Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerlindungan ekspresi budaya tradisional EBT merupakan hal yang baru pada rezim kekayaan intelektual. Di Indonesia EBT dilindungi melalui Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Hak-Hak Terkait. Pemerintah daerah juga turut serta dalam membantu pelestarian dan menjaga budaya khas daerahnya sesuai yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pada tahun 2017 lalu juga telah disahkan peraturan yang mengatur mengenai perlindungan budaya yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Budaya. Walaupun telah banyak peraturan yang diratifikasi oleh Indonesia dalam hal melindungi EBT, namun terbukti perlindungan terhadap EBT masih belum dilakukan secara maksimal. Salah satu contoh yang paling konkrit adalah ketika lagu khas daerah provinsi Maluku yang berjudul Rasa Sayange dipakai dalam pembukaan SEA Games 2017. Dari sini bisa ditarik kesimpulan bahwa negara serta pemerintah daerah provinsi Maluku butuh upaya-upaya perlindungan hukum dimasa yang akan datang agar bisa menjamin perlindungan terhadap EBT lewat lagu khas daerah bisa dilindungi dengan baik. Upaya-upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah beberapa diantaranya adalah pemerintah bisa memanfaatkan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu, membuat publikasi mengenai sejarah dan data-data yang berkaitan dengan lagu khas daerah dan ekspresi budaya lainnya serta melakukan kerjasama dengan masyarakat lokal.

---

ABSTRACT The protection of Traditional Cultural Expressions TCE is a new field in intellectual property regime. In Indonesia, it is protected by Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 about Copyright and Related Right. Local government also have responsible that has been regulated by Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 about Local Government. In 2017 that has been added a new regulation that protect traditional culture in Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 about Advancement in Culture. Although there were many regulations ratified by Indonesia in terms of protecting TCE, but the regulated is not fully maximize to protect the TCE. One of the most concrete examples was when a Maluku folk song Rasa Sayange being used in the opening of the 2017 SEA Games. From this, it can be concluded that the state and the provincial government of Maluku need a future legal protection efforts in order to guarantee the protection of the folk song and other TCE. The legal efforts that the government can do are by using the Integrated Cultural Data Collection System, making historical publications and data rsquo s relating to folk song and other TCE and do some cooperating work to protect the folk song and other TCE with local communities. "

"Kepemimpinan tradisional dengan pola paternalistik biasanya terdapat di negara non Barat termasuk Indonesia. Sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia telah memberikan peluang terpilihnya tokoh-tokoh terdidik untuk menjadi pemimpin formal di daerah seperti bupati dan walikota. Hasil telah pustaka..."

"Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai peran mediasi akuntabilitas dalam pengaruh desentralisasi fiskal dan temuan audit terhadap kinerja Pemerintah Daerah di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan diolah dengan bantuan SEM LISREL versi 8.8. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder dan melibatkan 720 Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Indonesia pada tahun 2011 dan 2012. Hasilnya membuktikan bahwa opini mampu berperan sebagai mediasi dalam pengaruh desentralisasi fiskal dan temuan audit terhadap kinerja Pemerintah Daerah di Indonesia.

---

This study aims to provide empirical evidence about the opinion role of mediation in the influence of fiscal decentralization and audit findings on the performance of local government in Indonesia. This is a quantitative research and analysis with SEM LISREL version 8.8. This research was conducted using secondary data and involving 720 District and the City Government in Indonesia in 2011 and 2012. The results prove that the opinion could play a role as a mediating the effects of fiscal decentralization and the audit findings on the performance of local government in Indonesia."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai political branding oleh calon Bupati Ade Yasin dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bogor tahun 2018. Merujuk pada teori brandingdari Adolphsen (2009), karakteristik political brandingterdiri dari adanya pembangunan identitas baru, pendistribusian branding, dan pembangunan kepercayaan. Penelitian skripsi ini kemudian menemukan tiga hal. Pertama, pembangunan identitas baru tersebut terbukti dengan penggantian nama yang semula Ade Munawaroh menjadi Ade Yasin agar masyarakat lebih familiar dengan nama tersebut. Kedua, pendistribusian brandingtercermin dari penggunaan nama dan citra yang fun terhadap Ade Yasin melalui situs adeyasin.net, akun instagram, facebook dan twitter. Ketiga, pembangunan kepercayaan masyarakat ini dapat tercermin dari branding Ade Yasin yang sukses dapat meyakinkan masyarakat Kab. Bogor untuk memilihnya pada Pilkada Bogor 2018.

