Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peningkatan jumlah penduduk dari waktu ke waktu telah mendorong munculnya dominasi peran warganya untuk bekerja di sektor informal. Pekerja informal di Indonesia mampu menyerap lebih banyak angkatan kerja sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, program perlindungan terhadap pekerja informal khususnya jaminan kesehatan belum optimal dan berkesinambungan. Penelitian ini bertujuan menganalisis determinan kepesertaan jaminan kesehatan pada pekerja informal. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah status ekonomi, karakteristik sosial demografi, akses media, akses fasilitas kesehatan, dan pemanfaatan fasilitas kesehatan. Metode analisis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan inferensial (Regresi Multinomial Logistik) dengan sumber data Susenas 2016 dan Podes 2014.Hasil penelitian menunjukkan masih banyak pekerja informal yang tidak memiliki jaminan kesehatan yaitu sekitar 43,96% dari total responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara status ekonomi, sosial demografi, akses media, akses terhadap fasilitas kesehatan dan pemanfaatan fasilitas kesehatan dengan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional pada pekerja informal. Secara statistik, variabel status ekonomi memiliki korelasi yang paling tinggi dengan kepesertaan jaminan kesehatan. Hasil penelitian menujukkan bahwa karakteristik JKN PBI sudah sesuai dengan justifikasi kriteria penerima iuran jaminan kesehatan walaupun masih terdapat adanya inclusion error yang terlihat dari hasil deskriptif antara status ekonomi dan kepesertaan JKN PBI.Kecenderungan kepesertaan jaminan kesehatan non subsidi lebih rendah pada laki-laki, status ekonomi rendah, berpendidikan rendah, berstatus cerai, berkerja di sektor perdagangan, hotel dan rumah makan, tinggal di daerah perdesaan, tidak memiliki akses media. Aspek moral hazard yang dilihat dari faktor akses dan pemanfaatan fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan yang relatif mudah, namun kecenderungan pekerja informal untuk menjadi peserta jaminan kesehatan justru lebih rendah. Sosialiasi melalui akses media perlu dilakukan untuk menambah informasi terkait program jaminan kesehatan nasional terutama pada karakteristik pekerja informal yang cenderung belum terproteksi.

---

Increasing in population over time has led to the dominance of the role of citizens to work in the informal sector. Informal workers in Indonesia are able to absorb more labor force so as to support economic growth. However, the program of protection against informal workers, especially health insurance is not optimal and sustainable. The aims of this study are to analyze the determinants of health insurance participation in informal workers. The independent variables in this study are economic status, social demographic characteristics, media access, access to health facilities, and utilization of health facilities. The method of analysis in this study is descriptive and inferential analysis (Multinomial Logistic Regression) with data source Susenas 2016 and Podes 2014.

The results showed there are still many informal workers who do not have health insurance that is about 43.96% of the total respondents. The results of this study indicate that there is a correlation between economic status, social demography, media access, access to health facilities and utilization of health facilities with the participation of National Health Insurance on informal workers. Statistically, economic status variables have the highest correlation with health insurance membership. The results showed that the characteristics of JKN PBI are in accordance with the justification of the criteria of recipients of health insurance contributions, although there is inclusion error that described in descriptive of economic status and national health insurance membership.

Most of the respondent who not participated in non-subsidized health insurance are men, low economic status, low education, divorced status, work in trade, hotels, and restaurants, living in rural areas, lacking media access. The moral hazard can be seen in the access and utilization of first-rate health facilities and advanced health facilities are relatively easy, but participation in health insurance is lower. Socialization through media access needs to add information related to the national health insurance program, especially on the characteristics of informal workers who tend to be uninsured."

