Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang Surat Keterangan Hak Waris, baik yang dibuat oleh Notaris, maupun pejabat yang berwenang lainnya.Mengenai bentuk Keterangan Waris tidak diatur dalam Undang-undang, sehingga Keterangan Waris termasuk akta di bawah tangan. Pengaturan tentang Keterangan Waris hanya ada di Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ( PMNA 03/ 1997), yakni tentang pejabat-pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan Keterangan Waris berdasarkan golongan penduduk. Terdapat satu kasus yang bertentangan dengan kewenangan ini yakni, Balai Harta Peninggalan mengeluarkan Keterangan Waris bagi golongan Tionghoa, yang seharusnya adalah kewenangan Notaris, adapun Keterangan waris yang dikeluarkan oleh balai Harta Peninggalan tersebut, dinyatakan berkekuatan hukum tetap, dan berdasarkannya telah dikeluarkan Sertifikat Tanah Hak Milik. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian kepustakaan terhadap data sekunder di bidang hukum, didasari atas sistematika peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam pengolahan, analisa, dan konstruksi datanya dilakukan secara kualitatif, yang bersifat mono disipliner, tipologi penelitiannya problem identification dan problem solution ditelusuri dengan jalan preskriptif - eksplanatoris untuk mencapai solusi permasalahan tetntang Keterangan waris yang dikeluarkan pejabat yang tidak berwenang untuk itu, dan yang mengeluarkannya adalah Pejabat tata Usaha Negara. juga dari sudut penerapannya berupa problem focused research untuk memberikan kepastian hukum, mengenai surat Keterangan waris yang dibuat oleh masing-masing pejabat. Dari hasil penelitian penulis, disimpulkan bahwa ada ketidaksesuaian antara regulasi dan implementasi dalam Surat Keterangan Hak Waris Nomor . W9. Ca.HT. 05.14_679/III tanggal 17 September 2003 jo Surat keterangan No. W9.Ca.HT. 05.14-1602/III tanggal 9 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan HAM cq. Balai Harta Peninggalan Semarang dalam Putusan Nomor. 98 PK/Pdt/2011. Dan upaya yang dapat dilakukan untuk meniadakan kesalahan seperti ini adalah dengan menjalankan prinsip kehati-hatian, serta mengemban kewenangannya sebagai tanggung jawab moral ibunya.

---

This thesis was discussing specification of Inheritance Rights certificate, whether made by Notary, as well as authorize by the other public officials. About Inheritance Specification form are not made out in the legal form, so the certificate of inheritance right including by the privat document (subscribed deeds). The Legal form about Inheritance Right certificate just regulated in article 111 (1) c he Regulated by minister of Agrarian number 3/1997 about implementation of the provisions of government number 24/1997 on land Registration (PMNA 03/1997), which is about the officials authorized to issue Descrcription Inheritance Right certificate based on group population. There is one case that is contrary to this authority, Heritage hall issued specification inheritance for the Chinese group, which is supposed to Notary authority, while the Inheritance rights certificate issued by Heritage hall, declared force the law, and on that basis have been issued Certificate of Land.

The research was conducted using the normative research is library research on secondary data in the fields of law, based on the systematic regulations in Indonesia. In the processing, analysis and conctructionof qualitative data, which are monodisciplianary, research typologies problem identification and problem solution by prescriptive-explanatory achieve solution to solve problems concerning inheritance issued the official was not authorized to and issuing administrative officials, also from the point of application to a problem focused, also from the point of application to a problem focused research to provide legal certainty, the inheritance right certificate made by each other.

From the results of the study author, concluded that there is a discrepancy between the regulation and mplementation of the inheritance right certificate number W9. Ca.HT.05.14- 679/III on September 17, 2003 juncto Number W9.Ca.HT.05.14-1602/III on May 9, 2006 issued by The Heritage Hall Semarang in decision number 98PK/Pdt/2011, and the efforts should be made to exclude such errors are by running precautionary principle and carry out it’s authority as a moral responsibility."

