Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas peran dan tanggungjawab Notaris dalam mengeluarkan Cover Note sebagai jaminan dalam Akta Perjanjian Kredit. Permasalahan yang ditemukan yakni dalam penerbitan Cover Note tersebut terdapat unsur yang memuat keterangan yang tidak benar terhadap isi Cover Note tersebut, seperti Notaris memberikan keterangan bahwa Sertifikat Hak milik sudah dilakukan pengecekan ke Badan pertanahan padahal belum dilakukan pengecekan, sehingga pada saat diikat jaminannnya terdapat permasalahan yang timbul terhadap jaminan sertipikat tersebut. Metode Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif, bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa prosedur dalam mengeluarkan Cover Note sebagai jaminan dalam Akta Perjanjian Kredit adalah ketika proses pengikatan agunan di Kantor Pertahanan belum selesai, maka sebagai antisipasi dikeluarkan Cover Note yang merupakan Surat Keterangan dari Notaris yang berisikan pernyataan/janji sanggup melaksanakan pekerjaan dengan kepastian jangka waktu tertentu. Karena lahirnya Cover Note mempengaruhi komitmen Notaris, maka Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban jika dalam penerbitan Cover Note tersebut terdapat unsur yang memuat keterangan yang tidak benar. Akibat hukum dari Cover Note palsu yang dikeluarkan oleh Notaris adalah apabila Cover Note tersebut ternyata palsu maka Cover Note tersebut menjadi tidak berlaku, akan tetapi tidak mempengaruhi keabsahan dari Akta Perjanjian Kreditnya. Cover Note dan Akta Perjanjian Kredit bukan merupakan satu kesatuan, sedangkan yang mempengaruhi keabsahan Akta Perjanjian Kredit adalah terpenuhinya syarat-syarat Akta Autentik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

---

This thesis discusses the role and responsibility of a Notary Public in issuing Cover Note as security of Deed of Credit Agreement. The issue identified in the issuance of Cover Note is the false information in the Cover Note, for example Notary Public attesting that the Certificate of Ownership has been verified with the Land Agency but in fact, no such verification has been made, which would cause issue in the security agreement as to the certificate. The Research Method used in this thesis is juridical normative, descriptive analysis with a qualitative approach. This research shows that the procedure in the issuance of Cover Note as a security in the Deed of Credit Agreement is the entry into of collateral agreement at the Land Agency is not completed, then in anticipation of the issuance of the Cover Note, which an attestation by the Notary Public of the undertaking to perform the work within a specified term. Since Cover Note would affect the commitment of the Notary Public, he she may be held liable if the issuance of Cover Note contain incorrect information. The legal consequence of false Cover Note issued by the Notary Public is, when same is found falsified, Cover Note will be rendered void, however it will not impair the validity of the Deed of Credit Agreement. Cover Note and the Deed of Credit Agreement do not form integral part, and those affecting the validity of the Deed of Credit Agreement is the fulfillment of the terms set out in the Authentic Deed in the Notary Public Law."