"Berdasarkan Peraturan BPJS Kesehatan No. 1 Tahun 2014, BPJS mewajibkan kepesertaan bagi Badan Usaha dalam program Jaminan Kesehatan Nasional. Namun, dari data yang diperoleh peneliti, di wilayah Tangerang dari total 7707 Badan Usaha terdapat 1185 Badan Usaha yang belum mendaftar BPJS Kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah diketahuinya gambaran persepsi badan usaha terkait kepesertaannya dalam program JKN di wilayah Tangerang tahun 2016. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan tehnik wawancara mendalam pada informan kunci yaitu pihak HRD perusahaan atau perwakilan Perusahaan yang biasa berurusan dengan BPJS Kesehatan. Variabel yang diteliti menggunakan teori 3 atribut kepuasan pelanggan oleh Dutka yaitu atribut produk, atribut pelayanan, atribut pembelian dan ditambahkan dengan teori Tafal yaitu peraturan dan sanksi.Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kepesertaan Badan Usaha dalam program Jaminan Kesehatan Nasional dipengaruhi oleh persepsi Badan Usaha. Persepsi Badan Usaha terhadap BPJS Kesehatan beragam, baik dari segi pelayanan di fasilitas kesehatan maupun pelayanan dari pegawai di kantor BPJS Kesehatan Tangerang. Badan Usaha yang sudah mendaftar BPJS Kesehatan menjadi peserta karena BPJS Kesehatan bersifat wajib dan keterpaksaan dari peraturan. Bagi Badan Usaha yang belum mendaftar karena pelayanan yang diberikan BPJS belum baik dan merasa keberatan dengan beban iuran yang harus dibayarkan ke BPJS Kesehatan. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai nilai-nilai yang diterapkan pada program JKN, dan juga beban karyawan BPJS Kesehatan Tangerang yang tidak seimbang dengan jumlah peserta yang harus dilayani.

---

Based on Peraturan BPJS Kesehatan No.1 tahun 2014, BPJS require the participation of enterprises in the JKN (National Health Insurance Program). However, from the data obtained by researchers, in the Tangerang area of total 7707 enterprises, there are 1185 enterprises that have not signed up in BPJS Kesehatan Tangerang. The purpose of this study to known perception of the enterprises related their membership of BPJS Kesehatan Tangerang. The research is use qualitative study using in-depth interview techniques to key informants that the HRD company or company representative that is used to dealing with BPJS. Variables studied using the theory of three attributes of customer satisfaction by Dutka which product attributes, service attributes, attributes the purchase and added with Tafal theory that rules and sanctions.

Results from the study show that the coverage of the enterprises in the JKN is influenced by the perception of enterprises. Perception Enterprises against BPJS diverse, both in terms of services in health facilities and services of an employee in the office BPJS Tangerang. Enterprises that have signed up BPJS be a participant because BPJS is compulsory and compulsion of regulation. For those entities that have not signed up for the service provided has not been good BPJS and objecting to the burden of dues to be paid to BPJS. .This Is due to a lack of understanding of the values that applied to the program JKN, as well as personnel expenses BPJS Tangerang are not balanced by the number of participants to be served."

"ABSTRAKNama : Devi Senja ArianiProgram Studi : Ilmu Kesehatan MasyarakatJudul : Ekuitas Layanan Rawat Inap Rumah Sakit Analisis Data Susenas Tahun 2015 dan 2016 Pembimbing : Dr. Pujiyanto, SKM, M.KesDalam rangka mendorong tercapainya UHC di Indonesia, pemerintahmenyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional JKN . Salah satu tujuanprogram JKN adalah perbaikan akses dan ekuitas utilisasi pelayanan kesehatan.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ekuitas utilisasi layanan rawat inap padatahun kedua dan ketiga implementasi program JKN yaitu pada tahun 2015 dan tahun2016. Penelitian ini menggunakan data sekunder hasil SUSENAS tahun 2015 dantahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Utilisasi layanan rawat inap dirumah sakit pada kelompok peserta JKN meningkat pada tahun 2015 ke tahun 2016.Penduduk kaya lebih banyak memanfaatkan pelayanan rumah sakit dibandingkandengan penduduk miskin, hal tersebut dibuktikan dengan kurva konsentrasi yangberada dibawah garis diagonal garis ekuitas dan nilai indeks konsentrasi yangbernilai positif yaitu 0.0336 pada tahun 2015 dan 0.0382 pada tahun 2016. Terjadipeningkatan inekuitas utilisasi layanan rawat inap di rumah sakit pada tahun 2015 ketahun 2016 yang dilihat dari selisih nilai indeks konsentrasi sebesar 0.0045. Inekuitasutilisasi layanan rawat inap di rumah sakit yang pro kaya disebabkan olehketidaksetaraan umur, pendapatan, pendidikan, wilayah regional tempat tinggal sertakepemilikan JKN. Sedangkan variabel jenis kelamin dan pekerjaan mengurangiinekuitas dalam utilisasi layanan rawat inap di rumah sakit pada tahun 2015 dan 2016.Kata kunci :kurva konsentrasi, dekomposisi indeks konsentrasi, indeks konsentrasi, ekuitas, JKN,UHC.

