Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas hasil penelitian tentang penerapan prinsip restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan di Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Utara. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif yang bersumber dari data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan metode dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1 Berdasarkan data dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, jumlah kasus tindak pidana Penipuan dan Penggelapan yang ditangani Penyidik dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 cenderung mengalami kenaikan; 2 Bentuk penerapan prinsip restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan oleh Penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara dilakukan melalui mekanisme beberapa tahapan sehingga tindakan tersebut benar-benar merupakan upaya penegakan hukum dengan mengedepankan prinsip restorative justice. Penerapan prinsip tersebut merupakan suatu terobosan dalam penegakan hukum, sehingga dapat mempercepat penyelesaian kasus, biaya yang dikeluarkan relatif lebih murah dan secara tidak langsung berdampak pada peningkatan kinerja penyidik; 3 Terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala Penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara dalam penerapan prinsip restorative jsutice terhadap tindak pidana Penipuan dan Penggelapan, diantaranya: adanya tuntutan dari pihak korban yang dinilai terlalu besar, sehingga pelaku keberatan untuk mengabulkannya; waktu yang diperlukan untuk penerapan restorative justice sangat singkat yakni hanya 2 bulan setelah penahanan, dan pelaku tindak pidana penipuan dan penggelapan merupakan residivis tindak pidana lain. Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian tersebut, maka disarankan: 1 Diperlukan suatu norma atau kaidah dalam menjamin kesamaan tindakan penyidik Polri dalam penerapan konsep restorative justice dalam penegakan hukum pidana, sehingga penyelesaian perkara dengan prinsip restorative justice tidak dicap ilegal atau menyimpang dari hukum acara yang berlaku; 2 Meskipun salah satu hasil dari penerapan prinsip restorative justice adalah kerugian dan penderitaan korban telah dipulihkan, namun terhadap pelaku harusnya tetap diberikan sanksi meskipun sanksi tersebut ringan, yang bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku; 3 Agar dalam penerapan prinsip restorative justice, para penyidik mempunyai standar operasional yang nantinya akan dijadikan sebagai pedoman dalam penyelesaian perkara dengan prinsip restorative justice.

---

This thesis discusses the results of research on the implementation of restorative justice principles in settlement of cases acts of fraud and embezzlement in the jurisdiction of Polres Metro Jakarta Utara. This research conducted done by observation, interview and documentation method. The results showed 1 Based on data from Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, the number of fraud and embezzlement cases handled by Satreskrim Investigator from 2015 until 2017 tend to increase 2 The application of the principle of restorative justice in the settlement of criminal fraud and embezzlement cases by Satreskrim investigator of Polres Metro Jakarta Utara is done through several stages mechanism so that the action is really a law enforcement effort by promoting the principle of restorative justice.

Implementation of the principle is a breakthrough in law enforcement, so as to accelerate the settlement of cases, the costs incurred relatively cheaper and indirectly impact on improving the performance of investigators 3 There are several factors that become obstacles of Satreskrim Investigator of Polres Metro Jakarta Utara in applying restorative jsutice principle to criminal acts of Fraud and Embezzlement, such as the existence of demands from the victim party that is considered too big, so that the objector object to grant it the time required for restorative justice implementation is very short ie only 2 months after the detention, and the perpetrators of fraud and embezzlement are other criminal suspects.

Based on the findings of the research, it is suggested 1 There is a need for norms or rules in ensuring the similarity of Police investigators 39 actions in applying the concept of restorative justice in criminal law enforcement so that the settlement of cases with the principle of restorative justice is not stamped illegally or deviates from applicable procedural law 2 Although one result of applying the principle of restorative justice is the loss and suffering of the victim has been restored, but the perpetrators should still be given sanctions even if the sanction is light, which aims to provide a deterrent effect for the offender 3 In order to apply the principle of restorative justice, the investigators have operational standards that will be used as guidance in the settlement of cases with the principle of restorative justice."

