Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang rendah disinyalir dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Kondisi yang terjadi saat ini banyak terjadi penyerapan APBD yang tidak maksimal di hampir seluruh Provinsi di Indonesia, termasuk DKI Jakarta. Jika hal ini dibiarkan, maka pembangunan daerah mengalami stagnasi yang pada akhirnya juga ikut mempengaruhi terwujudnya tujuan bernegara. Kondisi demikian ini perlu diatasi dengan mencari faktor yang mempengaruhi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Provinsi DKI Jakarta dan implikasinya terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dari penelitian normatif dapat disimpulkan faktor kerumitan dalam siklus anggaran daerah, faktor perhanan birokrasi yang kurang efektif dalam mewujudkan pembangunan daerah, faktor DPRD, dan hal-hal Khusus menjadi penyebab yang mempengaruhi penyerapan APBD di DKI Jakarta.Terdapat implikasi dari penyerapan APBD di DKI Jakarta yaitu: pertumbuhan ekonomi cenderung lambat, tingkat Kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta mengalami kenaikan, masih terjadi ketimpangan pendapatan penduduk DKI Jakarta yang otomatis akan mempengaruhi kehidupan sosial penduduk DKI Jakarta, tingkat Pengangguran cenderung meningkat, tingkat capaian kinerja pembangunan di bidang pendidikan memiliki tren yang meningkat, capaian kinerja di bidang kesehatan cenderung meningkat meskipun masih belum optimal, pembangunan di bidang sosial masih belum tergambar dengan jelas walaupun anggaran untuk belanja bantuan sosial naik tiap tahun, dan Pembangunan infrastruktur belum mampu menyerap anggaran dengan maksimal.

---

The low absorption of Local Government Budget (APBD) is alleged to affect the financial performance of local government. Conditions that occur today, many absorption of APBD is not maximal in almost all provinces in Indonesia, including DKI Jakarta. If this is allowed, then the development of the region stagnated, which in turn also affect the realization of the goals of the state. This condition needs to be solved by looking for factors influencing the absorption of Local Government Budget in DKI Jakarta Province and its implication to local government financial performance. From the normative research, it can be concluded that the complexity factor in the local budget cycle, the less effective bureaucratic role in the realization of regional development, the DPRD factors, and the Special matters are the causes that influence the absorption of APBD in DKI Jakarta.

There are implications from the absorption of APBD in DKI Jakarta: economic growth tends to be slow, poverty level in Jakarta has increased, there are still inequality of Jakarta residents income which will automatically affect social life of Jakarta residents, unemployment rate tends to increase, in the field of education has an increasing trend, performance in the health sector tends to increase although still not optimal, development in the social field is still not clearly illustrated although the budget for social assistance expenditures increases each year, and infrastructure development has not been able to absorb the budget to the maximum."

"Studi ini membahas konflik yang terjadi antara pihak eksekutif dan legislatif yaitu antara Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dengan DPRD dalam proses penganggaran APBD DKI Jakarta tahun 2015. Studi ini akan mengkaitkan dampak dari konflik tersebut terhadap kinerja anggaran DKI Jakarta tahun 2015, khususnya terhadap proses penyerapan APBD karena terdapat kondisi rendahnya kinerja penyerapan APBD DKI Jakarta tahun 2015. Studi ini dapat menjadi sebuah kebaruan dalam studi konflik maupun penyerapan anggaran dalam bidang ilmu politik. Diskursus ilmu politik selama ini hanya menganalisis faktor-faktor penyebab konflik anggaran tanpa menguraikan dampaknya terhadap proses dan kinerja penyerapan anggaran. Sementara itu, studi mengenai faktor-faktor rendahnya penyerapan anggaran selama ini hanya melihat dari perspektif di luar politik, seperti buruknya kinerja birokrasi atau sistem anggaran, tanpa melihat bahwa terdapat kemungkinan faktor politik yang berperan lebih besar. Studi ini menggunakan teori politik anggaran, konflik dan konsensus, hubungan eksekutif dan legislatif, dan kinerja anggaran untuk menganalisis permasalahan. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi pustaka. Studi ini menemukan bahwa penyebab terjadinya konflik karena terdapat perbedaan kepentingan antara pihak eksekutif dengan legislatif, khususnya terkait program-program usulan DPRD yang disebut Pokir (Pokok-Pokok Pikiran). Adanya konflik tersebut menyebabkan terhambatnya proses anggaran dari pembahasan, penetapan, hingga penyerapan. Kondisi tersebut menyebabkan angka penyerapan anggaran DKI Jakarta tahun 2015 menjadi rendah, terendah kedua dari seluruh provinsi di Indonesia.