---

ABSTRACTThis thesis discusses political branding by the candidate for Regent Ade Yasin in the 2018 Regional Head Election for Bogor Regency. Referring to the branding theory from Adolphsen (2009), the characteristics of political branding consist of building a new identity, distributing branding, and building trust. This thesis research then found three things. First, the development of the new identity was proven by the change of the original name Ade Munawaroh to Ade Yasin so that people were more familiar with the name. Second, the distribution of branding is reflected in the use of a fun name and image for Ade Yasin through the adeyasin.net site, Instagram, Facebook and Twitter accounts. Third, the building of public trust can be reflected in Ade Yasins successful branding in convincing the people of Kab. Bogor to vote for him in the 2018 Bogor Regional Head Elections."

"Skripsi ini membahas tentang berbagai aspek Corporate Social Responsibility baik secara konsep maupun berdasarkan peraturan yang berlaku, terutama mengenai pelaksanaan CSR melalui mekanisme pemberian dana kepada Pemerintah. Penelitian ini mengambil studi pada pelaksanaan CSR oleh PT. Vale dimana PT. Vale memberikan dana sebesar Rp 11,7 Miliar kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang kemudian mendapat protes dari beberapa pihak. Adapun pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pengaturan mengenai Corporate Social Responsibility dalam sektor pertambangan? 2) Bagaimana peran pemerintah dalam penyelenggaraan kegiatan corporate social responsibility dalam sektor pertambangan? Dan 3) Apakah tindakan PT. Vale Indonesia Tbk yang memberikan dana kepada Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah dapat dikatakan sebagai kegiatan CSR dari perusahaan tersebut? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dilakukan dengan menelaah norma hukum tertulis dan studi dokumen. Pada Akhirnya, Penulis memperoleh kesimpulan bahwa CSR dalam sektor pertambangan diatur dalam beberapa pengaturan antara lain dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri ESDM No. 41 Tahun 2016. Kedua, peran pemerintah dalam CSR meliputi mengatur, mengawasi dan memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan CSR. Terakhir, tindakan PT. Vale yang memberikan dana kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak dapat dikatakan sebagai kegiatan CSR dari PT. Vale karena melanggar ketentuan di sektor pertambangan. Saran penulis, pertama, bagi pembuat regulasi baik ditingkat pusat maupun daerah, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai peran pemerintah dalam kegiatan CSR. Khususnya berkaitan dengan kewenangan pemerintah dalam mengelola dana CSR. Kedua, bagi perusahaan tambang pelaksana CSR, dalam melakukan CSR agar memerhatikan ketentuan perundang-undangan terkait CSR. Terkahir, bagi Pemerintah Daerah, agar dibuat suatu mekanisme penyaluran dana CSR. Mekanime ini mengakomodir penyaluran dana CSR yang dilakukan oleh perusahaan kepada pemerintah daerah. Dana tersebut tidak masuk kedalam APBD

---

This thesis discusses various aspects of Corporate Social Responsibility both conceptually and based on applicable regulations, especially regarding the implementation of CSR through the mechanism of giving funds to the Government. This study took a study on the implementation of CSR by PT. Vale where PT. Vale provided funds amounting to Rp. 11.7 billion to the Central Sulawesi Provincial Government which later received protests from several parties. The main issues raised in this study are: 1) What are the regulation on Corporate Social Responsibility in the mining sector? 2) What is the role of the government in the implementation of corporate social responsibility activities in the mining sector? And 3) Whether the action of PT. Vale Indonesia Tbk, which provides funds to the Regional Government of Central Sulawesi, can be said to be a CSR activity of the company? The study was conducted by normative juridical method which was carried out by examining written legal norms and document studies.Finally, the author concludes that CSR in the mining sector is regulated in a number of settings, including in Law No. 25 of 2007, Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, Law No. 4 of 2009, Government Regulation No. 23 of 2010, Government Regulation No. 47 of 2012 and Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 41 of 2016. Second, the role of government in CSR includes regulating, supervising and providing evaluations of the implementation of CSR. Finally, the actions of PT. Vale, which provides funds to the Central Sulawesi Provincial Government, cannot be said to be a CSR activity from PT. Vale for violating provisions in the mining sector. The author's advice, first, is for regulators at both central and regional levels, clear arrangements are needed regarding the role of government in CSR activities. Particularly related to government authority in managing CSR funds. Second, for mining companies implementing CSR, in carrying out CSR to pay attention to statutory provisions related to CSR. Finally, for the Regional Government, a mechanism for channeling CSR funds is made. This mechanism accommodates the distribution of CSR funds carried out by companies to local governments. The funds are not included in the APBD."

