tax Treaty antara Indonesia dan Swiss. Penelitian ini dilakukan terhadapstatus Rapidshare, suatu perusahaan yang tidak berdomisili di wilayah Indonesia, yangmenjalankan usaha pemberian jasa penyimpanan data hanya melalui situs webRapidshare.com sesuai dengan Pasal 2 ayat (5) UU PPh; serta pengenaan Pajak atasPenghasilan yang diterima situs web Rapidshare.com dari pemberian jasa yang tidakdiberikan secara fisik di Indonesia menurut Pasal 26 ayat (1) UU PPh dan Pasal 7 ayat (1)Tax Treaty antara Indonesia dan Swiss. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatifdan tipologi penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran suatuperusahaan yang berdomisili di luar wilayah Indonesia melalui situs web hanya dapatdikategorikan sebagai Bentuk Usaha Tetap apabila memenuhi ketentuan dalam Pasal 2ayat (5) UU PPh; oleh karena itu kehadiran Rapidshare melalui situs web Rapidshare.comdi Indonesia bukan merupakan Bentuk Usaha Tetap. Adapun pengenaan PajakPenghasilan yang diterima oleh Rapidshare yang merupakan Wajib Pajak Badan LuarNegeri tidak hanya mengacu pada Pasal 26 UU PPh namun harus memperhatikan TaxTreaty yang ada khususnya Pasal 7 ayat (1) yang ternyata hak pengenaan PajakPenghasilannya ada di negara domisilinya, yaitu Swiss

---

ABSTRACTThis thesis describes the status of a company that is not domiciled in Indonesia butattends and earns income from Indonesia through its own web site according to theIncome Tax Act and the Tax Treaty between Indonesia and Switzerland. This researchwas conducted on RapidShare status, a company that is not domiciled in the territory ofIndonesia, who runs a business providing data storage services only through a web sitenamed Rapidshare.com accordance with Article 2 paragraph (5) Income Tax Act, as wellas the imposition of tax on income received by the web site Rapidshare.com from theservices that are not given physically in Indonesia according to Article 26 paragraph (1)Income Tax Act and Article 7 paragraph (1) Tax Treaty between Indonesia andSwitzerland. This research is a normative law and typology of qualitative research. Theresearch result shows that the presence of a company domiciled outside Indonesiathrough a web site can only be categorized as a Form of Permanent Establishment if itcomplies with the provisions in Article 2 paragraph (5) Income Tax Act, therefore,Rapidshare presence through web sites in Indonesia through Rapidshare.com is not aForm of Permanent Establishment. The imposition of the Income Tax which is receivedby RapidShare as Foreign Taxpayer does not only refer to Article 26 of the Income TaxAct, but must also consider the existing of Tax Treaty, particularly Article 7 paragraph(1) which turns out that the imposition of its income tax is in the domiciled country,Swizerland"

"Modernisasi perekonomian dewasa ini melahirkan fenomena-fenomena baru yang menyebabkan perubahan dalam menjalankan kegiatan perekonomian di Indonesia khususnya dalam persaingan usaha antara pelaku usaha pada ekonomi sektor tertentu. Hal ini secara tidak langsung menciptakan kondisi baru dalam menjalankan persaingan, dengan kehadiran e-commerce yang dapat menjadi tantangan dan juga hambatan terlebih bagi pelaku usaha tradisional dan umumnya bagi pelaku usaha lainnya. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga yang independen dalam menaungi persaingan usaha memiliki peran dalam memberikan advokasi kebijakan hukum bagi pelaku usaha guna menghadirkan persaingan yang terjadi berjalan secara kompetitif dan sehat sesuai dengan amanat dari Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Advokasi kebijakan hukum yang dilakukan oleh KPPU terhadap E-commerce maupun kepada pemerintah sampai saat ini masih dilakukan dalam mencapai kepastian serta kemanfaatan hukum bagi semua pelaku usaha. Kegiatan advokasi kebijakan terus dibahas dan diupayakan oleh KPPU untuk mencegah persaingan usaha tidak sehat dengan mengedepankan norma-norma keadilan, dan juga dibarengi dalam bentuk advokasi kebijakan kepada e-commerce dan pemerintah untuk menggapai keterbaruan regulasi persaingan usaha yang diharapkan. KPPU memiliki tanggung jawab dalam menjalankan tugas beserta wewenangnya untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang berkeadilan sehingga advokasi kebijakan KPPU menjadi penting untuk dapat mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