---

This study explores conflicts between executive and legislative in Special Capital Region of Jakarta in 2015. The conflict occurred between the Governor of Jakarta at that time, Basuki Tjahaja Purnama, and DPRD (Regional Legislative Board) of Jakarta that impacted the spending rate of the APBD or the local budget. This study elaborates the impacts of the conflict to the relatively low percentage of spending rate of the local budget in 2015. The study offers a new perspective in the cause of the spending performance studies. In political science the discourses of this topic only analyzes the casual factors of the conflict without analyzing the impact itself to the budget performance, in term of formulizing and spending. On the other hands, studies about the causal factors of low spending conducted by applying perspective from political science are relatively minimal. For example, studies on this subject only argue that bad bureaucrats are the main factors which therefore disregard the probality political factors as the main causes. This study uses political budgeting theory, and also conflict and consensus, relationship between executive and legislative, and performance budgeting theory to analyze the issue. This study also uses qualitative method and uses technique of in-depth interview and literature study to collect and analyze the data. This study argues that the causes of the conflict is due to conflict of interest between executive and legislative, especially on the implementation of pokir (pokok-pokok pikiran or points of opinion about local budget) from DPRD. This conflict has delayed the budgeting process and therefore is considered late based on the regulation set up by the central government. This condition then influenced to the spending of the local budget which in 2015 was recorded as the second lowest compared to all provinces in Indonesia"

"Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Dalam pengelolaannya, APBD antara satu daerah dengan yang lainnya berbeda-beda bergantung dengan kebijakan daerah tersebut. Atas dasar perbedaan pengelolaan APBD tersebut penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam bidang pendidikan terjadi dengan penyerapan APBD dari daerah dalam hal ini adalah kabupaten Ogan Ilir dan kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis-normatif dengan tipe deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa (1) pengelolaan keuangan daerah diawali dari siklus penyusunan, penetapan, pelaksanaan, perubahan, dan pertanggungjawaban; dan (2) Penyerapan anggaran tidak mencerminkan tercapainya tujuan pembangunan apabila hanya mengenai terlaksananya suatu kegiatan dan tidak menggambarkan hasil atas suatu pelaksanaan kegiatan. Penyerapan anggaran memiliki peran dalam meningkatnya pembangunan manusia tetapi dengan catatan bahwa penggunaan dari anggaran tersebut harus dapat menggambarkan hasil atas suatu pelaksanaan kegiatan.

---

Local Government Budget is an annual financial plan that appointed by local regulation. During its management, there is differences between local government budget and the others local government budget depends on how the policy at the local government. Based on the fact that there are differences on how local government budget is managed, this research was conducted to determine the increase of public welfare in education happen with local government budget absorption, in this case Ogan Ilir Regency and Lampung Timur Regency. This research is in the form of normative-judicial, with descriptive-analytical type. Result of this research is (1) the management of local finance is initiated by a cycle consist of drafting, enactment, implementation, revision, and accountability; and (2) budget absorption does not reflect the achievement of development goals if it just about activity that is completed and not showing result of the activity itself. Budget absorption has a role in increasing human development but with the provision of budget utilization should showing results for an implementation of activities."

