Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kewenangan dalam melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Pelaporan ini berfungsi untuk melakukan pengawasan kejujuran, integritas, dan deteksi kemungkinan adanya tindakan memperkaya diri secara melawan hukum oleh pejabat publik. Publikasi LHKPN sering menimbulkan prasangka negatif dan kecurigaan publik terhadap laporan harta kekayaan pejabat yang mengakibatkan kekhawatiran pejabat untuk melaporkan harta kekayaan secara lengkap dan benar. Persepsi ini menjadi kontraproduktif dengan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh KPK apabila tidak direspon dengan cepat. Penelitian ini bertujuan untuk membuat model analisis sentimen dan pemodelan topik yang dapat mengeksplorasi topik dari data media sosial Twitter. Indonesia memiliki jumlah pengguna aktif terbesar keenam di dunia dengan 15,7 juta pengguna yang didominasi kelompok usia 25-34 tahun. Dataset sejumlah 881 data diambil dari Twitter dengan kata kunci "lhkpn" dan "harta kekayaan pejabat" pada periode 1 Agustus sampai 5 November 2021. Penelitian ini mengekplorasi beberapa algoritma klasifikasi, representasi fitur unigram, bigram, dan trigram dengan CountVectorizer dan TFIDF, serta metode oversampling SMOTE. Algoritma klasifikasi dengan performa paling baik pada penelitian ini adalah Multilayer Perceptron dengan fitur unigram CountVectorizer dan metode oversampling dengan accuracy 76,60%, precision 78,19%, recall 76,60%, dan F1 score 76,95%. Hasil pemodelan topik menggunakan Latent Dirichlet Allocation pada kategori ‘negatif’ didominasi ekspresi kekecewaan dan kemarahan masyarakat terhadap meningkatnya harta kekayaan pejabat selama masa pandemi Covid-19 yang berbanding terbalik dengan meningkatnya utang negara dan kesulitan yang dihadapi masyarakat selama pandemi. Topik yang dihasilkan pada kategori ‘positif’ cukup beragam mulai dari aturan untuk melakukan pembuktian terbalik, usulan mengenai kewajiban pelaporan dan sanksi, permintaan untuk membuka laporan kekayaan kepada publik, serta pembahasan mengenai kewajaran penambahan harta kekayaan yang disebabkan oleh meningkatnya nilai aset tidak bergerak.

---

The Corruption Eradication Commission (KPK) has the authority to register and examine Public Officials Wealth Reports (LHKPN). This report serves to monitor honesty, integrity, and detect the possibility of illegal enrichment by public officials. Publication of LHKPN often creates negative prejudice and public suspicion of official wealth reports, which causes officials to worry about reporting assets completely and correctly. This perception is counterproductive to the efforts to prevent corruption carried out by the KPK if it is not responded to quickly. This study aims to create a sentiment analysis model and topic modelling that can explore topics from Twitter social media data. Indonesia has the sixth-largest number of active users in the world with 15.7 million users, dominated by the 25-34 year age group. A dataset of 881 data was taken from Twitter with the keywords "lhkpn" and "official assets" in the period August 1 to November 5, 2021. This study explores several classification algorithms, representation of unigram, bigram, and trigram features with CountVectorizer and TFIDF, as well as SMOTE oversampling methods. The classification algorithm with the best performance is the Multilayer Perceptron with the unigram CountVectorizer feature and the oversampling method with 76.60% accuracy, 78.19% precision, 76.60% recall, and 76.95% F1 score. The results of topic modelling using Latent Dirichlet Allocation in the 'negative' category are dominated by expressions of public disappointment and anger towards the increase in official wealth during the Covid-19 pandemic which is inversely proportional to the increase in state debt and the difficulties faced by the community during the pandemic. The topics generated in the 'positive' category are quite diverse, starting from the rules for conducting reverse verification, proposals on reporting obligations and sanctions, requests to disclose wealth reports to the public, as well as discussions on the reasonableness of adding to assets caused by the increase in the value of immovable assets."