---

The modernization of the economy today gives birth to new phenomena that cause changes in carrying out economic activities in Indonesia, especially in business competition between business actors in certain economic sectors. This indirectly creates new conditions in carrying out competition, with the presence of e-commerce which can be a challenge and also an obstacle, especially for traditional business actors and generally for other business actors. The Business Competition Supervisory Commission (KPPU) as an independent institution in overseeing business competition has a role in providing legal policy advocacy for business actors in order to present competition that occurs in a competitive and healthy manner in accordance with the mandate of Law No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices. and Unfair Business Competition. KPPU's legal policy advocacy for E-commerce as well as to the government is still being carried out in order to achieve legal certainty and benefit for all business actors. KPPU continues to discuss and pursue policy advocacy activities to prevent unfair business competition by prioritizing the norms of justice, and is also accompanied by policy advocacy to e-commerce and the government to achieve the expected up-to-date business competition regulations. KPPU has the responsibility in carrying out its duties and authorities to create a fair business competition climate so that KPPU's policy advocacy becomes important to prevent unfair business competition from occurring."

"Kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat, khususnya teknologi internet, telah menyebabkan banyak perubahan pada berbagai segi kehidupanmanusia. Pelaku bisnis yang ingin tetap bertahan hidup dan terus berkembang harusmenyesuaikan dirl dengan kemajuan teknologi. dan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Kegiatan bisnis dan perdagangan yang semula dilakukan secara tradisional kini telah banyak dilakukan secra on-line melalui berbagai saranatelekomunikasi, khususnya internet, yang dikenal sebagai e-co/nmerce.E-cornmerce telah dirasakan berbagai manfaatnya oleh banyak pelaku bisnis, tetapi muncul juga berbagai masalah baru yang dihadapi berbagai pihak, salah satu masalah yang timbul adalah menyangkut aspek perpajakan alas transaksi e- commerce. Peraturan perpajakan yang ada kurang mengatur secara spesifik mengenai transaksi e-commerce,, padahal, transaksi e-commerce diperkirakan akan terus berkembang pesat.Mengingat belum adanya peraturan perpajakan yang khusus mengatur tentang transaksi e-commerce dan pemerintah diharapkan tidak kehilangan penerimaan pajak, peraturan perundang-undangan perpajakan yang ada —meskipun masih memiliki kekurangan—dapat diaplikasikan secara optimal terhadap transaksi e-commerce.Undang-Undang No.8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM menjadi dasar hukum dari pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai. Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tersebut, sebagairnana telah diubah terakhir dengan UU NO.18 tahun2000 sendiri masih memiliki banyak kelemahan-kelemahan, namun demikian hal tersebut bukan menjadi alasan untuk tidak dapat mengenakan PPN atas transaksi ecommerce.Masalah pengenaan pajak terhadap transaksi e-commerce sampai sekarang masih menjadi polemik di berbagai negara, termasuk di Amerika Serikat. Banyak pibak yang setuju (pro) maupun yang menentang (kontra) pengenaan pajak atastransaksi e-commerce. Pada akhimya, suatu transaksi yang dilakukan secara on-line—sepanjang mernenuhi kriteria sebagai obyek pajak (PPN)— tentunya harus dikenakan pajak sehingga tidak ada perbedaan dalam hal perlakuan pajak dengan transaksi yang dilakukan secaa off-line.Dengan e-commerce, transaksi yang dilakukan menjadi lebih kompleks, khususnya transaksi yang melibatkan beberapa pihak dari dua atau lebih negara.Sebagai contoh, penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak melalui internet kepada pihak di luar Daerah Pabean menimbulkan pertanyaan apakah transaksi tersebut dikenakan PPN atau tidak,mengingat masing-masing pihak yang terlibat (pembeli dan penjual) melakukantransaksi dan tempatnya masing-masing (penjual berada di dalam Daerah Pabean sedangkan pembeli berada di luar Daerah Pabean).Supaya berbagai peraturan perpajakan yang ada juga bisa diterapkan dalam konteks e-commerce, pengkajian kembali dan interpretasi berbagai peraturan perpajakan yang ada seharusnya dikembangkan dan diharapkan akan meminimalkanrnasalah yang timbul seiring dengan perkembangan e-commerce di Indonesia.Berbagai hal (terutama mengenai definisi) yang dimuat dalam peraturan perpajakanjuga seharusnya diperjelas sehingga lebih memberikan kepastian hukurn.Untuk dapat menerapkan peraturan perpajakan terhadap transaksi e-commercesecara optimal, diperlukan kerja sama antara Direktorat Jenderal Pajak denganberbagai instansi pernerintah seperti Departmen Perindustrian dan Perdagangandan Departemen Hukum dan Perundang-undangan, dan juga dengan berbagai pelaku e-commerce termasi4k masyarakat, kalangan profesi (seperti akuntan publik), dan pemerintah dari negara-negara lainnya. Berbagai peraturan perpajakan yangbersifat rnenghambat e-commerce maupun pemungutan PPN itu sendiri seharusnyadihilangkan (diminimalkan)."

