Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Salah satu akta otentik yang dibuat dihadapan notaris adalah akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atas tanah dan/atau bangungan. Hal ini dilakukan karena akta jual beli sebagai dasar pemindahan hak belum dapat dilaksanakan karena suatu alasan. PPJB dibuat agar para pihak mengikatkan diri sebagai penjual dan pembeli dan tidak mengingkari kesepakatan tersebut dikemudian hari. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-18/PJ/2017, mewajibkan Pajak Penghasilan (Pajak Penjual) dibayar setelah PPJB dilakukan dan akta PPJB tersebut dilampirkan pada saat validasi Pajak Penjual. Validasi dilakukan setelah pajak dibayarkan oleh wajib pajak. Untuk meneliti pembayaran pajak tersebut yang telah dibayarkan di Kantor Pelayanan Pajak setempat. Yang menjadi permasalahan adalah PPJB sama seperti akta-akta lainnya wajib dijaga kerahasiaannya. PPJB merupakan perjanjian seperti perjanjian lainnya yang apabila para pihak sepakat untuk membatalkan maka perjanjian tersebut menjadi batal, tidak berlaku dan tidak mengikat para pihak. Permasalahan penelitian: Pihak diluar akta dapat memperoleh atau melihat akta notaris dengan tidak melanggar kerahasiaan akta dan penerapan kerahasiaan akta yang dibuat notaris berkaitan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-18/PJ/2017. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan metode penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kejajiban notaris untuk merahasiakan akta dapat dikesampingkan sepanjang ada undang-undang yang menyatakan langsung bahwa akta tersebut diberikan kepada pihak diluar akta. Terkait isi PER-18/PJ/2017 yang mewajibkan melampirkan PPJB saat validasi Pajak Penjual ada ketidak selarasan antara peraturan tersebut dengan Undang-undang lainnya seperti Undang Pokok Agraria.

---

Notary is a public official authorized to make an authentic deed. One of the authentic deeds made before a notary public is the Deed of Sale and Purchase Agreement (PPJB) on land and/or building. This is done because the deed of sale and purchase as the basis of the transfer of rights has not been executed for a reason. PPJB is made for the parties to bind themselves as sellers and buyers and not to deny the agreement in the future. Regulation of the Directorate General of Taxation Number PER-18/PJ/2017 requires the Income Tax (seller Tax) to be paid after the PPJB is performed and the certificate of PPJB is attached at the validation of Seller's Tax. Validation is done after tax is paid by the taxpayer. To examine the tax payments that have been paid at the local Tax Office. The problem is that PPJB as other deeds must be kept confidential. PPJB is an agreement like any other agreement which if the parties agree to cancel the agreement becomes null and void and not binding on the parties. A right and obligation arise after the sale and purchase before the authorized official and the principle of light of the cash is fulfilled. Research Issues: Parties outside the deed may obtain or view notarial deed without violating the confidentiality of the deed and the application of the confidentiality of the deed made by a notary in relation to the Regulation of the Director General of Taxes number PER-18 / PJ / 2017. The research method uses normative juridical which is analytical descriptive by using qualitative approach. Based on the research method, it can be concluded that the notarial obligation to conceal the deed can be disregarded as long as there is a law stating directly that the deed is given to the party outside the deed. Regarding the contents of PER-18/PJ/2017 which requires attaching the PPJB when validating the Seller's Tax there is a misalignment between the regulation and other laws such as the Basic Agrarian Law."

"Peraturan Menteri Keuangan nomor:149/PMK.03/2011 dalam pelaksanaan Sensus Pajak Nasional pada Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat beserta instansi vertikalnya dilatarbelakangi oleh jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih dianggap kurang banyak bila dibandingkan dengan jumlah penduduk di Indonesia. Menyadari masih sedikitnya jumlah masyarakat yang mempunyai NPWP dan kurangnya kesadaran untuk menyampaikan SPT dengan benar, maka DJP melaksanakan suatu kegiatan yang dinamakan Sensus Pajak Nasional (SPN). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa landasan hukum yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan SPN sudah memadai, mengetahui penerapan, mengetahui kendala yang dihadapi, dan merekomendasikan cara untuk mengatasi kendala tersebut, mengetahui hasil dari SPN terhadap pertumbuhan NPWP pada Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat, serta mengetahui hasil dari SPN terhadap penerimaan pajak pada Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa landasan hukum yang digunakan kurang memadai, masih perlunya penyempurnaan pada program SPN, dan program SPN dapat mempengaruhi tingkat petumbuhan NPWP serta kenaikan penerimaan pajak, namun diperlukan tolok ukur dalam menentukan keberhasilan dalam program ini.