"Perubahan yang dihembuskan lewat reformasi pada akhir 1997 dan mencapal puncaknya pada Mel 1998, telah membawa banyak pembahan yang sangat besar. Perubahan tersebut tidak hanya di tingkat negara, tetapi merambat sampal ke daerah kabupahen/kota, kecamatan sampal ke desa-desa. Dalam bldang tata pemerintahan terjadi pula perubahan yang sangat signifikan. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 lahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang berimpllkasl pada kewenangan dan kebijakan yang sebelumnya di era ORBA adalah dominan one hand control atau sentralisasi mulal didesentralisasikan kepada daerah melalui pemberian otonoml daerah. Hal Ini secara langsung membuka peluang bagl masyarakat dl tlngkat lokal baik Kabupaten/Kota, kecamatan sampal di desa/kelurahan untuk menyampaikan asplrasi mereka secara partisipatif dan berperan leblh aktif dalam mengisi pembangunan tersebut sesuai kebutuhan, kemampuan/potensi, kondisl sosial, ekonomi, politik, budaya, Serta keanekaragaman daerah.Undang-undang No. 22 tahun 1999 telah memberlkan jaminan legal formal kepada masyarakat di daerah untuk terlibat juga di dalam pembangunan. Hal inilah yang kemudian mendorong masyarakat di kabupaten Tapanuli Selalan Khususnya dl kecamatan Batang Angkola dan Sayur Matinggi untuk berpartisipasi dalam mengusung keinglnan mereka agar kecamatan Batang Angkola dimekarkan dan Kecamatan Sayur Matinggi menjadl kecamatan defenitif baru.Namun untuk dapat mewujudkan hal tersebut diperlukan ruang partlsipasl yang kondusif serta jalur akses yang tepat untuk memfasllitasi asplrasl dan partlslpasl aktlf masyarakat. Karena partislpasl tidak terjadi dldalam ruang hampa, dan partlslpasl adalah sebuah dlnamika.Berkaltan dengan kebijakan pemerintah daerah kabupaten Tapanuli Selatan dalam merencanakan pemekaran dlrespon saat penyampalan Surat Bupatl Tapanuli Selatan Nomor. 130.04 /7134 langgal 21 Agustus 2001 tentang Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Bupati Tapanuli Selalan TA. 2000 dengan tanggapan positif darl beberapa fraksl di DPRD. Dimana dlsebutkan bahwa kegiatan penyempumaan penyelenggaraan pemerintah hendaknya leblh dltujukan pada penyempumaan dl bidang kelembagaan, ketalalaksanaan, kepegawaian dan fasilitas sarana dan prasarana serta pelaksanaan fungsl dan peran aparatur pemerintah desa. Supaya tetap terpelihara, dltingkatkan dan dikembangkan dalam melayani, mengayomi, menggerakkan dan menghargal prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam mengisi pembangunan.Tesis inl bertujuan untuk memperoleh gambaran partisipasi masyarakat dalam perencanaan pemekaran Kecamatan Batang Angkola dl Kabupaten Tapanuli Selatan era otonomi daerah (2001-2003), apakah partisipasi masyarakat dalam perencanaan pemekaran kecamatan Batang Angkola adalah partisipasi yang murni/otonom/mandiri atau partisipasi mobilisasi/manipulasi atau gabungan keduanya. Serta untuk mengetahui faktor-faktor penghambat partisipasi masyarakat kecamatan Batang Angkola dalam perencanaan pemekaran kecamatan Batang Angkola.Metndologi penelitian yang digunakan dalam penelitian Ini adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan sampel (Informan) menggunan Teknik purposive sampling untuk menentukan informan yang mengetahui topik penelitian dan merupakan para pelaku dan secara langsung mengikuti proses perencanaan pemekaran kecamatan Batang Angkola (2001-2003).Penelitian partisipasl masyarakat dalam perencanaan pemekaran kecamatan Batang Angkola ini mengacu kepada pendapat dan teorl para ahli yaltu Soetrisno Loekman, Abe, Okley dan IDS (International Development Studies). Secara garis besar dapat disimpulkan Partisipasi masyarakat kecamatan Batang Angkola dalam upaya perencanaan pemekaran kecamatan Batang Angkola (Agustus 2001 sampai pada bulan April tahun 2003) hanya berada pada pelaksanaan forum sosialisasl perencanaan pemekaran kecamatan yang dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali. Bentuk partlslpasl berupa dukungan dana, beras, tanah ulayat, keahlian dan ketrampilan, pendapat dan masukan serta upaya masyarakat dalam forum tersebut untuk mempengaruhi keputusan-keputusan yang dlambll serta inisiatif membentuk Forum Peduli Kecamatan Pembantu Batang Angkola Jae (09 Februari 2001) sebagai forum yang berupaya menekan dan mempengaruhi pemerlntah daerah kabupaten dalam kebljakan pemekaran kecamatan Batang Angkola.Faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pemekaran kecamatan Batang Angkola, di antaranya berasal dan masyarakat, pemerlntah dan faktor eksternal yang kurang mendukung. Kondisi masyarakat yang maslh kurang memahaml haknya sebagal warga negara untuk berpartisipasl dan makna partisipasl itu sendiri, adalah kendala tersendiri yang menyebabkan masyarakat bersifat apatis, diam dan ?nrimo? (budaya diam) terhadap hal-hal yang ditetapkan oleh pernerintah kabupaten Tapanuli Selatan.Terlalu dominannya posisi pemerintah dalam proses perencanaan pemekaran kecamatan Batang Angkola tersebut juga menghambat pelaksanaan konsultasi, diskusi, pengambilan keputusan dan kontrol masyarakat. Faktor penghambat lain adalah adanya sistem pemerintahan yang cenderung sentralistik menjadlkan masyarakat bersifat paslf, mengekor dan takut mengambil inisiatif dan hidup dalam budaya petunjuk. DIi samping itu kendala Iainnya adalah maslh minimnya sarana dan prasasana pendukung bagi terwujudnya partisipasi masyarakat, misalnya dalam hal belum adanya pedoman mekanlsme perencanaan pemekaran kecamatan, tidak adanya mekanlsme serta sarana pengaduan masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan dan kontrol serta belum dijadikannya variabel partisipasi masyarakat dalam tata cara pembentukan kecamatan.Mengingat pentingnya Forum Perencanaan Pemekaran Kecamatan dan Musrenbang sebagal sarana dan ruang publik bagi masyarakat kecamatan, maka periu dladakan perubahan cara berpikir, prosedur, mekanisme dan cara bertindak dalam penencanaan pemekaran kecamatan ke depannya. Selaln itu telah dfbuktikan bahwa tidak selamanya mobilisasi itu buruk, mengingat masyarakat Indonesia telah cukup lama berada dalam suasana pemerintahan sentralistik-otoriter sekalipun dalam tata pemerintahan sudah mengalami reformasi. Perubahan perlu dladakan secara perlahan dengan melihat kepada kondisi nyata dan sosial budaya masyarakat setempat."