---

ABSTRACTName Devi Senja ArianiStudy Program Public HealthTitle Equity of Inpatient Utilization in Health Service Analysis of Susenas Data 2015 and 2016 Counsellor Dr. Pujiyanto, SKM, M.KesIn order to encourage the achievement of UHC in Indonesia, the governmentorganized National Health Insurance JKN program. One of the objectives of theJKN program is the improvement of access and equity utilization of health services.This study aims to analyze Equity of Inpatient Utilization in Health Service in secondand third year of JKN program implementation in 2015 and 2016. This study usessecondary data of SUSENAS in 2015 and 2016. The results showed that theUtilization of inpatient services in hospitals in the JKN group of participants increasedin 2015 to 2016. The richer population utilizes more Health Service than the poor, asevidenced by concentration curves below the diagonal line equity line and the valueof the positive concentration index of 0.0336 in 2015 and 0.0382 in 2016. There wasan increase in inequity utilization in inpatient services in 2015 to 2016 which wasseen from the difference of concentration index value of 0.0045. Pro rich inequitycaused by inequalities in age, income, education, regional residence and JKNownership. While sex and job variables reduce inequality in inpatient serviceutilization in hospital by 2015 and 2016.Key words concentration curve, concentratioindex, decomposition concentration index, equity,JKN, UHC."

"Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Indonesia selalu mengalami defisit dari tahun ke tahun. Tingginya angka defisit yang dialami salah satunya disebabkan oleh rendahnya tingkat kepatuhan pembayaran iuran, terlebih pada masyarakat pekerja Informal, yang termasuk ke dalam PBPU/BP yang tidak termasuk PBI namun tidak sedikit yang menunggak dalam membayar iuran. Dimana ini merupakan tantangan yang dihadapi negara berkembang seperti Indonesia dengan tingginya jumlah penduduk yang tidak termasuk ke dalam kelompok miskin dan bekerja di sektor perekonomian informal. Acap kali PBPU/PB tidak ingin mendaftar dan tidak ingin membayar iuran JKN sedangkan manfaat yang diterima sangat bagus. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi Willingness to Pay (WTP) iuran JKN pada pekerja informal di Indonesia. Penelitian yang digunakan adalah literature review, yang berfokus pada sebuah topik yang menjadi minat dalam sebuah penulisan ini yakni WTP iuran JKN masyarakat Indonesia pada pekerja sektor Informal dengan pencarian sumber informasi dilakukan menggunakan database online yang dapat diakses secara bebas maupun berlangganan, yaitu Remote.lib.ui, Proquest, dan Google Scholar. Penelitian ini membahas mengenai faktor yang memengaruhi kemauan membayar pada pekerja informal untuk iuran JKN, antara lain mengenai gambaran WTP di Indonesia, faktor rata-rata pendapatan yang diterima, faktor sosial demografi, tingkat pendidikan, akses terhadap pelayanan kesehatan juga pemanfaatan akan fasilitas pelayanan kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor WTP iuran JKN pada masyarakat informal di Indonesia beragam, yakni dari karakteristik daerah dari distrik fiskal terendah hingga tertinggi dimana daerah dengan pajak yang rendah merupakan hambatan terhadap tingkat WTP iuran JKN, lalu rerata pemasukan yang diterima dimana upah lebih besar dari Rp 3,5 juta per bulan memiliki tingkat WTP yang lebih tinggi, sosial demografi dengan variabel jenis kelamin perempuan memiliki tingkat WTP yang lebih tinggi daripada lelaki, pendapatan perkapita dan konsumsri rumah tangga yang diterima setiap daerah, hubungan dari peran kader dan variabel kondisi kesehatan di masyarakat, faktor akses yang sulit merupakan salah satu hambatan dalam meningkatkan WTP, pun dalam pemanfaatan fasilitas kesehatan dimana masyarakat yang pernah memanfaatkan dan menggunakan fasilitas seperti rawat jalan dan rawat inap memiliki hubungan untuk meningkatkan tingkat WTP iuran JKN pada pekerja informal.