"Penelitian ini menguji pengaruh aspek keuangan (rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas PAD, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan) terhadap skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Skor kinerja menggunakan skor kinerja Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) tahun 2008 ? 2010 yang sumber utamanya adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2008 - 2010. Dengan menggunakan uji regresi berganda terhadap 800 sampel hasilnya menunjukkan bahwa rasio desentralisasi fiskal berpengaruh positif, sedangkan rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan berpengaruh negatif terhadap skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Hanya rasio efektivitas PAD yang tidak berpengaruh terhadap skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

---

This research tested the effect of financial aspect (fiscal decentralization ratio, effectiveness of PAD ratio, activity ratio, growth ratio) towards the performance scores of the local government implementation in Indonesian district/cities. Performance scores used in this research is the performance score of EKPPD which the main sources are LPPD budget year 2008 - 2010. By using the multiple regression of 800 sample showed that fiscal decentralization ratio have positive effect, while activity ratio and growth ratio have negative effect to performance score of local government implementation. Only effectiveness of PAD ratio did not have effect on performance score of local government implementation."

"Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh belanja pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, Selain itu, studi ini juga menguji peran moderasi dinasti politik dan reelection pada hubungan antara belanja pemerintah daerah dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan melakukan regresi berganda dengan pendekatan fixed effect pada 2929 observasi selama 2010-2015, ditemukan bahwa belanja pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah namun berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pada pemerintah daerah berdinasti politik. Kemudian, dinasti politik terbukti memperlemah pengaruh positif belanja pemerintah daerah dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu, reelection terbukti memperkuat pengaruh positif belanja terhadap kinerja keuangan pada seluruh pemerintah daerah dan memperlemah hubungan negatif belanja dan kinerja keuangan pada pemerintah daerah berdinasti politik. Temuan ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah pusat untuk merumuskan mekanisme untuk membatasi praktik dinasti politik karena berdampak buruk bagi kinerja pemerintah daerah.

---

This study aims to investigate the effect of local government spending on local government financial performance. In addition, this study also examines the moderating role of political dynasties and reelection on the relationship between local government spending and local government financial performance. By conducting multiple regressions with fixed effect approach on 2929 observation during 2010 2015, it was found that local government spending has a positive effect on local government financial performance, but it has a negative effect on financial performance of dynastic local governments. In addition, the political dynasty is proven to weaken the positive effect of local government spending on the financial performance of local governments. In addition, reelection is proven to strengthen the positive impact of spending on financial performance on all local governments and weaken the negative effect of spending and financial performance on dynastic local governments. These findings could serve as input for the central government to formulate mechanisms that would limit the practice of political dynasties because of their adverse impact on local government performance."

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengembangkan sistem Cepat Respon Masyarakat untuk mendukung partisipasi masyarakat. Masyarakat DKI Jakarta dapat menyampaikan keluhan non-darurat di 14 kanal dan memantau proses penyelesaiannya di portal yang tersedia. Namun, tidak semua aduan yang disampaikan masyarakat mempunyai keterangan yang lengkap. Beberapa aduan tidak menyertakan deskripsi, lokasi, maupun waktu kejadian. Hal ini menyulitkan petugas Operasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melakukan penyelesaian aduan. Dalam menangani permasalahan tersebut, diperlukan suatu sistem yang dapat digunakan untuk mendeteksi kelengkapan suatu aduan dari masyarakat, sehingga dapat secara otomatis mengingatkan masyarakat untuk membuat laporan yang lengkap. Penelitian ini membahas performa model yang dapat mendeteksi kelengkapan keterangan laporan aduan. Rangkaian metode yang diterapkan adalah deteksi kelengkapan keterangan deskripsi, deteksi kelengkapan keterangan lokasi, dan deteksi kelengkapan keterangan waktu. Deteksi kelengkapan keterangan deskripsi diuji dengan pendekatan machine learning menggunakan fitur Term Frequency-Inverse Document Frequency (TF-IDF) dan N-gram. Algoritma machine learning yang diimplementasikan adalah Multinomial Na ̈ıve Bayes (MNB), Support Vector Machine (SVM), dan Random Forest Decision Tree (RDFT). Deteksi kelengkapan keterangan lokasi dan waktu diuji menggunakan sistem Named Entity Recognition (NER) Wirawan (2020) dengan model pre-trained Bidirectional Encoder Representations from Transformers (BERT) dan basis data NERGRIT. Ekstraksi kata kunci keterangan deskripsi dilakukan menggunakan pendekatan LIME explainer. Hasil eksperimen menunjukan bahwa algoritma RFDT menggunakan fitur TF dan word unigram dengan balancing data menggunakan Synthetic Minority Over-sampling Technique (SMOTE) menghasilkan performa tertinggi untuk klasifikasi kelengkapan keterangan deskripsi laporan aduan dengan nilai makro F1 sebesar 0.7154. Deteksi kelengkapan keterangan lokasi dan waktu menggunakan model NER pre-trained BERT menghasilkan nilai makro F1 sebesar 0.8634 dan 0.6252. Hasil pemetaan kata kunci keterangan deskripsi, lokasi dan waktu dievaluasi dengan metrik cosine similarity secara berurutan menghasilkan nilai sebesar 0.5890, 0.6252 dan 0.8487.