"Notaris merupakan jabatan yang dalam pelaksanaan jabatannya sesuai dengan kode etik profesi, serta harus memiliki kepribadian yang baik dan berperilaku profesional yaitu mempunyai integritas moral, menghindari sesuatu yang tidak baik, amanah, jujur, sopan santun dan tidak melakukan perbuatan tercela semata-mata karena pertimbangan uang. Ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran atau perbuatan-perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan, maka Notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi. Salah satu kasus pelanggaran jabatan Notaris dan kode etik Notaris adalah pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa Notaris K di Kabupaten Bojonegoro, dimana Terdakwa Notaris K melakukan pemalsuan identitas dan keterangan dalam Akta Jual Beli sebagai dasar untuk melakukan perjanjian kredit. Permasalahan dalam tesis ini adalah perlindungan hukum terhadap pemilik objek jaminan dalam perjanjian kredit yang akta jual belinya di palsukan dan di lelang dan tanggung jawab Notaris terhadap pemalsuan identitas dan keterangan dalam akta jual beli sebagai dasar untuk melakukan perjanjian kredit berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri No. 198/Pid.B/2019/PN.Bjn. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tipologi penelitian deskriptif, dengan jenis data sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta alat pengumpulan data menggunakan studi dokumen, dengan metode analisa data kualitatif dan hasil penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian, yaitu terdapat 2 (dua) bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik objek jaminan dalam perjanjian kredit yang akta jual belinya di palsukan dan di lelang yaitu yang pertama dengan cara perlindungan hukum bersifat preventif yang dapat dilakukan oleh lembaga pembiayaan, PPAT dan para pemilik tanah tersebut, dan yang kedua dengan cara perlindungan hukum bersifat represif yaitu mengajukan gugatan perkara perdata untuk membatalkan sertifikat kepemilikan atas objek tanah tersebut di Pengadilan Negeri dan Terdakwa Notaris K terbukti telah melanggar ketentuan UUJN dan Kode Etik Notaris karenanya Notaris tersebut dikenai sanksi pidana selama 2 (dua) tahun dan layak untuk diberhentikan secara tidak hormat.

---

Notary profession is a profession that must work in accordance with the code of ethics of its profession, and must have a good personality and professional behavior that is moral integrity, avoiding something that is not good, trustworthy, honest, polite and does not commit despicable acts solely because of money considerations. When a Notary in carrying out his office duties is proven to have committed an offense or acts that should not have been carried out, then the Notary may be subject to sanctions. One case of violation of the position of Notary and the Notary Code of Ethics is a violation committed by Defendant K in Bojonegoro, where Defendant K commits a falsification of identity and information in sale and purchase deeds as a basis to do a credit agreements. The problem in this thesis is the legal protection for the owner of the collateral object in a credit agreements which the sale and purchase deed was forged and auctioned and the responsibility of the Notary against falsification of identity and information in the sale and purchase deeds as the basis to do a credit agreements based on the District Courts Decision No. 198/Pid.B/2019/PN.Bjn. This research use a normative juridical research method, descriptive research type, with secondary data type, in the form of primary, secondary, and tertiary legal material. Also, data collection tool using document study, with qualitative data analysis method and descriptive analytical research result. The result of the research, there are 2 (two) forms of legal protection for the owner of the collateral object in the credit agreements which the sale and purchase deed was forged and auctioned, the first by means of preventive legal protection that can be carried out by financial institutions, PPAT and the land owners and the second is by means of repressive legal protection that is filing a civil lawsuit to cancel the ownership certificate of the object of land in the District Courtthat the Defendant K proven to have violated the provisions of the Notary Position Law and Notary Ethics Code, and therefore the Notary was subjected to criminal sanctions for 2 (two) years and deserves to be dishonorably discharged. "

"Power Purchase Agreement ldquo;PPA rdquo; yaitu perjanjian jual beli dengan klausul baku dimana calon penjual diwajibkan untuk mematuhi isi PPA dan tidak ada tawar menawar terhadap ketentuan isi pasal yang tercantum dalam PPA. Standar baku PPA ini yang akan ditelaah lebih lanjut apakah merugikan salah satu pihak karena kedudukan pihak yang satu lebih kuat daripada kedudukan pihak yang lainnya dan sebagainya. Para pihak dalam PPA yaitu PLN sebagai pembeli listrik dan IPP sebagai penjual listrik. Tesis ini membahas asas keseimbangan dalam Power Purchase Agreement PPA dengan memfokuskan analisis kepada pelaksanaan asas keseimbangan hak dan kewajiban antara PT. Perusahaan Listrik Negara Persero dengan Independent Power Producer dalam Perjanjian Jual Beli Listrik. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdadasarkan hasil penelitian pengaturan klausula baku Power Purchase Agreement belum memenuhi asas keseimbangan karena IPP harus menanggung resiko dalam tahap Financing period, Mobilization period. Construction period dan operation and maintenance period. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu adanya penerapan terhadap Peraturan Menteri dan Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang tentang Pokok-Pokok dalam Perjanjian Jual Beli agar kedudukan PLN dan IPP sama kuat.