"Tesis ini membahas mengenai Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 01/Pdt.G/2013/PN. Dpk. perihal pembagian waris bagi warga negara Indonesia golongan Bumiputera (Nasrani) dan pemberlakuan hukum adat bagi Bumiputera (Nasrani) dalam sistem pewarisan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa putusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan undangundang yang berlaku. Pertimbangannya adalah bahwa salah satu pihak dalam kasus tersebut hanya menikah dihadapan pendeta agama gereja tanpa mencatatkan perkawinan tersebut di kantor pencatatan nikah (catatan sipil), sehingga secara hukum (de jure) tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan pertimbangan yang telah dikemukakan diatas, maka hukum waris yang dapat dipergunakan dalam kasus ini adalah mengacu pada hukum waris adat Batak Toba. Hukum adat dapat diberlakukan dan mempunyai kekuatan hukum yang sah dan mengikat sepanjang hukum itu tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang bersifat nasional.

---

The focus of this thesis is about Depok District Court Decision No. 01/Pdt.G/2013/PN.Dpk. concerning the distribution of inheritance for Indonesian citizens Bumiputera?s class (Christians) and traditional law enforcement for Bumiputera (Christians) in the inheritance system in Indonesia. This research use literature research method in the form of normative juridical with qualitative approach in order to provide analytical descriptive data. Based on the result of research can be concluded that the decision is not in accordance with the provisions of applicable law. The consideration is that one of the parties in the case just married in front of a church pastor religion without register the marriage in the marriage registration office (civil registration), so based on de jure does not fullfill the provisions contained in Article 2 of Law No. 1 of 1974 about the Marriage. Based on considerations which have been mentioned above, the law of inheritance that can be used in this case is referring to the Toba Batak customary inheritance law. Customary law can be enforced and have the force of law is valid and binding as long as it does not conflict with the rules of a national."

"Penelitian ini membahas mengenai kedudukan Surat Kesepakatan Bersama (SKB) sebagai surat wasiat di bawah tangan menjadi dasar pembuatan Surat Keterangan Waris (SKW) menurut hukum waris Islam. SKW adalah surat yang dijadikan dasar adanya peralihan hak bagi ahli waris untuk melakukan perbuatan hukum atas suatu warisan yang ditinggalkan pewaris. Salah satu dasar dari pembuatan SKW adalah wasiat, yang mana wasiat menurut KHI dapat dibuat di hadapan dua orang saksi atau Notaris. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai SKB sebagai surat wasiat yang diajukan oleh salah seorang ahli waris untuk membuat SKW tanpa melalui persetujuan dari saudara-saudaranya yang juga berhak atas warisan tersebut, yang mana hal tersebut terjadi karena SKB tidak dibuat di hadapan Notaris. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif. Adapun analisa data dilakukan secara kualitatif, sehingga menghasilkan penelitian berbentuk deskriptif analitis. Hasil analisa dalam penelitian ini adalah: (1) SKB yang dibuat bukan merupakan sebuah wasiat, dikarenakan objek yang ada dalam SKB bukan merupakan harta waris dan juga tidak terpenuhinya syarat formil sebuah wasiat, sehingga pembuatan SKW tidak bergantung dengan SKB yang ada. (2) Aturan mengenai penggolongan penduduk untuk dasar pembuatan SKW saat ini sudah tidak valid karena bersifat diskriminatif, dan sudah seharusnya SKW dibuat oleh lembaga yang berwenang seperti Notaris.

---

This research discusses the position of the Collective Agreement (SKB) as a non-notarial will as the basis for making a Certificate of Inheritance (SKW) according to Islamic inheritance law. SKW is a letter which is used as the basis for the transfer of rights for beneficiaries to take legal actions on an inheritance left by the deceased. One of the bases for making SKW is a will, whichaccording to KHIshall be made in the presence of two witnesses or a notary. The problem in this research is the submission of SKB as a will by one of the beneficiaries to make an SKW without the consent of his siblings who were also entitled to the inheritance, which happened because the SKB was not made in front of a notary. To answer this problem, a normative juridical research method is used. The data analysis was carried out qualitatively, resulting in a descriptive analytical research. The results of the analysis in this study are: (1) the SKB does not qualify as a will, because the object in the SKB is not an inheritance nor does the formal requirement of a will fulfilled, therefore the SKW is not dependent on the existing SKB. (2) The current regulation regarding population classification as the basis for making SKW is no longer valid as it is discriminatory, and SKW should be made by an authorized institution such as a Notary."

