Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKConsent merupakan landasan utama terbentuknya yurisdiksi International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) untuk dapat menyelesaikan sengketa investasi internasional. Dikarenakan pilihan forum penyelesaikan sengketa investasi pada ICSID bukan merupakan suatu hal yang mudah bagi host state, consent digunakan salah satunya untuk membatasi akses investor dalam menyelesaikan sengketa pada ICSID melalui berbagai persyaratan. Namun adanya klausula Most Favoured Nation (MFN) dan penerapannya pada consent dalam BIT secara tidak langsung memperbesar kesempatan bagi investor untuk menggugat host state di ICSID dengan merujuk pada BIT pihak ketiga. Berdasarkan hal tersebut, Tesis ini akan membahas 2 (dua) masalah utama yaitu (i) bagaimana pertimbangan arbiter dalam menentukan bahwa klausula MFN dapat diterapkan pada consent penyelesaian sengketa di ICSID dan (ii) bagaimana perumusan klausula MFN dalam BIT yang dibutuhkan untuk menghindari ketidakjelasan penerapannya pada consent. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penentuan apakah klausula MFN dapat diterapkan dalam consent penyelesaian sengketa atau tidak masih menjadi perdebatan di kalangan arbiter ICSID. Untuk menyikapi ketidakjelasan atas penerapan ini, host state dapat memilih alternatif perumusan klausula MFN dalam BIT salah satunya dengan mengklarifikasi ruang lingkup klausula MFN dalam sebuah BIT apakah mencakup consent penyelesaian sengketa investasi atau tidak.

---

ABSTRACTConsent is the cornerstone of the International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID) jurisdiction to resolve international investment disputes. Because the choice of an investment dispute resolution forum in ICSID is not an easy thing for host states, consent is used to limit investor access to resolve disputes on ICSID through various conditions. However, the existence of the Most Favored Nation (MFN) clause and its application to consent in BIT indirectly increases the chance for investors to sue host state in ICSID by referring to third party BIT. Based on this, the Thesis discusses two main issues: (i) how the arbitrator's consideration in determining that the MFN clause can be applied to the dispute resolution consent in ICSID and (ii) how the MFN clause formulation in BIT is needed to avoid the unclear of its application on consent. The method used in this research is the normative juridical method. This study concludes that the determination of whether the MFN clause can be applied in dispute resolution or not is still a debate among ICSID arbitrators. To address the ambiguity of this application, the host state may determine alternatives for the formulation of the MFN clause in the BIT by clarifying scope of the MFN clause in a BIT whether or not to cover investment dispute resolution."

"Skripsi ini mengkaji penerapan prinsip The Most Favoured Nation di dalam penyelesaian sengketa investasi internasional yang berasal dari Bilateral Investment Treaties. Melalui penelitian yuridis-normatif, skripsi ini membahas mengenai prinsip The Most Favoured Nation menurut hukum internasional, prinsip The Most Favoured Nation di dalam Bilateral Investment Treaties dan sengketa-sengketa investasi internasional yang berkaitan dengan penerapan prinsip The Most Favoured Nation menurut keputusan pengadilan dan arbitrase internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa prinsip umum hukum internasional dan instrumen hukum internasional yang mengatur mengenai prinsip The Most Favoured Nation di bidang investasi, ragam ketentuan prinsip The Most Favoured Nation di dalam Bilateral Investment Treaties serta adanya perdebatan tentang penerapan prinsip The Most Favoured Nation di dalam sengketa investasi internasional.

---

This study discusses about the application of the Most Favoured Nation principle in international investment dispute settlement originating from Bilateral Investment Treaties. Through juridical-normative research, this study elaborates about the Most Favoured Nation principle under international law, the principle of the Most Favoured Nation principle in the Bilateral Investment Treaties and international investment disputes related to the application of the Most Favoured Nation principle according to the decisions of international courts and international arbitration. The research of this study shows some general principles of international law and international legal instruments that governs the Most Favoured Nation principle in investment field, diversity of the Most Favoured Nation provisions in Bilateral Investment Treaties and debates about the application of the Most Favoured Nation principle in international investment disputes."