---

Indonesia's National Health Insurance (JKN) always experiences a deficit from year to year. One of the reasons for the high deficit rate is the low level of compliance with payment of contributions, especially among informal workers, who are included in PBPU/BP which are not included in PBI but are not a few in arrears in paying contributions. Where this is a challenge faced by developing countries like Indonesia with a high number of people who are not included in the poor group and work in the informal economy sector. Often PBPU/PB don't want to enroll and having a low rate of Willingness to Pay (WTP) moreover don’t want to pay anymore the JKN contributions even though the benefits they will receive are very good. The purpose of this study was to determine the factors that influence the WTP of JKN contributions for informal workers in Indonesia. The research used is a literature review, which focuses on a topic that is of interest in this paper, WTP of the Indonesian people's JKN contributions to Informal sector workers by finding for sources of information using an online database that can be accessed freely or subscribed to, namely Remote.lib.ui, Proquest, and Google Scholar. This study discusses the factors that influence the willingness to pay informal workers for JKN contributions, including the description of the unqualified in Indonesia, the average income received, social demographic factors, education level, access to health services and utilization of health service facilities. The results of the study shows that the WTP factors for JKN contributions in the informal community in Indonesia vary, namely from the characteristics of the regions from the lowest to the highest fiscal districts where regions with low taxes are an obstacle to the WTP level of JKN contributions, then the average income received where wages more than IDR 3.5 million per month has a higher WTP rate, socio-demographic variables with female gender have a higher WTP rate than men, per capita income and household consumption received by each region, the relationship between the role of cadres and variables health conditions in the community, the factor of difficult access to healthcare is one of the obstacles in increasing WTP, even in the use of health facilities where people who have used and used facilities such as outpatient and inpatient care have a relationship to increasing the WTP rate of JKN contributions to informal workers"

"Penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian Jaminan Kesehatan Nasional pada pedagang kaki lima. Rancangan penelitian adalah analitik kunatitatif dengan pendekatan potong lintang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 100 responden yang diteliti, 43 responden telah membeli JKN. Hasil uji Chi-square menunjukan bahwa ada hubungan yang signifikan antara usia, pendapatan, risiko riwayat penyakit kronis keluarga, risiko finansial keluarga,harga/iuran JKN, tempat/lokasi BPJS Kesehatan, tempat/lokasi rumah sakit, bukti fisik BPJS Kesehatan; dan SDM (Sumber Daya Manusia) BPJS Kesehatan dengan keputusan pembelian Jaminan Kesehatan Nasional pada pekerja sektor informal (pedagang kaki lima) di Kota Bogor Tahun 2017.

---

This study analyzed the factors affecting the decision for purchasing National Health Insurance (JKN Program) among street vendors. The study design was analytical quantitative with cross sectional approach. The result of research showed that from 100 respondents who had been interviewed, 43 respondents had bought National Health Insurance. Chi-square test showed that there were significant results between age, income, family history of chronic disease, family financial risk, premium of JKN Program, the location of BPJS Kesehatan, the location of hospital, proof of BPJS Kesehatan, and human resources of BPJS Kesehatan with decision for purchasing national health insurance among street vendors in Bogor 2017."

