Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam rangka pengendalian konsumsi rokok melalui pajak, Indonesia telah menerapkan semua sistem cukai yang berlaku di dunia saat ini, yaitu advalorem, campuran, dan spesifik. Ketiga sistem cukai tersebut memiliki insentif tersendiri bagi produsen untuk memaksimalkan profitnya, salah satunya melalui strategi harga yaitu tax shifting. Melalui studi ini, kami ingin melihat apakah ada perbedaan tax shifting antar sistem cukai yang pernah berlaku di Indonesia dan manakah yang memiliki dampak paling besar terhadap harga. Dengan menggunakan data panel yang mencakup semua informasi yang melekat pada merk rokok yang pernah dan sedang beredar dan terdaftar di Indonesia, kami menemukan bahwa hampir tidak ada perbedaan besaran tax shifting pada tiap sistem cukai yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh struktur cukai yang cukup rumit sehingga banyak celah untuk melakukan tax avoidance. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa terjadi undershifting pada ketiga sistem cukai yang pernah dan sedang berlaku dengan tingkat yang terbesar secara berurutan adalah spesifik, campuran, dan advalorem.

---

In order to control tobacco consumption through taxes, Indonesia has been implemented all of the excise system that applied in the world today. Started with ad valorem, mixed, and then specific multi tiers which occur in past 9 years. Each excise system has its own incentive for producers to maximize their profit. One of its incentive is pricing strategy or so called tax shifting. Through this study, we would like to see if there are any tax shifting difference between excise taxes that ever been applied in Indonesia and which system has the greatest impact on prices. Using panel data that covers all information attached to existing and registered cigarette brands in Indonesia, we found that there is almost no difference in the amount of tax shifting on each excise system that Indonesia ever implemented. We also found that the structure of excise system contributes to the small amount of tax shifted to consumer price because complicated structure relates to loopholes and avoidance. The result of our research shows that there is under shifting in all three excise systems that ever implemented and the greater degree of shifting are specific, mixed, and ad valorem respectively."

"Pengenaan cukai merupakan salah satu instrumen yang efektif untuk mengendalikan konsumsi rokok. Namun demikian kebijakan cukai dapat berkurang efektivitasnya dengan adanya perilaku/strategi price smoothing yang diterapkan perusahaan rokok. Penelitian ini mengidentifikasi perilaku price smoothing perusahaan rokok di Indonesia dengan melihat dampak dari lamanya jarak waktu (interval) sejak pengumuman kebijakan cukai sampai dengan periode tertentu pada tahun berjalan terhadap harga transaksi pasar (eceran) rokok. Menggunakan data survei harga transaksi pasar setiap tiga bulan, mulai Maret 2014 sampai Juni 2021, dan dengan estimasi system GMM kami menemukan bahwa perusahaan rokok di Indonesia melakukan price smoothing. Terjadi kenaikan harga yang lebih tinggi pada bulan Desember (Q4) sejak kebijakan cukai diumumkan. Kenaikan harga transaksi semakin berkurang (landai) pada periode Q1, Q2, dan Q3 yang memiliki jarak waktu yang semakin jauh sejak pengumuman kebijakan cukai.

---

The imposition of excise is one of the effective instruments to control cigarette consumption. However, the effectiveness of excise policy can be reduced by the price smoothing behavior/strategy applied by cigarette firm. This study identifies the price smoothing behavior of cigarette firm in Indonesia by looking at the impact of the length of time interval since the announcement of the excise policy up to a certain period in the current year on the market retail price of cigarettes. Using market transaction price survey data every three months, from March 2014 to June 2021, and with the the system GMM estimation, we find that cigarette firm in Indonesia carry out price smoothing. There has been a higher price hike in December (Q4) since the excise policy was announced. The increase in transaction prices decreased (sloping) in the Q1, Q2, and Q3 periods which have a longer time gap (interval) since the announcement of the excise policy."