"Penyadapan dalam aspek penegakan hukum menjadi hal krusial karena berkaitan pembatasan hak asasi manusia terutama kebebasan pribadi (privacy right). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif besifat preskriptif, mengenai pengaturan kewenangan penyadapan KPK yang disesuaikan dengan menggunakan the international principles of the application of human rights in communication surveillance. Fokus peneltian ini adalah mengkaji bagaimana Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XVII/2019 mengakomodir prinsip-prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia serta perbandingannya dengan lembaga anti kprupsi di berbagai negara seperi Malaysia, Hongkong dan Australia. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yangdibahas dalam penelitian ini adalah: (1) apakah pengaturan kewenangan penyadapan oleh KPK dalam Perubahan Kedua UU KPK sudah sesuai dengan konsep hak asasi manusia dalam hal perlindungan hak atas privasi terhadap subjek sadap KPK; dan (2) bagaimana dengan konsep konsep ideal regulasi kewenangan penyadapan KPK berdasarkan perspektif hak asasi manusia. Pengumupulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dengan studi pustaka dan pengumpulan data primer dilakukan dengan permintaan wawancara dengan pihak terkait sedangkan data sekunder dari laporan, jurnal, buku dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini berkesimpulan bahwa dalam Perubahan Kedua UU KPK udah lebih maju dibandingkan dengan regulasi sebelumnya, dengan indikasi dari aspek legalitas karena sudah diatur dalam undang-undang dengan menambahkan ketentuan-ketetntuan baru mengenai penyadapan. Akan tetapi, hak privasi dalam penegakan hukum dapat dilakukan pembatasannya melalui peraturan setingkat undang-undang, sedangkan muatan materi dalam UU Nomor 19 tahun 2019 masih belum memadai sehingga tetap berpotensi terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Pengaturan penyadapan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 juga belum memenuhi prinsip-prinsip internasional mengenai perlindungan hak asasi manusia. Hal ini berarti Indonesia perlu memperbaiki undang-undangnya dengan menambahkan beberapa pasal atau membuat undang-undang khusus mengenai penyadapan agar dapat sepenuhnya mematuhi prinsip-prinsip internasional tentang hak asasi manusia dalam tindakan pengawasan elektronik.

---

Interception in the aspect of law enforcement is crucial because it is related to the limitation of human rights, especially personal freedom (privacy right). This research is a prescriptive normative juridical research, regarding the regulation of the KPK's wiretapping authority in regard to the international principles of the application of human rights in communication surveillance. The focus of this research is to examine how Law Number 19 of 2019 after the Constitutional Court Decision (MK) No. 70/PUU-XVII/2019 accommodates the principles of protection of human rights and its comparison with anti-corruption institutions in various countries such as Malaysia, Hong Kong and Australia. Due to this, the problems discussed in this research are: (1) whether the regulation of the KPK's wiretapping authority in the Second Amendment to the KPK Law is in accordance with the concept of human rights in terms of protecting the right to privacy of the KPK's tapping subjects; and (2) what is the ideal concept of the KPK's regulation of wiretapping authority based on a human rights perspective?. Data collection used in this research is secondary data obtained by literature study and primary data collection is carried out by requesting interviews with relevant parties while secondary data from reports, journals, books and laws and regulations. This research concludes that the Second Amendment to the KPK Law is already more advanced than the previous regulation in term of interception, with an indication of the legality aspect because it has been regulated in law by adding new provisions. However, the right to privacy in law enforcement can be limited through regulations, at the level of law, while the material content in Law Number 19 of 2019 is still inadequate so that there is still the potential for human rights violations. The authority of interception regulated in Law No. 19/2019 also does not meet the international principles regarding the protection of human rights. It means that Indonesia needs to improve its law by adding several articles or creating a special law on wiretapping in order to fully comply with international principles on human rights in electronic surveillance."