"Tesis ini membahas Surat Keterangan Waris bagi golongan Tionghoa di Indonesia. Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris merupakan akta di bawah tangan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, akan tetapi keterangan ini telah mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat, instansi-instansi pemerintah maupun swasta. Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat dipahami sebagai pihak ketiga terpercaya yang dapat memberikan jaminan atas keautentikan informasi yang tertera dalam Surat Keterangan Waris. Hal tersebut memberi dampak bahwa Notaris tidak dapat melepaskan tanggung jawab dalam pembuatannya, karena isi dari Surat Keterangan Waris adalah opini hukum Notaris yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang sebenarnya. Sehingga menarik untuk diteliti mengenai Surat Keterangan Waris yang dibuat berdasarkan pada surat pernyataan yang dilegalisasi oleh Notaris bahwa pewaris telah menikah secara adat/agama dan karenanya ahli waris menurut hukum adalah isteri dan anaknya. Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kekuatan suatu surat pernyataan yang telah dilegalisasi Notaris sebagai dasar pembuatan Surat Keterangan Waris, serta bagaimanakah pembuatan Surat Keterangan Waris serta pembagian waris bagi Pewaris yang melakukan perkawinan secara adat/agama dan tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Melalui penelitian hukum normatif yang bersifat analitis preskriptif ini, penulis dengan menggunakan data sekunder berusaha mencari cara pembuatan Surat Keterangan Waris serta mencari solusi bagi golongan Tionghoa yang perkawinannya dilakukan secara adat dan tidak pernah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil agar mendapatkan perlindungan hukum yang sama sebagaimana layaknya sebuah keluarga menurut hukum keluarga dan hukum waris yang berlaku. Simpulannya adalah surat pernyataan yang telah dilegalisasi oleh Notaris tidak dapat dijadikan dasar pembuatan Surat Keterangan Waris dan ketiadaan penetapan pengadilan mengakibatkan yang berhak sebagai ahli waris adalah saudara-saudara dari Pewaris.

---

This thesis discuss about Inheritance Affidavit for Chinese descendant in Indonesia. The Inheritance Affidavit that made by Notary is a private deed, however this affidavit has gained public's credibility. Notary as a public official which the sole purpose is to serve the public by providing legal services, being know as a third trusted party who can provide assurance of the authenticity of the information contained in The Inheritance Affidavit. Its impact that Notary take a full responsibility in the making of affidavit, because the contents of the Inheritance Affidavit is a Notary legal opinion based on the legal facts. Therefore, it is interesting to analyze The Inheritance Affidavit being made based on the written statement made by the testator then legalized by Notary. The written statement will declare that there had been a marriage of the testator according to the religion or customary law. Legal issues of this thesis are: how a written statement that legalized by a Notary can be legal basis of making Inheritance Affidavit and how the making of Inheritance Affidavit for Chinese decendant in Indonesia that marriage by religion or customary law. Through normative legal research and analytical prescriptive type of research, the author tried to define the construction of Inheritance Affidavit in the structure of Indonesian family law, and to find solutions for the Chinese decendant in Indonesia to have the same legal protection as the native in the family law and inheritance. As a resume, the written statement that legalized by a Notary can't be legal basis of making Inheritance Affidavit and without Court's Enactment regarding customary marriages, the appropriate heir is testator's sibling."

"Tesis ini membahas tentang istri warga negara asing sebagai ahli waris satu-satunya dari Pewaris warga negara Indonesia dimana perkawinannya tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil di Indonesia. Keabsahan perkawinan telah disahkan melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1276 K/Pdt/2007, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pewaris memiliki sebidang tanah dan bangunan yang diperoleh dari hibah yang dikuasai adik kandung Pewaris. Pokok permasalahan tesis ini adalah kedudukan surat keterangan hak mewaris dalam hukum positif Indonesia dan hak mewaris istri warga negara asing yang perkawinannya tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian dimana bentuk penelitiannya adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif yang merupakan penelitian kepustakaan terhadap data sekunder di bidang hukum, didasari atas sistematika peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam pengolahan, analisa dan konstruksi datanya dilakukan secara kualitatif. Dilihat dari tujuannya penelitian ini adalah penelitian preskriptif. Berdasarkan penerapannya dan ilmu serta metode yang digunakan penelitian ini adalah penelitian mono disipliner. Bentuk hasil penelitian adalah penelitian preskriptif analistis. Kedudukan surat keterangan hak mewaris sangat penting karena fungsi surat keterangan hak mewaris untuk menyatakan bahwa seseorang mempunyai hak atau tidak untuk mewaris. Surat keterangan hak mewaris tidak mempunyai dampak sepanjang perkawinan tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil di Indonesia. Hak mewaris istri warga negara asing yang perkawinannya tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil di Indonesia tidak berhak untuk mewaris, namun dalam kasus yang dianalisis telah melahirkan putusan pengadilan bahwa perkawinannya adalah sah, dengan demikian perkawinannya dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil di Indonesia dan sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia sehingga istri warga negara asing berhak mewaris.