---

The Provincial Government of DKI Jakarta has developed a Cepat Respon Masyarakat system to support community participation and optimization of government performance. DKI Jakarta citizens can submit non-emergency complaints in 14 channels integrated with the Cepat Respon Masyarakat and monitor the resolution process on the available portal. However, not all complaints submitted by the public have complete information. Some complaints do not include a description, location, or time of occurrence. This will make it difficult for the Organisasi Perangkat Daerah (OPD) officers to resolve them. To deal with this problem, we need a system that can detect the completeness of a complaint from the public to automatically remind them to make a complete report. This study discusses the performance of models that can detect complaint report completeness. The methods applied are detection of completeness of description information, detection of completeness of location information, and detection of completeness of time information. Detection of completeness of descriptions was tested using the machine learning approach with the Term Frequency-Inverse Document Frequency (TF-IDF) and N-gram as the features. The implemented machine learning algorithms are Multinomial Na ̈ıve Bayes (MNB), Support Vector Machine (SVM), and Random Forest Decision Tree (RDFT). Detection of completeness of location and time descriptions was tested using Named Entity Recognition (NER) system by Wirawan (2020) with pre-trained Bidirectional Encoder Representations from Transformers (BERT) model dan NERGRIT as data basis. Description’s keyword extraction was performed by LIME explainer implementation. The experimental results show that the RFDT algorithm with TF and word unigram features and data balancing using Synthetic Minority Over-sampling Technique (SMOTE) produced the highest performance for the classification of the completeness of the description with F1 macro value of 0.7154. Classification of completeness of location and time information using the pre-trained BERT model resulted in F1 macro values of 0.8634 and 0.6252. The results of the detection of description keywords, location keywords, and time keywords were evaluated using the cosine similarity metric, respectively, yielding a value of 0.863448, 0.6252, and 0.8487."

"ABSTRAKKewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bidang transportasi merupakansalah satu urusan pemerintahan konkuren yang didapatkan secara atribusi denganbersumber pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Atas dasar haltersebut, Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bidang Transportasipada pelaksanaannya dapat dibagi dalam kewenangan perencanaan; kewenanganpenyelenggaraan dan kewenangan evaluasi. Dalam perkembangannya, permasalahantransportasi Jakarta yang kompleks dan terhubung dengan daerah sekitarnyamembutuhkan penanganan yang terpadu dan komprehensif, sehingga pemerintahpusat membentuk Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) melalui PerpresNo. 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. BPTJmelaksanakan tugas dengan mengacu pada Rencana Induk Transportasi Jabodetabek(RITJ). Oleh karena kewenangan BPTJ yang lintas daerah dalam wilayahJabodetabek, maka kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bidangtransportasi tidak mengalami perubahan secara substansial, melainkan hanya terdapatperubahan terkait koordinasi pelaksanaan kewenangan. Dalam hal ini, PemerintahProvinsi DKI Jakarta tetap berwenang dalam pengelolaan transportasi di lingkupwilayahnya yang didasarkan atas kewenangan atributif dari pembagian urusanpemerintahan di bidang perhubungan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridisnormatif dengan jenis eksplanatoris, sehingga akan menghasilkan suatu penelitianyang menggambarkan atau menjelaskan secara mendalam terkait suatu gejala ataupermasalahan dengan menggunakan data sekunder berupa norma hukum tertulis.Dalam praktik pelaksanaannya masih terdapat potensi tumpang tindih kewenanganantara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan BPTJ, sehingga diperlukan peraturanperundang-undangan yang mengatur secara jelas mengenai hubungan kerja danpembagian urusan di bidang transportasi antara pemerintah daerah di wilayahJabodetabek dengan BPTJ yang mengacu pada RITJ.