"Pada hakikatnya negara menjamin perlindungan, pribadi, keluarga dan masyarakat yang diwujudkan dengan pembangunan serta pembaharuan hukum yang konsisten serta responsif pada kondisi maupun kebutuhan masyarakat. Dalam pembaharuan hukum termasuk hukum pidana harus mempertimbangakan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga memiliki karakteristik tersendiri, terletak pada subyek yang spesifiknya yaitu pelaku sekaligus korbannya berada dalam satu lingkup rumah tangga. Pada umumnya penyelesaian suatu perkara pidana menggunakan mekanisme peradilan formal (Sistem Peradilan Pidana). Dalam perkembangan hukum pidana dikenal Keadilan Restoratif yaitu keadilan yang berorientasi pada pemulihan kekeadaan semula (restorasi). Tesis ini membahas tentang penerapan restorative justice sebagai upaya penyelesaian tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui proses penanganan tindak kekerasan dalam rumah tangga di Polres Metro Jakarta Pusat, bagaimana mekanisme penerapan restorative justice dalam menanganai perkara KDRT, serta mengetahui kendala penegak hukum khusunya penyidik dalam menyelesaiakan perkara KDRT terkait dengan penerapan restorative justice tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian yang dipilih adalah Polres Metro Jakarta Pusat, dimana warga kota Jakarta berada dalam berbagai suku dan budaya serta etnis yang beragam. Hasil penelitian ini bahwa penerapan mediasi penal sebagai implementasi dari nilai-nilai restorative justice dalam kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di wilayah Polres Metro Jakarta Pusat oleh penyidik dilakukan mesikipun terdapat kendala hukum dalam penerapannya, hal ini dilakukan karena penyidik yang lebih mengedepankan keutuhan rumah tangga tersebut serta lebih memperhatikan faktor-faktor sosial dan psikologis anak dalam rumah tangga tersebut. Hingga penelitian ini selesai, pihak Polres Metro Jakarta Pusat follow up atau tindak lanjut perlindungan hukum terhadap korban sebagai upaya pencegahan dengan cara mewajibkan kepada pelaku kekerasan untuk wajib lapor. Selanjutnya dengan adanya delik aduan pada UU PKDRT menjadi dasar bagi penyidik Unit PPA Polres Metro Jakarta Pusat untuk membuat kebijakan untuk menyelesaikan perkara kekerasan dalam rumah tangga dengan mediasi yang mendamaikan antara pihak korban dan pelaku serta keluarga dalam mencari solusi yang terbaik (win-win solution).

---

In principal, the country guarantees the protection of individual, family and community through the development of consistent and responsive law reform towards the conditions and needs of the community. In the law reform including criminal law, the values that exist in the community must be considered. Domestic Violence has its own characteristics in which the perpetrators and victims are within the same domestic sphere. Generally, the resolution of a criminal case employs the formal justice mechanisms (Criminal Justice System). In the development of criminal law, Restorative Justice which is restorationoriented justice is employed to restore a case into its normal state (restoration).

This thesis discusses the implementation of restorative justice as an attempt in adjudicating domestic violence. The purpose of this study is to investigate the handling of domestic violence in Central Jakarta Metro Police Resort, the mechanism of the implementation of restorative justice in domestic violence cases, and to find out the constraints that the investigating officers have in solving the cases of domestic violence associated with the implementation of restorative justice. This research uses descriptive qualitative method. The study was conducted at the Central Jakarta Metro Police Resort which in charge for residents coming from various cultures and ethnics living in the area.

The results of this study revealed that the application of penal mediation as an implementation of the values of restorative justice in the cases of domestic violence that occurred in the area of Central Jakarta Metro Police Resort conducted by the investigating officers is employed because the unity of the household is primarily put into attention by considering the social and psychological factors of children. Until the completion of this study, the Central Jakarta Metro Police Resort keeps on following up legal protection for victims as prevention by requiring the crime abuser to do compulsory report to the police office. Furthermore, with the abuse compliance on the Domestic Violence Law (UU PKDRT) as the base for the PPA Unit investigating officers at the Central Jakarta Metro Police Resort to make a policy to resolve domestic violence cases through mediation between parties both victims and perpetrators as well as families in finding the best solution (win-win solution)."