"Pertumbuhan ekonomi di daerah memberikan ekternalitas negatif berupa meningkatnya tingkat emisi udara/polusi disuatu wilayah. Pemerintah daerah (pemda) mempunyai peran dan tanggung jawab dalam menyediakan lingkungan udara yang berkualitas sebagai imbas dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Urusan program perlindungan lingkungan merupakan salah satu urusan wajib yang dilimpahkan dari pengurusannya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Namun sayangnya pemda memiliki keterbatasan ruang fiskal dalam membiayai program perlindungan lingkungan. Pemda mempunyai opsi pembiayaan melalui utang daerah dengan skema pinjaman ketiga sebagai salah satu alternatif pembiayaan dalam menyediakan lingkungan udara yang bersih. Beberapa pemda telah melakukan kebijakan utang daerah melalui skema pinjaman daerah. Penelitian ini menggunakan metode Staggered Difference-in-Difference untuk membandingkan pemda yang melakukan utang daerah dan tidak melakukan utang daerah terhadap peningkatan kualitas udara di 406 pemda dalam rentang waktu 2017 hingga 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya intervensi kebijakan utang daerah tidak berpengaruh/berhubungan siginifikan terhadap peningkatan kualitas lingkungan. Salah satu kendala yang dihadapi adalah peruntukkan utang daerah yang didominasi untuk pembiayaan organisasi pemerintan daerah seperti menutup kekurangan kas pemda.