---

The implementation of Regulation of the Minister of Finance number: 149/PMK.03/2011 in Central Jakarta Regional Office and its agencies is motivated by the amount of Taxpayer Identification Number (NPWP) that is registered with the Directorate General of Taxation (DJP) is still considered to be much less when compared to population in Indonesia. Aware of the small number of people who still have a NPWP and a lack of awareness for SPT correctly, then the DJP perform an activity called National Tax Census (SPN). This study aims to find out that the legal basis is used as the basis for the implementation of SPN is adequate, determine the application, knowing the obstacles encountered, and recommend ways to overcome these obstacles, knowing the results of the SPN to the growth of NPWP on DJP Regional Office in Central Jakarta, as well as knowing the results tax revenue from the SPN. From this study it can be seen that the legal basis used inadequate, still need for improvement in the program SPN, and SPN program can affect the level of NPWP growth and increase tax revenue, but the benchmarks required in determining the success of this program."

"Kinerja pegawai dalam organisasi secara umum dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor yang berasal dari dalam dirinya sendiri dan faktor yang berada di Iuar dirinya. Faktor yang berada di Iuar diri pegawai berasal dari Iingkungannya terutama Iingkungan organisasi. Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat apakah kedua faktor tersebut benar-benar mempengaruhi kinerja pegawai dan seberapa besar pengaruh kedua faktor tersebut baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama. Faktor dari dalam diri pegawai yang dipilih dalam penelitian adalah komitmen pada organisasi, sedangkan budaya organisasi dipilih sebagai faktor yang berasal dari Iuar dirinya.Obyek penelitian adalah para pegawai di Direktorat Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak (PPPP). Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik proportional random sampling untuk meyakinkan bahwa sampel yang terpilih merupakan representasi dari seluruh populasi. Jumlah sampel ditetapkan 111 (seratus sebelas) dari total populasi yang berjumlah 158 (seratus lima puluh delapan).Sebelum dilakukan pengumpulan data penelitian, terlebih dahulu dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas instrumen penelitian (kuesioner). Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan pendekatan Pearson Product Moment, sedangkan uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach.Penelitian dilakukan dengan menggunakan analisis statistik meliputi uji korelasi dan uji t. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimputkan bahwa : (1) secara umum persepsi mengenai komitmen pegawai Direktorat PPPP dikategorikan tinggi, persepsi mengenai budaya organisasi yang ada tergolong baik dan persepsi mengenai kinerja pegawai tergolong cukup baik, (2) terdapat pengaruh persepsi mengenai komitmen pada organisasi terhadap kinerja pegawai dengan koefisien korelasi sebesar 0,413, (3) terdapat pengaruh persepsi mengenai budaya organisasi terhadap kinerja pegawai dengan koefisien korelasi sebesar 0,342.Dengan terbuktinya kebenaran hipotesis bahwa terdapat pengaruh komitmen dan budaya organisasi secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama terhadap kinerja pegawai, disarankan agar pimpinan Direktorat PPPP memberikan perhatian pada 2 faktor tersebut. Komitmen pegawai dapat diitingkatkan dengan mengakomodir tujuan dan kebutuhan pegawai ke dalam tujuan organisasi, sedangkan budaya organisasi dapat dikembangkan ke arah yang lebih kondusif dengan cara meningkatkan partisipasi para pegawai.

---

The employees' performance in an organization can generally be influenced by two factors, that is. internal and external factors. The latter comes from the environment particularly that of the organization.

The research is intended to see whether those two factors really influence the employees' performance and to what extent are the impacts of those two factors either in isolation or in unison. The internal factor that is chosen in this research is their commitment to the organization, whereas the external one is organizational culture.

The research objects are the employees of the Directorate of Auditing. Investigating and Tax Collecting. The sample collection is conducted through a technique of proportional random sampling to verify that the selected samples represent the entire population. The samples that are taken are 111 out of 158 total population.

Prior to the research data collection, the writer evaluates the instruments (the questionnaires) for their validity and reability. The validity evaluation is conducted by using the approach of Pearson Product Moment, whereas the reability evaluation is done through Alpha Cronbach formula.

