Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKNama : Devi Senja ArianiProgram Studi : Ilmu Kesehatan MasyarakatJudul : Ekuitas Layanan Rawat Inap Rumah Sakit Analisis Data Susenas Tahun 2015 dan 2016 Pembimbing : Dr. Pujiyanto, SKM, M.KesDalam rangka mendorong tercapainya UHC di Indonesia, pemerintahmenyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional JKN . Salah satu tujuanprogram JKN adalah perbaikan akses dan ekuitas utilisasi pelayanan kesehatan.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ekuitas utilisasi layanan rawat inap padatahun kedua dan ketiga implementasi program JKN yaitu pada tahun 2015 dan tahun2016. Penelitian ini menggunakan data sekunder hasil SUSENAS tahun 2015 dantahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Utilisasi layanan rawat inap dirumah sakit pada kelompok peserta JKN meningkat pada tahun 2015 ke tahun 2016.Penduduk kaya lebih banyak memanfaatkan pelayanan rumah sakit dibandingkandengan penduduk miskin, hal tersebut dibuktikan dengan kurva konsentrasi yangberada dibawah garis diagonal garis ekuitas dan nilai indeks konsentrasi yangbernilai positif yaitu 0.0336 pada tahun 2015 dan 0.0382 pada tahun 2016. Terjadipeningkatan inekuitas utilisasi layanan rawat inap di rumah sakit pada tahun 2015 ketahun 2016 yang dilihat dari selisih nilai indeks konsentrasi sebesar 0.0045. Inekuitasutilisasi layanan rawat inap di rumah sakit yang pro kaya disebabkan olehketidaksetaraan umur, pendapatan, pendidikan, wilayah regional tempat tinggal sertakepemilikan JKN. Sedangkan variabel jenis kelamin dan pekerjaan mengurangiinekuitas dalam utilisasi layanan rawat inap di rumah sakit pada tahun 2015 dan 2016.Kata kunci :kurva konsentrasi, dekomposisi indeks konsentrasi, indeks konsentrasi, ekuitas, JKN,UHC.

---

ABSTRACTName Devi Senja ArianiStudy Program Public HealthTitle Equity of Inpatient Utilization in Health Service Analysis of Susenas Data 2015 and 2016 Counsellor Dr. Pujiyanto, SKM, M.KesIn order to encourage the achievement of UHC in Indonesia, the governmentorganized National Health Insurance JKN program. One of the objectives of theJKN program is the improvement of access and equity utilization of health services.This study aims to analyze Equity of Inpatient Utilization in Health Service in secondand third year of JKN program implementation in 2015 and 2016. This study usessecondary data of SUSENAS in 2015 and 2016. The results showed that theUtilization of inpatient services in hospitals in the JKN group of participants increasedin 2015 to 2016. The richer population utilizes more Health Service than the poor, asevidenced by concentration curves below the diagonal line equity line and the valueof the positive concentration index of 0.0336 in 2015 and 0.0382 in 2016. There wasan increase in inequity utilization in inpatient services in 2015 to 2016 which wasseen from the difference of concentration index value of 0.0045. Pro rich inequitycaused by inequalities in age, income, education, regional residence and JKNownership. While sex and job variables reduce inequality in inpatient serviceutilization in hospital by 2015 and 2016.Key words concentration curve, concentratioindex, decomposition concentration index, equity,JKN, UHC."

"Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) akan mengimplementasikan kebijakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mulai 1 Januari 2023 secara bertahap, untuk mewujudkan kesinambungan program JKN dan menjalankan amanah undang-undang SJSN dalam pemenuhan prinsip ekuitas. Kebijakan implementasi KRIS JKN akan berdampak pada tata kelola rumah sakit dan diperlukan penyesuaian sumber daya dan proses manajemen RS. RS Aisyiyah Bojonegoro berada di Kabupaten Bojonegoro yang cakupan UHC 98.76 %, merupakan RS swasta yang terbesar dan didominasi pasien JKN dengan BOR 67.79%. Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran kesiapan sumber daya, proses manajemen dan rencana tindak lanjut RS Aisyiyah Bojonegoro untuk implementasi KRIS JKN. Penelitian ini kualitatif dengan desain studi kasus. Pengumpulan data melalui observasi sarana dan prasana, telaah dokumen dan wawancara mendalam sembilan informan. Persentase pencapaian kesiapan sarana dan prasana Gedung Bi’r Ali untuk memenuhi 12 kriteria KRIS JKN sebesar 76% dan 8 kriteria masih perlu penyesuaian kebutuhan; kesiapan pendanaan belum sepenuhnya siap; para informan sudah memiliki pengetahuan terkait rencana implementasi KRIS JKN dan sikap yang mendukung implementasi KRIS JKN; kesiapan metode belum terpenuhi seluruhnya yaitu belum adanya SK Direktur pembentukan tim khusus persiapan KRIS JKN, proses re-akreditasi sedang berjalan dan pencapaian kepatuhan clinical pathway belum memenuhi standar. RS Aisyiyah Bojonegoro harus membentuk tim khusus untuk persiapan KRIS JKN, mematangkan persiapan re-akreditasi dan meningkatkan penerapan clinical pathway dan evaluasi kepatuhan terhadap clinical pathway yang telah ada.

---

The National Social Security Council (DJSN) will gradually implement the JKN KRIS policy starting January 1, 2023. The implementation of KRIS JKN will have an impact on hospital governance, the need to adjust the needs of hospital resources and management. Aisyiyah Bojonegoro Hospital is located in Bojonegoro Regency with 98.76% UHC, is the largest private hospital and dominated by JKN patients with BOR is 67.79%. This study aims to describe the readiness of resources, management processes and follow-up plans for Aisyiyah Bojonegoro Hospital for the KRIS JKN implementation. This study is qualitative with case study design. Collecting data through observation of facilities and infrastructure, review of documents and in-depth interviews. The percentage of readiness of the Bi'r Ali Building facilities and infrastructure for the JKN KRIS is 76% and 8 criteria still need to be adjusted to the needs; the funding readiness is not fully ready; the informants already have knowledge regarding the KRIS JKN implementation plan and attitudes that support the implementation of the JKN KRIS; the preparation of methods for the implementation of KRIS JKN has not been fully fulfilled, namely the absence of a Director's Decree for the formation of a special team for the preparation of KRIS JKN, the accreditation process is ongoing and applying the clinical path does not meet the standards. Aisyiyah Bojonegoro Hospital must form a special team to prepare for the JKN KRIS, finalize re-accreditation preparations and improve the application of clinical pathways and evaluate compliance with existing clinical pathways"

"Rumah Sakit Ari Canti kerap terjadi keterlambatan pengajuan klaim olehpihak rumah sakit kepada BPJS Kesehatan yang mengganggu cash flow. Rumahsakit perlu melakukan kajian lebih lanjut melalui penelitian ini mengenaiketepatan waktu penyelesaian klaim pasien rawat inap JKN.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang berpengaruhterhadap ketepatan waktu penyelesaian klaim pasien rawat inap JaminanKesehatan Nasional. Pendekatan yang dilakukan dengan kuantitatif dankualitatif mix methods yang menggunakan desain potong lintang. Sampelberjumlah 209 dari berkas klaim dan 6 orang informan.Ketepatan waktu klaim pasien rawat inap JKN sebesar 65,4 yang tidaktepat 34,6 . Faktor ndash; faktor yang berpegaruh secara signifikan terhadap ketepatanwaktu klaim adalah ketersediaan SEP, kelengkapan berkas rekam medis, ketepatanwaktu pengembalian berkas rekam medis, kesesuaian entri data berkas danketepatan waktu entri data.