"ABSTRAKPenelitian ini mengestimasi pengaruh penurunan tarif pajak penghasilan orang pribadi dan pajak atas deviden terhadap perilaku income shifting wajib pajak orang pribadi yang masuk dalam kelompok top bracket. Pengukuran respons dilakukan dengan menggunakan data pajak dari Direktorat Jenderal Pajak DJP pada kurun waktu 2008-2012. Hasil deskriptif statistik dan analisis dynamic panel data menunjukkan bahwa penurunan tarif pajak deviden menyebabkan income shifting dari penghasilan non final menjadi penghasilan deviden pada wajib pajak orang pribad yang masuk dalam kelompok top bracket. Berdasarkan hasil deskriptif analisis, income shifting dilakukan oleh kelompok top bracket pada kuartil 1 satu dan kuartil 4 empat dengan rata-rata penghasilan sebesar 390 juta rupiah dan 10 miliar rupiah pada tahun 2008.

---

ABSTRACT This study estimates the effect of personal income and devidends tax rate reduction on income shifting behavior of top bracket taxpayers. Income shifting behavior is measured by the Directorate General of Tax DGT data in 2008 2012. Descriptive statistics and dynamic panel data analysis show that the decrease of dividend tax rate causes income shifting to dividend income on top bracket personal taxpayers. Based on descriptive analysis, income shifting behavior occurs in quartile 1 and quartile 4 of the top bracket personal taxpayer with average income of 390 million rupiah and 10 billion rupiah in 2008."

"Studi ini menganalisis landasan hukum dan teknis penerapan Kerangka Inklusif Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) pada peraturan perpajakan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian menggunakan data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa analisis dokumen dan diperkuat dengan wawancara. Hasil analisis dan wawancara mengungkapkan bahwa implementasi Pilar Satu dan Pilar Dua Kerangka Inklusif BEPS dalam regulasi perpajakan Indonesia merupakan konsep baru dari perjanjian perpajakan internasional untuk mengatasi praktik BEPS khususnya di era digital. Indonesia sudah memiliki peraturan dan undang-undang domestik yang sejalan dengan Kerangka Inklusif tetapi belum diimplementasikan. Beberapa kendala yang menyebabkan Indonesia tidak menerapkan konsep baru tersebut antara lain Indonesia harus merumuskan peraturan turunan untuk mengatur penerapan Kerangka Inklusif, mempersiapkan otoritas pajak dan wajib pajak untuk menerapkan kebijakan baru, melakukan konsolidasi dan transparansi data perusahaan multinasional, dan mempertahankan komitmen terhadap kebijakan pajak sebelumnya. Kata kunci: Ekonomi Digital, Hak Pemajakan, Alokasi Laba, Pajak Internasional, Kerangka Inklusif.

---

This study aims to analyze the legal and technical basis for the implementation of the Inclusive Framework Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) on tax regulations in Indonesia. The research method used is a qualitative study with a descriptive approach. Primary data and secondary data are used, with data collection techniques in the form of document analysis and strengthened by interviews. The results of the analysis reveal that implementation of Pillar One and Pillar Two of the BEPS Inclusive Framework in Indonesian tax regulations is a new concept of international tax treaty to overcome BEPS practices, especially in the digital era. Indonesia already has domestic regulations and laws that are in line with the Inclusive Framework but has not been implemented. Several obstacles can occur that cause Indonesia not to implement the new concept, namely Indonesia should formulate derivative regulations to regulate the implementation of the Inclusive Framework, prepare tax authorities and taxpayers to implement new policies, consolidation and transparency on multinational company data, and commitment to previous tax policies. Keywords : Digitalized Economy, Taxing Rights, Profit Allocation, International Tax, Inclusive Framework"

"Penelitian ini menganalisis perilaku perusahaan dalam melakukan forestalling dalam berbagai kondisi struktur tarif cukai spesifik multitier di Indonesia. Hal tersebut dilakukan perusahaan sebagai bentuk antisipasi terhadap perubahan tarif cukai dan Harga Jual Eceran yang ditetapkan pemerintah. Kebijakan waktu pengumuman, penyederhanaan tier dan batas produksi juga memberikan insentif dan disinsentif bagi perusahaan untuk melakukan forestalling. Untuk melihat pengaruh perubahan struktur tarif tersebut digunakan data CK-1 pemesanan pita cukai yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC , Kementerian Keuangan, sejak tahun 2009 sampai 2017. Hasil empiris menunjukkan bahwa kebijakan tarif cukai mendorong perusahaan untuk melakukan forestalling. Sementara kebijakan harga jual eceran, waktu pengumuman yang lebih lama serta selisih antara total produksi dan batas produksi menahan perusahaan untuk melakukan forestalling. Kebijakan simplifikasi dan peningkatan batas produksi mampu meredam derajat forestalling yang tinggi.