---

This thesis was discusses the wife of a foreign nationals as the sole heir of the Heir Indonesian citizens where the marriage is not registered in the Civil Registry Office in Indonesia. The validity of the marriage was legalized in the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 1276 K / Pdt / 2007, which has had permanent legal force. Heir have a piece of land and buildings acquired from grants overpowered by the little sister of the testator. The issue of this thesis is status the certificate of the right to inherit in Indonesian positive law and the right of wife foreign nationals to inherit whose marriage is not registered in the Civil Registry Office in Indonesia. This research was conducted by the research method in which the research is normative, descriptive, that is library research on secondary data in the field of law, based on systematic regulations in Indonesia. In the processing, analysis and construction of the data was done qualitatively. Judging from the goal of this research is prescriptive. Based on the application and use of science and research methods are mono disciplinary research. Forms of study are prescriptive analytical research. Right to inherit wives foreign national whose marriage was not registered in the Civil Registry Office in Indonesia are not entitled to inherit, but in the cases analyzed have spawned a court decision that the marriage was valid, so marriage can be registered in the Civil Registry Office in Indonesia and lawful prevailing in Indonesia so that the wife of a foreign citizen entitled to inherit."

"Demi melayani kepentingan rakyat dalam memperoleh hak-nya guna tercapainya kepastian hukum, termasuk berkenaan dengan pewarisan, notaris sebagai pejabat umum wajib bersikap jujur, amanah, berhati-hati, dan juga tunduk pada aturan yang berlaku. Pada praktiknya, terdapat beberapa kasus berkenaan dengan notaris yang menunjukkan bahwa notaris tidak menjalankan tugas dan kewenangannya dengan sebaik-baiknya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaturan pembuatan akta keterangan hak waris berdasarkan prosedur dalam hukum sebagaimana hukum yang berlaku bagi golongan tionghoa serta bagaimana kewajiban dan tanggung jawab notaris terhadap pembuatan akta keterangan hak waris. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan tipe penelitian bersifat deskriptif. Jenis data yang Penulis gunakan adalah jenis data sekunder dengan bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Penulis menggunakan metode analitis data kualitatif yang dianalisis secara deduktif.Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sebelum membuat Akta keterangan hak waris, notaris harus melakukan kegiatan seperti pengumpulan informasi, fisik dokumen, dan pengecekan legalitas dokumen tersebut. Setelahnya, notaris umumnya mensyaratkan kepada ahli waris untuk membuat akta pernyataan dalam bentuk akta otentik, yang dijadikan acuan notaris untuk membuat akta keterangan hak waris. Dalam kasus yang penulis telaah, notaris melakukan kesalahan dengan kurang berhati-hati dalam membuat Akta Keterangan Hak Waris, sehingga melanggar ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf a UUJN. Atas kesalahannya notaris telah diberikan sanksi administratif oleh Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris DKI Jakarta berupa teguran tertulis, namun jika didasarkan pada analisa bahwa atas ketidakhati-hatian yang dilakukan oleh notaris mengakibatkan timbulnya kerugian bagi ahli waris, maka selain pertanggungjawaban administratif, notaris dapat pula dimintai pertanggungjawaban secara perdata.