---

ABSTRACTJakarta Provincial Government Authority in the field of transportation is one of theconcurrent authority obtained by attribution, referring to The Law of The Republic ofIndonesia Number 23 of 2014 concerning Local Government. On that basis, JakartaProvincial Government Authority in the field of Transport on its implementation canbe divided into the planning authority; organizing authority and the authority of theevaluation. In its development, the transportation problems in Jakarta was complexand connected with the surrounding area in need of an integrated and comprehensivetreatment, so that the central government established the Transportation ManagementAgency of Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi (BPTJ) through PresidentialRegulation Number 103 of 2015 concerning Transportation Management Agency ofJakarta, Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi (BPTJ). BPTJ duties referred to theTransportation Master Plan for Jabodetabek (RITJ). Therefore BPTJ authority whichcross the area in Greater Jakarta, the Jakarta Provincial Government authorities in thefield of transport did not change substantially, but there are only related to changes incoordinating the implementation of the authority. In this case, Jakarta ProvincialGovernment retains authority in the management of transport in the scope of its areaare based on the attributive authority of the division of government affairs in thesector of transportation in The Law of The Republic of Indonesia Number 23 of 2014concerning Local Government. The method used in this research is normativejuridical with the kind of explanatory, so it will produce a study that depicts ordescribes in depth related to a problem with using secondary data in the form of awritten legal norms. In practical implementation, there is still potential overlappingauthority between the Government of Jakarta with BPTJ, so that the necessarylegislation clearly regulating the relationship and the division of affairs in the field oftransport between local authorities in the Greater Jakarta area with BPTJ which refersto RITJ."

"Skripsi ini membahas implementasi kebijakan electronic budgeting dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai suatu kebijakan untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta. Namun sejak diterapkan pada tahun 2014 hingga tahun 2016, implementasi electronic budgeting masih belum berjalan sesuai yang diharapkan. Penelitian ini dilakukan secara post positivis dengan desain deskriptif.Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi electronic budgeting belum berjalan baik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan ini antara lain kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, kurangnya fasilitas data dan sistem informasi serta teknologi, dan kurangnya disposisi pelaksana kebijakan.

---

This Thesis discussed about the implementation electronic budgeting in Local Government Budgeting Process DKI Jakarta Province as a policy to support transparency and accountability in budgeting process. However since implemented in 2014 until 2016, implementation electronic budgeting has not gone expected. This research is done in Post Positivist and with a descriptive design.