"Nasional di Rumah Sakit (Analisis Data Sekunder Tahun 2017) Angka kejadian sectio caesaria terus meningkat baik di rumah sakit pemerintah maupun di rumah sakit swasta di Indonesia. Peningkatan jumlah persalinan melalui sectio caesaria ini juga dapat terlihat pada peserta JKN, dimana sejak tahun 2014 hingga 2017, operasi pembedahan sesar selalu menduduki peringkat pertama kode CBG terbanyak di rawat inap tingkat lanjutan dan menjadi penyerap biaya manfaat jaminan kesehatan tertinggi. Belum adanya dokumentasi formal berdasarkan evidence based yang memperlihatkan evaluasi implementasi kebijakan penjamina persalinan, khususnya kasus sectio caesaria, pada peserta JKN menjadi penyebab sulitnya para pemangku kebijakan dalam menyusun kebijakan.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode implementation research dengan pendekatan kuantitatif. Metode implementation research digunakan melalui pengumpulan rekap data klaim sectio caesaria peserta JKN di rumah sakit sepanjang tahun 2017.Hasil analisis menunjukkan bahwa dari 5 variable yang diteliti terdapat 3 variable yang terbukti secara signifikan mempengaruhi rate section caesaria, yaitu: 1) Hak kelas perawatan peserta JKN (p= 0,020 dan t hitung= 2,327), dimana semakin besar persentase peserta dengan hak kelas perawatan I di suatu kabupaten/kota maka semakin tinggi rate sectio caesaria, 2) Jenis kepemilikan rumah sakit (p= 0,035 dan t hitung = -2,119), dimana semakin besar persentase RS pemerintah pada suatu kabupaten kota maka semakin rendah rate sectio caesaria dan 3) Jumlah dokter spesialis kebidanan (p= 0,05 dan t hitung = -1,957), dimana semakin banyak jumlah dokter spesialis di kabupaten kota (rasio dokter spesialis terhadap penduduk semakin kecil), maka semakin tinggi angka rate sectio caesaria. Sedangkan variable jenis kelas rumah sakit (p= 0,912 dan t hitung= 0,111) dan nilai PDRB Per Kapita (p = 0,135 dan t hitung = -1,498) tidak terbukti secara signifikan mempengaruhi rate sectio caesaria. Faktor determinan yang paling dominan terhadap rate sectio caesaria adalah hak kelas perawatan dengan nilai Koef. beta= 3,372.Perlu dilakukan berbagai upaya dalam mengendalikan rate sectio caesaria yang dilakukan baik oleh pemerintah, BPJS Kesehatan maupun manajemen rumah sakit. Manajemen rumah sakit sebagai salah satu aktor yang berperan penting dalam kesuksesan program JKN juga perlu melakukan beberapa upaya dalam rangka mengendalikan angka sectio caesaria, antara lain pembuatan kebijakan dan pedoman pencegahan kecurangan, pengembangan pelayanan kesehatan yang berorientasi kendali mutu kendali biaya, pengembangan budaya pencegahan kecurangan sebagai bagian dari tata kelola organisasi dan klinis.

---

The incidence of sectio caesaria continues to increase both in government hospitals and in private hospitals in Indonesia. The increase in the number of deliveries through sectio caesaria can also be seen in JKN participants, where from 2014 to 2017 cesarean section surgery was always ranked first in the most CBG codes hospitalized at the advanced level and absorbed the highest cost of health insurance benefits. The absence of formal evidence-based documentation that shows an evaluation of the implementation of maternity insurance policies, particularly in cases of sectional caesarean section, for JKN participants is the cause of difficulties for policy makers in drafting policies.

The research method used in this study is the method of implementation research with a quantitative approach. The implementation research method is used through collecting recapitulation of claims data on JKN participants in hospitals throughout 2017.