---

Ari Canti Hospital often happens delay in filing claims by the hospital toThe Organizer of Social Health Insurance that interfere with cash flow. Thehospitals need to conduct further study through this research on the timeliness ofsettlement of claims of inpatients of National Health Insurance.This study aims to analyze the factors that affect the accuracy of thesettlement of claims of inpatients of the National Healthcare. The research using aquantitative and qualitative approach mixed methods with using cross sectionaltechniques. Research sample was 209 of claim files and six informants.The time punctuality of National Health Insurance inpatient claim rsquo s was65.4 and not punctual around 34.6 . Factors significantly influencing thetimeliness of claims are the availability of letters of patient eligibility, medical filecompleteness, the timeliness of the returning the medical record, the suitability ofthe data entry files and the timeliness of the data entry."

"Peningkatan jumlah penduduk dari waktu ke waktu telah mendorong munculnya dominasi peran warganya untuk bekerja di sektor informal. Pekerja informal di Indonesia mampu menyerap lebih banyak angkatan kerja sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, program perlindungan terhadap pekerja informal khususnya jaminan kesehatan belum optimal dan berkesinambungan. Penelitian ini bertujuan menganalisis determinan kepesertaan jaminan kesehatan pada pekerja informal. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah status ekonomi, karakteristik sosial demografi, akses media, akses fasilitas kesehatan, dan pemanfaatan fasilitas kesehatan. Metode analisis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan inferensial (Regresi Multinomial Logistik) dengan sumber data Susenas 2016 dan Podes 2014.Hasil penelitian menunjukkan masih banyak pekerja informal yang tidak memiliki jaminan kesehatan yaitu sekitar 43,96% dari total responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara status ekonomi, sosial demografi, akses media, akses terhadap fasilitas kesehatan dan pemanfaatan fasilitas kesehatan dengan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional pada pekerja informal. Secara statistik, variabel status ekonomi memiliki korelasi yang paling tinggi dengan kepesertaan jaminan kesehatan. Hasil penelitian menujukkan bahwa karakteristik JKN PBI sudah sesuai dengan justifikasi kriteria penerima iuran jaminan kesehatan walaupun masih terdapat adanya inclusion error yang terlihat dari hasil deskriptif antara status ekonomi dan kepesertaan JKN PBI.Kecenderungan kepesertaan jaminan kesehatan non subsidi lebih rendah pada laki-laki, status ekonomi rendah, berpendidikan rendah, berstatus cerai, berkerja di sektor perdagangan, hotel dan rumah makan, tinggal di daerah perdesaan, tidak memiliki akses media. Aspek moral hazard yang dilihat dari faktor akses dan pemanfaatan fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan yang relatif mudah, namun kecenderungan pekerja informal untuk menjadi peserta jaminan kesehatan justru lebih rendah. Sosialiasi melalui akses media perlu dilakukan untuk menambah informasi terkait program jaminan kesehatan nasional terutama pada karakteristik pekerja informal yang cenderung belum terproteksi.

---

Increasing in population over time has led to the dominance of the role of citizens to work in the informal sector. Informal workers in Indonesia are able to absorb more labor force so as to support economic growth. However, the program of protection against informal workers, especially health insurance is not optimal and sustainable. The aims of this study are to analyze the determinants of health insurance participation in informal workers. The independent variables in this study are economic status, social demographic characteristics, media access, access to health facilities, and utilization of health facilities. The method of analysis in this study is descriptive and inferential analysis (Multinomial Logistic Regression) with data source Susenas 2016 and Podes 2014.

The results showed there are still many informal workers who do not have health insurance that is about 43.96% of the total respondents. The results of this study indicate that there is a correlation between economic status, social demography, media access, access to health facilities and utilization of health facilities with the participation of National Health Insurance on informal workers. Statistically, economic status variables have the highest correlation with health insurance membership. The results showed that the characteristics of JKN PBI are in accordance with the justification of the criteria of recipients of health insurance contributions, although there is inclusion error that described in descriptive of economic status and national health insurance membership.