---

As an effort to serving the public interest in obtaining their rights in order to achieve legal certainty, including with regard to the inheritance, the notary as a public official must continue to uphold the dignity of their position by being honest, trustworthy, cautious, and is also subject to the applicable rules. In practice, there are some cases with regard to the notary, indicating that the notary did not carry out their duties and authorities as well as possible. This study aims to analyze how the regulation regarding the making of Certificate of Inheritance Rights based on the procedures in the law as the law applicable to the groups of Tionghoa as well as how the obligations and responsibilities of the notary in the making of the certificate. The author uses a normative legal research method with a descriptive studies. The type of data used in this study is secondary data with primary legal materials and secondary legal materials. The author uses the qualitative analytical method which is analysed deductively.It can be concluded that before formulating the Certificate of Inheritance Rights, the notary must perform several steps such as gathering information verbally, collecting physical documents, and checks on the legality of the document. Afterwards, in general the notary requires the beneficiary to make a Deed of Declaration in the form of an authentic deed, which used as a reference in the making of Certificate of Heirship. In the case that used in this study, the notary made a mistake with less cautious in making the Certificate of Heirship, thus violating the provisions of Article 16 paragraph 1 letter a UUJN. In regard to his mistakes, the notary has given administrative sanction by Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris DKI Jakarta in the form of a written warning. However if it is based on the analysis that the mistakes performed by the notary resulted in losses to the heirs, then in addition to administrative accountability, the notary can also be held to civil liability."

"Tesis ini membahas tentang berlakunya hukum perdata dalam pembagian waris untuk warga negara Indonesia keturunan Tionghoa yang masih memberlakukan pembagian waris secara adat dalam keluarganya. Etnis Tionghoa yang merupakan bagian dari penduduk di wilayah Indonesia pada wilayah tertentu masih memberlakukan kebiasaan serta tradisi adat Tionghoa yang turun-menurun menjadi bagian dari kepercayaan yang dianut oleh keluarga etnis Tionghoa di Indonesia. Demikian halnya terhadap pembagian waris, maka pembagian secara adat dan secara hukum perdata terdapat perbedaan yang kerap kali menimbulkan permasalahan. Permasalahan utama timbul karena adanya perbedaan pembagian harta peninggalan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Perbedaan ini tentunya menimbulkan ketidakadilan dan melanggar kesetaraan gender yang di zaman modern ini sudah tidak adanya perbedaan kedudukan antara perempuan dan laki-laki. Dalam kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 147K/Pdt/2017, terdapat harta peninggalan yang dibagi oleh pewaris untuk anak laki-laki sulungnya pada saat pewaris masih hidup. Mengingat bahwa harta peninggalan berasal dari pewarisan ibu kandungnya sehingga anak-anak lain mempunyai hak atas harta warisan sehingga bertentangan dengan undang-undang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum negara mengalahkan hukum adat sehingga dalam hal terdapat sengketa yang timbul akibat dilanggarnya kerugian dari pihak ahli waris yang sah akibat pembagian secara adat maka penyelesaiannya dilakukan dengan mengikuti aturan pembagian waris yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya pada Buku Kedua tentang Kebendaan.

---

This thesis discusses the civil law enforcement in customary distributing of inheritance for Indonesian citizens of Chinese descent who still impose customary distributing of inheritance in his family. The ethnic Chinese who are part of the population in the territory of Indonesia in certain areas still impose the customs and traditions of Chinese customs that fall down and become part of the beliefs held by Chinese ethnic families in Indonesia. Similarly to the distribution of inheritance, the distribution of custom and civil law has differences that often cause problems. The main problems arise because of differences in the distribution of heritage treasure between boys and girls. This distinction, of course, leads to injustice and violates gender equality as there is no difference in status between women and men in modern times. In the case of Supreme Court verdict Number 147K Pdt 2017, there is a heritage treasure shared by the heir to his eldest son when the heir is alive. Given that the heritage treasure is derived from the inheritance of the biological mother so that other children have the right to inheritance thereby it is contrary to the law. The research method used in this research is normative juridical with qualitative approach and analytical descriptive. This study concludes that the law of the state defeats customary law so that in the case of a dispute arising from the violation of the losses of the legitimate heirs due to customary distribution, the settlement is done by following the rules of distribution of inheritance as set forth in the Civil Code especially in the Second Book about Material. Keywords Civil Law, Customary Law, Chinese Ethnicity, Inheritance Law."