"Syair dapat dikatakan sebagai salah satu jenis puisi lama Melayu. Syair dikenal sebagai media untuk mengungkapkan isi hati seseorang tentang suatu peristiwa di masa tertentu. Berdasarkan hal tersebut, penulis memilih Syair Singapura Terbakar yang telah dibukukan oleh Sweeney (2006) sebagai objek penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan proses interaksi sosial masyarakat Singapura tahun 1800-an dalam Syair Singapura Terbakar. Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka untuk menganalisis teks syair tersebut. Metode tersebut bertujuan untuk memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi di dalam teks syair. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Syair Singapura Terbakar terdapat dua jenis proses interaksi sosial, yaitu asosiatif dan disosiatif. Dalam proses asosiatif, terdapat tiga bentuk proses interaksi sosial, yaitu kerja sama, akomodasi, dan asimilasi. Sementara itu, dalam proses disosiatif, hanya ditemukan satu bentuk proses interaksi sosial, yakni pertentangan (konflik).

---

Syair is the one of the oldest types of Malay poetry. It is known as a medium to express one's heart about an events at a certain time. Based on this, the authors chose Syair Singapura Terbakar which was recorded by Sweeney (2006) as the object of research. The purpose of this study is to explain the process of social interaction among Singaporeans in the 1800s in Syair Singapura Terbakar. The author uses a qualitative descriptive method with a literature study approach to analyze the text of the poem. This method aims to describe certain individuals or groups carefully about the conditions and symptoms that occur in the poetry text. The results showed that in Syair Singapura Terbakar there are two types of social interaction processes, namely associative and dissociative. In associative, there are three forms of the social interaction process, including cooperation, accommodation, and assimilation. In dissociative, only one form of social interaction process is found, namely conflict.

"

"Studi ini merupakan penelitian dengan eksperimen 2x2 between-groups design. Partisipan dalam penelitian ini berjumlah 60 partisipan yang merupakan gabungan dari mahasiswa The University of Queensland, Queensland University of Technology, dan Griffith University (Perempuan = 21, Laki-Laki = 35, Lain-Lain = 4, M = 23.90). Partisipan selanjutnya akan ditempatkan secara acak dalam variasi kondisi bekerja (individual dan kolektif) dan variasi identifikasi (teridentifikasi dan tidak teridentifikasi). Kemalasan sosial diukur menggunakan tugas kinerja, dimana partisipan diminta untuk membuat daftar ide untuk topik tesis akhir selama 10 menit. Dari data yang diperoleh, didapatkan hasil yang tidak signifikan antara partisipan yang bekerja secara individual maupun kolektif dalam kemalasan sosial. Begitu pula dengan partisipan di dalam kondisi kolektif teridentifikasi dan kolektif tidak teridentifikasi, didapatkan hasil yang tidak signifikan dalam kemalasan sosial. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah untuk mencari faktor-faktor lain yang dapat mencegah kemalasan sosial.

---

Previous studies saw that social loafing could be looked at using identifiability but the task that was used has no immediate impact and not personally involving for participants, where the results of the task may impact their future accolades. This study looked at how motivation (through identifiability) could mitigate social loafing. By using a 2x2 between-groups design, 60 university volunteers were randomly assigned to work individually (coactively) or in groups (collectively), and to either the identified or not-identified condition. The participants were told to generate a list of thesis topic ideas for 10 minutes to measure social loafing. The result we obtained rejects the first hypothesis, where independent groups t-tests revealed that there is no significant difference in thesis topic ideas generated between the participants who worked coactively and the participants who worked collectively and as for the second hypothesis, the result also showed that there is no significant difference between thesis topic ideas generated from both collective-identified condition and collective-not identified condition. As people are more wary of their future endeavours, future research is encouraged to find new factors that could mitigate social loafing."