"

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat menyebabkan adanya perubahan pada pola transaksi pada masyarakat. Saat ini masyarakat telah beralih melakukan jual beli secara online dengan menggunakan fasilitas Internet. Seiring dengan berkembangnya hal tersebut perjanjian yang digunakan dalam transaksi jual beli juga berkembang begitu pesat. Saat ini dikenal sebuah kontrak yang disebut sebagai smart contract yang mungkin masih cukup jarang diaplikasikan di Indonesia. Namun, perbincangan mengenai smart contract sudah cukup banyak ditemukan. Adapun di Singapura sebagai negara tetangga dari Indonesia terdapat e-commerce yang telah menggunakan kontrak dalam bentuk smart contract. Berdasarkan hal tersebut, pada tulisan ini penulis akan membahas tentang keabsahan smart contract serta perlindungan konsumen apabila terdapat kesalahan sistem dalam eksekusi dari smart contract dalam e-commerce itu sendiri. Penelitian ini juga diharapkan dapat menganalisa kesiapan dari peraturan perundang-undangan terkait perlindungan konsumen di Indonesia berkaitan dengan diterapkannya smart contract dalam e-commerce. Setelah melakukan penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta Singapura dan menggunakan teori pacta sunt servanda juga teori perlindungan hukum Penulis menyimpulkan bahwa smart contract merupakan suatu perjanjian yang sah serta mengikat sepanjang terpenuhinya persyaratan-persyaratan yang penulis uraikan dalam tesis ini. Selain itu, Baik Indonesia dan Singapura dari sisi regulasi dapat dikatakan sudah mencakup perlindungan pada konsumen sehubungan dengan penerapan smart contract pada e-commerce. Namun, penulis menyarankan bahwa demi adanya kepastian hukum yang lebih baik, Indonesia dapat dengan eksplisit menyebut smart contract dalam peraturan-peraturan yang relevan dan mengatur mengenai pengakuan smart contract, jenis-jenisnya serta persyaratan yang lebih sepesifik. Namun, dari  dikarenakan hukum Indonesia, pada dasarnya sudah memiliki pengaturan yang melindungan konsumen. Oleh karenanya, pemerintah dapat mendorong penggunaan smart contract dalam e-commerce dikarenakan manfaatnya yang banyak dalam e-commerce.

Kata Kunci: Smart Contract, E-Commerce, Kontrak, Perjanjian

---

Abstract

The development of information technology is very rapid causing a change in the pattern of transactions in the society. Currently the society has switched to purchasing and selling through online platform using Internet facilities. Along with the development of this agreement that is used in buying and selling transactions is also growing rapidly. Currently there is a contract known as a smart contract that may still be rarely applied in Indonesia. However, there are quite a lot of discussions about smart contracts. As for Singapore as a neighboring country of Indonesia has e-commerce that uses contracts in the form of smart contracts. Based on such explanation in this thesis, the author will discuss in depth regarding the validity of smart contracts and consumer protection if there are system errors in the execution of smart contracts in e-commerce itself. This thesis is also made to analyze the readiness of laws and regulations related to consumer protection in Indonesia with regard to the implementation of smart contracts in e-commerce. After conducting normative juridical research using the regulatory approach in Indonesia and Singapore and using the pacta sunt servanda theory as well as legal protection theory, the author concludes that the smart contract is a valid and binding agreement as long as it meets the requirements that the authors describe in this thesis. In addition, in terms of regulations, both Indonesia and Singapore already have protection of consumers in connection with the implementation of smart contracts in e-commerce. However, the authors suggest that for a better legal certainty, Indonesia should explicitly mention smart contracts in relevant regulations and regulate the recognition of smart contracts, their types and more specific requirements. However, due to Indonesian law, basically has already provide protection for consumers. Therefore, the government can encourage the use of smart contracts in e-commerce because of its benefits in e-commerce.

