Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Akreditasi merupakan salah satu kebijakan pemerintah meningkatkan pelayanan kesehatan puskesmas yang bermutu dan berkesinambungan. Malcolm Baldrige sebagai kerangka kerja ekselen untuk evaluasi sistem pelayanan kesehatan dengan menilai diri dan memperbaiki mutu organisasi. Penelitian ini menggunakan kuesioner Malcolm Baldrige dan bab 7 tujuh akreditasi Permenkes yaitu layanan klinis berorientasi pasien untuk mengetahui gambaran mutu layanan layanan klinis rawat jalan puskesmas akreditasi dan non akreditasi dan mengetahui hubungan kepemimpinan, strategi, fokus pasien, manajemen pengetahuan dan informasi, fokus staf dan proses kerja dengan hasil. Penelitian kuantitatif dengan skoring Malcolm Baldrige, sampel penelitian sebanyak 126 responden dengan teknik purposive sampling. Hasil skor Malcolm Baldrigediperoleh skor rata-rata A-D-L-I approach-deployment-learning-integration dan Le-TC-I level-trend-comparison-integration < 30. Kedua jenis puskesmas berada pada level kinerja poor. Puskesmas akreditasi berada pada kriteria early result dan non akreditasi dengan kriteria early development. Kepemimpinan, strategi, fokus pasien,informasi dan analisis, fokus staf, dan proses mempunyai hubungan signifikan dengan hasil layanan klinis rawat jalan. Puskesmas belum banyak dokumentasi layanan klinis rawat jalan, pendekatan belum optimal, perbaikan bila ada masalah dan belum terintegrasi antar unit layanan. Puskesmas akreditasi dan non akreditasi perlu meningkatkan mutu layanan klinis rawat jalan dan mengevaluasi diri dengan kerangka kerja ekselen Malcolm Baldrige.

---

Accreditation is one of the government policies to improve health services of Public Health Centers PHC either to improve its quality or sustainability. This study used the Baldrige questionnaire and chapter 7 of Indonesian Ministry of health accreditation regulation, namely patient oriented clinical service, in order to know the description of the quality clinical services outpatient in PHC accreditation non accreditation, as well as to know the relationship of leadership, strategy, costumer focus, information, staff focus, work processes with result. Quantitative research is conducted by scoring Baldrige 126 samples by using purposive sampling technique. Baldrige score result shows that the average score of A-D-L-I and Le-TC-I is less that 30 . Both types of PHC are at the level of poor performance. PHC accreditation is classified as the early result criteria and non accreditation is classified as the early development criteria.Leadership, strategy, patient and staff focus, information, process, have a significant relationship with outpatient clinical outcome results. PHC has less documentation of out patient clinic services, not optimal approach, not well improvement if there is a problem, not yet integrated among service units. Therefor, PHC - accreditation non accreditation need to improve their quality of outpatient clinical services, conduct self assessment by using the excellent framework of Baldrige."

"Akreditasi Puskesmas merupakan upaya peningkatan mutu dan kinerja pelayanan Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Permenkes Nomor 46 Tahun 2015. Dari 38 puskesmas di Kabupaten Brebes baru 10 puskesmas yang terakreditasi. Dasar pengajuan roadmap akreditasi puskesmas di Kabupaten Brebes hanya berdasarkan penunjukkan langsung, tanpa mengukur kesiapan puskesmas baik dari segi kelengkapan dokumen, penilaian assessment, serta ketersediaan sumber daya meliputi SDM, dana dan fasilitas sarana prasarana sesuai standar instrumen akreditasi puskesmas. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kesiapan akreditasi puskesmas di Kabupaten Brebes ditinjau dari sisi input, proses dan output berdasarkan variabel sumber daya dan tahapan kesiapan prasurvei akreditasi. Penelitian kualitatif ini proses pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan dana, sarana dan prasarana dinilai cukup siap untuk mendukung penilaian akreditasi puskesmas, namun hasil skoring assessment pada keterpemenuhan kompetensi SDM dan kelengkapan dokumen masih rendah. Rekomendasi yang diajukan adalah memenuhi syarat pengembangan kompetensi SDM, dan melengkapi dokumen serta melakukan self assessment secara rutin dan terjadwal.

---

Accreditation of public health centers is an effort and performance enhancement public health centers services as listed in the Permenkes 46/2015. From 38 public health centers in Brebes District, just 10 public health centers are accredited. The basis of the filing of a roadmap of accreditation of public health centers in Brebes District only upon appointment directly, without measuring the readiness of public health centers both in terms of completeness, valuation assessment documents, as well as the availability of resources includes human resources, funds and facilities infrastructure standard instrument of accreditation of public health centers.

The purpose of this research is to know accreditation readiness of public health centers in Brebes District reviewed the input, process and output based on variable phase and readiness resources preaccreditation survey. Qualitative research is the process of collecting data using in-depth interviews conducted with the review document.

The results showed that the availability of funds and infrastructure are rated quite ready to support, but the public health centers accreditation assessment skoring assessment results on the fulfillment of human resource competency and the completeness of the documents is still low. A proposed recommendation is a qualified human resource competencies, and complete paperwork and do a self assessment regularly and scheduled."