"Skripsi ini membahas tentang yurisdiksi ICSID terhadap sengketa kewajiban kontraktual dan sengketa kewajiban traktat. Sengketa kewajiban kontraktual tunduk pada hukum nasional negara penerima investasi sehingga diselesaikan melalui pengadilan nasional negara penerima investasi. Sedangkan, sengketa kewajiban traktat tunduk pada hukum internasional, yang di antara lain meliputi prinsip hukum umum maupun hukum kebiasaan internasional sehingga diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa seperti ICSID. Dalam praktik, seringkali terdapat tumpang tindih antara kedua jenis sengketa tersebut karena investor asing dapat mengajukan sengketanya ke ICSID secara langsung meskipun lahir dari pelanggaran kontrak investasi dan bukan perjanjian investasi bilateral (PIB). Hal ini disebabkan karena yurisdiksi ICSID berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Konvensi ICSID didasarkan pada kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam masing-masing kontrak investasi maupun PIB. Selain itu, majelis arbitrase ICSID memiliki pendekatan yang berbeda-beda untuk menentukan lingkup yurisdiksi ICSID.Skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif untuk meninjau penerapan ketentuan yurisdiksi ICSID terhadap sengketa kewajiban kontraktual dan sengketa kewajiban traktat dalam kasus Churchill Mining v. Indonesia, Vivendi Annulment, SGS v. Pakistan, dan SGS v. Philippines. Berdasarkan keempat kasus tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa ICSID memiliki yurisdiksi terhadap sengketa kewajiban traktat selama persyaratan dalam yurisdiksi ICSID terpenuhi. Akan tetapi, yurisdiksi ICSID terhadap sengketa kewajiban kontraktual bergantung pada konstruksi masing-masing kontrak investasi dan PIB. Skripsi ini menyarankan agar para pihak penyusun kontrak investasi dan PIB memperjelas sengketa yang masuk dalam lingkup kesepakatannya. Selain itu, negara penerima investasi dapat menyisipkan kewajiban untuk menempuh seluruh upaya dalam hukum nasional negara penerima investasi (exhaustion of local remedies) sebelum para pihak dapat bersengketa di ICSID.

---

This thesis provides an overview of ICSID jurisdiction over contract and treaty claims. Contract claims are claims based on contract which fall within the purview of the domestic law of the host state, hence subject to the courts of the host state. On the other hand, treaty claims are based on violations of a treaty (in this case a Bilateral Investment Treaty or BIT) and is subject to international law with its own dispute settlement mechanism, such as ICSID. Contract and treaty claims are often conflated in practice because of the direct access that investors have to ICSID. This situation is perpetuated by the fact that ICSID jurisdiction under Article 25(1) of the ICSID Convention is based on the consent of both parties, which differs in each investment contract or BIT. Furthermore, tribunals employ different approaches to determine the scope of ICSID jurisdiction.This thesis uses a juridical-normative approach to determine how tribunals apply ICSID jurisdiction over contract and treaty claims based on four cases, namely Churchill Mining v. Indonesia, Vivendi Annulment, SGS v. Pakistan, and SGS v. Philippines. Based on these four cases, ICSID has jurisdiction over treaty claims, so long as its jurisdictional requirements are met. However, ICSIDs jurisdiction over contract claims is highly contingent on the construction of each specific investment contract or BIT. In conlusion, this thesis suggests that drafters of investment contracts and BITs should explicitly provide the disputes that fall within each agreement. Moreover, BIT drafters could include an exhaustion of local remedies requirement."

"Sebagai salah satu bentuk ekspropriasi tidak langsung, creeping expropriation kerap menimbulkan permasalahan dalam penyelesaian sengketa antara negara dan penanam modal. Creeping expropriation sering digunakan negara dalam mengambil alih penanaman modal asing. Empat putusan ICSID yang dibahas dalam skripsi ini telah mempertimbangkan mengenai konsep creeping expropriation. Meskipun demikian, tidak terdapat suatu konsep yang jelas dan konsisten mengenai creeping expropriation. Untuk menganalisis permasalahan ini, digunakan penelitian hukum normatif yang dilakukan secara deskriptif analisis. Hasil dari penelitian menunjukkan terdapat perbedaan pemahaman dan penerapan konsep creeping expropriation dalam sengketa penanaman modal asing di ICSID.

---

As one form of indirect expropriation, creeping expropriation often rises problems in investor-state investment dispute. Creeping expropriation is often used by a state to undertake foreign investment. Four ICSID awards used in this thesis have acknowledged and put creeping expropriation into consideration. However, there is no clear and consistent understanding regarding creeping expropriation concept. This research is analyzed through normative legal research done through descriptive-analytic method. The research shows the different implementation of creeping expropriation concept in foreign investment dispute in ICSID."