 

Keywords: Smart Contract, E-Commerce, Contract, Agreement

"

"Transaksi bisnis dan pembelian online cukup berkembang di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya toko online di internet. Dalam mengiklankan produknya, para pelaku usaha menggunakan iklan baris sebagai media promosi, salah satunya adalah testimonial. Testimonial atau review produk merupakan salah satu elemen penting yang berpengaruh pada aktivitas pembelian online. Tahap kepercayaan diri pelanggan terhadap ulasan atau penilaian produk juga meningkat dari tahun ke tahun. Sayangnya, keaslian ulasan mulai dipertanyakan seiring dengan meningkatnya ulasan palsu yang menyesatkan pelanggan. Hal ini merugikan pelanggan bahkan sampai mempengaruhi kredibilitas penjual atau platform E-Commerce Shopee itu sendiri. Isu-isu tersebut adalah hukum perlindungan konsumen terkait dengan testimoni palsu dalam transaksi E-Commerce Shopee di Indonesia, penerapan testimoni palsu dan dampak negatif terhadap pelanggan, dan upaya perlindungan hukum kepada pelanggan akibat praktik testimonial palsu. Dalam tesis ini akan menggunakan teknik penelitian terapan, penekanan dalam penelitian terapan adalah pada pemecahan masalah praktis. Ini berfokus secara khusus pada bagaimana teori-teori umum dapat dipraktikkan. Shopee harus bertanggung jawab atas hak konsumen yang dilanggar dan kewajiban pelaku usaha yang dilanggar. Penelitian ini juga mengambil sumber langsung dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dan juga kebijakan aplikasi Shopee, serta beberapa narasumber ahli yang akan diwawancarai.

---

Business transactions and online purchasing are quite evolved in Indonesia. It may be visible from the increasing quantity of online stores on the internet. In advertising their products, business actors use classified ads as promotional media, one of that is testimonials. Testimonials or product reviews is one of the crucial elements that have an effect on online purchasing activities. The stage of customer self-belief in product reviews or evaluations has additionally extended from year to year. Unfortunately, the authenticity of reviews is beginning to be wondered at the side of the upward thrust of fake reviews that mislead customers. This matter harm customers even as affecting the credibility of the seller or the E-Commerce Shopee platform itself. The issues mentioned have been the law of consumer protection associated with fake testimonials in E-Commerce Shopee transactions in Indonesia, the exercise of faux testimonials and negative impacts on customers, and legal protection efforts to customers due to the practice of fake testimonials. In this thesis will use applied research techniques the emphasis in applied research is on solving practical problems. It focuses specifically on how general theories can be put into practice. Shopee must be responsible for consumer rights that have been violated and the obligations of business actors who have been violated. This study also draws direct sources from the Consumer Protection Law Number 8 of 1999 and also Shopee application policies, as well as several expert sources who will be interviewed"

"ABSTRAKPertumbuhan e-commerce di Indonesia sangat pesat dan beragam jenis. Salah satu jenis e-commerce adalah yang berbentuk user generated content. Jenis ecommerce ini seringkali disalahgunakan oleh pedagang yang dapat mengunggah langsung konten/barang dagangannya, sehingga mengakibatkan penyelenggara sistem elektronik turut bertanggungjawab. Menanggapi hal ini pemerintah melalui kementerian komunikasi dan informatika mengeluarkan SE Menkominfo No. 5 Tahun 2016 tentang batasan dan tanggung jawab penyedia sistem elektronik dan pedagang merchant . Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan meninjau kesesuaian antara isi surat edaran dengan hukum perlindungan konsumen Indonesia. Kebijakan ini diperlukan guna memenuhi asas-asas dalam hukum perlindungan konsumen. Beberapa e-commerce yang berbentuk UGC di Indonesia juga menerapkan kebijakan ini pada syarat dan ketentuannya. Namun, surat edaran tidak dapat dijadikan dasar pembatasan tanggung jawab pelaku usaha. Penyelenggara sistem elektronik dan pedagang tetap harus bertanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kepastian hukum sangat penting sehingga peraturan mengenai batasan dan tanggung jawab lebih baik diakomodir dengan peraturan menteri.

