Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas kasus akta perpanjangan sewa menyewa yang dibuat oleh seorang notaris. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta perpanjangan sewa menyewa dan penerapan sanksi sebagai pertanggungjawaban notaris yang telah melakukan pelanggaran jabatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan penggunaan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang akan menghasilkan data deskriptif analitis. Simpulan berdasarkan permasalahan adalah Akta Perpanjangan Sewa Menyewa yang dibuat di hadapan Notaris IB S.H.,M.Kn telah memuat isi perjanjian yang tidak memenuhi syarat sah perjanjian berupa kesepakatan dan sebab yang halal, sehingga ketentuan mengenai sahnya suatu perjanjian menjadi tidak terpenuhi. Berdasarkan UUJN dan Kode Etik Notaris, Notaris IB S.H.M.Kn juga telah bertindak tidak amanah, tidak jujur, tidak saksama, dan berpihak dalam membuat Akta Perpanjangan Sewa Menyewa. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Daerah Jakarta Selatan yang ditindaklanjuti dengan penyampaian Berita Acara Pemeriksaan kepada Majelis Pengawas Wilayah Provinsi DKI Jakarta, kemudian Majelis Pengawas Wilayah Provinsi DKI Jakarta telah menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada Notaris IB, S.H.,M.Kn yang telah terbukti melanggar Pasal 16 ayat 1 huruf a UUJN.

---

This thesis discusses the case of deed of lease extension made by a notary. The main problem in this thesis is how the roles and responsibilities of the notary in lease extension deed and to enforce the sanction for the notary who has committed violation. The research method used in this thesis is the normative juridical research method using secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. In this study, the approach used in this research was qualitative approach that produce analytical descriptive data. The conclusion based on this research is the Deed of Lease Extension made before the Notary IB S.H., M.Kn has contained the contents of the agreement that did not fulfill the legal requirements of agreement in the form of violation of mutual agreement between parties and lawful cause, therefore the provisions on the validity of the agreement become unfulfilled. Pursuant to UUJN and Notary Code of Conduct, Notary IB S.H.M.Kn has also acted unlawfully, dishonest, inaccurate, and act non impartiality in the making of the Deed of Lease Extension. After being examined by the South Jakarta Regional Supervisory Board followed up by the Submission of the Minutes of Examination to the Regional Supervisory Council of DKI Jakarta Province, then the Regional Supervisory Board of DKI Jakarta Province has imposed administrative sanctions in the form of written warning to Notary IB, SH, M.Kn who has been prove to violates Article 16 paragraph 1 letter a UUJN."

"Tujuan penelitian, mengemukakan masalah perjanjian sewamenyewa yang merupakan salah satu bentiik dari per janjian timbal balik, khususnya dalam perjanjian sewa menyewa komputer " WANG ", yang memberi kewajiban dan hak kepada pemilik dan penyewa.Metode penelitian yang dipergunakan dalam membahas skripsi ini adalah bahan - bahan berupa literature, diskusi, disamping pendapat dan pandangan kami sendiri.Basil penelitian, bahwa dengan adanya sistim sewa komputer " WANG " yang diperkenalkan oleh P.T. METRO DATA menjadikan anda selalu sejalan dengan perkembangan tehnologi yang berkembang terus,karena anda dapat menukar komputer yang anda sewa dengan model yang lebih modern.Tentang perjanjian sewa menyewa yang terjadi di P.T. METRO DATA ini sama dengan sewa menyewa yang terjadi disebut dalam pasal 1548 sampai dengan pasal 1600 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.Adapun azas yang dianut oleh para pihak dalam melaksanakan perjanjian sewa menyewa yang dibuat oleh para pihak, berdasarkan azas kebebasan berkontrak.Perjanjian sewa menyewa berkontrak ini para pihak yang membuat perjanjian dibatasi oleh tiga hal, yaitu tidak dilarang oleh undang - undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum."