"Terdapat berbagai tindakan melawan hukum ynag dilakukan oleh anak saat ini, termasuk tindak pidana penganiayaan yang banyak terjadi di wilayah hokum Polres Sleman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penerapan keadilan restoratif dalam penggunaan diversi kepolisian dalam rangka menangani tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Sleman. Metode kualitatif-deskriptif digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan studi kasus. Data primer dan sekunder dikumpulkan melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan pada anggota kepolisian di Polres Sleman yang bertugas sebagai seorang penyidik tindak pidana oleh anak. Penelitian menggunakan Teori Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dan Teori Perlindungan Anak yang berhadapan dengan hokum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penganiayaan merupakan tindak pidana karena mengarah pada penganiayaan dan dapat menyebabkan kematian dan kejadiannya di wilayah Polres Sleman mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Upaya penanganan tindak pidana penganiayaan di Polres Sleman dilakukan dengan melaksanakan diversi karena sebagian besar pelaku merupakan anak di bawah umur. Implementasinya sudah sesuai dengan UU nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA. Dalam menerapkan diversi terhadap pelaku penganiayaan terdapat beberapa hambatan yang dihadapi Polres Sleman diantaranya standar sistem hukum yang memaksa adanya tindak lanjut secara pidana, pelanggaran serius yang dilakukan anak menuntut tanggung jawab pidana, kesulitan LPA dalam melakukan penanganan, kurangnya koordinasi antar lembaga, korban yang tidak menyetujui diversi, dan tidak diterimanya diversi oleh publik.

---

There are various actions against the law that are carried out by children today, including Criminal Acts of Abuse criminal acts that often occur in the legal area of the Sleman Police. This study aims to analyze the application of restorative justice in the use of police diversion in order to deal with Criminal Acts of Abuse committed by minors in the jurisdiction of the Sleman Police. Qualitative-descriptive method is used in this research with a case study approach. Primary and secondary data were collected through interview and documentation techniques. Interviews were conducted on members of the police at the Sleman Police who served as an investigator for criminal acts by children. The study uses the theory of crime prevention policy and the theory of child protection in dealing with the law. The results showed that Criminal Acts of Abuse is a criminal offense because it leads to persecution and can cause death and the incidence in the Sleman Police area has increased from year to year. Efforts to handle clitih crimes at the Sleman Police are carried out by carrying out diversion because most of the perpetrators are minors. Its implementation is in accordance with Law No. 11 of 2012 concerning SPPA. In implementing diversion against Criminal Acts of Abuse perpetrators, there are several obstacles faced by the Sleman Police including the standard of the legal system that forces criminal follow-up, serious violations committed by children demanding criminal responsibility, difficulties for LPA in handling, lack of coordination between institutions, victims who do not agree diversion, and diversion is not accepted by the public."

"Skripsi ini membahas tentang penerapan restorative justice dalam penyelesaian kasus pencemaran nama baik pada Subdit IV Tipid Siber Polda Metro Jaya. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus pencemaran nama baik yang terjadi di Twitter X. Peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada empat informan penelitian. Dengan mengaitkannya dengan konsep-konsep dalam restorative justice, peneliti menemukan faktor yang mempengaruhi penerapan restorative justice. Selain itu, peneliti juga menganalisis elemen yang terdapat dalam penerapan restorative justice, peranan kepolisian, dan keberhasilan restorative justice. Hasil penelitian membuktikan, bahwa ada faktor internal, termasuk keputusan korban, pelaku, dan peran kepolisian, yang dapat mempengaruhi penerapan restorative justice. Sedangkan, faktor eksternal yang mempengaruhi penerapan restorative justice adalah isu yang sedang beredar di masyarakat dan peranan media. Sebenarnya, penerapan elemen dan keberhasilan restorative justice sudah tercapai, namun belum maksimal karena reaksi masyarakat yang negatif pada korban atau pelaku. Sedangkan, peranan kepolisian, sebagai inisiator dan fasilitator dalam restorative justice, sebenarnya sudah baik. Namun, masih perlu ada sosialisasi dan pelatihan penerapan restorative justice, supaya interpretasi terhadap Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 dapat sama dan keterampilan yang dimiliki dapat lebih baik.

---

This thesis discusses the application of restorative justice in solving defamation cases at Sub Directorate IV Cyber Crime Polda Metro Jaya. This thesis uses a qualitative approach with a case study of defamation that occurred on X's Twitter. The researcher conducted observations and interviews with four research informants. By associating it with the concepts in restorative justice, the researcher found the factors that influence the application of restorative justice. In addition, the researcher also analyzed the elements contained in the application of restorative justice, the role of the police, and the success of restorative justice. The results of the research prove that there are internal factors, including the decisions of victims, perpetrators, and the role of the police, which can affect the application of restorative justice. Meanwhile, external factors that influence the application of restorative justice are issues currently circulating in society and the role of the media. Actually, the application of the elements and the success of restorative justice has been achieved, but it has not been maximized because of the negative public reaction to the victim or perpetrator. Meanwhile, the role of the police, as the initiator and facilitator in restorative justice, is actually good. However, there is still a need for socialization and training in the application of restorative justice, so that the interpretation of the Chief of Police Regulation Number 8 of 2021 can be the same and the skills possessed can be better."

