Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas wewenang dan peranan Majelis Pengawas Notaris atas pelanggaran Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris di Kota Batam, akibat hukum atas pelanggaran terhadap lembaga kenotariatan, dan fungsi Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tipe penelitian bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini, bahwa Majelis Pengawas Notaris untuk selanjutnya disebut MPN bertugas melakukan pengawasan terhadap Notaris yang bersifat preventif dan kuratif, dalam melakukan tugasnya masih ada rasa tidak enak untuk menegur dan rasa solidaritas sesama rekan yang tanpa disadari akan berakibat pada Notaris dan masyarakat sebagai pengguna jasa Notaris yang akan mengakibatkan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kenotariatan, MPN dan MKN memiliki fungsi yang sama yaitu melakukan pembinaan terhadap Notaris namun pada momentum yang berbeda.

---

The thesis itself discusses The Role and Authority of The Notary Supervisory Board for Violation of Notary and Notary Code of Conduct in Batam City and legal consequences for violation of the notarial institution also the function of The Notary Supervisory Council and Notary Public Honor Council. The method used in this research legal normative which is analytic descriptive, and data is analysed qualitatively. This research shows that the role of MPN is to preventively supervise Notaries. The implementation of supervision is done with solidarity in mind which impacts the public as clients of the notary, without knowing it will lower the public rsquo s trust towards the institution, Notary Supervisory Council and Notary Public Honor Council which have the same function that is to conduct guidance to Notary at a distinct moment."

"Tesis ini membahas mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tangerang, faktor-faktor penghambat pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan serta upaya-upaya yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tangerang untuk mengatasinya. Metode penulisan yang dipakai adalah metode yuridis empiris yang merupakan pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya yang bersifat sekunder disamping melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dengan anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tangerang. Teknik analisa yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh, dipilih dan disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif, untuk mendapatkan deskripsi tentang peran Majelis Pengawas Daerah dalam upaya pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Di bagian akhir disimpulkan bahwa Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tangerang belum dapat melaksanakan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan peraturan pelaksananya, karena beberapa hal, diantaranya keterbatasan dana, waktu, dan sarana prasarana. Karenanya penulis membahas beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tangerang dalam menjalankan tugasnya melakukan pembinaan dan pengawasan Notaris di Kabupaten Tangerang.

---

This thesis discusses about the implementation of the Guidance and the supervision of Notary by the Regional Council of Trustees in Kabupaten Tangerang, the inhibiting factors as well as the efforts undertaken by the Regional Council of Trustees in Kabupaten Tangerang to overcome the problems. The writing method to use in this thesis is the method of legal empiric, which is an approach that refers to pad the written regulations or other legal materials which are secondary in addition to doing field research by conducting interviews with members of the Regional Council of Trustees in Kabupaten Tangerang. Analysis technique used was a qualitative analysis, the data obtained and compiled systematically selected and then analyzed in a qualitative way, to get a description of the role of the Regional Council of Trustees in an effort of the guidance and supervision of Notary.

At the end, it is concluded that the Regional Council of Trustees in Kabupaten Tangerang could not implement the guidance and supervision in accordance with Article 70 and Article 71 of the Law Number 30 Year 2004 concerning Notary, for several reasons, including lack of funding, time, and infrastructure. Therefore, the author discusses some of the things that need to be done by the Regional Council of Trustees in Kabupaten Tangerang regency in their duty to provide guidance and supervision of Notary in Kabupaten Tangerang."