"ABSTRAKLeasing sebagai suatu perjanjian yang dibuat olehlessor dan lessee untuk kegiatan pembiayaan perusahaandalam bentuk penyediaan barang modal mengandung aspek hukumperjanjian sewa-menyewa, sewa beli, jual beli denganangsuran, jual beli dengan hak membeli kembali dan pinjammeminjam. Perjanjian leasing tunduk pada ketentuan Pasal1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1338 KitabUndang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan hal tersebut, makatimbul pertanyaan yaitu Bagaimana upaya hukum yangdilakukan oleh PT. Koexim BDN Finance dalam hal wanprestasiyang dilakukan oleh PT. Arthasantex Aditama dan Bagaimanaakibat hukum dari pelaksanaan perjanjian leasing antaraPT. Koexim BDN Finance dengan PT. Arthasantex Aditama.Untuk mencari jawaban atas pertanyaan tersebut, makapenulis menggunakan metode penelitian normatif atau disebutjuga metode Penelitian kepustakaan (Library Research) yaitupenelitian untuk memperoleh data sekunder. Dari hasilpenelitian yang dilakukan diperoleh jawaban atas pertanyaanyaitu perjanjian leasing yang dibuat oleh PT. ArthasantexAditama (lessee) dengan PT. Koexim EDN Finance (lessor)merupakan perjanjian leasing dengan jenis transaksi saleand lease back. Dalam hal wanprestasi, lessor telahmencantumkan klausula tentang wanprestasi pada Pasal 18dalam perjanjian. Dalam pelaksanaannya lessee lalaimemenuhi kewajibannya untuk membayar sewa leasing. Namunkenyataannya, lessor tidak memperlakukan Pasal 18 dariPerjanjian Leasing tersebut. Lessor telah seolah-olahmemperpanjang Perjanjian Leasing secara sepihak. Sebagaiakibat hukumnya, lessee menderita kerugian. Alasanketidakmampuan lessee untuk membayar disebabkan olehsituasi perekonomian mengalami krisis moneter sehinggaterjadi peningkatan kurs dollar sebanyak 3 (tiga) kalilipat. Berdasarkan asas itikad baik dan asas keadilan,peningkatan kurs dollar dalam kasus leasing tersebut dapatdijadikan alasan pembelaan atas kelalaian lessee yang tidakmampu membayar dan alasan untuk membebaskan lessee darikewajiban membayar tunggakan yang lebih besar akibatperbedaan kurs dollar pada waktu perjanjian dibuat dan pada waktu perjanjian tersebut berakhir."

"Upaya mendapatkan prosedur sewa guna usaha/leasing kapal sangat diperlukan suatu aspek hukum yang disatu pihak mendukung investasi dan dilain pihak melindungi semua pihak agar terjamin rasa aman dalam menjalankan usahanya, sebagaimana yang diterapkan di PT. PANN MULTI FINANCE Jakarta, yang dalam penerapannya terkait dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu ketentuan dengan ketentuan lainnya menurut peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia. Dalam praktek perjanjian sewa guna usaha/leasing kapal di PT. PANN MULTI FINANCE, yang kerap kali dilaksanakan adalah leasing kapal dengan kewajiban membeli, yang disebut dengan istilah "sewa guna usaha kapal dengan opsi beli (leasing of ship with obligation to purchase) yang merupakan jenis Finance Lease/Financial Lease. Dimana diberikan kewajiban kepada Lessee untuk membeli kapal yang dilease pada akhir perjanjian sesuai dengan nilai sisa dari harga kapal yang telah disepakati bersama. Perjanjian sewa guna usaha kapal dengan opsi beli mengandung perjanjian sewa menyewa dan perjanjian jual beli. Perjanjian sewa guna usaha/leasing kapal di PT. PANN MULTI FINANCE dari segi bentuknya merupakan perjanjian baku (standar) yang dimasukkan dalam golongan perjanjian baku (standar) umum. Karena perjanjian sewa guna usaha/leasing kapal di PT. PANN MULTI FINANCE, baik bentuk maupun isinya telah ditetapkan atau dipersiapkan secara sepihak oleh PT. PANN MULTI FINANCE sebagai pihak yang lebih kuat. Resiko atau overmacht dalam perjanjian sewa guna usaha/leasing kapal ada pada Lessee. Penulisan tesis ini menggunakan metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yaitu pendekatan dengan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penerapan hukum perjanjian dalam perjanjian sewa guna usaha/leasing. Pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui studi literatur, selain itu dapat pula diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan pokok masalah yang terdapat dalam penulisan tesis ini."