---

Power Purchase Agreement PPA is a sale and purchase agreement with a standard clause whereby the prospective seller is required to comply with the content of PPA and there is no bargaining against the terms of the contents of the article contained in the PPA. This raw standard of PPA which will be further examined whether harming one party because one party 39 s position is stronger than the position of the other party and so on. The parties in PPA are PLN as the buyer of electricity and IPP as electricity seller.

The focus of this thesis discusses the balance of rights and obligations reflected in power purchase agreement with focus on the implementation of balance principle rights and obligations between PT. Perusahaan Listrik Negara Persero with Independent Power Producer in the power purchase agreement. This research is use normative juridical research methods.

Based on the result of the research, the clause of Power Purchase Agreement has not fulfilled the balance principle because the IPP must bear the risk in the stage of Financing period, Mobilization period, Construction period and operation and maintenance period.

The results of the research suggest that the application of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia No. 10 of 2017 on the Principles in the Power Purchase Agreement so that position of PLN and IPP is equal. "

"Notaris dalam menjalankan jabatannya untuk pembuatan akta dan telah melakukan kewajibannya tetapi Notaris berkemungkinan melakukan kelalaian yang berakibat akta yang dibuatnya batal demi hukum. Klien notaris yang menderita kerugian akibat akta batal demi hukum berhak untuk menuntut pertanggungjawaban notaris yang membuat akta tersebut didasarkan pada Undang-Undang yang berlaku. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimanakah bentuk kelalaian notaris dan akibat hukum kelalaian notaris dalam pembuatan akta perjanjian sewa menyewa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2750 K/PDT/2018. Metode Penulisan tesis ini menggunakan bentuk penelitian hukum yuridis normatif dan tipe penelitian deskriptif analitis. Dari penelitian ini diketahui bahwa bentuk kelalaian notaris dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor yaitu Notaris EM melanggar ketentuan pasal 16 ayat (1) UUJN karena Notaris EM tidak teliti dan juga melanggar kewajiban penyampaian penyuluhan hukum berkaitan dengan hal-hal penting dalam pembuatan akta sewa menyewa serta keberpihakan notaris EM pada para penghadap dalam akta perjanjian sewa-menyewa yaitu ER, SH,dan FIT yang merugikan OC. Kesimpulan dari penelitian ini adalah akibat hukum kelalaian notaris dalam pembuatan akta perjanjian sewa menyewa pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor ditolaknya permohonan kasasi dari Pemohon banding oleh FIT dan Menghukum FIT untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00. Kata Kunci: Akibat Hukum, Kelalaian Notaris, Akta, Perjanjian Sewa Menyewa

---

Notary in performing their duties in a deed and Notary has carried out its obligations but the Notary is likely to carry out negligent consequences the deed he made is null and void.Clients who suffered losses due to the notary deed null and void right to demand accountability of the notary who made the deed based on the applicable law. Issue in this thesis is how are the form of notarys negligences and as a result of the law of notary negligence in the making of deed of rent agreement in Supreme Court Republic of Indonesia Decision Number 2750K/PDT/2018. 

This thesis research method is using the form of normative juridical legal research and the type of analytical descriptive research. The result of this study is the form of notarys negligences in Supreme Court Decision Republic of Indonesia Number "https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/ namely Notary EM violates the provisions of Article 16 (1) of the UUJN because the Notary EM is not careful in reviewing the authority of the parties acting as subjects and the viewer in the deed of rent agreement and violates the obligation to submit information on the law relating to the important things that need to be considered in making the deed of rent agreement.