---

ABSTRACTThe growth of e commerce in Indonesia is very rapid and varied. One type of ecommerce is user generated content. This type of e commerce is misused by merchants who can upload their content merchandise directly, thus the electronic systems provider should take responsibility. Responding to this, the government, through the ministry of communication and informatics, issued circular letter no. 5 2016 about the limits and responsibilities of electronic providers and merchants. This study requires normative juridical with readiness between the contents of the circular with the formal law of Indonesian consumers. This policy is required to meet the principles in law. Some e commerce, in the form of UGC in Indonesia, also applied this policy in its terms and conditions. However, a circular letter cannot be the basis of responsibility. Electronic systems provider and sellers must remain responsible for the legislation in Indonesia. Legal certainty is very important, so regulations about limits and responsibilities are better accommodated by ministerial regulations. "

"Hadirnya pandemi covid-19 yang memberikan dampak besar bagi masyarakat terutama sektor kesehatan dan ekonomi, dan DKI Jakarta menjadi wilayah yang terus menerus mengalami peningkatan jumlah korban terinfeksi, menjadikan pemerintah mengambil banyak langkah salah satunya yakni upaya untuk memutus permasalahan penyebaran pandemi dengan melakukan beberapa kali PSBB. Kondisi ini memberikan dampak seperti keterbatasan aktifitas menjadi hanya di rumah saja sehingga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat merubah perilaku seperti yang biasanya melakukan pembelanjaan secara langsung sekarang dilakukan secara online. Adanya perubahan perilaku tersebut apakah berdampak terhadap adaptasi pemuda di DKI Jakarta yang menggunakan aplikasi digital dalam sektor ekonomi. Dengan adanya peningkatan penggunaan platfom pembelian digital di masa pandemi covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk menganalisis faktor psikologis, situasional dan sosial berhubungan terhadap perilaku pemuda dalam penggunaan aplikasi e-commerce saat pandemi covid-19 di wilayah Provinsi DKI Jakarta. (2) Untuk menganalisis pemanfaatan aplikasi e-commerce oleh pemuda berhubungan dengan keputusan pembelian di masa pandemi covid-19. Untuk mencapai kedua tujuan tersebut, metode yang digunakan adalah pendekatan metode campuran dengan teknik analisis chi square dan penyajian data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil pengolahan data menyimpulkan pertama, terdapat 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian pemuda di dalam penggunaan aplikasi e-commerce di DKI Jakarta, yaitu faktor psikologis, faktor situasional, dan faktor sosial. Kedua faktor penerimaan pengguna aplikasi e-commerce yang terdiri dari 4 (empat) faktor yaitu, kebermanfaatan, tingkat kemudahan, sikap terhadap pengguna dan penggunaan secara aktual berpengaruh terhadap perubahan perilaku pemuda di masa pandemi covid-19. Sementara itu perubahan perilaku pemuda melalui pembelian menggunakan aplikasi e-commerce merupakan bentuk kontribusi pemuda terhadap Ketahanan Nasional melalui ekonomi digital, dimana membantu perputaran roda perekonomian di DKI Jakarta sehingga perekonomian dapat berjalan di masa pandemi covid-19 dan meningkatkan indeks ketahanan nasional Indonesia.

---

The presence of the Covid-19 pandemic which has a major impact on the community, especially the health and economic sectors, and DKI Jakarta is an area that continues to experience an increase in the number of infected victims, making the government take many steps, one of which is an effort to resolve the problem of the spread of the pandemic by carrying out PSBB several times. This condition has an impact such as limiting activities to be only at home so that in meeting people's daily needs, people change their behavior as they usually do direct shopping now is done online. Does this change in behavior have an impact on the adaptation of youth in DKI Jakarta who use digital applications in the economic sector. With the increasing use of digital purchasing platforms during the Covid-19 pandemic.

This study aims to (1) analyze psychological, situational and social factors related to youth behavior in using e-commerce applications during the Covid-19 pandemic in DKI Jakarta Province. (2) To analyze the use of e-commerce applications by youth in relation to purchasing decisions during the Covid-19 pandemic. To achieve these two objectives, the method used is a mixed methods approach with chi square analysis techniques and data presentation using descriptive qualitative analysis.