---

This research analyzes tobacco industry behavior in forestalling in various condition of specific tariff structure of multitier in Indonesia. Forestalling developed by the firm as a anticipation of changes in excise tariffs and minimum retail price set by the government. The announcement time policy, tier simplification and production limits also provide incentives and disincentives for firm to do forestalling. To analyze the effect of change of tariff structure, CK 1 data ordering of excise band obtained from Directorate General of Customs and Excise DJBC , Ministry of Finance, from 2009 until 2017. Empirical result indicates that excise tariff policy encourages firm increase degree of forestalling . While the minimum retail price policy, longer announcement time as well as the difference between total production and production limits hold companies to forestalling. The policy of simplification and increased production limits can reduce the high degree of forestalling. "

"Efektivitas kebijakan pajak dalam pengendalian konsumsi rokok sangatbergantung pada pengaruh pajak terhadap harga akhir konsumen. Hal ini sangatditentukan oleh sejauh mana produsen membebankan kenaikan pajak kepada konsumenyang tercermin dalam beban pajak (porsi pajak terhadap HJE). Dalam mekanisme pasar,harga akhir yang harus dibayar konsumen (HTP) tidak selalu sama dengan rekomendasi(HJE) dimana selisih harga tersebut merupakan bentuk strategi yang dilakukan olehindustri rokok dalam rangka meraup pangsa pasar dan memaksimalkan keuntungan.Kami ingin melihat bagaimana korelasi beban pajak terhadap strategi harga industri rokokserta bagaimana korelasi implementasi kebijakan minimum price terhadap strategi hargatersebut. Dengan menggunakan data panel yang bersumber dari survei harga transaksipasar DJBC periode 2015-2019 yang meliputi 199 merek rokok di 25 wilayah provinsi,kami menemukan bahwa pada semua jenis rokok dan golongan pabrik, kenaikan bebanpajak berkorelasi positif terhadap selisih HTP dan HJE. Rokok SKT mempunyai korelasipaling besar terhadap selisih harga sedangkan rokok SPM mempunyai korelasi palingkecil. Semakin kecil golongan pabrik, kenaikan beban pajak mempunyai korelasi yangsemakin besar terhadap selisih harga. Besarnya korelasi beban pajak pada rokok yangmempunyai harga batas atas lebih rendah dibanding besarnya korelasi pada rokok yangtidak mempunyai batas harga atas. Selanjutnya kebijakan minimum price (HTP 85%)yang diimplementasikan mulai tahun 2018 secara rata-rata diindikasikan mampumenaikkan harga rokok dibanding periode sebelumnya.

---

The effectiveness of tax policies in controlling cigarette consumption depends

very much on the effect of taxes on the final consumer price. This is largely determined

by the extent to which producers impose tax increases on consumers, which is reflected

in the tax burden (the tax portion of HJE). In the market mechanism, the final price to be

paid by consumers (HTP) is not always the same as the recommendation (HJE) where the

price difference is a form of strategy carried out by the cigarette industry in order to gain

market share and maximize profits. We want to see how the tax burden correlates with

the cigarette industry price strategy and how the minimum price policy implementation

correlates with this pricing strategy. Using panel data sourced from the DJBC market

transaction price survey for the 2015-2019 period covering 199 cigarette brands in 25

provinces, we find that across all types of cigarettes and factory classes, the increase in

tax burden is positively correlated with the difference between HTP and HJE. SKT

cigarettes have the greatest correlation with price differences while SPM cigarettes have

the smallest correlation. The smaller the factory class, the increase in tax burden has a

greater correlation with the price difference. The magnitude of the correlation of the tax

burden on cigarettes which has a lower upper limit price is compared to the magnitude of

the correlation between cigarettes which has no upper limit price. Furthermore, the

minimum price policy (HTP 85%) which was implemented starting in 2018 on average

is indicated to be able to increase cigarette prices compared to the previous period"