---

Economic growth in the region provides a negative externality in the form of increased levels of air emissions / pollution in a region. Local governments have a role and responsibility in providing a quality air environment as a result of the policy of decentralization and regional autonomy. Environmental Protection program Affairs is one of the mandated agencies delegated from the management of the central government to local governments. But unfortunately, local governments have limited fiscal space in financing environmental protection programs. Local governments have the option of financing through local debt with a third loan scheme as an alternative financing in providing a clean air environment. Some local governments have enacted regional debt policies through regional loan schemes. This study uses the Staggered Difference in difference Method to compare local governments that have local debts and do not have local debts to improve air quality in 406 local governments in the period 2017 to 2021. The results of this study indicate that the intervention of local debt does not significantly affect/relate to the improvement of Environmental Quality. One of the obstacles faced is the allocation of local debt that is used for financing local government organizations such as closing the shortage of local government cash."

"Pemerintah Indonesia pascareformasi tampaknya mulai menyadari kebenaran yang dikatakan oleh fukuyama (1992) tentang the end history yang berimplikasi bahwa di masa depan ideologi yang dominan adalah liberalisme, pasar bebas dan hak asasi manusia (HAM). Oleh karena itu, sejak reformasi bergulir muncul komitmen kuat untuk melindungi dan melaksanakan HAM, tak terkecuali perlindungan terhadap HAM anak. Perwujudan komitmen itu setidaknya dapat dilihat dari pembentukan berbagai kelembagaan maupun perangkat hukum yang berkaitan dengan HAM di Indonesia. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara anak memiliki kedudukan yang istimewa dan khas. Anak adalah aset paling berharga yang dimiliki bangsa karena merupakan potensi, tunas masa depan, dan generasi penerus cita-cita. Agar setiap anak mampu memikul tanggungjawabnya selaku penerus cita-cita peruangan bangsa, maka perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang baik secara fisik, mental, intelektual maupun sosial secara utuh, serasi dan seimbang "

"Dengan tingkat belanja yang sama di bidang pendidikan atau kesehatan, beberapa daerah memiliki pencapaian IPM yang baik sementara daerah lainnya mengalami ketertinggalan. Hal tersebut menunjukkan terdapat faktor lain yang mempengaruhi pencapaian IPM. Human Development Report 2016 secara khusus menekankan bahwa Indonesia harus memberikan perhatian serius terhadap mekanisme akuntabilitas lokal. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimanakah peran akuntabilitas pemerintah daerah terhadap pembangunan manusia di Indonesia. Dengan menggunakan Hausman Taylor estimator, penelitian ini menguji peran akuntabilitas dan pengeluaran publik menggunakan data panel tingkat kabupaten/kota di Indonesia selama periode 2012-2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja publik secara tersendiri tidak berkorelasi signifikan terhadap IPM. Namun, ketika tata kelola dilibatkan, belanja kesehatan publik efektif dalam meningkatkan IPM di daerah yang akuntabilitasnya baik, dan sebaliknya tidak efektif di daerah dengan akuntabilitas yang rendah.

---

With the same level of spending in the field of education or health, some regions have good HDI achievements while some other regions are lagging behind. This shows that there are other factors that contribute to the achievement of the HDI. The Human Development Report 2016 specifically emphasizes that Indonesia must improve service delivery and give serious attention to local accountability mechanisms. This raises the question of how the role of local government accountability for human development in Indonesia. Using Hausman Taylor estimator, we estimate the effect of public spending and accountability from the district panel data in Indonesia over the period 2012-2016. The results in this paper suggest that public expenditure alone is not sufficient in achieving human development outcome. However, when governance is involved, public expenditure in the health sector is effective in increasing HDI in districts with high local government accountability, and vice versa is not effective in districts with low accountability."