"Penelitian ini mengkaji penandatanganan akta segera oleh notaris setelah akta dibacakan kepada para penghadap, saksi, dan notaris. Pembacaan akta adalah wajib dilakukan oleh notaris untuk menjalankan tugas dan jabatannya menjadi seorang notaris. Setelah pembacaan akta diikuti dengan kewajiban penandatanganan akta sebagai syarat sahnya suatu perjanjian. Penandatanganan akta wajib dilakukan oleh para penghadap kemudian saksi dan notaris agar memenuhi sifat otentisitas akta sesuai dengan bentuk dan unsur akta autentik dalam Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam hal ini masih ada ditemukan oleh Majelis Pengawas Daerah khususnya di Kota Tangerang Selatan notaris yang tidak melakukan tanda tangan pada akta dari hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah Kota Tangerang Selatan. Dampak dari tidak ditandatangani akta segera oleh notaris adalah hilangnya kekuatan pembuktian akta autentik yang sempurna menjadi akta dibawah tangan karena tidak melaksanakan Verlijden akta sehingga merugikan para pihak yang tertuang di dalam akta dan akan meminta ganti kerugian berupa perdata kepada notaris. Dalam Penelitian ini menggunakan metode wawancara kepada informan yang khusus pada bidangnya dalam pengambilan data. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa keharusan penandatanganan wajib dilakukan di dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf m dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). kata segera di dalam Pasal 44 UUJN merupakan satu satu kesatuan dan satu nafas akan pembacaan akta dan penandatangan yang dilakukan sebagai bagian dari Verlijden akta notaris. Majelis Pengawas Daerah juga dapat merekomendasikan sanksi kepada notaris yang tidak menandatangani aktanya dengan segera dengan teguran, teguran lisan, dan dapat diberhentikan sementara.

---

This study examines the signing of the deed immediately by the notary after the deed is read to the witnesses, witnesses, and notaries. The reading of the deed is mandatory by a notary to carry out his duties and position as a notary. After the reading of the deed is followed by the obligation to sign the deed as a condition of the validity of an agreement. The signing of the deed must be done by the witnesses and then witnesses and notaries in order to fulfill the nature of the authenticity of the deed in accordance with the form and elements of the authentic deed in Article 38 of the Notary Law. In this case, there are still found by the Regional Supervisory Council, especially in the City of South Tangerang, notaries who did not sign the deed from the results of the examination of the Regional Supervisory Council of South Tangerang City. The effect of not signing the deed immediately by a notary is the loss of the power of proof of a perfect authentic deed into a deed under hand because it does not execute Verlijden deed so as to harm the parties in the deed and will seek civil damages to the notary. In this study using the method of interviewing informants who are specialized in their field of data collection. The results of this study show that the mandatory signing must be done in Article 16 Paragraph (1) letter m and Article 44 of Law Number 2 of 2014 on Amendments to Law Number 30 of 2004 on the Notary Office (UUJN). the immediate wording in Article 44 of the UUJN is one one unity and one breath of the reading of the deed and the signatory made as part of the Verlijden deed of notary. The Regional Supervisory Council may also recommend sanctions to notaries who do not sign their deeds immediately with reprimands, verbal reprimands, and may be suspended."

"Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa Notaris memiliki kewenangan membuat Akta yang sifatnya otentik, yang pembuatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat di hadapan Notaris, yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, akta dibuat juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan.Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Notaris berkewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi Akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penanda tangan akta. Dalam melaksanakan kewenangannya Notaris, berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, diawasi,dibina, serta diperiksa oleh Majelis Pengawas Notaris. Diwilayah hukum Kota Bekasi majelis tersebut disebut MPD Notaris Kota Bekasi yang anggotanya berjumlah 9 orang. Peranan MPD Notaris kota Bekasi meliputi fungsi Pengawasan,Pembinaan, dan Pemeriksaan. Adapun tindakan pemeriksaan MPD Notaris Kota Bekasi merupakan tindakan yang dilakukan secara priodik maupun secara temporer, jika diduga kuat ada Notaris yang melakukan tindakan melanggar kode etik Notaris, yang dilaporkan dan dikehendaki pihak masyarakat maupun penegak hukum kepolisian, kejaksaan maupun pihak pengadilan. Adapun dasar hukum acara pemeriksaan terhadap Notaris atas dugaan melanggar kode etik tersebut, bahwa MPD Notaris Kota Bekasi berdasarkan Pasal 138 HIR. Berdasarkan HIR tersebut MPD berkewajiban melakukan telaah kekuatan alat bukti (Akta) serta prosedur pembuatan Akta berdasarkan pengakuan Notaris sebagai obyek pemeriksaan. Bahwa pengawasan pelaksanaan sanksi terhadap Notaris, sementara ini dilakukan secara sinerji oleh MPD Notaris Kota Bekasi dengan pihak penegak hukum lainnya, serta koordinasi informal dengan pihak organisasi kelembagaan Notaris.