Most of the respondent who not participated in non-subsidized health insurance are men, low economic status, low education, divorced status, work in trade, hotels, and restaurants, living in rural areas, lacking media access. The moral hazard can be seen in the access and utilization of first-rate health facilities and advanced health facilities are relatively easy, but participation in health insurance is lower. Socialization through media access needs to add information related to the national health insurance program, especially on the characteristics of informal workers who tend to be uninsured."

"Nasional di Rumah Sakit (Analisis Data Sekunder Tahun 2017) Angka kejadian sectio caesaria terus meningkat baik di rumah sakit pemerintah maupun di rumah sakit swasta di Indonesia. Peningkatan jumlah persalinan melalui sectio caesaria ini juga dapat terlihat pada peserta JKN, dimana sejak tahun 2014 hingga 2017, operasi pembedahan sesar selalu menduduki peringkat pertama kode CBG terbanyak di rawat inap tingkat lanjutan dan menjadi penyerap biaya manfaat jaminan kesehatan tertinggi. Belum adanya dokumentasi formal berdasarkan evidence based yang memperlihatkan evaluasi implementasi kebijakan penjamina persalinan, khususnya kasus sectio caesaria, pada peserta JKN menjadi penyebab sulitnya para pemangku kebijakan dalam menyusun kebijakan.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode implementation research dengan pendekatan kuantitatif. Metode implementation research digunakan melalui pengumpulan rekap data klaim sectio caesaria peserta JKN di rumah sakit sepanjang tahun 2017.Hasil analisis menunjukkan bahwa dari 5 variable yang diteliti terdapat 3 variable yang terbukti secara signifikan mempengaruhi rate section caesaria, yaitu: 1) Hak kelas perawatan peserta JKN (p= 0,020 dan t hitung= 2,327), dimana semakin besar persentase peserta dengan hak kelas perawatan I di suatu kabupaten/kota maka semakin tinggi rate sectio caesaria, 2) Jenis kepemilikan rumah sakit (p= 0,035 dan t hitung = -2,119), dimana semakin besar persentase RS pemerintah pada suatu kabupaten kota maka semakin rendah rate sectio caesaria dan 3) Jumlah dokter spesialis kebidanan (p= 0,05 dan t hitung = -1,957), dimana semakin banyak jumlah dokter spesialis di kabupaten kota (rasio dokter spesialis terhadap penduduk semakin kecil), maka semakin tinggi angka rate sectio caesaria. Sedangkan variable jenis kelas rumah sakit (p= 0,912 dan t hitung= 0,111) dan nilai PDRB Per Kapita (p = 0,135 dan t hitung = -1,498) tidak terbukti secara signifikan mempengaruhi rate sectio caesaria. Faktor determinan yang paling dominan terhadap rate sectio caesaria adalah hak kelas perawatan dengan nilai Koef. beta= 3,372.Perlu dilakukan berbagai upaya dalam mengendalikan rate sectio caesaria yang dilakukan baik oleh pemerintah, BPJS Kesehatan maupun manajemen rumah sakit. Manajemen rumah sakit sebagai salah satu aktor yang berperan penting dalam kesuksesan program JKN juga perlu melakukan beberapa upaya dalam rangka mengendalikan angka sectio caesaria, antara lain pembuatan kebijakan dan pedoman pencegahan kecurangan, pengembangan pelayanan kesehatan yang berorientasi kendali mutu kendali biaya, pengembangan budaya pencegahan kecurangan sebagai bagian dari tata kelola organisasi dan klinis.

---

The incidence of sectio caesaria continues to increase both in government hospitals and in private hospitals in Indonesia. The increase in the number of deliveries through sectio caesaria can also be seen in JKN participants, where from 2014 to 2017 cesarean section surgery was always ranked first in the most CBG codes hospitalized at the advanced level and absorbed the highest cost of health insurance benefits. The absence of formal evidence-based documentation that shows an evaluation of the implementation of maternity insurance policies, particularly in cases of sectional caesarean section, for JKN participants is the cause of difficulties for policy makers in drafting policies.

