Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTerdapat kemungkinan bias pada studi sebelumnya tentang dampak upah minimum pada penyerapan tenaga kerja di sektor formal dan informal karena belum mengakomodir efek spasial dari dependensi pasar tenaga kerja antar wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak kenaikan upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja sektor formal dan informal tanpa efek spasial kemudian dibandingkan dengan jika ada efek spasial. Tanpa efek spasial model yang digunakan adalah model panel dan dengan efek spasial model yang digunakan adalah model panel Spatial Auto Regressive SAR . Variabel dependen yang digunakan adalah penyerapan tenaga kerja sektor formal relatif terhadap sektor informal, sedangkan variabel independen adalah upah minimum riil dalam bentuk logaritma natural. Selain itu juga digunakan variabel kontrol yaitu: PDRB riil, pendidikan, angkatan kerja, urban rate, share pertanian, gender dan spasial lag. Hasil penelitian menunjukkan pada kedua model kenaikan upah minimum signifikan berdampak menurunkan penyerapan tenaga kerja sektor formal relatif terhadap sektor informal. Nilai koofisien dampak kenaikan upah minimum yang dihasilkan oleh model spasial lebih besar daripada model non spasial padahal dari hasil kriteria model menunjukkan model spasial lebih baik, sehingga dapat disimpulkan terdapat under estimate pada studi sebelumnya yang tidak memperhitungkan dependensi spasial pasar tenaga kerja.

---

ABSTRACT There is a possibility of bias in the previous study on the impact of minimum wages on the absorption of labor in the formal and informal sectors because it has not yet accommodated the spatial effects of inter regional labor market dependencies. This study aims to examine the impact of minimum wage increases on the absorption of formal and informal sector labor without spatial effects when compared with if there are spatial effects. Without spatial effect, the model used is the panel model and with spatial effect model used is Spatial Auto Regressive SAR model panel. The dependent variable used is the formal sector employment absorption relative to the informal sector, whereas the independent variable is the real minimum wage in the form of the natural logarithm. In addition, control variables are used real GDP, education, labor force, urban rate, agricultural share, gender and spatial lag. The results showed that both models of minimum wage increase significantly reduced the absorption of formal sector workforce relative to the informal sector. The coefficient value of the impact of the minimum wage increase produced by the spatial model is greater than the non spatial model whereas from the model criteria results show better spatial model, so it can be concluded there is underestimated in the previous study which does not take into account the spatial dependencies of the labor market."

"Banyak literatur tentang pengaruh upah minimum terhadap penggunaan tenaga kerja yang menghasilkan kesimpulan yang berbeda, sebagian menyatakan pengaruh negatif dan sebagian lainnya menyatakan pengaruh yang positif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh upah minimum provinsi terhadap penggunaan tenaga kerja berpendidikan rendah di sektor industri non migas. Estimasi dilakukan dengan menggunakan data panel di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, dan Bali dalam rentang waktu 2000-2009. Variabel dependen dalam persamaan ini adalah porsi penggunaan tenaga kerja berpendidikan rendah terhadap total tenaga kerja yang bekerja. Variabel independen adalah upah minimum provinsi rill, nilai tambah rill sektor industri pengolahan non migas, investasi rill, dan populasi angkatan kerja. Sampel dibatasi pada kelompok pekerja yang menerima upah yang berpendidikan rendah di sektor industri non migas. Kelompok ini dipilih karena merupakan salah satu kelompok yang rentan terhadap kenaikan upah minimum. Hasil studi ini menunjukkan kebijakan upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan secara statistik, Kenaikan upah minimum sebesar 1 persen menyebabkan porsi penggunaan tenaga kerja berpendidikan rendah di sektor industri non migas berkurang sebesar 2,94 persen.

---

Many literature saying about the effects of minimum wages are various and different each other in telling their conclusion. Some of literatures say that minimum wages policy have negative effects for the labor, while others say it have positive effects for the labor. This research aims to estimate the effects of the minimum wages policy for less educated labor beyond oil & gas industy sector. Estimation is generated by utilizing panel data originated from six provinces; DKI Jakarta, West Java, Banten, Central Java, Yogyakarta, East Java, and Bali within 2000-2009. The dependent variable used in this equation is the share of the less-educated labor to the total workforce while the independent variables used are the real province minimum wage (UMP), real value added manufacturing sector, real investment, and the workforce population. The sample is limited to the group of less educated labor only beyond oil & gas sector. This group was chosen because they are vulnerable to minimum wage increases. The results of this research shows that the minimum wages policy has negative effects and significant statistically, one percent increasing of the minimum wages will reduce 2.94 percent the share of the less-educated Labor within industry."