---

In Act No. 30 of 2004 on Notaries Notary explained that the Act has the authority to make the character authentic, whose creation must not conflict with laws and regulations that exist. Notaries are public officials authorized to make authentic deeds as far as making some authentic act is not reserved for other public officials. There is an authentic deed required by legislation in order to create certainty, order and protection of the law. In addition to an authentic deed, made before Notary, which are required by legislation, the deed was made as well as desired by the parties concerned to ensure the rights and obligations of the parties for the sake of certainty, order, and legal protection for interested parties. Deed essentially authentic includes formal truth according to what the parties notified the Notary. Notary is obliged to include that what is contained in the Deed has been taken seriously and in accordance with the will of the parties, in particular by making it clear to read the contents Deed, as well as provide access to information, including access to laws and regulations related to the parties signatory to the deed. The parties can freely decide to approve or not approve the contents of the Deed will be signing. In exercising its authority Notary, based on Law Number 30 Year 2004 concerning Notary, controlled, supervised, and examined by the Supervisory Council of Notaries. In jurisdictions such assemblies Bekasi called MPD Notary Bekasi whose members amounted to 9 people. The role of MPD Notary Bekasi city include oversight function, Development, and Inspections. The MPD investigation actions Bekasi Notary is an act that is done on a temporary basis priodik or, if there is a Notary allegedly unethical action Notary, who reported and desired the law enforcement community and the police, prosecutors and the courts. The legal basis for the investigation of the alleged violation Notary code, that MPD Notary Bekasi HIR under Article 138 (Article 164 RBG, 148 Rv). Based on the MPD HIR obliged to examine the strength of evidence (deed) and the procedures of recognition based on Notarial Deed as an object of examination. That monitoring the implementation of sanctions against the Notary, as is done in synergy by MPD Notary Bekasi with other law enforcement authorities, as well as informal coordination with the institutional organization of Notary."

"Fungsi dan peranan dari Majelis Pengawas yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah untuk melaksanakan pengawasan terhadap Notaris termasuk pembinaan. Notaris sebagai Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagai pejabat umum yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara, khususnya di bidang hukum perdata. Penulis membahas mengenai peranan Majelis Pengawas khususnya Majelis Pengawas Daerah yang diharapkan mampu bekerja secara profesional dalam melaksanakan fungsinya dan peranannya dengan tujuan untuk melindungi masyarakat luas. Pelaksanaan pengawasan Majelis Pengawas Daerah diharapkan dapat melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran dan melakukan pembinaan kepada notaris yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya UUJN dan Kode Etik Notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan melakukan wawancara dengan narasumber dan studi kepustakaan.Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan dan pembinaan harus lebih dioptimalkan untuk mencapai tujuan dari diadakannya pengawasan karena selama ini terkendala dana, sarana dan prasarana,rangkap jabatan.

---

The function and role of the Majelis Pengawas as mandated by Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris is to carry out supervision on Notary including coaching. As Notary Public authorized to make authentic deeds and other authority as referred to in Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris as public officials who run some public functions of the state, particularly in the areas of civil law. The author discusses the role of the Majelis Pengawas in particular the Majelis Pengawas Daerah is expected to work professionally in carrying out its functions and its role in order to protect the public. Supervision of the Majelis Pengawas Daerah is expected to take reasonable precautions against possible violations and conduct training to the notary who violates the provisions of legislation in particular UUJN and Notary Code. This study uses empirical methods to study juridical conduct interviews with informants and the literature study. The results of the study concluded that the implementation of supervision and guidance should be further optimized to achieve the goal of holding oversight because of constrained funding, facilities and infrastructure, multiple positions."