"Pada tahun 2022 terkait penempuhan cara restorative justice dalam berbagai kasus yang terjadi di wilayah Polres Cilegon dalam laporan nomor LP/B/169/III/2022/SPKT/CLG/BTN 30 Maret 2022 terkait pasal 351 KUHP terkait kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Dodi Kusnadi terhadap Ahmad Khatib di wilayah kewenangan Polres Cilegon. Desain penelitian ini menggunakan analisis eksploratif. Penelitian ini merupakan penelitian yang mengeksplorasi penerapan restorative justice pada kasus penganiayaan. Pendekatan kasus akan digunakan untuk mendapatkan data yang akan dianalisis berdasarkan standar atau pedoman yang umum dalam praktik hukum. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan laporan nomor LP/B/169/III/2022/SPKT/CLG/BTN dipandang sebagai inovasi yang efektif dalam penyelesaian perkara dan dilakukan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku termasuk Pasal 5 Perpol 8 tahun 2021, yang didalamnya memuat persyaratan materiil untuk dapat melaksanakan keadilan restorative, yaitu tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat, tidak memberikan dampak pada konflik social, tidak berpotensi menimbulkan perpecahan, tidak bersifat radikalisme dan separatism, bukan pelaku residivis, serta bukan merupakan tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, tindak pidana terhadap keamanan negara dan tindak pidana terhadap nyawa orang. Namun dalam penerapan restorative justice, Polri harus melihat keadaan korban penganiayaan secara holistik, karena hukuman dan konsekuensi dari sanksi tidak sebanding. Oleh karena itu, Polri dituntut untuk secara arif menelaah adanya penganiayaan secara komprehensif agar kejadian serupa tidak terjadi kembali, ada efek jera dalam proses penerapannya

---

In 2022 regarding the implementation of restorative justice methods in various cases that occurred in the Cilegon Police area in report number LP/B/169/III/2022/SPKT/CLG/BTN 30 March 2022 regarding article 351 of the Criminal Code regarding cases of criminal acts of abuse committed by Dodi Kusnadi against Ahmad Khatib in the Cilegon Police area. This research design uses exploratory analysis. This research is research that explores the application of restorative justice in cases of abuse. A case approach will be used to obtain data that will be analyzed based on standards or guidelines that are common in legal practice. The findings of this research indicate that the application of Restorative Justice in resolving criminal acts of abuse report number LP/B/169/III/2022/SPKT/CLG/BTN is seen as an effective innovation in resolving cases and is carried out in accordance with applicable legal rules including Article 5 of the Perpol 8 of 2021, which contains material requirements to be able to implement restorative justice, namely not causing unrest and/or rejection from the community, not having an impact on social conflict, not having the potential to cause division, not being radicalism and separatism, not being a recidivist perpetrator, and not being a criminal act of terrorism. , criminal acts of corruption, criminal acts against state security and criminal acts against people's lives. However, in implementing restorative justice, the National Police must look at the condition of victims of abuse holistically, because the punishment and consequences of sanctions are not comparable. Therefore, the National Police is required to wisely examine the abuse in a comprehensive manner so that similar incidents do not happen again, there is a deterrent effect in the implementation process."

