Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk i menganalisis pengaruh penurunan PDRB sektor primer dan faktor-faktor lain terhadap tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Sumatera Selatan, ii merumuskan rekomendasi strategi yang tepat untuk emngatasi ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Sumatera Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi yang menggabungkan antara data time series dan data cross section. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel kontribusi PDRB sektor primer terhadap PDRB total menunjukkan arah koefisien yang negatif sebesar 0,18. Nilai tersebut berarti bahwa setiap terjadi penurunan PDRB sektor primer ceteris paribus sebesar 10 , maka akan menyebabkan terjadinya kenaikan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 1,8 . Karena sektor primer merupakan sektor ekonomi dominan yang menyumbang sekitar 60 terhadap total PDRB di Provinsi Sumatera Selatan, maka pemerintah Provinsi Sumatera Selatan perlu menyusun strategi pembangunan untuk mendorong pertumbuhan sektor primer tersebut.

---

This research aims to i analyze the decline of the primary sector of GDP and other factors on the income distribution inequality in South Sumatera, ii to formulate the recommendation to overcome the income distribution inequality in South Sumatera. Regression method is used in this research. It combines the time series data and cross section data. The result shows that share of primary sector in GDP leads to the 0.18 negative coefficient. It means that every 10 decrease of primary sector of GDP ceteris paribus causes 1.8 increase of the income distribution inequality in South Sumatera. This leads to the need of the government to make new strategies to encourage the growth of the primary sector since it is dominant in economic sector with 60 contribution on the GDP total in South Sumatera."

"Tarif pajak tetap telah menjadi salah satu reformasi pajak yang popular di banyak negara. Kesederhanaan dan tarif pajak tetap yang rendah dapat mengurangi biaya kepatuhan, mengurangi penggelapan pajak, mengurangi disintesif, dan memberikan rasa keadilan. Namun tarif pajak tetap juga diyakini dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan di masyarakat. Penelitian ini menguji efek dari tarif tetap pajak penghasilan pribadi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia dengan menggunakan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2012. Dengan menggunakan teknik simulasi mikro, diketahui bahwa efek dari tarif tetap pajak penghasilan pribadi bisa mengakibatkan peningkatan atau penurunan tingkat ketimpangan pendapatan. Penerapan tarif pajak tetap di bawah 9% akan menghasilkan peningkatan ketimpangan pendapatan; Sebaliknya, jika tarif pajak rata lebih dari 10% diterapkan, ketimpangan pendapatan akan berkurang. Dua hasil yang berbeda ini disebabkan lebih dari 53% populasi rumah tangga memiliki penghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak karena beberapa pengurangan dan pengecualian penghasilan yang dikenakan pajak.

---

A flat tax rate has become a popular tax reform in many countries. Simplicity and a lower flat tax rate could reduce compliance costs, reduce evasion, reduce disincentives, and provide fairness. However, it is strongly believed that a flat tax rate could increase inequality in a society. This study examines the effect of a personal income flat tax rate on inequality in Indonesia by using National Socioeconomic Survey (Susenas, Survei Sosial Ekonomi Nasional) 2012.

Using a microsimulation technique, the effect of a flat tax rate on personal income could result in an increase or decrease on inequality. Applying a flat tax rate below 9% will result in an increase in inequality; in contrast, if a flat tax rate of more than 10% is applied, inequality will decrease. These two different results take place because more than 53% of households in the population have an income below the taxable tax due to the some deductions and exemptions."

"Masalah ketimpangan pendapatan masyarakat yang semakin besar terjadi pada era desentralisasi. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh dana perimbangan (DBH, DAU, DAK) terhadap ketimpangan pendapatan masyarakat di 33 provinsi tahun 2006-2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DBH, DAU, dan rasio belanja APBD terhadap PDRB meningkatkan ketimpangan pendapatan masyarakat di daerah secara signifikan. Sedangkan DAK menurunkan ketimpangan pendapatan masyarakat di daerah secara signifikan. Sementara itu tingkat partisipasi sekolah di level universitas dan konstribusi sektor pertambangan terhadap PDRB meningkatkan ketimpangan, namun tidak signifikan dalam mempengaruhi ketimpangan pendapatan masyarakat. Sedangkan tingkat partisipasi sekolah di level SMU menurunkan ketimpangan pendapatan masyarakat namun tidak signifikan.