"Dengan adanya reformasi tahunan terhadap cukai rokok adalah sangat krusial untuk menganalisa dampak cukai rokok tersebut terhadap performa manufaktur rokok dimana manufaktur manufaktur tersebut membawa pemasukan yang cukup besar bagi pemasukan pajak Pemerintah Indonesia Oleh karena itu penelitian ini akan menganalisa dampak dari perubahan cukai rokok terhadap performa keuangan manufaktur manufaktur rokok dimana perusahaan perusahaan tersebut akan membentuk strategi harga terhadap perubahan tersebut Pada tingkat perusahaan penelitian ini membuktikan bahwa dampak dari cukai menunjukkan korelasi yang signifikan terhadap harga dan keuntungan manufaktur manufaktur rokok tersebut.

---

With annual reformation of cigarette excise tax it is essential to calculate this impact to cigarette manufacturers rsquo performance which is largely bringing revenue to Government revenue from their contribution of cigarette excise tax Thus the journal will examine the impact of the recent changes in excise tax towards the financial performance of Indonesia cigarette manufacturer in which the Company will establish and frame pricing strategies towards the excise tax impact On a company level this research has proven that the impact of excise tax significantly relates to company rsquo s pricing and profit margin "

"Indonesia telah mengimplementasikan kebijakan cukai cairan rokok elektronik, namun penelitian tentang rokok elektronik belum banyak dilakukan. Studi ini menguji tentang efek kebijakan cukai terhadap persepsi risiko dan persepsi manfaat rokok elektronik serta faktor yang mempengaruhinya. Data berasal dari studi kohort online dengan sampel pengguna rokok elektronik dewasa di Indonesia. Data diambil sebelum implementasi cukai pada September 2018 (wave 1, n=1322) dan sesudah implementasi cukai pada November-Desember 2018 (wave 2, n=1039). Variabel dependen berupa Persepsi risiko dan Persepsi manfaat. Sedangkan variabel independen utama berupa status vaping, punya teman yang vaping, persepsi keterjangkauan harga, persepsi risiko dan persepsi manfaat sebelum implementasi cukai. Analisis menggunakan regresi linier berganda untuk mengestimasi hubungan antara variabel dependen dan variabel independen utama setelah dikontrol oleh variabel sosiodemografi. Hasil analisis menunjukkan peningkatan persepsi risiko (t=-3.549; p=0.001) dan persepsi manfaat (t=-20.182; p=0,001). Persepsi risiko berhubungan secara positif dengan status vaping (b=0,21, SE=0,07, p=0,003) dan persepsi risiko sebelum implementasi cukai (b=0,45, SE=0,03, p=0,001), serta berhubungan secara negatif dengan persepsi keterjangkauan harga (b=-0,09, SE=0,03, p=0,001) dan persepsi manfaat sebelum implementasi cukai (b=-0,13, SE=0,03, p=0,001). Sedangkan persepsi manfaat berhubungan secara positif dengan persepsi keterjangkauan harga (b=0,05, SE=0,02, p=0,006) dan persepsi manfaat sebelum implementasi cukai (b=0,05, SE=0,02, p=0,011), serta berhubungan secara negatif dengan persepsi risiko sebelum implementasi cukai (b=-0,05, SE=0,02, p=0,039). Kebijakan cukai seharusnya dapat meningkatkan persepsi risiko dan menurunkan persepsi manfaat, namun kondisi tersebut tidak tercapai. Variabel persepsi keterjangkauan harga menjadi faktor yang mempengaruhinya. 