"Penelitian ini menelaah tentang bagaimana konsep Keadilan Restoratif seharusnya dimaknai dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Masih dimaknainya konsep Keadilan Restoratif sekedar sebagai penghentian perkara serta adanya pemahaman oleh Aparat Penegak Hukum yang menilai bahwasanya mekanisme Keadilan Restoratif yang membuka ruang dialog antara korban dan pelaku secara langsung atau Victim-offender Mediation sebagai satu-satunya mekanisme untuk mencapai Keadilan Restoratif seringkali menjadi penghalang untuk dapat diterapkannya konsep Keadilan Restoratif secara tepat dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Disamping itu, adanya ketimpangan relasi kuasa yang nyata dan potensi terjadinya reviktimisasi terhadap korban sedianya juga menjadi faktor lain yang menjadi penghambat keberhasilan penerapan konsep Keadilan Restoratif. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, penelitian ini hendak membahas 3 (tiga) pertanyaan penelitian diantaranya: Pertama, mengenai bagaimana konsep Keadilan Restoratif dimaknai dalam penanganan suatu perkara pidana. Kedua, bagaimana seyogyanya konsep Keadilan Restoratif harus dimaknai dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Ketiga, bagaimana pengimplementasion konsep Keadilan Restoratif pada penanganan kasus kekerasan seksual oleh Aparat Penegak Hukum di Indonesia melalui putusan serta kasus aktual yang ditangani. Guna memperluas khazanah pengetahuan, penelitian ini juga akan turut melakukan analisis terhadap penerapan konsep Keadilan Restoratif di beberapa negara seperti Kanada, Victoria, Belgia dan Selandia Baru. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa prinsip Keadilan Restoratif sedianya masih dapat diterapkan dalam penanganan kasus kekerasan seksual dengan beberapa catatan sebagai berikut: Pertama, harus dipahaminya Keadilan Restoratif tidak hanya sebatas sebagai mekanisme penghentian perkara; Kedua, Victim-Offender Mediation (Mediasi Penal) bukanlah satu-satunya mekanisme Keadilan Restoratif yang dapat diterapkan dalam kasus kekerasan seksual dan tidak selalu dapat diterapkan dalam setiap penanganan kasus kekerasan seksual mengingat pada faktanya setiap korban kekerasan seksual memiliki kondisi psikologis yang berbeda-beda; dan Ketiga, fasilitator Keadilan Restoratif yang menangani kasus kekerasan seksual harus dibekali dengan pengetahuan dan kemampuan mumpuni terutama berkaitan dengan dinamika kontrol dalam kekerasan seksual.

---

This research examines how the concept of Restorative Justice should be interpreted in addressing cases of sexual violence. The prevailing interpretation of Restorative Justice merely as case termination, coupled with the understanding by Law Enforcement Authorities that the Restorative Justice mechanism, which facilitates direct dialogue between victims and offender or also known as Victim-offender Mediation, is often seen as the sole mechanism to achieve Restorative Justice frequently acts as a barrier to the accurate implementation of the Restorative Justice concept in handling sexual violence cases. Additionally, the existence of power imbalances and the potential for revictimization of the victims are other factors that hinder the success of implementing the Restorative Justice concept. By conducting normative research, this study aims to answer three research questions. First, how the concept of Restorative Justice is interpreted in handling criminal cases. Second, how the concept of Restorative Justice should ideally be interpreted in handling sexual violence cases. Third, how the implementation of the Restorative Justice concept in handling sexual violence cases by Law Enforcement Authorities in Indonesia is carried out through decisions and actual cases handled. To expand the knowledge base, this research also analyzes the application of Restorative Justice concept in several countries such as Canada, Victoria, Belgium, and New Zealand. The results of this research show that Restorative Justice principles should still be applicable in handling sexual violence cases, with the following considerations: First, it is essential to understand that Restorative Justice is not merely a mechanism for case termination; second, Victim-offender Mediation is not the only Restorative Justice mechanism that can be applied in sexual violence cases, and it may not always be the right choice given the fact that every victim of sexual violence has different psychological conditions; and third, a Restorative Justice facilitator in handling sexual violence cases must be equipped with comprehensive knowledge and proficiency, especially regarding the dynamics of control in sexual violence."