---

The problem of income inequality occurred greater in the era of decentralization. This study aimed to determine the effect of equalization funds (DBH, DAU, DAK) against income inequality in 33 provinces in 2006-2013. The results showed that DBH, DAU, and the ratio of budget expenditures to the GRDP increased income inequality in the region significantly. DAK decreased income inequality in the region significantly. The rate of enrollment at the university level and the mining sector's contribution to the GRDP increased income inequalities, but not significant. While enrollment in the high school level decreased income inequality but not significant."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak globalisasi terhadap ketimpangan pendapatan di negara-negara anggota ASEAN Plus Framework. Globalisasi dalam penelitian ini dibagi menjadi dua aspek utama yaitu globalisasi perdagangan dan globalisasi keuangan. Penelitian ini menggunakan data panel dari 16 negara anggota ASEAN Plus Framework untuk periode 2010-2021. Metode analisis yang digunakan adalah Fixed Effect untuk menghasilkan estimator yang konsisten pada panel data yang tidak seimbang dalam hubungan antara keterbukaan perdagangan dan keuangan terhadap ketimpangan pendapatan yang diukur dengan Indeks Gini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan perdagangan dan keuangan memiliki pengaruh yang sama pada negara maju dan negara berkembang. Peningkatan keterbukaan perdagangan akan meningkatkan ketimpangan pendapatan di negara maju secara signifikan. Sebaliknya, peningkatan keterbukaan keuangan meningkatkan ketimpangan pendapatan di negara berkembang secara signifikan. Berdasarkan hasil ini, penelitian ini menyarankan pentingnya kebijakan yang mendukung inklusi keuangan dan perdagangan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan di ASEAN Plus Framework.

---

This study aims to analyze the impact of globalization on income inequality in ASEAN Plus Framework member countries. Globalization in this study is divided into two main aspects: trade globalization and financial globalization. This study uses panel data from 16 ASEAN Plus Framework member countries for the period 2010-2021. The analysis method used is Fixed Effect to produce consistent estimators on unbalanced panel data in the relationship between trade and financial openness on income inequality measured by the Gini Index. The results of the study indicate that trade and financial openness have similar effects on developed and developing countries. An increase in trade openness significantly increases income inequality in developed countries. Conversely, an increase in financial openness significantly increases income inequality in developing countries. Based on these results, this study suggests the importance of policies that support financial and trade inclusion to reduce income inequality in the ASEAN Plus Framework."