The research method used in this study is the method of implementation research with a quantitative approach. The implementation research method is used through collecting recapitulation of claims data on JKN participants in hospitals throughout 2017.

The results of the analysis show that of the 5 variables studied there were 3 variables which proved to significantly affect the caesaria section rate, namely: 1) Right to care for JKN participants (p = 0.020 and t count = 2.327), the greater the percentage of participants with the right of class I care in a district / city, the higher the rate of sectional caesaria, 2) Types of hospital ownership (p = 0.035 and t count = -2.119) , the greater the percentage of government hospitals in a city district, the lower the rate of sectional caesarea and 3) the number of obstetricians (p = 0.05 and t count = -1,957), the increasing number of specialists in the district, the higher rate of Caesarean section. While the hospital class type variables (p = 0.912 and t count = 0.111) and the Per Capita GRDP value (p = 0.135 and t count = -1.449) were not proven to significantly affect the rate of caesarean section. The most dominant determinant factor for the rate of sectio caesaria is the right of treatment class with Coef value. beta = 3.372.

It is necessary to do various efforts in controlling the rate of sectio caesaria carried out by the government, BPJS Health and hospital management. Hospital management as one of the actors who played an important role in the success of the JKN program also needed to make several efforts to control the sectio caesaria number, including making fraud prevention policies and guidelines, developing health services oriented to cost control quality control, developing fraud prevention culture as part of organizational and clinical governance."

"Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 mengamanatkan setiap orang berhak atas jaminan sosial melalui Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menuju Universal Health Coverage (UHC) pada tahun 2019. Sistem pembayaran kepada rumah sakit pada JKN melalui tarif Indonesian-Case Based Groups (INA-CBGs) melalui suatu sistem manajemen klaim dimana setiap kendala bisa menyebabkan tertundanya pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan dan mempengaruhi pendapatan rumah sakit. Kelangsungan keuangan fasilitas kesehatan sangat tergantung dari sistem manajemen klaim yang efektif. Rumah Sakit Umum Daerah Jati Padang sebagai Badan Layanan Umum Daerah perlu melakukan pengelolaan keuangan secara baik sehingga pelayanan kesehatan pada masyarakat dapat berjalan dengan baik. Salah satu sumber pendapatan jasa layanan BLUD adalah melalui pembayaran klaim BPJS Kesehatan. Terjadinya pending dalam pembayaran klaim pasien BPJS Kesehatan di RSUD Jati Padang mengakibatkan pendapatan jasa layanan rumah sakit terganggu.Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis penyebab pending claims BPJS Kesehatan ditinjau dengan pendekatan sistem yaitu faktor input (Man, Method, Money, Material, Machine), faktor proses, output (pending claims). Penelitian ini merupakan penelitian kualititatif. Pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen dan wawancara mendalam.Hasil penelitian menunjukkan adanya penyebab pending claims yang disebabkan oleh faktor input (Man, Method, Money, Material, Machine), proses dan output. Salah satu penyebab adalah pengisian resume medis yang tidak sesuai (output), disebabkan karena pengisian resume medis terlambat dan ketidaksesuaian isi resume medis (proses) yang diakibatkan oleh faktor input (Man, Method, Money, Material, Machine). Gambaran pending claims (output) di RSUD Jati Padang adalah karena ketidaksesuaian Administrasi Klaim (17.89%), pengisian resume medis (57.51%), ketidaklengkapan berkas penunjang klaim (13.42%), konfirmasi coding diagnosa dan prosedur (8.95%) dan konfirmasi grouping (2.24%). Pengajuan klaim kepada BPJS Kesehatan selalu dilakukan diatas tanggal 5, dengan rata- rata keterlambatan 6.6 hari. Total jumlah berkas klaim BPJS Kesehatan bulan Januari-September 2018 yang disetujui pada tahap 1 adalah sebesar 3759 berkas (92.36%) dengan total tagihan yang disetujui Rp 1.180.532.000 (74.38%). Diperlukan strategi dari manajemen rumah sakit untuk dapat mencegah dan mengurangi pending claims. Salah satunya dengan pemberian remunerasi kepada dokter spesialis, penyusunan Panduan Praktik Klinis dan kelengkapan SOP terkait adminitrasi klaim, adanya monitoring evaluasi berkala mengenai permasalahan proses klaim BPJS.