"Majelis Pengawas Daerah (MPD) berfungsi untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap jabatan Notaris. Peranan MPD sangat penting untuk meminimalisir pelanggaran jabatan Notaris secara khusus pada Kota Depok. Sehingga perlu diteliti mengenai peran MPD dalam menghadapi pelanggaran jabatan Notaris di Kota Depok berdasarkan ketentuan yang berlaku serta implikasi penanganan jenis laporan aduan pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat pada kinerja MPD Kota Depok. Penelitian ini menggunakan metode non-doktrinal dengan data empiris yang kualitatif dengan metode wawancara dan didukung oleh data sekunder. Penelitian ini mengkaji mengenai kinerja pengawasan MPD di Kota Depok dan kesesuaiannya dengan peraturan serta teori terkait. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa; (1) peranan MPD Kota Depok dalam menghadapi permasalahan pelanggaran jabatan Notaris di Kota Depok, yaitu melakukan pemeriksaan kepada Notaris yang bersangkutan berdasarkan pelanggaran yang ditemukan saat pemeriksaan protokoler dan pengaduan masyarakat serta pemeriksaan secara mendadak bagi Notaris yang dikategorikan sering melakukan pelanggaran di Kota Depok; (2) MPD Kota Depok telah berusaha menangani setiap laporan pengaduan yang dilaporkan dari tahun 2022 hingga 2024, namun masih terdapat hal yang perlu dievaluasi terkait ketertiban dalam administrasi, pengolahan data laporan aduan setiap tahunnya serta transparansi terhadap data laporan aduan yang ada di MPD Kota Depok.

---

The Regional Supervisory Council (MPD) functions to oversee and provide guidance on the Notary profession. The role of MPD is crucial in minimizing violations related to the Notary profession, particularly in Depok City. Therefore, it is necessary to examine the role of MPD in addressing violations of the Notary profession in Depok City, based on applicable regulations, as well as the implications of handling various types of violation reports submitted by the public on the performance of MPD in Depok City. This study uses a non-doctrinal method with qualitative empirical data, gathered through interviews and supported by secondary data. The research examines the performance of MPD's supervision in Depok City and its alignment with relevant regulations and theories. The findings of the study conclude that: (1) the role of MPD in addressing issues related to Notary violations in Depok City includes conducting investigations on the Notary in question based on violations found during protocol checks, public complaints, and unannounced inspections for Notaries who are frequently found to have committed violations in Depok City; (2) MPD Depok has made efforts to address each complaint report submitted between 2022 and 2024. However, there are still aspects that need evaluation, particularly regarding administrative order, the management of annual complaint data, and the transparency of the complaint data held by MPD Depok."

"Majelis Pengawas Notaris merupakan badan yang berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Hal ini bertujuan agar notaris menjalankan jabatannya sesuai peraturan jabatan dan kode etik yang berlaku. Dalam praktiknya, ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris dalam memeriksa notaris. Berkaitan dengan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor: 10/PTS/Mj.Pwn.Prov.DKIJakarta/IX/2021, adapun pokok permasalahan yang diteliti adalah kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris dalam memeriksa notaris serta pelaksanaan prosedur pemeriksaan dan penjatuhan sanksi oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris terhadap notaris dalam putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan metode analisis data berupa kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Pengawas Wilayah Notaris berwenang untuk memeriksa notaris karena telah sesuai dengan subjek dan objek pembinaan dan pengawasan Majelis Pengawas Notaris. Dalam kasus ini, notaris juga telah membuat akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan akta notaris yang dibuat bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga Majelis Pembina dan Pengawas PPAT serta Majelis Kehormatan Ikatan PPAT juga berwenang untuk memeriksa notaris tersebut. Pelaksanaan pemeriksaan dan penjatuhan sanksi oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris telah melanggar jangka waktu dalam Permenkumham No. 15 Tahun 2020 sehingga putusan tersebut mengandung cacat prosedur. Dalam hal ini, diperlukan adanya peraturan yang mengakomodir hal yang dapat dilakukan apabila pengganti antarwaktu belum efektif menggantikan anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris yang diberhentikan. Dengan demikian, pemeriksaan terhadap kasus yang sedang dalam proses tidak terhambat dan dapat dilaksanakan. Upaya hukum yang dapat diajukan oleh pihak yang merasa tidak puas atas putusan tersebut adalah mengajukan gugatan melalui pengadilan tata usaha negara.