"ABSTRAKTesis ini membahas beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan tenagakerja pada industri tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia. Penelitian dengan menggunakan analisis data panel terhadap enam daerah provinsi di Jawa dan Bali dari tahun 1985-2009. Hasil studi memperlihatkan bahwa kebijakan upah minimum berpengaruh lebih besar terhadap permintaan tenagakerja pada industri tekstil dibanding industri pakaian jadi. Faktor lainnya yang mempengaruhi permintaan tenagakerja industri TPT adalah produktivitas, output industri dan pengeluaran industri untuk modal (kapital).

---

ABSTRACTThis thesis explores some factor whict influence labour demand on textile and textile product industry (TPT) in Indonesia. The research using econometric analysis of data panel on 6 region in Java and Bali period 1985-2009. The results of study showed that minimum wages policy has bigger influence on labour demand in textile industry compared to labour demand in garment industry. Other factors that influence labour demand of TPT industry in observation areas are productivity, output and industry capital expenditure."

"Kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) dapat mempengaruhi penyerapan pekerja. UMP memberikan perlindungan kepada pekerja untuk mendapatkan upah yang layak seiring dengan kebutuhan pokok yang terus meningkat setiap tahunnya. Namun, kenaikan UMP menjadi tantangan bagi perusahaan. Perusahaan bisa melakukan efisiensi dengan cara memutuskan hubungan kerja dengan pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besar pengaruh dari perubahan Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap jumlah pekerja di 34 provinsi di Indonesia. Penelitian ini memberikan hasil bahwa Upah Minimum Provinsi tidak signifikan berpengaruh terhadap total jumlah pekerja, namun signifikan berpengaruh terhadap jumlah pekerja formal dan jumlah pekerja informal di 34 provinsi. Penelitian ini memberikan hasil bahwa UMP berpengaruh negatif terhadap jumlah pekerja formal dan berpengaruh positif terhadap jumlah pekerja informal. Penelitian ini juga melihat lebih rinci dengan membedakan jumlah pekerja formal yang memiliki upah di bawah dan di atas UMP. Hasil menunjukkan bahwa UMP signifikan berpengaruh positif bagi pekerja yang memiliki upah di bawah UMP dan berpengaruh negatif bagi pekerja yang memiliki upah di atas UMP

---

The Provincial Minimum Wage (UMP) can affect labor absorption. UMP provides protection for workers to receive a decent wage in line with the increasing basic needs each year. However, the rise in UMP presents a challenge for companies. Companies may resort to efficiency measures, such as terminating employment relationships with workers. This study aims to determine the extent to which changes in the Provincial Minimum Wage (UMP) affect the number of workers in 34 provinces in Indonesia. The study found that the Provincial Minimum Wage does not have a significant effect on the total number of workers, but it does significantly affect the number of formal and informal workers across the 34 provinces. The study shows that the UMP has a negative effect on the number of formal workers and a positive effect on the number of informal workers. The study further explores by differentiating between formal workers who earn below and above the UMP. The results indicate that the UMP has a significant positive effect on workers earning below the UMP and a negative effect on workers earning above the UMP."

"ABSTRAKAdanya kebijakan penangguhan upah telah melahirkan suatu ketidakpastianhukum, dimana Upah Minimum sebagai safety net yang ditetapkan pemerintahmenjadi tidak pasti karena dimungkinkan untuk menyimpangi ketentuan tersebut.Dampak terhadap penetapan upah minimum tersebut biasanya dialami olehpekerja/buruh dan pengusaha. Pekerja/buruh menganggap bahwa besaran UMPyang ditetapkan Gubernur terlalu kecil sehingga tidak mencukupi kebutuhanhidup mereka. Tak jarang mereka melakukan usaha-usaha seperti mogok kerjaatau unjuk rasa agar Gubernur meninjau ulang besaran upah minimum. Di sisilain, banyak pengusaha menganggap UMP tersebut terlalu tinggi. Sehingga,kesulitan untuk membayarnya. Namun, ada upaya lain yang dapat dilakukanuntuk mengantisipasi beban pengusaha tersebut, yaitu pengusaha dapatmengajukan permohonan penangguhan kepada Gubernur sesuai denganKeputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.231/MEN/2003tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.Dalam putusan PTUN Jakarta Nomor 62/G/2013/PTUN-JKT dan PutusanBanding No. 10/B/2014/PT.TUN.JKT, terkait lingkup perburuhan, pengaturanmengenai penangguhan UMP masih perlu ditinjau ulang, khususnya terkait bataswaktu kelengkapan berkas dalam mekanisme pengajuan penangguhan UMP.Dalam hal kesepakatan antara pengusaha dengan serikat/pekerja sebagaiprasayarat kerap dilalui dengan upaya intimidasi yang dilakukan oleh pengusahayang bertentangan dengan hukum. Ada terobosan yang dikeluarkankan majelishakim. Salah satunya, serikat pekerja dianggap sebagai subjek hukum yang dapatmenggugat ke PTUN.Penyelesaian hukum terhadap pembatalan penangguhan upah minimum, selainmemberikan kepastian hukum terhadap kelompok buruh/pekerja, jugamenimbulkan konsekuensi lain dan bentuk penyelesaian konsekuensi tersebutakan melalui proses di Pengadilan Hubungan Industrial apabila pihak perusahaanyang dinyatakan batal keputusan pelaksanaan penangguhan upah tidakmenjalankan kewajibannya yaitu untuk membayarkan upah sebesar UMP di tahun2013