---

The Indonesian Act No. 40 of 2004 mandates that everyone has the right to social security through the Indonesian National Health Insurance (JKN) in achieving Universal Health Coverage (UHC) in 2019. On JKN, the payment system to hospitals on JKN is set with Indonesian-Case Based Groups (INA- CBGs) tariff, through claim management system where each problem can cause delays in claim payments by National Health Care Security and affect hospital income. The financial sustainability of health facilities is highly dependent on an effective claim management system. Rumah Sakit Umum Daerah Jati Padang as a Regional Public Service Agency needs to manage financial management effectively so that health services delivery is well-provided. One of financial source for RSUD Jati Padang is through National Health Care Security claims payment. Every pending claim will be resulted in disrupted hospital revenue.

This research objective was to analyze causes factors of National Health Care Security pending claims using the system approach, which are input factors (Man, Method, Money, Material, Machine), process factors, output (pending claims). This research is a qualitative study. Data is collected with document review and in-depth interviews.

The results showed that there were causes of pending claims caused by input factors (Man, Method, Money, Material, Machine), process and output. One of the causes is improper medical resume filling (output), caused by delay in filling in medical resume and incompatibility of medical resume content (process) and triggered by input factors (Man, Method, Money, Material). The description of pending claims (output) at Jati Padang Hospital is due to discrepancies in claim administration (17.89%), filling in medical resumes (57.51%), incomplete claim support documents (13.42%), confirmation of diagnostic diagnoses and procedures (8.95%) and grouping confirmation (2.24%). National Health Care Security claims are submitted to National Health Care Security verificator pass the 5th, with an average delay of 6.6 days. The total number of National Health Care Security claim files for January-September 2018 approved firstly is 3759 files (92.36%) with the total bills approved at Rp. 1,180,532,000 (74.38%). Strategies are needed from hospital management to be able to prevent and reduce pending claims. One of them is by giving remuneration to specialists, preparation of Clinical Practice Guidelines and SOPs related to claim administration is conducted, hold periodic monitoring evaluations to monitor the claim managemant process."

"Pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pelayanan kesehatan dalam program JKN diberikan secara berjenjang, efektif dan efisien dengan menerapkan sistem kendali mutu dan kendali biaya. Peserta JKN diberi identitas tunggal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan dalam pelaksanaannya dilakukan dengan sistem rujukan berjenjang. Tingginya rujukan dapat menyebabkan penumpukan pasien di rumah sakit sehingga menyebabkan lamanya waktu tunggu. Guna dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan dilakukan dengan optimalisasi Program Rujukan Balik (PRB) pasien kronis ke fasilitas layanan primer.Belum optimalnya implementasi PRB di RSUD Sanjiwani maka penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor penentu yang berhubungan dengan optimalisasi implementasi PRB di RSUD Sanjiwani, yaitu faktor-faktor penentu yang bersumber dari pasien, penyedia layanan serta penyedia pembiayaan dan kebijakan. Penelitian ini menggunakan rancangan deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan metode analisa yang digunakan yakni konten analisis berdasarkan triangulasi metode, triangulasi sumber data dan triangulasi teori. Data diperoleh dengan mewawancarai pasien, sumber dari RSUD, dokter Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan serta apotek jejaring BPJS.Hasil penelitian ini bahwa pemahaman dokter spesialis/sub spesialis tentang PRB belum maksimal, belum ada komunikasi antara RSUD dengan FKTP dan apotik jejaring BPJS, sosialisasi dari BPJS belum melibatkan semua petugas, serta masih kurangnya pengetahuan pasien tentang PRB.