"Viktimisasi lanjutan yang dialami korban tindak pidana khususnya dalam perkara penipuan terjadi karena pengambilalihan sudut pandang posisi korban oleh negara yang mengakibatkan terbatasnya peran korban dan menyulitkan korban memperjuangkan hak-haknya dalam proses peradilan pidana. Terkait hal tersebut sebenarnya Polri telah menerbitkan peraturan yang diharapkan dapat mengakomodir kepentingan korban dalam proses peradilan, yaitu SE Kapolri No. SE/8/VII/2018 dan Perpol No. 8 Tahun 2021 yang didalamnya mengadopsi nilainilai keadilan restoratif. Namun peraturan-peraturan tersebut memungkinkan timbulnya konflik norma hukum dan proses pelaksanaannya yang masih menjadi tanda tanya besar mengingat mekanisme yang ditawarkan merupakan mekanisme baru dalam sistem peradilan pidana. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis merumuskan tiga pertanyaan penelitian yaitu, bagaimanakah eksistensi pendekatan keadilan restoratif dalam proses penyelesaian perkara pidana pada tahap pra-ajudikasi? Bagaimanakah aspek legalitas penerapan keadilan restoratif dalam peraturan internal yang diterbitkan Kepolisian Negara Republik Indonesia? Bagaimanakah pelaksanaan penyelesaian perkara penipuan di kepolisian jika mengacu kepada Perpol No. 8 Tahun 2021 yang mengatur penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif? Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif dengan melakukan studi dokumen dan wawancara terarah dengan narasumber penelitian hukum ini yaitu anggota Kepolisian yang pernah menangani perkara penipuan dengan pendekatan keadilan restoratif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa telah banyak model penerapan keadilan restoratif pada tahap pra-ajudikasi di berbagai negara yang dapat dicontoh oleh penegak hukum di Indonesia, namun perlu dipahami bahwa peraturan Polri merupakan perwujudan peraturan kebijakan sehingga perannya terbatas. Meskipun peraturan internal Polri dapat menjadi pisau bermata dua, namun berdasarkan studi lapangan yang dilakukan penulis ternyata sudah banyak aparat penegak hukum yang mengedepankan penyelesaian perkara dengan mekanisme keadilan restoratif yang mengacu pada peraturan Polri tersebut.

---

The continued victimization experienced by crime victims especially in fraud crimes, occurs because the state takes the victim’s point of view, which makes the role of the victim limited and makes it difficult for victims to fight for their rights in the criminal justice process. Regarding this matter, the Police have actually issued regulations that can accommodate the rights and interests of victims in the judicial process, namely the Circular Letter of the Head of the Indonesian National Police Number. SE/8/VII/2018 and Regulation of the Indonesian National Police Number 8 of 2021 which adopts the values of restorative justice. However, these regulations can cause conflict of legal norms and the implementation process which is still a big question mark considering that the mechanism offered in these regulations is a new mechanism in the criminal justice system. Based on this background, the authors formulate three research questions, first, how is the existence of a restorative justice approach in the process of resolving criminal cases at the pre-trial stage? Second, what are the legal aspects of applying restorative justice in the regulations issued by the Indonesian National Police? third, how is the implementation of the settlement of fraud cases in the police when referring to Regulation of the Indonesian National Police Number 8 of 2021 which regulates case settlement with a restorative justice approach? This legal research is a normative legal research by conducting document studies and focused interviews on the source of this legal research, namely members of the Police who have handled fraud cases with a restorative justice approach. Based on this research, it can be concluded that there have been many models of applying restorative justice at the pre-trial stage in various countries that can be emulated by law enforcement in Indonesia, but it should be understood that the Indonesian National Police Regulation is the embodiment of policy regulations so that its role is limited. Although the internal regulations of the Indonesian National Police can be a doubleedged sword, based on field studies conducted by the author, it turns out that there are many law enforcement officers who put forward the settlement of cases with a restorative justice mechanism that refers to the internal regulations of the Indonesian National Police."

"Skripsi ini membahas mengenai diversi yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) berdasarkan pendekatan keadilan restoratif sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2012. Pembahasan dilakukan dengan menganalisis teori mengenai perilaku delikuensi anak yang kemudian dapat menghasilkan anak yang berhadapan dengan hukum, diversi, dan pendekatan keadilan restoratif, serta peran serta Balai Pemasyarakatn sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2012. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk meneliti kepastian hukum berdasarkan studi kepustakaan (dokumen atau penelitian kepustakaan) dan hukum positif yang ada, serta dengan wawancara dengan narasumber yang mengatakan bahwa Balai Pemasyarakatan tidak mempunyai fungsi diversi secara penuh, dan diversi yang dilakukan tidak menyeluruh memenuhi aspek-aspek dalam pendekatan keadilan restoratif.

---

This thesis deals with the diversion is done by Balai Pemasyarakatan (Bapas) based on restorative justice approaches in accordance with The Juvenille Justice System Act Number 11 of 2012. The matters are done by analyzing the theories about the behavior of delinquent children who can then produce children who are dealing with the law, diversion, and restorative justice approaches, as well as the role of Balai Pemasyarakatan (Bapas) based on The Juvenille Justice System Act Number 11 of 2012.