---

ABSTRACTThe policy for wage suspension bring out a legal insecuties, whereas theminimum wage that sould act as a safety net set by the government becomesuncertain because it is possible to rule out those law. The effect of minimum wageact usually affect worker/labourer and business owner. Worker/labourer areassuming that the amount of Provincial Minimum Wage (PMW) that set bygovernor is too low comparing the cost of living they regularly spent. It is notinfrequently they make efforts to protest those such as act of strikes ordemonstrationsso that the Governor can review the amount of minimum wage. Onthe other hand, many business owner considering that the PMW is too high andthat makes it hard to cover.But there is still a way to anticipate the business ownerload such as apply a suspension request addressed to the Governor in accordancewith the Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi NomorKEP.231/MEN/2003 on Procedures for the Suspension of Minimum WageImplementation.In a Jakarta Civil Court of Justice (PTUN) judgment No. 62/G/2013/PTUN-JKTand its appeal on No. 10/B/2014/PT.TUN.JKT related to the scope of labor,regulation for PMW suspension is still in need of reviewing, specifically on thedeadline for submission of the complete file in the mechanism of PMWsuspension. In the case of illegal business owner intimidation that often found onworker/labour union and business owner agreement as a prerequisite, abreakhtrough are issued by the judges, such as labour union is now considered asa legal subject that have right to file a suit to PTUN.Legal settlement against Suspension of Minimum Wage Implementation, not onlygiving a legal security for worker/labour but also gives another consequencies andthose consequency settlement will be processed in Industrial Relations Court ifthe business owner is declared void to cancel the suspension of minimum wageimplementation if business owner is not perform their duties to pay theworker/labour wage according to PMW in 2013."

"Penulisan tesis ini secara umum memiliki tujuan untuk menganalisis faktor kenaikan upah minimum sebagai variabel utama yang dikontrol oleh pertumbuhan ekonomi, jumlah pekerja, dan partisipasi perempuan terhadap kesenjangan upah pada setiap provinsi di Indonesia. Penelitian ini juga akan menganalisis kesenjangan upah di sektor Pertanian, Manufaktur, dan Jasa, serta menganalisis kesenjangan upah di Tingkat Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi. Menggunakan data panel, 33 provinsi di Indonesia selama periode tahun 2007 hingga 2013. Hasil estimasi dengan metode fixed effect yang memungkinkan adanya perbedaan kesenjangan upah pada setiap provinsi di Indonesia, menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum mempengaruhi kenaikan kesenjangan upah di seluruh model.

---

The thesis has generally the purpose to analyze the effect of the increase in the minimum wage on the wage gap in each province in Indonesia. It also analyzed other factors such as economic growth, employment, and the women's participation as control variable on the wage gap. Beside that the wage gap in Agriculture, Manufacturing, and Services and the wage gap in the Basic Education Level, Medium and High also to be analyzed. The data used is panel data of 33 provinces in Indonesia between 2007 to 2013. The estimation result with fixed effect model that allow for differences in the wage gap in every province in Indonesia indicates that the increase in minimum wage affects the increase in the wage gap in all models."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi fungsi penawaran tenaga kerja individu berstatus buruh/karyawan serta faktor-faktor yang mempengaruhi jam kerja dari tenaga kerja individu berstatus buruh/kaxyawan di Indonesia. Untuk analisis data, digunakan data yang bcrsumbcr dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas} Tahun 2005 dengan sampel individu yang temlasuk dalam angkatan kerja yaitu responden yang berusia 15 Tahun atau lebih dan difokuskan pada responden yang bekerja sebagai buruhfkaryawan. Namun demikian gmma menghindari adanya seleksi bias dalam mengestimasi, rnaka dalam mclakukan regresi dimasukkan juga angkatan kerja yang tidak bekelja sebagai buruh/kazyawan di Indonesia. Sedangkan alat analisis yang digunakan adalah dengan mengunakan metode sample selection yang dibangun oleh Hackman Disamping upah, variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini meliputi : usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status perkawinan, konsumsi, penggunaan sumber air bersih, lapangan usaha scrta tempat tinggal. Dalam kaitannya dengan variable upah, dari hasil regresi diperoleh kesimpulan bahwa fungsi penawaran tenaga kcrja individu berstatus buruh/karyawan di Indonesia berbentuk Backward Bending. Pada awalnya, semakin tinggi upah yang diterima, maka penawaran jam kerjanya akan semakin bertambah pula. Akan tetapi setelah upah yang diterima mencapai titik maksimurn, maka jika teljiadi kenaikan upah lagi akan mengakibatkan penawaran jam kerjanya menjadi berkurang, dalam hal ini buruh/karyawan lebih cenderung untuk menambah waktu "santa". Dari penelitian ini juga ditemukan bahwa penawaran jam kerja individu bcrstatus buruh/karyawan di Indonesia temyata dipengaruhi juga oleh faktor : usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status perkawinan, konsumsi, penggunaan sumber air bersih, lapangan usaha maupun tempat tinggal."