---

The Indonesian Government has responsible for implementation of community health insurance through National Health Insurance (NHI). Health service in NHI program is given stages, effectively and efficiently with carry quality and cost control. Insurance participants are given a single identity by The Social Security Agency (BPJS) of Health and followed stages referral system. The ineffective implementation of stages referral system resulting in the highest refferal which can be seen in accumulation of the patients in the hospital. Accumulation of patients can lead to increased waiting time and reduced of time for consultation which decrease quality of heath services. Referral Back Program (RBP) to Primary Health Services in is needed to control this accumulation of patients and make healt services become better. RBP must be done to patient with chronic dissease if the patient already stabilized.

The aims to know identification of determinants factor optimizing the implementation of RBP in Sanjiwani Hospital. This study is used a qualitative approach with the method of analysis used content analysis based on triangulation method, triangulation of data sources, and triangulation theory. Data is got by interviewing people who associated with RBP which are specialist who threat in poly. Directur of Sanjiwani Hospital, Primary care Services, BPJS, Pharmacist, Head of Health Departement in Gianyar and patients whit cronic desiases.

The result from interviewing patient knowledge about RBP is low understanding of RBP by medical praktitioner does not been maximal, no communication between Sanjiwani Hospital with Primary Health Services and pharmacy network BPJS. The Conclusion In Sanjiwani Hospital, RBP implementation is not optimal From National Health Insurance's role all patient with chronic disease in stable condition must did referral back to primary health care service. The recommendation is given to optimize the implementation of the RBP in Sanjiwani Hospital."

"Skripsi ini membahas tentang implementasi sistem aplikasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Mobile sebagai akses dan pelayanan. Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Tahun 2015-2017. BPJS Kesehatan dalam prosedur pelayanan publik masih dinilai terlalu bertele-tele dan belum mampu mencapai target yang diharapkan. Dalam memenuhi kebutuhan informasi secara cepat dan akurat untuk melakukan peningkatan layanan informasi kesehatan BPJS Kesehatan meluncurkan aplikasi mobile yakni aplikasi BPJS Kesehatan Mobile atau Mobile JKN sejak 2015. Aplikasi BPJS Kesehatan Mobile atau Mobile JKN memberikan layanan yang bisa diakses menggunakan smartphone baik Android atau pun iOS dengan mendownload aplikasi tersebut via Google Playstore untuk pengguna smartphone Android dan via App Store untuk pengguna iOS. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi dan dampak yang dihasilkan atas layanan publik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Mobile sebagai akses pelayanan atas Program Jaminan Kesehatan Nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan implementasi aplikasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Mobile sebagai akses dan pelayanan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Pelaksanaan tersebut dibantu oleh unit pelaksana tugas BPJS Kesehatan beserta stakeholder yang membantu pelaksanaan seperti Kementerian Kesehatan, maupun profesional. Namun dalam pelaksanaannya terdapat hambatan yang terjadi selama proses pelaksanaan diantaranya kesulitan dalam waktu pelaksanaan wawancara top management BPJS Kesehatan, informasi mengenai implementasi aplikasi BPJS Kesehatan belum menyeluruh, target pencapaian data berkurang, kurangnya koordinasi diantara stakeholder.

---

This thesis discusses the implementation system of Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Mobile as access and service of National Health Insurance Program in the Year 2015 2017. BPJS Kesehatan in the condition of public services is still too long winded and has not been able to achieve the expected target. In order to meet the information needs quickly and accurately to improve health information services BPJS Kesehatan launched mobile application named BPJS Kesehatan Mobile or Mobile JKN since 2015. The applicationof BPJS Kesehatan Mobile or Mobile JKN provide services that can be accessed using a smartphone either Android or iOS by downloading the app via Google Playstore for Android smartphone users and via the App Store for iOS users.

This study aims to explain the implementation and impact resulting from the public service of the BPJS Kesehatan Mobile as a service access to the National Health Insurance Programme. This research uses qualitative approach with qualitative data analysis technique.