---

Notary Supervisory Board is agency authorized to provide notary’s guidance and supervision. It is intended that notary does job in accordance with position regulations and code of ethics. In practice, there were violations committed by Notary Regional Supervisory Board in examining notary. In connection with Notary Regional Supervisory Board DKI Jakarta Decision Number: 10/PTS/Mj.Pwn.Prov.DKIJakarta/IX/2021, the issues studied are authority of Notary Regional Supervisory Board in examining notary as well as implementation of examination procedures and imposition of sanctions by Notary Regional Supervisory Board in the decision. The research method used is juridical-normative with qualitative data analysis methods. Results showed that Notary Supervisory Board has authority to examine notary because it is in accordance with subject and object of guidance and supervision of the Notary Supervisory Board. Notary has also made a deed of Land Deed Official (PPAT) based on notarial deed that made contrary to legal provisions so PPAT Guidance and Supervisory Board and PPAT Association Honorary Board are authorized to examine. Examination and imposition of sanctions by Notary Regional Supervisory Board has violated timeframe in Minister of Law and Human Rights’ Regulation No. 15 of 2020 so the decision contains procedural defects. In this case, it is necessary to have regulation that accommodates what can be done if interim replacement has not been effective in replacing Notary Regional Supervisory Board’s member. Thus, examination that are in process are not hampered and can be implemented. Legal remedies for parties who are dissatisfied are to file lawsuit through state administrative court."

"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik yang diperlukan guna menjamin kepastian hukum dalam lalu lintas kehidupan di masyarakat. Oleh karena pekerjaan Notaris berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat, maka dalam menjalankan jabatannya seorang Notaris haruslah diawasi oleh lembaga yang berwenang dan organisasi profesinya sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang. Lembaga yang berwenang tersebut ialah Majelis Pegawas Notaris dan organisasi profesi yang dimaksud ialah Ikatan Notaris Indonesia (INI). Semua orang yang menjalankan Profesi Notaris wajib diperiksa dan diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris dan mereka harus berkumpul dalam satu wadah tunggal yang diakui oleh undang-undang, yaitu INI. Tesis ini membahas mengenai kewenangan Majelis Pengawas Notaris untuk memeriksa Notaris dan kedudukan organisasi Notaris diluar INI menurut Undang-undang Jabatan Notaris. Bentuk penelitian dalam tesis ini adalah yuridis normatif yang termasuk tipe penelitian eksplanatoris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Alat pengumpulan datanya yaitu melalui studi kepustakaan dan wawancara sedangkan hasil penelitiannya akan dianalisa secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Majelis Pengawas Notaris berwenang untuk memeriksa semua Notaris tanpa memandang dari organisasi mana notaris itu berasal dan organisasi Notaris diluar INI tidak diakui dalam UUJN.

---

Notary is a public officials who has an authority to make an authentic deed required to ensure legal certainty in people's live transaction. Due notary's job is dealing with public directly, then in running his/her position as a notary must be supervised by authorized institution and its proffesional organizations as mandated by regulations.

The authorized institution is Notary Supervisor Council and the professional organizations is Ikatan Notaris Indonesia (INI). Everyone who runs the notary proffesion must examined and overseed by Notary Supervisory Council and they have to assemble in single place that recognize by regulations INI.