"Dalam menentukan upah minimum, Dewan Pengupahan Provinsi setiap kali perlu melakukan survei untuk mendapatkan nilai KHL. Namun setelah adanya PP 78. Tahun 2015 tentang Pengupahan, untuk menentukan upah minimum tidak perlu dilakukan survei setiap tahun, cukup menggunakan rumus untuk menghitung upah minimum. Ketiadaan survei yang dilakukan setiap tahun karena survei KHL yang dilakukan Dewan Pengupahan Daerah tidak kredibel. Meskipun terdapat rumus penghitungan upah minimum, namun Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta tetap melakukan survei setiap tahun untuk mendapatkan nilai KHL, khususnya untuk KHL tahun 2018. Untuk itu, skripsi ini akan membahas secara tuntas bagaimana penetapan tahun 2018 tersebut. UMP DKI Jakarta dan Cara Penggunaan KHL dalam Penetapan UMP DKI Jakarta Tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Jenis data yang penulis gunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka dan wawancara dengan informan. Hasil dari penelitian ini bersifat deskriptif analitik, sehingga diharapkan dapat menemukan permasalahan yang terjadi selama ini dan menghasilkan rekomendasi solusi atas permasalahan tersebut. Kesimpulan dari tugas akhir ini adalah penetapan UMP DKI Jakarta tahun 2018 sudah tepat menggunakan rumus tetapi nilai KHL yang diperoleh dari hasil survei KHL tidak dijadikan acuan dalam penetapan UMP DKI Jakarta tahun 2018, melainkan hanya digunakan sebagai "angka pembanding".

---

In determining the minimum wage, the Provincial Wage Council needs to conduct a survey every time to obtain the KHL value. However, after PP 78. 2015 concerning Wages, to determine the minimum wage it is not necessary to conduct a survey every year, it is enough to use the formula to calculate the minimum wage. The absence of a survey that is conducted every year is because the KHL survey conducted by the Regional Wage Council is not credible. Even though there is a formula for calculating the minimum wage, the DKI Jakarta Provincial Wage Council still conducts a survey every year to get the KHL value, especially for the KHL in 2018. For this reason, this thesis will thoroughly discuss how the determination of 2018 is. UMP DKI Jakarta and How to Use KHL in Determining UMP DKI Jakarta Year 2018. The research method used in this research is normative juridical. The type of data the writer uses is secondary data obtained from literature studies and interviews with informants. The results of this research are descriptive analytic, so it is hoped that it can find problems that have occurred so far and produce recommendations for solutions to these problems. The conclusion of this final project is that the determination of the UMP for DKI Jakarta in 2018 is correct using the formula but the KHL value obtained from the KHL survey results is not used as a reference in determining the UMP for DKI Jakarta in 2018, but is only used as a "comparison figure"."

"Pemerintah Indonesia setiap tahunnya meningkatkan upah minimum pekerja. Akan tetapi, pada kenyataannya kebijakan tersebut hanya diimplementasikan di sektor formal sedangkan pasar tenaga kerja di Indonesia masih didominasi oleh sektor informal. Menurut teori Welch, kenaikan upah minimum akan menyebabkan penurunan upah pekerja informal. Penelitian ini ingin membuktikan secara empiris apakah upah minimum menekan upah pekerja informal. Melalui rangkaian analisis deskriptif dan regresi fixed-effect yang dibandingkan dengan estimasi regresi lainnya bersama beberapa variabel kontrol, ditemukan bahwa kenaikan upah minimum tidak menekan upah pekerja informal di Indonesia secara keseluruhan dan signifikan bagi pekerja perempuan.

---

However, in reality these policies are implemented only in the formal sector, while the labor market in Indonesia is still dominated by the informal sector. According to Welch's theory, the increase in minimum wage will cause a decrease in wages of informal workers. This study wants to prove empirically whether minimum wages depress wages of informal workers. Through a series of descriptive analysis and fixed- effects regression compared to other regression estimation along with several control variables, found that minimum wage increases do not depress the wages of informal workers in Indonesia as a whole and significant for women workers."