The research is conducted by using statistics analysis which includes correlation evaluation and t evaluation. Based on the research findings, it can be concluded that: (1) generally the perceptions about the employees' commitment are classified high, the perceptions about the current organizational culture are categorized good and the perceptions about the employees' performance are relatively good; (2) there are some impacts of the perceptions of commitment towards the employees' performance with the correlation coefficient amounting to 0.413; (3) there are some impacts of the perceptions of the organizational culture towards the employees' performance with the correlation coefficient amounting to 0.342.

By the proof of the validity of the hypothesis it can be said That there are some impacts of the commitment and of the organizational culture either in isolation or in unison towards the employees' performance, therefore, it is recommended that the management of the directorate of Auditing.

Investigating and Tax Collecting pays attention to the two factors. The employees' performance can be enhanced by accommodating the employees' objectives and needs into the organizational goals. As for the organizational culture. it can be developed to a more conducive direction by way of encouraging greater participation of the employees."

"Pajak bersifat memaksa dan dapat dipaksakan. Disamping kewajiban, Wajib Pajak juga diberikan hak-hak. Wajib Pajak mempunyai hak yang mendasar yaitu mengajukan Keberatan, Banding dan Gugatan. Gugatan diatur dalam pasal 23 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Untuk petunjuk pelaksanaan diatur dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2011. Hal-hal yang dapat diajukan sebagai Gugatan diatur pada pasal 23 Undang- Undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan yang memberikan secara luas kepada Wajib Pajak mengenai hal-hal yang dapat diajukan Gugatan. Sementara dalam PP No. 74 tahun 2011 sebagai Petunjuk Pelaksanaan dari Undang-Undang KUP tersebut dalam Pasal 37 menyebutkan tentang Gugatan yang tidak dapat diajukan atau adanya pembatasan mengenai hal-hal yang bisa diajukan Gugatan. Dengan demikian Undang-Undang sendiri memberikan rumusan yang lebih luas mengenai apa saja yang diajukan sebagai gugatan, tetapi di Peraturan Pemerintah dibatasi hal-hal yang tidak bisa diajukan sebagai Gugatan.

---

Taxation is coercive and can be enforced. Besides liability, the taxpayer is also granted rights. Taxpayers have a right fundamental objection is filed, Appeal and Lawsuit. The lawsuit provided for in article 23 of the Law on General Provisions and Tax Procedures. For guidelines set out in Article 37 of Government Regulation No. 74 of 2011. The things that can be submitted as stipulated in Article 23, Claims Act on General Rules of Taxation which gives broadly to taxpayers on matters that may be filed lawsuit. While the PP. 74 in 2011 as the directive implementation in Article 37 mentions the lawsuit can not be filed or the restriction of the things that can be filed lawsuit. Thus the Law itself provides a broadly defined as to what is proposed as a lawsuit, but in limited government regulation of things that can not be filed as a lawsuit. "

"Faktur Pajak berbentuk elektronik merupakan Faktur Pajak yang secara bertahap telah dikembangkan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi berbentuk elektronik. Penelitian ini dilakukan untuk menyajikan sebuah gambaran mengenai impelementasi tata cara pembuatan dan pelaporan Faktur Pajak berbentuk elektronik terutama pada berdasarkan KEP-136/PJ/2014. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, ditinjau dari Content of Policy, jenis manfaat dan kemudahan yang dihasilkan dengan adanya kebijakan ini telah dirasakan oleh PKP yang telah diwajibkan membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik, antara lain dalam hal pembuatannya, terdapatnya QR Code sebagai pengganti tanda tangan basah dan PKP dapat mengajukan permohonan nomor seri Faktur Pajak secara online melalui website DJP atau melalui aplikasi e-Faktur.Sedangkan, ditinjau dari Context of Implementation, implementasi Kebijakan Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik masih memiliki beberapa permasalahan, antara lain dalam pemberitahuan sosialisasi dan penetapan, PKP merasakan penyampaianpenyampaian tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang berdekatan, masih banyaknya kendala terkait teknis aplikasi membutuhkan perbaikan dari pihak DJP, serta respon dari pihak DJP pun yang menyediakan Contact Center masih dinilai kurang menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh PKP.

---

Electronic tax invoice is a tax invoice that has been gradually developed by utilizing technological advances in electronic form. This research was conducted to provide an overview of the implementation of publishing and reporting procedure of electronic tax invoice based on the KEP-136/PJ/2014. This research used a qualitative approach with descriptive research purposes. Data collected through the study of literature and in-depth interviews.