"Situasi hukum waris di Indonesia yang bersifat plural mengakibatkan sering terjadi perdebatan mengenai hukum waris mana yang akan dijadikan acuan oleh hakim dalam menyelesaikan suatu sengketa waris. Oleh karena itu, tesis ini akan membahas hukum waris mana yang berlaku terutama bagi penduduk asli non-Muslim, dilihat dari dua sudut pandang, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dari putusan pengadilan, serta melihat hukum waris mana yang umumnya disebut berdasarkan hukum waris. atas keputusan yang sedang diperiksa. Tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen. Dimana dapat diketahui bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hukum waris yang seharusnya berlaku bagi Penduduk Asli Non Muslim adalah Hukum Waris Adat, kecuali ada keadaan khusus seperti tunduk pada Hukum Barat. Namun kenyataannya dalam beberapa putusan Pengadilan Negeri, Majelis Hakim tidak mengacu pada suatu undang-undang tertentu dalam menyelesaikan sengketa waris. Selain hukum waris adat, majelis hakim juga mengacu pada hukum waris barat, dan ada pula yang hanya mengacu pada asas keadilan dan kepatutan. Dan berdasarkan putusan pengadilan yang diteliti dapat diketahui bahwa ketentuan yang berlaku secara umum mengacu pada Asas Harta dan Keadilan, sehingga tidak mengacu pada ketentuan hukum tertentu.The situation of inheritance law in Indonesia which is plural in nature results in frequent debates about which inheritance law will be used as a reference by judges in resolving an inheritance dispute. Therefore, this thesis will discuss which inheritance law applies mainly to non-Muslim natives, viewed from two perspectives, namely the prevailing laws and regulations and from court decisions, and see which inheritance law is generally referred to based on inheritance law. . on the decision under review. This thesis is a normative juridical research, with data collection carried out by document study. Where it can be seen that based on the applicable laws and regulations, the inheritance law that should apply to Non-Muslim Indigenous People is the Customary Inheritance Law, unless there are special circumstances such as subject to Western Law. However, in reality, in several District Court decisions, the Panel of Judges does not refer to a certain law in resolving inheritance disputes. In addition to customary inheritance law, the panel of judges also refers to western inheritance law, and some only refers to the principles of justice and propriety. And based on the court decisions studied, it can be seen that the provisions that apply generally refer to the Principles of Property and Justice, so they do not refer to certain legal provisions."

"Penelitian ini membahas mengenai kedudukan hak mewaris perempuan yang statusnya sebagai purusa dalam hukum waris adat bali, di mana perempuan yang telah melakukan perkawinan nyentana tidak lagi berstatus pradana, melainkan statusnya berubah menjadi purusa dan berhak untuk mewaris dari harta peninggalan orang tuanya. Tidak diakuinya status purusa oleh ahli waris lainnya mengakibatkan sengketa terhadap harta peninggalan orang tuanya berupa beberapa bidang tanah yang dikuasai oleh ahli waris lainnya. Kasus tersebut dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 233/Pdt.G/2019/PN.Gin. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini mengenai hak mewaris perempuan yang tidak diakui sebagai purusa dalam hukum waris adat bali dan akibat hukum terhadap tanah waris dari perempuan yang berkedudukan sebagai purusa dalam putusan pengadilan ini. Untuk menjawab permasalahan hukum tersebut, digunakan metode penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris. Hasil analisis dalam penelitian adalah kedudukan perempuan yang tidak diakui sebagai purusa menurut sistem hukum waris adat Bali tetaplah sah sebagai ahli waris, di mana perempuan yang telah melangsungkan perkawinan nyentana mengakibatkan statusnya berubah menjadi sentana rajeg, di mana status sentana rajeg dapat dikatakan sama dengan status purusa. Selain itu, akibat hukum yang timbul terhadap tanah waris dari perempuan yang berstatus sebagai purusa mengakibatkan beberapa tanah waris yang dikuasai oleh ahli waris lainnya menjadi tidak sah, sehingga perempuan yang berstatus sebagai purusa berhak untuk mendapatkan setengah bagian dari tanah waris tersebut, sehingga upaya yang dapat dilakukan untuk mendapatkan haknya yaitu dengan mengajukan permohonan pembatalan hak atas tanah Perkaban 21/2020 Kantor Pertanahan setempat.