The conclusion of this study as a result of negligence law in a deed notarized rent agreement on Supreme Court Republic of Indonesia Decision Number "htts://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan is rejected the appeal from the Appellant by FIT and Sentenced the FIT to pay the court fees in this appeal amounting to Rp500,000.00. "

"Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Salah satu akta otentik yang dibuat dihadapan notaris adalah akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atas tanah dan/atau bangungan. Hal ini dilakukan karena akta jual beli sebagai dasar pemindahan hak belum dapat dilaksanakan karena suatu alasan. PPJB dibuat agar para pihak mengikatkan diri sebagai penjual dan pembeli dan tidak mengingkari kesepakatan tersebut dikemudian hari. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-18/PJ/2017, mewajibkan Pajak Penghasilan (Pajak Penjual) dibayar setelah PPJB dilakukan dan akta PPJB tersebut dilampirkan pada saat validasi Pajak Penjual. Validasi dilakukan setelah pajak dibayarkan oleh wajib pajak. Untuk meneliti pembayaran pajak tersebut yang telah dibayarkan di Kantor Pelayanan Pajak setempat. Yang menjadi permasalahan adalah PPJB sama seperti akta-akta lainnya wajib dijaga kerahasiaannya. PPJB merupakan perjanjian seperti perjanjian lainnya yang apabila para pihak sepakat untuk membatalkan maka perjanjian tersebut menjadi batal, tidak berlaku dan tidak mengikat para pihak. Permasalahan penelitian: Pihak diluar akta dapat memperoleh atau melihat akta notaris dengan tidak melanggar kerahasiaan akta dan penerapan kerahasiaan akta yang dibuat notaris berkaitan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-18/PJ/2017. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan metode penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kejajiban notaris untuk merahasiakan akta dapat dikesampingkan sepanjang ada undang-undang yang menyatakan langsung bahwa akta tersebut diberikan kepada pihak diluar akta. Terkait isi PER-18/PJ/2017 yang mewajibkan melampirkan PPJB saat validasi Pajak Penjual ada ketidak selarasan antara peraturan tersebut dengan Undang-undang lainnya seperti Undang Pokok Agraria.

---

Notary is a public official authorized to make an authentic deed. One of the authentic deeds made before a notary public is the Deed of Sale and Purchase Agreement (PPJB) on land and/or building. This is done because the deed of sale and purchase as the basis of the transfer of rights has not been executed for a reason. PPJB is made for the parties to bind themselves as sellers and buyers and not to deny the agreement in the future. Regulation of the Directorate General of Taxation Number PER-18/PJ/2017 requires the Income Tax (seller Tax) to be paid after the PPJB is performed and the certificate of PPJB is attached at the validation of Seller's Tax. Validation is done after tax is paid by the taxpayer. To examine the tax payments that have been paid at the local Tax Office. The problem is that PPJB as other deeds must be kept confidential. PPJB is an agreement like any other agreement which if the parties agree to cancel the agreement becomes null and void and not binding on the parties. A right and obligation arise after the sale and purchase before the authorized official and the principle of light of the cash is fulfilled. Research Issues: Parties outside the deed may obtain or view notarial deed without violating the confidentiality of the deed and the application of the confidentiality of the deed made by a notary in relation to the Regulation of the Director General of Taxes number PER-18 / PJ / 2017. The research method uses normative juridical which is analytical descriptive by using qualitative approach. Based on the research method, it can be concluded that the notarial obligation to conceal the deed can be disregarded as long as there is a law stating directly that the deed is given to the party outside the deed. Regarding the contents of PER-18/PJ/2017 which requires attaching the PPJB when validating the Seller's Tax there is a misalignment between the regulation and other laws such as the Basic Agrarian Law."

"Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik dan terdapat kepercayaan publik yang sangat besar. Seorang notaris dalam menjalankan jabatannya tidak menutup kemungkinan melakukan penyimpangan yang merupakan perbuatan pidana, salah satunya pelanggaran jabatan yang dilakukan oleh Notaris khususnya terhadap pemalsuan tanda tangan pada akta autentik. Penulis tertarik membahas tentang sanksi hukum yang diberikan terhadap Notaris dalam hal pemalsuan tanda tangan pada akta, kemudian akibat hukum terhadap minuta akta yang dipalsukan oleh Notaris. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis-normatif untuk menganalisis Putusan Mahkamah Agung RI No.146K/Pid/2015 tentang persoalan yang menyangkut tentang bentuk-bentuk pelanggaran jabatan serta pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh Notaris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan Library Research. Penelitian ini menghasilkan bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan kepada seorang notaris apakah sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam KUHP karena dalam jabatan notaris melekat kepercayaan publik yang besar. Hal ini diharapkan akan memberikan rasa jera untuk tidak melakukan perbuatan serupa dikemudian hari. Selain dari pada itu diharapkan notaris akan lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugas jabatannya. Dalam hal terbukti Notaris memalsukan akta maka akibatnya akta tersebut tidak sah artinya akta tersebut tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna atau dengan kata lain akta tersebut kehilangan otentisitasnya.

---

Notary is a public official who is authorized by the state to create an authentic deed and there is a huge public trust. A notary implement out his position possible to do deviation which is a stilted act which is done by Notary especially against signature forgery on authentic deed. The author interested in discuss about the legal sanctions to the Notary in the case of signature forgery on the deed, then consequences against the original of the deed which is faked by Notary. The research method is juridical normative to analyze Supreme Court Decision No.146K Pid 2015 about issues related to the violation and forgery on authentic deed by Notary. The type of data is secondary data consisting of basic, secondary, and tertiary materials. Data processing tool is Library Research. This research create a sanctions to the Notary as in the Criminal Code because in the notary 39 s there is a public trust. This is expected to provide a deterrent to not do similar deeds in the future. In addition, it is expected that the notary will be more careful in carrying out his duties. In case of proven Notary forgery deeds then consequently the deed is not valid meaning does not have the strength as a perfect evidence or in other words the deed is losing its authenticity."

"Tesis ini membahas keabsahan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dibuat di bawah tangan oleh para pihak berkaitan dengan Akta Kuasa Menjual dalam Jual Beli Tanah yang dibuat dihadapan Notaris sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 387/Pdt.G/2017/PN.Bdg, serta membahas akibat hukum dari akta Notaris yang dibuat tanpa persetujuan pihak yang berkepentingan. Bentuk penelitian yang akan dipakai adalah bentuk penelitian yuridis-normatif. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan menggunakan pengumpulan data, menganalisis suatu perkara hingga penyusunan laporan penelitian. Alat pengumpulan data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan bahan pustaka. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlunya ketelitian dan pentingnya pemahaman Notaris dalam pembuatan Akta, serta pentingnya pemahaman Hakim dalam mempertimbangkan putusannya terkait syarat sah perjanjian terutama tentang kewenangan para pihak dalam membuat suatu perjanjian beserta akibat hukum apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi.

---

The focus of this Thesis is to discuss The Validity of The Deed of Sale and Purchase Agreement made under the hand of the parties in relation to The Deed of Power of Attorney to Sell Land made before a Notary as contained in Bandung District Courts Decision Number  387/Pdt.G/2017/PN.Bdg and discuss the legal consequence of a notarial deed that was made without the approval of the interested parties. The approach of this research is juridical normative and the method employed for analyzing the data is qualitative method, such as collect data, case analysis, and researcher report. The data in the research was obtained from previous research, documents or library material. The results of this research suggest that Notary needs to understand when making Deed, and Judge needs to understand when considering their verdict particularly regarding the legal conditions of the agreement, especially about the authority of the parties in making an agreement and the legal consequences if these conditions are not fulfilled."