The results of this study show that, from the view of Content of Policy, types of benefits produced in the presence of this policy has been felt by PKP which has required to make a Tax Invoice in electronic form, such as in the publishing, the presence of a QR Code in lieu of a wet signature and PKP can apply for a Tax Invoice serial number online through the DGT website or through e-Invoicing.

Meanwhile, from the view of the Context of Implementation, Regulation of Publishing and Reporting Procedure of Electronic Tax Invoice still have some problems, among others, in the notice of socialization and determination, PKP feel the notification is done within the adjacent, there are still many technical problems related to applications requiring maintenance from the DGT, and the response of the DGT who provides contact center is still considered less respond to the questions raised by the PKP."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengusulkan langkah optimalisasi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dalam rangka mengatasi potential loss penerimaan pajak dengan melakukan analisis faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan perpajakan wajib pajak UMKM dan mengusulkan upaya yang relevan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak atas kewajiban perpajakannya. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus dilakukan pada Direktorat Jenderal Pajak DJP , Kementerian Keuangan Republik Indonesia.Hasil Penelitian dengan menggunakan slippery slope framework menunjukkan bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam hal ini voluntary tax compliance disebabkan oleh rendahnya kepercayaan wajib pajak khususnya sikap moral terhadap Direktorat Jenderal Pajak sebagai otoritas pajak. Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan upaya untuk meningkatkan voluntary tax compliance dengan melakukan penyuluhan melalui pola pembinaan usaha wajib pajak yang disebut dengan business development services BDS . Dalam pelaksanaannya, BDS yang dilaksanakan oleh DJP ternyata belum optimal dalam meningkatkan voluntary tax compliance, hal ini disebabkan oleh kepercayaaan masyarakat atas DJP belum dapat ditingkatkan secara optimal melalui program BDS. Terhadap adanya permasalahan tersebut.Penelitian ini menyarankan DJP untuk melakukan pembaharuan dengan mengkombinasikan program BDS dengan strategi marketing yang telah teruji sukses sejak abad 18 SM yaitu AIDA Attention, Interest, Desire dan Action . Dengan kombinasi BDS dan AIDA social marketing maka setiap tahapan perilaku dari objek BDS mulai dari perhatian/ kesadaran atas adanya Program BDS, ketertarikan atas implementasi dari program BDS, keinginan untuk mengetahui kewajiban perpajakan karena telah merasa dibantu dalam mengembangkan usahanya, hingga memutuskan untuk melakukan aksi dengan membayar Pajak PP. 46 karena adanya rasa percaya terhadap dapat dipantau dengan pendampingan secara berkelanjutan dan terus menerus sehingga BDS dapat berjalan secara optimal dan efektif dalam meningkatkan voluntary tax compliance yang berdampak positif pada penerimaan pajak.

---

This study aims to propose the steps for optimizing the implementation of Government Regulation No. 46 of 2013 in order to overcome the potential loss of tax revenue by conducting analysis of factors that cause low tax compliance of Micro, Small and Medium Enterprises MSME taxpayers. It also proposes relevant efforts to improve taxpayer compliance with taxation obligations. The research method used was qualitative method with case study approach. A case study was conducted at the Directorate General of Taxes DGT , Ministry of Finance of the Republic of Indonesia.

The results of research using slippery slope framework and interviews show that low taxpayer compliance or voluntary tax compliance in this case is caused by the low taxpayers trust especially moral attitude toward DGT as tax authority. Efforts to increase voluntary tax compliance have been made by the Directorate General of Taxes by conducting counseling with taxpayer coaching pattern through business development services BDS . In practice, BDS implemented by DGT has not been optimal in increasing voluntary tax compliance. This is caused by public confidence in DGT cannot be optimally enhanced through BDS program.

Regarding this problem, this research suggests DGT to update by combining BDS program with marketing strategy that has been tested successfully since 18th century BC called AIDA Attention, Interest, Desire and Action . With combination of BDS and AIDA social marketing, every behavior stage of BDS objects start from awareness of BDS Program, interest in the Implementation of BDS program, the desire to know the taxation obligations as they have been assisted in developing the business, decide to take action by paying the Government Regulation No. 46 Tax because BDS program is able to monitor the objects with ongoing assistance. As a result, BDS can run optimally and effectively in increasing voluntary tax compliance which has positive impacts on tax revenue."