---

This study discusses the position of women's inheritance rights whose status is purusa in Balinese customary inheritance law, where women who have married nyentana no longer have pradana status, but their status changes to purusa and has the right to inherit from their parents' inheritance. The non-recognition of purusa status by other heirs resulted in a dispute over the inheritance of his parents in the form of several parcels of land controlled by other heirs. The case can be seen in the Gianyar District Court Decision Number 233/Pdt.G/2019/PN.Gin. The problems raised in this study are regarding the inheritance rights of women who are not recognized as purusa in Balinese customary inheritance law and the legal consequences of the inheritance of women who are purusa in this court decision. To answer these legal problems, a normative legal research method with an explanatory type of research is used. The results of the analysis in the study are that the position of women who are not recognized as purusa according to the Balinese customary inheritance law system is still valid as heirs, where women who have married nyentana resulted in their status changing to sentana rajeg, where the status of sentana rajeg can be said to be the same as the status of purusa . In addition, the legal consequences arising from the inheritance of women with the status of purusa resulted in some of the inheritance lands controlled by other heirs being invalid, so that women with the status of purusa were entitled to get half of the inheritance land, so that efforts made This can be done to obtain the rights, namely by submitting an apliciation for the cancellation of land rights to Perkaban 21/2020 at the local Land Office."

"Penelitian dalam Tesis ini ini secara obyektif bertujuan untuk menganalisis mengenai tanggung jawab Notaris dalam membuat Surat Keterangan Waris yang cacat hukum karena tidak mencantumkan ahli waris secara lengkap dan akibat hukum dari Surat Keterangan Waris tersebut, kemudian untuk mengetahui dampak terhadap akta-akta Notaris yang berkaitan dengan harta warisan yang memakai dasar Surat Keterangan Waris yang cacat hukum tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum berpendekatan yuridis normatif, dengan tipologi deskriptif eksplanatoris yang dilakukan dengan studi pustaka. Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Untuk menganalisis data-data tersebut, penulis menggunakan metode analisis kualitatif, dengan bentuk hasil penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif eksplanatoris. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan. Pertama, pertanggungjawaban hukum melekat pada Notaris terhadap akta-akta yang dibuatnya. Dalam hal Notaris telah melakukan segala prosedur dalam membuat Surat Keterangan Waris, namun terdapat cacat hukum di kemudian hari, maka dirinya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Akibat hukum Surat Keterangan Waris yang cacat hukum menyebabkan ahli waris yang tidak dicantumkan dalam Surat tersebut tidak dapat melakukan tindakan kepemilikan dan tindakan kepengurusan terhadap harta peninggalan Pewaris, oleh karenanya Surat Keterangan Waris tersebut harus dinyatakan batal demi hukum agar proses pewarisan kembali seperti awal Pewaris meninggal. Kedua, dampak hukum terhadap akta-akta yang dibuat dengan dasar Surat Keterangan Waris tersebut menyebabkan tidak terjadinya perikatan diantara para pihak dalam akta dan akta-akta tersebut batal demi hukum karena terdapat kausa yang terlarang.

---

The research in this thesis is objectively aims to analyse about Notary Responsibility in drafting Deed of Inheritance which is legally flawed because does not listing the heir completely and legal consequences of the Deed of Inheritance itself. The next objective is to find out the legal impact on Notary Deeds related to Inheritance that has been drafted based on the legally flawed Deed of Inheritance.

This research is juridical normative legal research with descriptive explanatory tipology that conducted by literature study, which mean the data used in this research is from secondary data. The secondary data can be described into three kinds of resource, namely primary, secondary, and tertiary resource. Analytic method in this thesis is using quality analysis method, with result of this research indicated in descriptive explanatory. Based on the results of the research, obtained two conclusions.

First, legal responsibility of Notary is always adhered on The Notary itself related to its drafted deeds.

If Notary has followed procedures before drafting Deed of Inheritance, yet a legal flaw is issued in

future, then Notary is not legally responsible to it.

Legal cosequences on the legally flawed Deed of Inheritance is causing the unlisted heir cannot be able to commencing management act and ownership act to the inheritance, therefore that legally flawed Deed of Inheritance must be avowed null and void, so the inheriting process start from beginning. Second, the legal impact on Notary Deeds that has been drafted based on the legally flawed Deed of Inheritance is causing the agreement between the parties canceled and those deeds must be considered null and void because consisting forbidden clause inside. "