"Leasing, dewasa ini sudah menjadi bagian hidup dalam masyarakat. Terutama didalam pemenuhan hajat hidupnya untuk memenuhi kebutuhan mendapatkan pembiayaan. Dan Lembaga pembiayaan non Bank ini merupakan alternatif yang timbul karena desakan pertumbuhan ekonomi masyarakat dewasa ini. Salah satu contoh leasing yang diminati masyarakat saat ini adalah, leasing kendaraan bermotor roda dua. Dan hubungan hukum dalam lembaga leasing ini dituangkan kedalam perjanjian leasing.Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui aspek-aspek hukum dari perjanjian leasing kendaraan bermotor, antara debitur sebagai lessee dengan PT. FIF sebagai Lessor. Dimana dalam hal ini perjanjian tersebut dihubungkan dengan pasal 1338 dan pasal 1320 KUHPerdata.Penulis melihat bahwa perjanjian leasing kendaraan bermotor yang dilakukan oleh PT. Federal Internasional Finance dengan Konsumen merupakan pencerminan dari adanya kebebasan berkontrak yang teroakup dalam pasal 1338 KUHPerdata tersebut. Namun sayangnya azas kebebasan berkontrak tersebut diterapkan terlalu bebas, sehingga tampaknya lessee dalam hal ini mempunyai kedudukan yang lebih lemah daripada lessor. Dimana dengan kedudukan tersebut lessee harus menanggung kewajiban-kewajiban yang jauh lebih banyak dan lebih berat dibandingkan dengan kewajiban yang diemban oleh lessor.Penelitian pada perjanjian leasing PT. FIF (lessor) dengan lessee dalam perjanjian terse but penulis melihat bahwa perjanjian dibuat dalam bentuk perjanjian baku (standard contract), dimana didalamnya tercantum klausula eksonerasi yang memberatkan Lesse (debitur) yaitu, adanya pemutusan perjanjian lease agreement apabila lessee wanprestasi. Sehubungan hal tersebut maka lessee atau debitur kurang mendapat perlindungan hukum. Untuk itu maka lessee perlu mendapat perlindungan hukum.Perlindungan hukum tersebut adalah, dimana isi perjanjian pada klausula eksonerasi yang menyatakan penghentian seketika perjanjian bila lessee wanprestasi dirubah dengan eksonerasi yang berbentuk perpanjangan hutang dan adanya Rescheduling hutang dalam pemberian hutang dengan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati sebelumnya. Dengan demikian maka perjanjian tidak perlu dibatalkan namun masih dapat dilanjutkan kembali. Dengan adanya perubahan isi perjanjian pada klausula eksonerasi tersebut, maka diharapkan lessee akan mendapat perlindungan hukum."

"ABSTRAKPembangunan gedung-gedung bertingkat di Jakarta pada umumnya dimaksudkan untuk keperluan bisnis Maksud dari pemilik gedung-gedung tersebut misalnya gedung tersebut dimaksudkan Untuk disewakan sebagai ruangan perkantoran. Dengan kemampuan masing-masing pemilik gedung tersebut, dibuat suatu daya tarik agar: calon-calon penyewa tertarik untuk menempati salah satu ruangan gedungnya dengan perjanjian sewa-menyewa Dibangunnya gedung-gedung perkantoran ini adalah merupakan tuntutan jaman dengan perkembangan ekonomi dunia Hal ini menunjukkan kepada kita akan betapa pentingnya ruangan kantor bagi suatu perseroan - atau yayasan. Dengan pertimbangan efisiensi waktu maupun biaya, - mereka lebih baik memilih menyewa saja suatu ruangan kantor yang - yang memang akan disewakan. Bertitik tolak dari masalah telah ditemukan beberapa masalah yang perlu dibahas Sewa menyewa ruangan perkantoran adalah termasuk materi dalam ilmu hukum khususnya hukum perdata dalan kaitannya dengan hukum Perjanjian. Sewa menyewa ruangan perkantoran tadi tidak diatur secara khusus dalam KUHPer. Namun demikian sebagai orang yang menekuni dibidang hukum, haruslah diketahui hukum manakah - yang akan mengaturnya. Sehubungan dengan banyaknya pihak-pihak atau unsur unsur asing yang tersangkut dalam perjanjian sewa - menyewa ruangan kentor ini sedikit banyaknya akan tampil pula masalah Hukum Perdata Internasional."