The results of the analysis show that of the 5 variables studied there were 3 variables which proved to significantly affect the caesaria section rate, namely: 1) Right to care for JKN participants (p = 0.020 and t count = 2.327), the greater the percentage of participants with the right of class I care in a district / city, the higher the rate of sectional caesaria, 2) Types of hospital ownership (p = 0.035 and t count = -2.119) , the greater the percentage of government hospitals in a city district, the lower the rate of sectional caesarea and 3) the number of obstetricians (p = 0.05 and t count = -1,957), the increasing number of specialists in the district, the higher rate of Caesarean section. While the hospital class type variables (p = 0.912 and t count = 0.111) and the Per Capita GRDP value (p = 0.135 and t count = -1.449) were not proven to significantly affect the rate of caesarean section. The most dominant determinant factor for the rate of sectio caesaria is the right of treatment class with Coef value. beta = 3.372.

It is necessary to do various efforts in controlling the rate of sectio caesaria carried out by the government, BPJS Health and hospital management. Hospital management as one of the actors who played an important role in the success of the JKN program also needed to make several efforts to control the sectio caesaria number, including making fraud prevention policies and guidelines, developing health services oriented to cost control quality control, developing fraud prevention culture as part of organizational and clinical governance."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas proses pengambilan keputusan badan usaha dalam keikutsertaan pada program JKN di wilayah Jakarta Selatan tahun 2016. Jenis penilitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara mendalam. Variabel yang diteliti menggunakan teori pengambilan keputusan konsumen dan teori perilaku konsumen. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan badan usaha dipengaruhi oleh cara pendekatan, motivasi, keinginan dan kebutuhan badan usaha, dan sanksi yang berlaku. Alasan badan usaha yang sudah mendaftar menjadi peserta yaitu karena sanksi dan kewajiban dari peraturan. Alasan badan usaha yang belum mendaftar menjadi peserta yaitu karena perusahaan sudah memiliki asuransi komersial dan merasa keberatan dengan beban iuran JKN. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman badan usaha terhadap prinsip BPJS Kesehatan yang berlandaskan kegotongroyongan.

---

ABSTRACTThis research discusses the decision making process of company in the participation of National Health Insurance program in South Jakarta area in 2016. This type of research is qualitative by using in depth interview techniques. The variables studied use consumer decision making theory and consumer behavior theory. The results of the research indicate that the decision making process of companies is influenced by the approach, motivation, desire and needs of companies, and applicable sanctions. The reason for the company that has signed up to participant is because of sanction and obligation of regulation. The reason for the company that has not signed up is because the company already has commercial insurance and object to the contribution fee that must be paid. This happens because the lack of understanding in the company against the principle of BPJS Kesehatan which is based on mutual cooperation."

"[ABSTRAKLatar Belakang: Jaminan kesehatan Nasional mempermudah masyarakat untukmengakses dan mendapatkan pelayanan kesehatan bermutu termasuk kesehatangigi. Dokter gigisebagai pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama diharapkanberpartisipasi dalam mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional. Tujuan:Diperolehnyapemahaman determinan kesediaan dokter gigi sebagai pemberipelayanan kesehatan dalam Jaminan Kesehatan Nasional. Metode: PenelitianCross Sectional terhadap dokter gigi praktek swasta menggunakan kuesioner.Datadianalisis menggunakanujichi square dan regresi logistik.Simpulan: Pengetahuantentang paket manfaat dan sikap terhadap kapitasi ditemukan memberikankontribusi terhadap kesediaan dokter gigi.