"Synopsis'This accessible text with its innovative format and breadth of perspectives is an important and much-needed resource for all of those new to investment law, whether they be law students or practitioners seeking an introduction to the field.' - Andrea K. Bjorklund, University of California, Davis, US"

"ABSTRAKDalam perjanjian penanaman modal asing, salah satu bentuk perlakuan yang wajib diberikan oleh negara penerima modal kepada penanam modal asing adalah perlakuan yang adil dan wajar yang dikenal dengan istilah Fair and Equitable Treatment. Saat ini, salah satu unsur standar Fair and Equitable Treatment yaitu legitimate expectations, kerap digunakan sebagai dasar gugatan oleh penanam modal asing terhadap negara penerima modal dalam sengketa penanaman modal asing. Dalam skripsi ini dianalisis putusan-putusan ICSID yang telah mempertimbangkan legitimate expectations. Hasil penelitian ini menjelaskan doktrin legitimate expectations dan pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh Dewan Arbiter ICSID dalam menginterpretasikan doktrin legitimate expectations dalam sengketa penanaman modal asing.

---

ABSTRACTn international investment agreements, one form of the treatments that shall be given by the host state to foreign investors is fair and equitable treatment. Nowadays, one of the elements of fair and equitable treatment, namely legitimate expectations, is oftenly used by foreign investors as a claim basis against the host state in foreign investment disputes. This thesis analyzed ICSID arbitration awards that have put legitimate expectations into consideration. The result of this research explains doctrine of legitimate expectations and the approaches used by the ICSID arbitration tribunals to interpret it in foreign investment disputes.;;"

"Hukum investasi internasional mencatat bahwa pemegang saham dari perseroan penanaman modal asing telah mengajukan gugatan shareholder reflective loss (“gugatan SRL”) terhadap negara tuan rumah, yakni gugatan atas tindakan negara tuan rumah yang merugikan perseroan tersebut yang seringkali menyebabkan timbulnya gugatan berganda (multiple claims). Penelitian ini menjelaskan tiga hal yaitu alasan-alasan perlunya pengaturan gugatan SRL dalam perjanjian investasi internasional; hal-hal yang menentukan diterima atau ditolaknya gugatan SRL oleh majelis arbitrase internasional; serta pengaturan gugatan SRL yang meminimalisir risiko gugatan berganda terhadap Indonesia sebagai negara tuan rumah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kasus dalam meninjau pengaturan gugatan SRL pada ketentuan perjanjian investasi internasional. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat setidaknya tiga alasan gugatan SRL perlu diatur. Ketiga alasan tersebut adalah untuk mengurangi praktik treaty shopping, meminimalisir gugatan berganda dan menghindari terjadinya pemulihan kerugian berganda oleh pemegang saham perseroan penamaman modal asing. Selain itu, penelitian juga menyimpulkan bahwa gugatan SRL diterima oleh majelis arbitrase karena tidak adanya pengaturan mengenai gugatan SRL pada perjanjian investasi internasional dan ditolak karena sempitnya definisi investor dan investasi dan batasan ruang lingkup berlaku pada perjanjian investasi internasional. Terakhir, penelitian menyimpulkan bahwa untuk mengurangi gugatan SRL terhadap Indonesia sebagai negara tuan rumah, diperlukan adanya pengaturan lain seperti rezim gugatan SRL khusus, ketentuan definisi investor dan investasi, ketentuan denial of benefits, ketentuan pengeyampingan, dan ketentuan konsolidasi dan daluwarsa dalam perjanjian investasi internasional. Hal ini karena aturan gugatan SRL yang dapat melindungi negara tuan rumah tidak dapat berdiri sendiri tetapi harus dikaitkan dengan ketentuan lain.

---

International investment law has witnessed that shareholders of foreign investment companies have submitted shareholder reflective loss claims (“SRL claims”) against host States, namely claims challenging the host State’s measure that has injured the company which often result in multiple claims. This study explains three issues, namely the reasons for the regulation of SRL claims in international investment agreements; the factors that determine arbitral tribunals’ acceptance and rejection of SRL claims; and the appropriate regulation of SRL claims that can minimalize the risk of multiple claims against Indonesia as a host State. This study uses judicial normative method and statutory and case-based approach in evaluating the regulation of SRL claims in international investment agreements. The results of the study conclude that there are at least three reasons for the regulation of SRL claims. These three reasons include reducing treaty shopping, minimizing multiple claims and avoiding the occurrence of double recovery by shareholders of the foreign investment company. Apart from this, this study also concludes that arbitral tribunals accept SRL claims due to the lack of regulation on SRL claims and reject SRL claims based on the narrow definition of investors, investments and the scope of the international investment agreement. Lastly, this study concludes that to minimize multiple claims against Indonesia as a host State, there is the need for other provisions such as a special SRL claim regime, investor and investment definition provision, denial of benefits provision, waiver provision, consolidation and statute of limitations provision in international investment agreements. This is because SRL claims cannot be regulated independently, but rather need to be linked to other provisions. "