---

Indonesia has implemented an electronic cigarette excise tax policy, but not much research on electronic cigarettes. This study examines the effect of tax policy on risk and benefits perception of electronic cigarettes and the factors that influence it. Data comes from an online cohort study with sample of Indonesian adult electronic cigarette users. Data is taken before implementation of tax in September 2018 (wave 1, n = 1322) and after implementation of tax in November-December 2018 (wave 2, n = 1039). Dependent variables of this research is perceived risk and perceived benefit. Main independent variables are vaping status, social support, perceived affordability of electronic cigarette, perceived risk and perceived benefit before implementation tax. The analysis uses multiple linear regression to estimate the relationship between dependent variables and users characteristics after being controlled by sociodemographic variables. The analysis showed an increase of perceived risk (t=-3.549; p=0.001) and perceived benefit (t=-20.182; p=0,001). Perceived risk was positively associated with vaping status (b=0.21, SE=0.07, p=0.003) and perceived risk before implementation tax (b=0.45, SE=0.03, p=0.001) and was negatively associated with perceived affordability (b=-0.09, SE=0.03, p=0.001) and perceived benefit before implementation tax (b=-0.13, SE=0.03, p=0.001). Perceived benefit was positively associated with perceived affordability (b=0.05, SE=0.02, p=0.006) and perceived benefit before implementation tax (b=0.05, SE=0.02, p=0.011) and was negatively associated with percdeived risk before implementation tax (b=-0.05, SE=0.02, p=0.039). Tax policies should be able to increase risk perceptions and reduce perceived benefits, but this condition is not achieved. Variable perceived affordability of price is a factor that affects it. "

"Kebijakan cukai rokok elektrik ditetapkan dengan tujuan untuk mengontrol konsumsi rokok elektrik (vape) di Indonesia. Rokok elektrik (vape) perlu dikendalikan karena dapat menghasilkan eksternalitas negatif bagi kesehatan pengonsumsi maupun orang disekitarnya. Keadaan tersebut diperkeruh dengan mayoritas pengonsumsi rokok elektrik (vape) merupakan remaja serta adanya temuan liquid vape ilegal yang dicampur dengan produk narkotika. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan membahas mengenai implementasi kebijakan cukai rokok elektrik (vape) di Indonesia beserta hambatan dan tantangan yang dialami oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selaku pelaksana program. Metode yang digunakan merupakan post-positivist dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi pustaka. Dalam penelitian ini ditemukan hasil bahwa implementasi kebijakan cukai rokok elektrik (vape) di Indonesia telah dijalankan oleh pelaksana program sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Namun, dalam kebijakan tersebut harus dilakukan beberapa perubahan mengingat kebijakan ini belum berhasil menjawab tujuan awal karena konsumsi terhadap rokok elektrik terus meningkat. Dalam pengimplementasiannya, adapun upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menghadapi tantangan pengimplementasian kebijakan cukai rokok elektrik (vape), salah satunya peredaran liquid vape ilegal, dengan dilakukannya pengawasan melalui luar jaringan (Luring) dengan Operasi Gempur maupun dalam jaringan (Daring) dengan cyber crawling.

---

The e-cigarette excise policy was established to control the consumption of e-cigarettes (vape) in Indonesia. E-cigarettes (vape) need to be controlled because they can produce negative externalities for consumers' health and those around them. The situation is made worse by the fact that the majority of e-cigarette consumers are teenagers and finding that shown there are illegal vape liquids mixed with narcotic products. This study will discuss the implementation of the e-cigarette excise policy in Indonesia along with the obstacles and challenges experienced by the Directorate General of Customs and Excise as the program implementer. The method used in this study is post-positivist by in-depth interview as the data collection technique and literature study. In this study, it was found that program implementers had carried out the implementation of the e-cigarette excise policy in Indonesia under established policies. However, some changes must be made in this policy, considering that this policy has not succeeded in achieving its initial goal because the consumption of e-cigarettes continues to increase. In its implementation, there are efforts made by the Directorate General of Customs and Excise in dealing with the challenges of implementing the e-cigarette (vape) excise policy, one of which is the circulation of illegal vape liquids, by conducting supervision through outside the network (offline) using Operation Gempur and within the network (online) using cyber crawling."

"xiii, 129 pages ; illustration ; appendix"