---

ABSTRACTBackground:A national health insurance makes people easier to access andobtain quality health care including dental health. Dentists as the first level healthservice providers are expected to participatein supporting the National HealthInsurance Program. Objective: To elucidatedeterminants dentistwillingnesstobecomehealth care provider for the national health insuranceMethods: Crosssectionalstudy on private practice dentists using questionnaires. Data wereanalyzed usingchi square test and logistic regression.Conclusions: Knowledge onbenefit package and attitude toward capitation found to have significantcontribution to dentist willingness, Background:A national health insurance makes people easier to access andobtain quality health care including dental health. Dentists as the first level healthservice providers are expected to participatein supporting the National HealthInsurance Program. Objective: To elucidatedeterminants dentistwillingnesstobecomehealth care provider for the national health insuranceMethods: Crosssectionalstudy on private practice dentists using questionnaires. Data wereanalyzed usingchi square test and logistic regression.Conclusions: Knowledge onbenefit package and attitude toward capitation found to have significantcontribution to dentist willingness]"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional JKN terhadap sales growth dan net profit margin perusahaan farmasi terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 ndash; 2016 dengan variabel kontrol adalah nilai tukar dan apakah terdapat perbedaan pada kinerja keuangan antara sebelum dan sesudah pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional JKN tersebut. Metode sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang memenuhi kriteria-kriteria khusus. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data laporan keuanga perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode dari tahun 2012 hingga tahun 2016 yaitu sebanyak 9 perusahaan dengan total observasi 90 data. Metode analisis yang digunakan adalah analisis data panel dan analisis paired sample t-test.Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan analisis data panel menunjukkan bahwa pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional JKN diduga tidak berpengaruh terhadap sales growth dan net profit margin perusahaan farmasi dengan nilai tukar sebagai variabel pengontrol. Sementara itu, hasil pengujian dengan paired sample t test menunjukkan bahwa NPM, ROA, ROE, DAR, DER, CR, dan QR diduga tidak memiliki perbedaan antara sebelum dan sesudah pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional JKN , sedangkan cash asset ratio perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode tahun 2012 hingga 2016 diduga memiliki perbedaan antara sebelum dan sesudah pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional JKN.

---

This study aims to determine the effect of the implementation of the National Health Assurance JKN program on sales growth and net profit margin of pharmaceutical companies listed on the Indonesia Stock Exchange period 2012 2016 with the control variable is the exchange rate and whether there is a difference in financial performance between before and after the implementation The National Health Assurance JKN . Sample method used in this research is purposive sampling that is sampling technique that fulfill the special criteria. The data used in this research is data of financial report of pharmaceutical company listed in Bursa Efek Indonesia during period from 2012 until year 2016 that is 9 companies with total observation 90 data. The analysis method used is panel data analysis and paired sample t test analysis.Based on the result of research by using panel data analysis shows that the implementation of National Health Assurance JKN is suspected to have no affect on sales growth and net profit margin of pharmaceutical company with exchange rate as controlling variable. Meanwhile, the test result with paired sample t test shows that NPM, ROA, ROE, DAR, DER, CR, and QR are suspected to have no difference between before and after the implementation of National Health Assurance JKN , while cash asset ratio of listed pharmaceutical companies in the Indonesia Stock Exchange for the period 2012 to 2016 is suspected to have differences between before and after the implementation of the National Health Assurance JKN."

"Penelitian ini berfokus pada analisis determinan out-of-pocket payment (OOP) pada rumah tangga di Provinsi Nusa Tenggara Timur menggunakan data Susenas tahun 2021. Variabel independen yang diteliti adalah tingkat ekonomi rumah tangga, kepemilikan jaminan kesehatan, beban biaya transportasi ke fasilitas kesehatan, dan tingkat pendidikan kepala rumah tangga. Sedangkan variabel dependen pada penelitian ini adalah besaran OOP kuratif rumah tangga. Diketahui bahwa di beberapa kabupaten/kota, kelompok tingkat ekonomi rumah tangga, kepemilikan jaminan kesehatan, dan tingkat pendidikan kepala rumah tangga berhubungan signifikan dengan besaran OOP. Beban biaya transportasi ke faskes juga berkorelasi signifikan dengan OOP namun memiliki koefisien yang lemah. Peneliti menyarankan adanya upaya peningkatan pemanfaatan JKN melalui perbaikan kualitas layana.

---

The focus of this study is to analyze out-of-pocket payment determinants among households in East Nusa Tenggara using Susenas 2021. Independent variables in this study included economic status, health insurance ownership, transportation fee to health services, and head of household education level while dependent variable was focused on household curative OOP. The result showed that in several regions, economic status, health insurance ownership, and education level was significantly associated with OOP. Moreover, transportation fee to health services was also correlated with OOP with small correlation coefficient. Researcher suggested the need of better health services quality and access so that people could utilize JKN more often and prevent OOP."