"ABSTRAKPenelitian mengenai peran Foreign Direct Investment (FDI) terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia masih jarang. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa FDI tidak berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia. Penelitian lanjutan diperlukan sebagai perbandingan serta untuk mendapatkan hasil yang lebih memuaskan. Hasil penelitian yang saya lakukan menggunakan OLS, Fixed Effect dan Random Effect menunjukkan bahwa FDI mempunyai peran dan secara statistic signifikan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah setelah dua tahun investasi dilakukan di Indonesia. Hasil lainnya dengan menggunakan Fixed Effect menunjukkan bahwa eksport, populasi dan pengeluaran daerah mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tapi secara statistic hasil tersebut tidak signifikan.

---

ABSTRACTStudies of the impact of Foreign Direct Investment (FDI) on regional economic growth rate in Indonesia are still rare. Several previous studies reveal that FDI has no impact on regional economic growth in Indonesia. More studies are needed for comparison and to get more satisfactory results. My empirical study using OLS, Fixed Effect and Random Effect shows that the current FDI has a positive and statistically significant impact on the regional economic growth rate in Indonesia two years after the investment has been made. However, the current FDI does not have a statistically significant impact on the regional economic growth rate in the current and in the next year. In addition, using Fixed Effects, export, population, and local government spending increase regional economic growth rate but these results are statistically insignificant."

"Indonesia dan Filipina merupakan bagian dari negara penggagas berdirinya organisasi Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN. Pada Januari 2007 di ASEAN Cebu Summit, para pemimpin ASEAN sepakat untuk membentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA di tahun 2015. Salah satu sarana utama dalam merealisasikan MEA adalah melalui arus bebas jasa yang bertujuan untuk menghilangkan batasan secara substansial bagi penyedia jasa ASEAN, di antaranya dalam jasa pelayaran. Akan tetapi, Indonesia dan Filipina menerapkan asas cabotage dalam kebijakan pelayarannya di mana hak istimewa dalam industri pelayaran dalam negeri diberikan kepada warga negaranya sendiri sehingga membatasi kepemilikan asing dalam industri tersebut. Oleh karena itu, perlu dikaji lebih lanjut bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh Indonesia dan Filipina terhadap realisasi MEA sehubungan dengan penerapan asas cabotage dalam peraturan perundang-undangan negaranya masing-masing. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tulisan ini menjelaskan pendekatan yang dilakukan terkait kebijakan investasi asing dalam bidang pelayaran untuk melihat upaya realisasi MEA di Indonesia dan Filipina. Berdasarkan pembahasan kebijakan-kebijakan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indonesia dan Filipina telah melaksanakan komitmennya dalam AFAS, namun peraturan perundang-undangan pelayaran internal masing-masing negara tersebut masih membatasi pelaksanaan komitmennya secara lanjut. Oleh karena itu, harus dilakukan penyelarasan peraturan internal Indonesia dan Filipina sesuai dengan komitmennya masing-masing dalam AFAS.

---

Indonesia and Philippines are part of the founding of the Association of Southeast Asian Nations or ASEAN organizations. In January 2007 at the ASEAN Cebu Summit, ASEAN leaders agreed to establish in the ASEAN Economic Community Masyarakat Ekonomi ASEAN or MEA in 2015. One of the main tools in realizing MEA is through free flow of services which aimed at removing restrictions substantially for ASEAN service providers, including shipping service. However, Indonesia and Philippines apply cabotage principle in their shipping policies in which privileges in the domestic shipping industry are granted to their own citizens thereby limiting foreign ownership in the industry. Therefore, it is necessary to further examine the approach taken by Indonesia and Philippines towards the realization of MEA in connection with the application of cabotage principles in their law and regulations. Using normative juridical research methods, this paper describes the approach taken in terms of foreign investment policies in the field of shipping to see the efforts of realization of MEA in Indonesia and the Philippines. Based on the discussion of these policies, it can be concluded that Indonesia and Philippines have implemented their commitments in AFAS, but the internal shipping legislations of these countries still restrict the further implementation of their commitments. Hence, there shall be alignment of internal legislations of Indonesia and Philippine in accordance with their respective commitments in AFAS."