The result showed that system implementation influenced by the following factors, they are lack of quality and quantity of human resources, lack of data facilities and information system, lack of technology infrastructure, lack of disposition of the policy implementers."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan menganalisis penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah SIPKD yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menggunakan variabel penerapan sistem informasi berbasis komputer menurut Bodnar dan Hopwood 2000 . Penelitian dilakukan dengan mengambil sampel lima buah dinas Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang memiliki anggaran tertinggi ditahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan pada variabel keamanan data, sistem belum memiliki backup data seperti yang diharuskan oleh Roomney dan Steinbart 2015 . Pada variabel kecepatan waktu, dari input data hingga menyajikan laporan menghabiskan waktu rata ndash; rata kurang dari lima detik, sesuai hasil penelitian dari Gomez.com 2012 . Pada variabel ketelitian sistem juga memiliki ketelitian yang cukup tinggi karena terbebas dari kesalahan perhitungan angka, data yang dicari dan penginputan angka menurut Bodnar dan Hopwood 2000 . Variabel relevansi sistem menunjukkan sistem sangat relevan, karena data langsung menemukan data yang dicari menurut Burgin 1992 dalam Zaenab 2002.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the use of Financial Management Information System SIPKD used by the Government of Special Capital Region of Jakarta uses the variables of computer based information system according Bodnar and Hopwood 2000 . This study taking samples of five departments in the Government of Special Capital Region of Jakarta which have the highest budget in the 2016. The results showed that in security variable, the system does not have data back up as required by Roomney and Steinbart 2015 . At response time variable, from data inputs to presenting reports spent an average of less than five seconds, according to research results by Gomez.com 2012 . In the accuracy variable also has a high accuracy because it is free from misstatement calculation of numbers, data sought and input numbers according to Bodnar and Hopwood 2000 . Relevance variable shows the system is very relevant, because the data directly find the data sought by Burgin 1992 in Zaenab 2002."

"ABSTRAKPekerjaan adalah hal yang fundamental untuk mencari nafkah, meraih kepercayaan diri, dan berpartisipasi dalam masyarakat, tetapi Tuli usia kerja sering kali tidak mendapatkan pekerjaan. Meskipun ada perbaikan dalam kebijakan hukum seputar akses dan tenaga kerja, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penggunaan bahasa isyarat memengaruhi prospek pekerjaan Tuli usia kerja. Padahal bahasa isyarat sangat penting untuk Tuli usia kerja supaya dapat berkomunikasi, mengekspresikan diri, dan belajar. Tuli usia kerja juga dapat menghadapi diskriminasi dari calon pemberi kerja. Skripsi ini bertujuan untuk menentukan apakah akses penuh ke pekerjaan untuk Tuli usia kerja dijamin oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia, terutama di DKI Jakarta, dan disusun dalam dua bagian. Di bagian pertama, terdapat analisis data sekunder peraturan perundang-undangan di Indonesia. Analisis mengenai peraturan perundang-undangan di Indonesia ini memberikan landasan bagi hak atas pekerjaan bagi para penyandang disabilitas. Pada bagian kedua, dilakukan wawancara kualitatif dengan seorang pejabat pemerintah provinsi DKI Jakarta dan seorang tuli mengenai pengalaman kerjanya di perusahaan swasta. Hasil dari makalah ini menunjukkan bahwa Indonesia mengklaim memberikan kesempatan kerja kepada tuli yang akan memungkinkan mereka untuk mencapai potensi maksimal mereka melalui peraturan perundang-undangan, tetapi hambatan utama terhadap hak atas pekerjaan timbul dari lingkungan yang tidak dapat diakses terkait dengan praktik perekrutan, kesalahpahaman, dan sikap terhadap Tuli, bukannya ketidakmampuan untuk mendengar.

---

ABSTRACTEmployment is fundamental to earning money, attaining self-confidence, and participating in society, but deaf adults are often denied an employment. Despite improvements in legal policies surrounding access and the workforce, particularly through Law No. 8 of 2016 on Persons with Disabilities, the usage of sign language for deaf adults affects their employment prospects. Sign language is critical for deaf people to be able to communicate, express themselves, and learn. Deaf adults may also face discrimination from potential employers. This paper aims to determine whether the current Indonesian legislation ensures the deaf adults to have full access to employment, especially in the capital of Indonesia, Jakarta, and is organized into two sections. In the first section, secondary data analysis of Indonesian laws and regulations is presented. This analysis regarding Indonesian laws and regulations provide a foundation for right to work of the persons with disabilities. In the second section, qualitative interviews with a Jakarta city government official and a deaf private sector employee are conducted. Results from this paper show that Indonesia claims to provide deaf adults with employment opportunities which will enable them to succeed to their maximum potential through laws and regulations, but the main barriers to employment arise from inaccessible environments associated with employers hiring practices, misconceptions and attitudes, rather than an inability to hear."