"

Kebutuhan masyarakat akan tanah semakin meningkat. Sehubungan dengan itu akan meningkat pula kebutuhan akan jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan. Karenanya diciptakan kegiatan pendaftaran tanah dan pendaftaran peralihan hak atas tanah. Peralihan hak atas tanah harus dibuktikan dengan adanya akta jual beli yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT, akta tersebut dijadikan dasar pendaftaran pemindahan hak atas tanah yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak baru. Seringkali dalam prakteknya, Notaris/PPAT dalam membuat Akta Jual Beli tidak sesuai dengan tata cara pembuatan akta. Notaris/PPAT harus bisa memformulasikan kehendak para pihak. Dalam transaksi jual beli penyerahan barang dan pembayaran dilakukan secara terang dan tunai. Seperti kasus yang terjadi di Kabupaten Sikka-Maumere melalui Putusan Mahkamah Agung No. 1515 K/PDT/2016 dimana Notaris/PPAT menuangkan nilai nominal yang tidak sebenarnya pada AJB tanah tersebut, faktanya bahwa pembeli hanya membayar uang panjar pada perjanjian tersebut. Terdapat kekhilafan yang dilakukan oleh pihak Penjual, karena ia menandatangani akta tersebut. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Tipologi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Teknik Pengumpulan data diperoleh dengan studi dokumen, dan literatur. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil analisis terhadap pembuatan AJB tanah tersebut keabsahannya menjadi akta dibawah tangan, dan akta tersebut tidak memiliki sifat keotentikan sebagai akta yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT. Konsekuensi hukum terhadap Notaris/PPAT dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis sampai dengan pemberhentian jabatan. Seharusnya PPAT dalam membuat akta harus cermat dan teliti sehingga dapat memformulasikan akta sesua dengan kewenangannya.

---

Community needs for land are increasing. In connection with that, there will also be an increase in the need for legal certainty in the land sector. Therefore, land registration activities and registration of transfer of land rights were created. The transfer of land rights must be proven by the sale and purchase deed made before a Notary / PPAT, the deed is used as the basis for registration of the transfer of land rights aimed at providing legal certainty to the holders of new rights. Often in practice, Notary / PPAT in making Deed of Purchase is not in accordance with the procedures for making a deed. Notary / PPAT must be able to formulate the wishes of the parties. In a sale and purchase transaction the delivery of goods and payment is made in a light and cash manner. Like the case that occurred in Sikka-Maumere District through the Decision of the Supreme Court No. 1515 K / PDT / 2016 where the Notary / PPAT pays an nominal value that is not actually on the land AJB, the fact that the buyer only pays in advance the agreement. There was an error committed by the Seller, because he signed the deed. This research is normative juridical by using secondary data. The research typology used is analytical descriptive. Data collection techniques obtained by the study of documents, and literature. Data analysis was carried out qualitatively. The results of the analysis of the making of the AJB of the land were validated as a deed under the hand, and the deed had no authenticity as a deed made before a Notary / PPAT. The legal consequences to the Notary / PPAT may be subject to administrative sanctions in the form of a written warning up to the dismissal of the position. PPAT should be careful and thorough in making the deed so that it can formulate the deed according to its authority.

"

"Notaris adalah Pejabat umum yang diangkat oleh Negara untuk diberikan kewenangan membuat akta autentik. Sebagai pejabat umum Notaris tidaklah menerima gaji setiap bulan seperti yang diterima oleh pegawai negeri atau pegawai pada umumnya, melainkan pendapatan Notaris berasal dari honorarium yang diberikan oleh klien yang mempergunakan jasa dari notaris tersebut. Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum dan sanksi terhadap Notaris yang tidak memberikan salinan akta dalam jangka waktu relatif lama. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi Notaris apabila kliennya tidak memberikan honorarium atas jasanya serta sanksi yang diterima oleh Notaris apabila tidak memberikan salinan akta dalam jangka waktu yang relatif lama. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis noramatif dengan tipe penelitian yang bersifat deskriptis analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan pendekatan kualitatif. Hasil Penelitian yang diperoleh dalam tesis ini adalah menahan salinan akta merupakan suatu bentuk perlindungan hukum Notaris karena tidak dibayarnya honorarium oleh kliennya atas jasanya dalam hal pembuatan akta. Meskipun merupakan bentuk perlindungan hukum bagi Notaris atas tidak dibayarnya honorariumnya akan tetapi juga merupakan suatu pelanggaran jabatan Notaris oleh karena itu Notaris yang menahan salinan akta dari kliennya dalam jangka waktu yang reatif lama dapat dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUJN.