"Tesis ini dilatarbelakangi oleh serangkaian kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah pada Pelita III. Pemerintah pada saat itu menitikberatkan pembangunannya lebih ke arah pemerataan. Tujuan program tersebut adalah untuk memperkecil ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia. Tesis ini berusaha untuk mengetahui variabel makroekonomi yang diduga mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia. Penelitian ini juga ingin melihat efektifitas instrumen distribusi pendapatan, dalam hal ini pajak dan pengeluaran pembangunan, dalam mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan.Metode estimasi yang digunakan untuk pengolahan data adalah teknik regresi data panel. Serangkaian pengujian dilakukan untuk memilih teknik regresi data panel yang cocok sebagai alat estimasi. Berdasarkan pengujian tersebut diketahui bahwa teknik regresi data panel dalam penelitian ini cocok menggunakan teknik regresi data panel dengan fixed effect.Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa inflasi dan tax ratio mempunyai efek progresif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, sedangkan tingkat pengangguran, pengeluaran pembangunan, dan PDRB perkapita mempunyai efek regresif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Variabel dummy yang digunakan untuk melihat perubahan pola distribusi pendapatan sebelum dan setelah krisis juga signifikan mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan.Implikasi kebijakan dari penelitian ini adalah pemerintah harus terus mengoptimalkan penerimaannya yang bersumber dari pajak, karena pajak terbukti mampu menjadi instrumen redistribusi. Pemerintah juga harus menekankan proyek-proyek pembangunannya pada proyek yang lebih produktif agar pengeluaran pembangunan tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh distribusi pendapatan yang tidak merata, yang terjadi di Indonesia, terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Faktor pendidikan sangat berpengaruh terhadap peningkatan keahlian, dimana keahlian itu sendiri akan berpengaruh terhadap produktivitas dan semakin tinggi produktivitas pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tetapi investasi dalam pendidikan itu sendiri akan sangat bergantung pada berapa besar tingkat pengembalian atau return yang dapat dihasilkam. Sekalipun pada negara sedang berkembang tingkat pendidikan menentukan juga besarnya pendapatan. Dibalik itu semua, distribusi pendapatan yang terjadi berpengaruh terhadap distribusi pendidikan itu sendiri. Semakin merata distribusi pendapatan semakin merata pula pendidikan dan dengan sendirinya semakin merata pula keahlian, yang pada gilirannya semakin merata produktivitas. Dengan demikian akan tercapai suatu Economic Equilibrium yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan rata-rata, tingkat pengembalian investasi dan oleh kebijaksanaan pemerintah, yang dirumuskan menjadi : g* = G(w, r, θ). Distribusi pendapatcrn itu sendiri sangat bergantung pada kebijaksanaan Pemerintah atau rejim yang berkuasa. Oleh karena itu keberadaan partisipasi politik akan sangat berperan didalam perumusan kebijaksanaan pemerintah terutama yang menyangkut distribusi pendapatan. Partisipasi politik itu sendiri akan bergantung pada rejim yang berkuasa pada saat itu, demokrasi atau nondemokrasi. Sekalipun cukup banyak bukti, banyak negara nondemokrasi mempunyai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kebijaksanaan pemerintah (Political equilibrium) yang optimal - yang dikehendaki oleh mereka yang berpendapatan median - karenanya dapat dirumuskan menjadi : θ* = θ (w, r, em), dimana kebijaksanaan pemerintah yang optimal bergantung pada tingkat pendidikan rata-rata, tingkat pengembalian dan distribusi pendapatan. Karena kebijaksanan Pemerintah yang berkaitan dengan distribusi pendapatan sangat sulit diukur maka dalam penelitian ini hanyalah keahlian yang didekati oleh tingkat pendidikan pekerja, distribusi pendapatan yang didekati oleh Rasio Gini, dan tingkat pengembalian investasi yang didekati oleh tingkat bunga ril, yang dipergunakan sebagai independen variabel. Karenanya Politicoeconornico equilibrium dapat dirumuskan menjadi : g* = G(w, r, θ* (w, r, em '). Apakah tingkat pendidikan pekerja, distribusi pendapatan, dan tingkat pengembalian di 26 propinsi Indonesia yang bervariasi tersebut akan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto per-kapita di masing-masing propinsi. Estimasi dilakukan dengan Ordinary Least Square. Hasil estimasi menunjukkan hanya di Indonesia secara keseluruhan dan Indonesia Bagian Barat model ini dapat diterima, sekalipun keduanya tidak mempunyai Goodnes of fit yang baik Sedangkan di Indonesia Bagian Timur model ini tidak diterima. Di Indonesia secara keseluruhan distribusi pendapatan yang memburuk jutru meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekalipun pengaruhnya tidak terlalu signifikan. Lain halnya di Indonesia Bagian Barat, distribusi pendapatan yang memburuk meningkatkarn pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Di Indonesia secara keseluruhan, tingkat keahlian rata-rata berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Sedangkan sebaliknya di Indonesia Bagian Barat, dimana pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi tidak signifikan. Di Indonesia secara keseluruhan maupun di Indonesia Bagian Barat mempunyai tanda yang bertolak belakang dengan hipotesa dan tidak signifikan sehingga variabel ini dapat diabaikan."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas institusi pada ketimpangan pendapatan di Indonesia pada tingkat provinsi. Kualitas institusi diukur menggunakan dua indikator terpenting yang paling menggambarkan kualitas institusi di Indonesia: tingkat korupsi dan kualitas demokrasi. Dalam studi ini, tingkat korupsi diukur berdasarkan opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan demokrasi diukur dengan Indeks Demokrasi Indonesia IDI. Pengujian empiris dilakukan dengan menggunakan regresi random effect dan data dari 2009-2016. Hasil studi menunjukkan bahwa kualitas institusi menentukan ketimpangan pendapatan di tingkat provinsi. Tingkat korupsi memiliki korelasi negatif dengan ketimpangan pendapatan, sementara demokrasi menunjukkan korelasi positif dengan ketimpangan pendapatan. Korelasi negatif antara korupsi dan ketimpangan pendapatan disebabkan oleh besarnya sektor informal dan sifat korupsi developmental di Indonesia. Sebaliknya, korelasi positif demokrasi dan ketimpangan pendapatan disebabkan oleh adanya captured democracy karena hubungan patron-klien dalam politik dan kurangnya kontrol publik terhadap pemerintah. Selain itu, ketimpangan pendapatan juga ditentukan oleh faktor sosio-ekonomi lainnya, seperti tingkat pendidikan, PDRB per kapita, persentase penduduk perkotaan, dan belanja pemerintah untuk modal, perumahan dan infrastruktur, bantuan sosial, dan jaminan sosial.

---

This study aimed to investigate the impact of institutional quality on income inequality in Indonesia at the provincial level. Institutional quality is measured using two most important indicators that shape the institutional quality in Indonesia level of corruption and the quality of democracy. In this study, level of corruption is measured by Audit Board 39s opinion on government 39s financial statements, whereas democracy is measured by Indonesia 39s Democracy Index IDI. Empirical evidence was tested using random effects regression and data from 2009 2016.