This thesis discuss about an authority of Notary Supervisory Council to examine Notary and position of organization outside INI under Regulation of Notary's Position (UUJN). The research format of this thesis is normative include type of explanatory research. The data that used in this research are primary data and secondary data. The data collection are through study of literature and interviews while the research results will be analyzed qualitatively.

Based on research results it can be concluded that Notary Supervisory Council has an authorithy to examine all Notaries regardless which organization notaries was derived and organization outside INI doesn't recognize in UUJN."

"Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik, selama pembuatan akta autentik tersebut tidak dikhususkan untuk pejabat lain. Notaris dalam fungsinya bertindak untuk melayani masyarakat sebagai pejabat yang diangkat oleh Pemerintah dan mendapat kewenangan membuat akta autentik dari Negara, untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam hubungan hukum yang terjadi antara para pihak yang digunakan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan menjadi undang-undang bagi mereka yang membuat. Salah satu kewajiban Notaris adalah Protokol Notaris yang menjadi tanggung jawabnya, yaitu, kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris. Dalam keadaan Notaris meninggal dunia, maka Protokol Notaris tersebut harus diserahkan oleh ahli waris Notaris meninggal dunia kepada Notaris lain yang telah ditunjuk Majelis Pengawas Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah Notaris meninggal dunia. Berdasarkan tulisan yang terdapat dalam latar belakang, pokok permasalahaan yang dapat diidentifikasikan dan dirumuskan adalah bagaimana tanggung jawab Majelis Pengawas Daerah terhadap Protokol Notaris meninggal dunia yang tidak melapor dan bagaimana akibat hukum terhadap pihak ketiga yang membutuhkan salinan akta yang ada dalam Protokol Notaris meninggal dunia yang tidak melapor. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian doktrinal dengan tipe penelitian preskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan masalah hukum serta mengusulkan saran penyelesaiannya, dan menggunakan jenis data primer berupa wawancara dan data sekunder. Hasil analisis adalah Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bandar Lampung telah bertanggung jawab untuk terus menggelar sidang mengenai hambatan proses serah terima Notaris HI, yang hingga sekarang masih belum menghasilkan penyelesaian masalah dan berupaya untuk dapat menghubungi ahli waris Notaris HI untuk segera dilakukan penyerahan Protokol Notaris. Akibat hukum bagi pihak ketiga adalah tidak dapat mendapatkan salinan akta ketika dibutuhkan dan tidak memiliki alat bukti yang pembuktiannya sempurna, karena Protokol Notaris masih belum diserahkan kepada Notaris yang berwenang.

---

A notary is a public official with authority to do authentic deeds, as long as the making of authentic deeds is not specific to other officials. Notary, in their function, act to serve the community as officials appointed by the Government and have the authority to make authentic deeds from the State, to serve the needs of the community in legal relations that occur between the parties, which are used as evidence which has perfect evidentiary power and becomes law for those who do. One of the Notary's obligations is the Notary's Protocol which is his responsibility, namely, a collection of documents constituting a state archive that must be kept and maintained by a Notary. In the event that the Notary dies, the Notary Protocol must be submitted by the deceased Notary's heir to another Notary who has been appointed by the Regional Supervisory Council no later than 30 (thirty) days after the Notary's death. Based on the writings contained in the background, the main issues that can be identified and formulated are how the Regional Supervisory Board is responsible for the Notary Protocol of death who does not report and what are the legal consequences for third parties who need a copy of the deed in the Notary Protocol of death who does not report. To answer these problems, doctrinal research methods are used with the type of prescriptive research, with primary data consisting of interview and secondary data. The results of the analysis are that the Bandar Lampung Notary Regional Supervisory Board has been responsible for continuing to hold hearings regarding obstacles to the HI Notary handover process, which until now has not resulted in a resolution of the problem and is trying to be able to contact the HI Notary heirs to submit the Notary Protocol immediately. The legal consequences for third parties are not being able to get a copy of the deed when needed and not having perfect proof of evidence because the Notary Protocol still needs to be submitted to an authorized Notary."