---

Notary is a Public Official appointed by the State who has authority to be make an authentic deed. As Public Official, Notary does not receive monthly salary like public servants or employees in general, but income Notary comes from honorarium from clients who use their services. This thesis discusses the legal protection and sanctions against the Notary who does not provided a copy of the deed in a relatively long time period.

The problem discussed in this thesis is how the legal protection for the Notary if the client does not give honorarium for their services and sanctions for the Notary if they do not provide a copy of deed in a relatively long period of time. The research method used in this thesis is normative juridical with analytic descriptive type of research. The type of data used in this study is secondary data with qualitative approach.

The result of the research in this thesis is holding a copy of the deed is a form of legal protection of Notary because of the unpaid honorarium by their client for their services from making the deed. Although it is a form of legal protection for a Notary for the unpaid of their honorarium but also a violation of the position of Notary therefore a Notary who holds a copy of the deed from his client in a long period of time can be sanctioned in accordance with the provisions stipulated in the UUJN."

"Penulisan ini membahas tentang pembatalan akta jual beli oleh Pengadilan Negeri Batam, dimana salah satu pihak melakukan penyalahgunaan keadaan yang merupakan salah satu unsur dalam perbuatan cacat kehendak. Penyalahgunaan keadaan ini mengandung dua unsur yaitu unsur kerugian bagi pihak yang satu dan unsur yang timbul karena sifat perbuatan, yakni penyalahgunaan keunggulan ekonomi dan keunggulan kejiwaan. Adapun permasalahan yang diangkat adalah bagaimana akibat hukum terhadap akta yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang mengandung unsur penyalahgunaan keadaan serta tanggung jawab PPAT terhadap akta tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan bahan kepustakaan atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun analisa data dilakukan secara preskriptif analitis. Hasil penelitian ini, penyalahgunaan keadaan merupakan cacat kehendak yang membuat tidak terpenuhinya syarat subjektif dari suatu perjanjian. Ini berakibat sebuah perjanjian dapat dibatalkan sepanjang dimintakan oleh pihak yang berkepentingan. Dengan begitu, PPAT dalam menjalankan jabatannya wajib mengedapankan sikap kehati-hatian agar akta yang dibuatnya terbebas dari unsur penyalahgunaan keadaan.Kata kunci: akta; cacat kehendak; penyalahgunaan keadaan

---

This writting discusses the cancellation of the sale and purchase deed by the Batam District Court, where one of the parties committed abuse of the situation which is one of the elements in the act of disability. Abuse of this situation contains two elements, namely the element of loss for one party and the element that arises due to the nature of the act, namely the abuse of economic advantage and psychological advantage. As for the problem raised is how the legal consequences of the act made by the Land Deed Making Officer (LDO) which contains elements of abuse of circumstances and the responsibility of LDO to the act. To answer these problems, normative legal research methods are used by approaching the library materials or secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data analysis is done prescriptively analytically. As a result of this research, abuse of circumstances is a defect of will that makes the non-fulfillment of subjective requirements of an agreement. This results in an agreement being revoked as long as requested by the stakeholders. Thus, LDO in carrying out its duties must develop a cautious attitude so that the act he made is free from the element of abuse of the situation.Keywords: deed; defect of will; abuse of circumstances"