The results of data processing conclude first, there are 3 (three) factors that influence youth purchasing decisions in using e-commerce applications in DKI Jakarta, namely psychological factors, situational factors, and social factors. The two factors of acceptance of e-commerce application users consist of 4 (four) factors, namely, usefulness, level of convenience, attitudes towards users and actual use have an effect on changes in youth behavior during the Covid-19 pandemic. Meanwhile, changes in youth behavior through purchases using e-commerce applications are a form of youth's contribution to National Resilience through the digital economy, which helps the economy in DKI Jakarta to turn around so that the economy can run during the Covid-19 pandemic and increase Indonesia's national resilience index."

"The explosion of information technology (IT) nowadays has created new phenomena in shopping activities. Consumers can easily buy products via Internet. Within a minute, the products will be delivered instantly and accurately. This scenario is known as e-commerce. The emergence of e-commerce affects consumers' shopping behavior as well as taxation system. The objective of this research is to reveal the effects of e-commerce upon Malaysian taxation system by emphasizing in scope of charge 'derive and remittance'. Research was conducted through questionnaires of 82 tax practitioners and 22 academicians. The research findings shown that derive and remittance basis is no longer appropriate in e-commerce environment. Scope of charge derives and remittances, which are practicing in Malaysia right now, are unable to maximized e-commerce tax revenue. Abstract in Bahasa Indonesia : Perkembangan dalam dunia teknologi akhir-akhir ini telah membawa banyak arus perubahan terutamanya dalam aktivitas belanja. Konsumen dapat membeli barang dengan mudah melalui internet. Dalam waktu beberapa menit, barang sampai di tangan konsumen. Skenario demikian dikenal sebagai perdagangan elektronis. Kemunculan perdagangan elektronis mengubah prilaku belanja konsumen serta sistem perpajakan di Malaysia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efek perdagangan elektronis terhadap sistem perpajakan di Malaysia dengan penekanan pada pengenaan pajak dan hak pemajakan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan 82 sample praktisi perpajakan dan 22 akademisi. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa praktek pengenaan pajak dalam perdagangan elektronis belum sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga tidak dapat memaksimalkan penerimaan pajak dari perdagangan elektronis. Kata kunci: sistem perpajakan Malaysia, perdagangan elektronik, akademik, praktisi perpajakan, pengenaan pajak."

"Pertumbuhan pesat dan perkembangan pesat e-commerce membuat persaingan bisnis semakin ketat dari sebelumnya. Salah satu strategi persaingan usaha atau model bisnis yang sering diterapkan di industri ini adalah flash sale. Belakangan ini, wacana idEA mengeluarkan regulasi tentang penerapan flash sale karena dinilai melanggar undang-undang persaingan usaha. Penelitian ini membahas bagaimana praktik metode flash sale yang diterapkan oleh Shopee ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 serta bagaimana Shopee membandingkan dengan pelaku usaha E-Commerce lainnya dalam pelaksanaan flash sale. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder sebagai utama. Penelitian dilakukan dalam dua tahap yaitu studi pustaka dengan melakukan studi pustaka dan regulasi terkait. Praktik promosi dengan metode flash sale oleh pelaku usaha e-commerce tidak melanggar ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jika dilakukan dengan tetap memperhatikan modal dalam produksi atau perolehan barang, sehingga harga jual yang ditentukan adalah tidak di bawah ATC atau AVC. Undang-undang tentang persaingan usaha mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

---

The fast growth and rapid development of e-commerce makes business competition tougher than ever. One of the business competition strategies or business models that is often applied in this industry are flash sales. Lately, idEA discourse to issue regulations on the implementation of flash sale because it is considered to be in violation of business competition law. This study discusses how the flash sale method practices are implemented by Shopee reviewed based on Law No. 5 of 1999 as well as how Shopee compares to other E-Commerce business actors in the implementation of flash sale. The research method used is juridical-normative using secondary data as the main. The research was conducted in two stages, library research by conducting a study of relevant regulations and literature. The practice of promotion using the flash sale method by e- commerce businesses does not violate the provisions of Article 20 of Law No. 5 of 1999 if done while still taking into account capital in production or obtaining goods, so that the specified selling price is not under the ATC or AVC. The law on business competition refers to Law No. 5 of 1999."