The results indicate that institutional quality determines income inequality at the provincial level. Level of corruption tends to reduce income inequality, while democracy tends to increase income inequality. The negative correlation between corruption and income inequality is caused by the large size of informal sector and the nature of developmental corruption in Indonesia.

In contrast, the positive correlation of democracy and income inequality is caused by the captured democracy due to clientelism and lack of public control on government. Other than that, income inequality is determined by other socio economic factors, including education level, GRDP per capita, urban population, and government spending in capital, housing and infrastructure, social support bantuan sosial, and social security jaminan sosial."

"Penelitian ini menganalisis hubungan antara penerimaan pajak dan ketimpangan pendapatan pada tingkat provinsi di Indonesia selama tahun 2011-2019. Dengan menggunakan pendekatan fixed-effect, penelitian ini menyimpulkan bahwa total penerimaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Artinya, sistem dan struktur perpajakan yang ada di Indonesia saat ini, baik secara nasional maupun regional belum mampu berkontribusi terhadap upaya pemerataan pendapatan. Sementara itu, jika dilihat secara komposisi, baik penerimaan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai juga tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Namun, rasio Pajak Daerah terhadap PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan menandakan karakteristik dari mayoritas jenis pajak konsumsi pembentuk komponen Pajak Daerah yang cenderung regresif dan menambah ketimpangan.

---

This study examines the relationship between tax revenues and income inequality at the provincial level in Indonesia from 2011 to 2019. Applying a fixed-effect approach, this study finds that total tax revenue has no significant effect on income inequality. This result implies that Indonesia's current tax system and structure, both national and regional, have been unable to contribute to efforts toward income distribution. Likely due to their composition, both income tax and value-added tax revenues have an insignificant effect. However, the ratio of local taxes to GRDP has a considerable positive effect on income inequality, indicating that the majority of consumption taxes in the local tax component are regressive and increase inequality."

"

Dalam ilmu ekonomi pembangunan, infrastruktur fisik dan sosial telah dikenal dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan walaupun hasilnya berbeda-beda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pembangunan infrastruktur fisik dan sosial terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Penelitian ini menyusun indeks infrastruktur dan mengestimasi dampak infrastruktur menggunakan panel data dari 34 provinsi di Indonesia pada periode 2009-2017. Penelitian ini menemukan bahwa infrastruktur fisik cenderung berkontribusi pada peningkatan ketimpangan pendapatan, walaupun tidak robust secara signifikansi. Pembangunan infrastruktur sosial di Indonesia juga cenderung meningkatkan ketimpangan pendapatan meskipun hasilnya juga tidak robust secara signifikansi.

---

In the economic development field, physical and social infrastructures have been argued to affect income inequality despite the mixed results. This study examines the impact of physical and social infrastructure on income inequality in Indonesia. This study constructs infrastructure summary indices and estimates the impacts of infrastructure using 34 provincial unbalanced panel data during 2009-2017 in Indonesia. The main finding of this study is that physical infrastructure tends to increase income inequality in Indonesia, although it is not robustly significant. Similarly, social infrastructure is also positively associated with income inequality increases in Indonesia though not robustly significant.

"

"Tesis ini menganalisa data panel dari 130 negara sejak tahun 1998 sampai 2020 dan menemukan hasil bahwa secara keseluruhan, ketimpangan pendapatan menurun seiring dengan semakin banyaknya wanita yang dilibatkan dalam pemerintahan, di mana hasil ini robust. lebih lanjut, semakin banyak wanita yang berpartisipasi dalam pemerintahan mengurangi tingkat korupsi, dan rendahnya korupsi mempersempit ketimpagan pendapatan yang ada. Namun, analisa per masing-masing negara menunjukkan hasil yang tidak signifikan untuk pengaruh dari korupsi terhadap ketimpangan. Selanjutnya, analisa per wilayah menunjukkan bahwa keterlibatan wanita di dalam parlemen mempengaruhi ketimpagan di Asia dan Amerika latin, tetapi tidak signifikan di Eropa dan Afrika Sub-Sahara. Pada akhirnya, pengaruh tidak langsung dari kosrupsi terhadap ketimpangan pendapatan lebih besar daripada pengaruh langsung dari keterlibatan wanita di pemerintahan.

---

This study analyzes panel data from 130 countries between 1998 and 2020 and finds that globally, income inequality decreases as more women are involved in government and this finding is robust. Furthermore, more women participating in government reduces the corruption level, and lower corruption narrows the income inequality. However, corruption loses its significance within countries. Regions’ analysis gives evidence that women’s share in parliament affects inequality in Asia and Latin America, but not in Europe and Sub-Saharan Africa. Lastly, the indirect effect of corruption is larger than the direct effect of women’s share in government on income inequality."