This research is juridical normative research that aims to examine the legal certainty based on the study of librarianship (the document or research libraries) and the existing positive law, as well as with interviews with the speakers, conclude that Balai Pemasyarakatan (Bapas) has no function fully versioned, and not done thorough fulfilling aspects of restorative justice approaches."

"Dalam perkembangan hukum pidana dikenal Keadilan Restoratif yaitu keadilan yang berorientadi pada pemulihan kekeadaan semula (restorasi). Dalam Hukum Adat Bali dikenal beberapa aturan yang mengatur menganai Tindak Pidana Adat Bali. Permasalahan adalah : Bagaimana Implementasi penerapan nilai-nilai Restorative Justice melalui mekanisme Mediasi Penal dalam penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali? Pada umumnya penyelesaian suatu perkara pidana menggunakan mekanisme peradilan formal (Sistem Peradilan Pidana) akan tetapi untuk menciptakan keharmonisan dalam masyarakat yaitu untuk menciptakan keseimbangan lahir dan batin yang sesuai dengan tujuan Hukum Adat Bali, maka penyelesaian dengan menggunakan pendekatan nilai-nilai Restorative Justice pantas dikedepankan. Salah satu bentuk penerapan Keadilan Restorative adalah dengan menggunakan mekanisme Mediasi. Mediasi pada umumnya dikenal sebagai salah satu bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam hukum perdata, namun dalam perkembangannya mediasi dapat dilakukan dalam perkara pidana yang dikenal dengan Mediasi Penal. Dalam Masyarakat Adat Bali yang berlandaskan nilai-nilai agama hindu, nilai-nilai Restoratif dapat dipergunakan dalam penyelesaian perkara-perkara adat. Dalam masyarakat adat bali terdapat lembaga-lembaga adat seperti Subak, Banjar, Desa Pekraman, Majelis Desa Pekraman dan sebagainya. Lembaga-lembaga adat ini berperan penting dalam membantu menyelesaikan suatu perkara-perkara adat yang terjadi dalam masyarakatnya. Dalam Masyarakat Adat Bali suatu perkara adat diselesaikan secara berjenjang dimulai dari penyelesaian secara intern kekeluargaan, kemudian penyelesaian diselesaikan ditingkat Banjar, jika gagal dilanjutkan dengan bantuan bendesa adat (Desa pekraman), apabila desa pekraman gagal dilanjutkan ke Majelis Desa Pekraman (MDP) yang diselesaikan pada awalnya tetap dengan mediasi (mejelis alit desa pekaraman), kemudian bila gagal dilanjutkan dengan sabha kertha (peradilan adat oleh Majelis madya desa pekraman), dan tingkat bandingnya oleh Majelis Utama Desa Pekraman. Dalam penyelesaian perkara adat juga terdapat sutau sinergi (kerjasama) antara Sub sistem peradilan Pidana (Kepolisian dalam bentuk Polisi masyarakat) bekerjasama dengan Lembaga adat (Banjar, Desa Pekraman, dan Majelis Desa Pekraman) yang kita kenal sebagai Model Hybrid Justice System. Penerapan model Hybrid Justice System masih berfungsi dengan baik dalam penyelesaian perkara-perkara pidana umum yang ringan maupun Tindak Pidana Adat Bali. Model Hybrid Justice System merupakan salah satu model dari penjabaran nilai-nilai Restorative Justice.