The result of this research is an example of implementation of Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Mobile as access and service of National Health Insurance Programme. Implementation assisted by the BPJS Kesehatan. Implementation unit can be tried with stakeholders who assist the implementation of such Ministry of Health, as well as professionals. However, in the implementation there are obstacles that occur during the time of interview of top management of BPJS Kesehatan, information on the implementation of BPJS Kesehatan application has not the target availability of data is reduced, lack of coordination among stakeholders. "

"Penelitian ini berfokus pada analisis determinan out-of-pocket payment (OOP) pada rumah tangga di Provinsi Nusa Tenggara Timur menggunakan data Susenas tahun 2021. Variabel independen yang diteliti adalah tingkat ekonomi rumah tangga, kepemilikan jaminan kesehatan, beban biaya transportasi ke fasilitas kesehatan, dan tingkat pendidikan kepala rumah tangga. Sedangkan variabel dependen pada penelitian ini adalah besaran OOP kuratif rumah tangga. Diketahui bahwa di beberapa kabupaten/kota, kelompok tingkat ekonomi rumah tangga, kepemilikan jaminan kesehatan, dan tingkat pendidikan kepala rumah tangga berhubungan signifikan dengan besaran OOP. Beban biaya transportasi ke faskes juga berkorelasi signifikan dengan OOP namun memiliki koefisien yang lemah. Peneliti menyarankan adanya upaya peningkatan pemanfaatan JKN melalui perbaikan kualitas layana.

---

The focus of this study is to analyze out-of-pocket payment determinants among households in East Nusa Tenggara using Susenas 2021. Independent variables in this study included economic status, health insurance ownership, transportation fee to health services, and head of household education level while dependent variable was focused on household curative OOP. The result showed that in several regions, economic status, health insurance ownership, and education level was significantly associated with OOP. Moreover, transportation fee to health services was also correlated with OOP with small correlation coefficient. Researcher suggested the need of better health services quality and access so that people could utilize JKN more often and prevent OOP."

"Rumah Sakit ABC Jakarta yang mulai bekerjasama dengan BPJS Kesehatan pada Mei 2017, melihat kebutuhan untuk merekrut dokter spesialis full timer untuk menunjang pelayanan spesialistik pada era JKN. Dengan belum siapnya sistem tunjangan yang baik di Rumah Sakit ABC Jakarta, maka diperlukan adanya suatu rancangan remunerasi sebagai sistem tunjangan dokter spesialis di Rumah Sakit ABC Jakarta pada era JKN. Metode penelitian yang digunakan merupakan kombinasi antara penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer didapat dari wawancara mendalam dan survey, sementara data sekunder diambil dari hasil telaah dokumen. Penelitian ini menghasilkan rancangan sistem remunerasi untuk dokter spesialis yang diadaptasi dari Keputusan Menteri Kesehatan No. 625/Menkes/SK/V/2010 dan Buku Panduan Remunerasi IDI tahun 2016, yang memperhatikan prinsip-prinsip remunerasi serta tiga komponen remunerasi (Pay for Position, Pay for Performance dan Pay for People).

---

ABC Hospital Jakarta, which began to have an agreement with BPJS Health Insurance in May 2017, saw the need to recruit full timer specialists to support specialist services in the NHC era. With the absence of a good allowance system at ABC Hospital Jakarta, it was necessary to have a design on remuneration for medical specialist as an allowance system at ABC Hospital Jakarta in the NHC era. The research method used was a combination of quantitative and qualitative study using primary and secondary data. Primary data obtained from in-depth interviews and surveys, while secondary data was taken from the results of document review. This study resulted in the design of a remuneration system for specialists adapted from the Minister of Health Decree No. 625/Menkes/SK/V/2010 and IDI Remuneration Guidebook of 2016, which taken into account the principles of remuneration and three components of remuneration (Pay for Position, Pay for Performance and Pay for People)."