"Skripsi ini membahas mengenai pemberlakuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 11/PRT/M/2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah, dimana rumah didefinisikan sebagai bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya,  serta aset bagi pemiliknya. Pada definisi rumah dalam Peraturan Menteri tersebut dapat disimpulkan bahwa rumah merupakan tempat tinggal (hunian). Sehingga, apabila dikaitkan pada pengaturan dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun mengenal jenis rumah susun campuran disamping rumah susun hunian. Disamping itu, skripsi ini juga akan membahas tanggapan Notaris terhadap pemberlakuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 11/PRT/M/2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah tersebut. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yang mana data-data dalam skripsi ini diperoleh dari studi kepustakaan dan dikung dengan wawancara. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa perlu kiranya melakukan revisi terhadap Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 11/PRT/M/2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah, khususnya untuk menuliskan secara eksplisit mengenai pemberlakuannya terhadap satuan rumah susun non-hunian dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mencegah terdapat norma yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang memberikan delegasi kewenangan pembentukan Peraturan Menteri mengenai Sistem Perjanjian Pengikatan Jual Beli.

---

The focus of this study is the implementation of Public Works and Public Housing Ministerial Regulation Number 11/PRT/M/2019 on House Sale and  Purchase Agreement System, which house is defined as a building that functions as a decent place to live, means of fostering family, reflection of the status and dignity of its occupant(s), as well as assets for its owner. The definition of house itself in that Ministerial Regulation can be concluded that house is a residence (occupancy). So that, if we relate the definition to provision in article 50 Law Number 20 of 2011 on Condominium which identify occupancy function condominium and mixed function condominium. In addition, this paper will also discuss about Notaries Public’s response to the enactment of the Public Works and Public Housing Ministerial Regulation Number 11/PRT/M/2019 on House Sale and  Purchase Agreement System. This study uses juridical-normative research method in which the data are obtained from literature studies and supported by interviews. The result of this study suggest that it is necessary to revise the Public Works and Public Housing Ministerial Regulation Number 11/PRT/M/2019 on House Sale and  Purchase Agreement System, specifically to explicitly writes down about non-residential condominium and with regard to the provisions in Law Number 20 of 2011 on Condominium and Law Number 1 of 2011 on Housing and Settlement Areas to prevent any conflict norms with the regulation which delegates the authority to Ministerial Regulation on House Sale and  Purchase Agreement System."

"Transfer pricing merupakan isu yang sangat relevan dengan suatu kegiatan usaha ataupun perpajakan. Mayoritas perusahaan multinasional memandang bahwa transfer pricing merupakan isu yang paling penting dalam perpajakan internasional. Transfer pricing merupakan bagian dari suatu kegiatan usaha dan perpajakan yang bertujuan untuk memastikan apakah harga yang diterapkan dalam transaksi antarperusahaan yang mempunyai hubungan istimewa telah didasarkan pada arm?s length principle. Mekanisme arm?s length principle ini, membuat ketatnya pengawasan Direktorak Jenderal Pajak terhadap transaksi antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak mewajibkan Wajib Pajak untuk mendokumentasikan arm?s length principle tersebut. Laporan magang ini membahas proses penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm?s length principle) dalam transaksi antara Wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai bentuk kepatuhan terhadap Direktur Jenderal Pajak.

---

Transfer Pricing is an issue that is relevant to a business activity or taxation. The majority of multinational companies view that transfer pricing is the most important issues in international taxation . Transfer pricing is part of business activity and tax that aims to ascertain whether the prices applied in transactions between firms that have a special relationship has been based on arm?s length principle. The mechanism of this arm?s length principle, make the tight supervision of theDirector General of Taxes on transactions between taxpayer with related parties who have a special relationship. Therefore, the Director General of Taxes requires that taxpayer to document the arm?s length priciple. Internship report discusses the process of applying the principles of fairness and predominance of business (arm?s length principle) in a transaction between the taxpayer with parties who have special relationship as a form of compliance with Director General of Tax rules."

"Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu sektor penerimaan pajak terbesar guna pembangunan berbagai macam infrastruktur yang ada di Kota Bekasi. Skripsi ini membahas Peraturan Walikota Bekasi tentang penghapusan sanksi administratif pajak bumi dan bangunan di Kota Bekasi. Jika ditinjau secara khusus, penelitian skripsi menggunakan isu metode yang dituangkan melalui pendekatan kualitatif dan membahas tentang dampak atas diterbitkannya peraturan tersebut. penulisan skripsi ini dilakukan dengan penelitian hukum yuridis normatif yaitu  dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan, buku, serta didukung dengan data primer berupa wawancara dengan pihak-pihak terkait. Secara garis besar penelitian ini disimpulkan bahwa apabila terdapat wajib pajak tidak mampu melakukan pembayaran pajak PBB maka terdapat suatu bentuk perlindungan hukum akan hal tersebut sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan melalui proses permohonan banding administratif yang diajukan ke Kepala Daerah serta penelitian ini juga membahas tentang akibat hukum terhadap wajib pajak dalam melakukan kewajibannya yang mana akan menimbulkan pemikiran bahwa lahirnya kebijakan ini untuk memberikan semacam insentif bagi wajib pajak yang tidak patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya yang nantinya akan menimbulkan ketidakpatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran perpajakannya dikemudian hari.

---

Land and building tax of Rural and Urban Areas is one of the biggest tax incomes for infrastructure development in Bekasi City. This thesis discusses about The Analysis on The Major of Bekasi Regulation Number 103 of 2019 Concerning Removal of Land and Building Tax. The discussion is mainly focused on the implemented issue by using qualitative method. This normative legal research was done by using secondary data, such as books, legislation and supported by interview result with the related parties. Based on the research, It concludes that if taxpayer could not do their responsibility for the paid land and building tax, the tax payer could get the legal protection contained in regulation number 28 of 2019 regarding local taxes and retributions, regulation number 30 of 2014 concerning government administration, regulation number 14 of 2002 concerning tax court, and regulation that concerning general tax certainty, through the application letter for remission from land and building tax and administrative appeal to The Mayor of Region and the research also discusses about the impact of the implementation from this regulation which tax payer can be provided by the regulation to give incentive for taxpayer from the negligent of doing their responsibility. So it might cause the non-compliance of the tax payer for doing the regulation at the another time."

"

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu sektor penerimaan pajak terbesar guna pembangunan berbagai macam infrastruktur yang ada di Kota Bekasi. Skripsi ini membahas Peraturan Walikota Bekasi tentang penghapusan sanksi administratif pajak bumi dan bangunan di Kota Bekasi. Jika ditinjau secara khusus, penelitian skripsi menggunakan isu metode yang dituangkan melalui pendekatan kualitatif dan membahas tentang dampak atas diterbitkannya peraturan tersebut. penulisan skripsi ini dilakukan dengan penelitian hukum yuridis normatif yaitu  dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan, buku, serta didukung dengan data primer berupa wawancara dengan pihak-pihak terkait. Secara garis besar penelitian ini disimpulkan bahwa apabila terdapat wajib pajak tidak mampu melakukan pembayaran pajak PBB maka terdapat suatu bentuk perlindungan hukum akan hal tersebut sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan melalui proses permohonan banding administratif yang diajukan ke Kepala Daerah serta penelitian ini juga membahas tentang akibat hukum terhadap wajib pajak dalam melakukan kewajibannya yang mana akan menimbulkan pemikiran bahwa lahirnya kebijakan ini untuk memberikan semacam insentif bagi wajib pajak yang tidak patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya yang nantinya akan menimbulkan ketidakpatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran perpajakannya dikemudian hari.

---

Land and building tax of Rural and Urban Areas is one of the biggest tax incomes for infrastructure development in Bekasi City. This thesis discusses about The Analysis on The Major of Bekasi Regulation Number 103 of 2019 Concerning Removal of Land and Building Tax. The discussion is mainly focused on the implemented issue by using qualitative method. This normative legal research was done by using secondary data, such as books, legislation and supported by interview result with the related parties. Based on the research, It concludes that if taxpayer could not do their responsibility for the paid land and building tax, the tax payer could get the legal protection contained in regulation number 28 of 2019 regarding local taxes and retributions, regulation number 30 of 2014 concerning government administration, regulation number 14 of 2002 concerning tax court, and regulation that concerning general tax certainty, through the application letter for remission from land and building tax and administrative appeal to The Mayor of Region and the research also discusses about the impact of the implementation from this regulation which tax payer can be provided by the regulation to give incentive for taxpayer from the negligent of doing their responsibility. So it might cause the non-compliance of the tax payer for doing the regulation at the another time

"