---

In the development of criminal law known restorative justice the justice recovery-oriented reconstruction (restoration). Customary law in Bali known some rules that govern Traditional Balinese about the crime. The problem is: How does the implementation of the application of Restorative Justice through the mechanism of mediation in the settlement of penal Criminal Adat Bali? In General, completion of a criminal to use the mechanism of formal judicial (criminal justice system) but to create harmony in society, namely to create the balance of birth and inner purpose in accordance with the customary law of bali, then finishing by using a values approach to Restorative Justice deserved the most noteworthy. One form of application of restorative justice is to use the mechanisms of mediation. Mediation is generally known as a form of alternative dispute resolution in civil law, but in its development of mediation can be done in criminal cases, known as penal of mediation. In indigenous communities, based on the Balinese hindu values, restorative values can be used in the settlement of cases of indigenous peoples. In bali there are indigenous institutions of indigenous peoples such as Subak, Banjar, Desa Pekraman, Majelis Desa Pekaraman (MDP) and so on. This indigenous institutions played an important role in helping solve a customs matters taking place within society. In the case of indigenous peoples indigenous to bali a tiered basis resolved starting from the resolution of internal kinship, then completed the present settlement of Banjar, if failed to proceed with the help of Bendesa adat (Desa Pekraman), in the Desa pekraman failed to proceed to the Majelis Desa Pekraman who settled at first stick with mediation (mejelis alit desa pekraman), then when it failed to proceed with the sabha kertha (indigenous justice by the Majelis Madya Desa Pekraman), and the level of the appeal by Majelis Utama Desa Pekaraman. In the settlement, there is an indigenous case synergies (of cooperation) between Sub criminal justice system (police, in the form of the police community) in collaboration with the Institute for indigenous peoples (Banjar, Desa Pekraman, and Majelis Desa Pekraman) that we know as a Model of the Hybrid Justice System. The application of model the Hybrid Justice System still works fine in the settlement of criminal cases of mild or general criminal adat bali. Model of the Hybrid Justice System was one of the models from the translation of the values of restorative justice."

"Terjadinya suatu tindak pidana yang menggunakan teknologi informasi menimbulkan persoalan baru dalam penegakkan hukum pidana baik yang menyang¬kut perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana maupun yang berkaitan dengan sistem pembuktian dan alat-alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan telah terjadinya suatu tindak pidana dan dalam menentukan siapa pelaku tindak pidana tersebut. Permasalahan penerapan Restorative Justice di Polresta Bogor Kota bertujuan untuk menciptakan ketertiban umum dan masyarakat, dimana dalam hal ini perlu keterlibatan negara yang dalam hal ini adalah pengadilan. Konsep keadilan restoratif ini sudah diakomodir tersebar di berbagai instansi, namun belum ada satu regulasi yang khusus membahas tema tersebut. Keadilan restoratif perlu diperjelas regulasinya agar tidak menimbulkan ketimpangan sosial, di mana setiap orang harus dipandang sama di depan hukum. Penanganan keadilan restoratif harus dipastikan tidak melanggar hukum yang berlaku, dengan merujuk pada Integrated Criminal Justice System. Penelitian ini memiliki maksud dan tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi keadilan Restorative Justice sebagai alternatif penyelesaian perkara pornografi yang dilaporkan di Polresta Bogor Kota. Jenis dan tipe penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian diketahui bahwa implementasi keadilan Restorative Justice sebagai alternatif strategi penyelesaian perkara pornografi yang dilaporkan di Polresta Bogor Kota adalah telah dilakukan dengan semaksimal mungkin oleh Polresta Bogor Kota dengan cara penyelesaian perkara tindak pidana melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Penyelesaian dilakukan dengan cara mencapai kesepakatan antar kedua belah pihak.

---

The occurrence of a crime that uses information technology raises new problems in enforcing criminal law both regarding acts that are prohibited and punishable by crime as well as those relating to the system of evidence and evidence that can be used to prove that a crime has occurred and in determining who the perpetrators of the crime are. The problem of implementing Restorative Justice at Polresta Bogor City aims to create public order and society, which in this case requires the involvement of the state which in this case is the court. The concept of restorative justice has been accommodated in various agencies, but there is no single regulation that specifically addresses this theme. The regulations for restorative justice need to be clarified so as not to cause social inequality, where everyone must be seen as equal before the law. The handling of restorative justice must be ensured that it does not violate applicable law, with reference to the Integrated Criminal Justice System. This study has the intent and purpose of knowing how to implement Restorative Justice as an alternative settlement of cases involving pornography reported at the Bogor City Police. The type and type of research used by researchers is descriptive qualitative research with a case study approach. The results of the study show that the implementation of Restorative Justice as an alternative strategy for solving pornographic cases reported at the Bogor City Police has been carried out as fully as possible by the Bogor City Police by resolving criminal cases involving perpetrators, victims, families of perpetrators/victims, and other parties who related to jointly seeking a fair solution by emphasizing restoration to its original state. Settlement is done by reaching an agreement between the two parties."