"Latar belakang: Puskesmas adalah salah satu bentuk fasilitas pelayanan primer yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan perseorangan. Penguatan pelayanan kesehatan primer menjadi fokus utama yang dikembangkan di dunia oleh WHO, dimana negara-negara berkembang didorong untuk melakukan reformasi dalam rangka penguatan pelayanan kesehatan primer. Sesuai dengan Peraturan yang ada puskesmas menjalankan fungsinya dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan, puskesmas wajib di akreditasi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali. Tujuan akreditasi adalah untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan puskesmas untuk penilaian akreditasi dengan tujuan khusus adalah mengetahui kesiapan puskesmas dari segi administrasi manajemen, kualitas pelayanan UKM dan UKP, kesiapan dari segi ketersediaan SDM kesehatan dan diketahuinya kesiapan puskesmas dari segi pembiayaan kesehatan. Metode : Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil : Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan administrasi manajemen, ketersediaan sarana dan prasarana dan SDM kesehatan serta pembiayaan cukup siap untuk mendukung penilaian puskesmas agar mendapat kategori terakreditasi. Kesimpulan : Puskesmas yang diusulkan untuk penilaian akreditasi telah siap untuk dilakukan survei oleh tim survior. Saran : Puskesmas masih harus terus mempertahankan dan meningkatkan kesiapan dengan melakukan penyegaran dan penguatan komitmen serta melakukan kaji banding ke puskesmas yng talah terkareditasi.

---

Background: Puskesmas is one form of primary care facilities that provide health services to communities and individuals. Strengthening primary health care becomes the main focus being developed in the world by the WHO, where developing countries are encouraged to implement reforms in order to strengthen primary health care. In accordance with Rule existing health centers to function more priority promotive and preventive efforts, goals to health level as high. In order to improve the quality of services, community health centers regularly accreditation mandatory in at least 3 (three) years. The purpose of accreditation is to improve performance in providing individual and community health services.

Objective: This study aimed determine the readiness of health centers for accreditation with the specific aim was to determine the readiness of puskesmas terms of administrative management, quality of service UKM and UKP, readiness in terms of availability of health human resources and health centers in terms of knowing the readiness of health financing.

Method: This study used a qualitative method with case study approach.

Results: The results showed that the administration's readiness management, availability of infrastructure and health human resources and finance are quite prepared to support the assessment of health centers in order to get accredited category.

Conclusion: The proposed health center for the accreditation assessment has been prepared for a survey conducted by a team survior.

Suggestion: Puskesmas must continue to maintain and enhance the readiness to conduct refresher and strengthening the commitment and conduct a review of an appeal to the clinic accredited."

"ABSTRAKThe Health Social Security Agency (BPJS kesehatan) is one of the governments efforts to provide quality healthcare for the people. To guarantee its quality and maintain efficiency, a tiered referral system is used. However, there were many problems in its implementation. One of the ways to investigate is to evaluate the non-specialist outpatient referrals (RRNS). Therefore, in March-July 2018, this research was performed in order to analyze whether the system was implemented at Beji and Depok Jaya Health Center. The method used was the qualitative research method, with primary data from in-depth interviews and secondary data from documents. It was discovered that both Centers had optimal RRNS ratios (0%). This was because the doctors at both Centers has provided referrals as indicated and there was feedback on the RRNS total. The civil servant (PNS) doctors at both centers were experienced and skillful, but the number of doctors was insufficient compared to their workload. The non-PNS doctors also were not sufficiently trained. Other problems include insufficient equipment and medication provision.ABSTRAKBadan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) kesehatan adalah salah satu upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi rakyatnya. Untuk menjamin kualitas pelayanan yang diberikan sekaligus menjaga efisiensi, maka diterapkan sistem rujukan berjenjang. Tetapi ini mengalami berbagai permasalahan dalam penerapannya. Untuk melihat apa permasalahannya dapat dilihat dari rasio rujukan rawat jalan non-spesialistik (RRNS). Oleh karena itu, penelitian ini dilaksanakan untuk menganalisis apakah sistem tersebut berjalan di Puskesmas Beji dan Puskesmas Depok Jaya pada bulan Maret-Juli 2018. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan data primer berupa wawancara mendalam dan data sekunder berupa telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Puskesmas Beji dan Puskesmas Depok Jaya memiliki rasio RRNS yang optimal (0%). Hal ini disebabkan karena dokter di kedua puskesmas memberikan rujukan sesuai indikasi dan terdapat feedback mengenai capaian RRNS. Selain itu, dokter PNS di Puskesmas Beji dan Puskesmas Depok Jaya merupakan dokter yang cukup berpengalaman dan terampil, walaupun jumlah dokter di kedua Puskesmas tidak sesuai dengan beban kerjanya. Dokter non PNS juga belum menerima pelatihan yang memadai. Selain itu, peralatan yang tersedia masih kurang lengkap. Obat di kedua puskesmas cukup lengkap namun terkadang terjadi kekosongan obat."

"Pelayanan keperawatan sebagai bagian integral dari pelayanan kesehatan di rumah sakit dituntut memberikan pelayanan yang bermutu sesuai standar. Salah satu standar yang digunakan dalam penilaian pelayanan keperawatan di Indonesia adalah Akreditasi Rumah Sakit Versi 2012 yang menilai pelayanan keperawatan dalam 8 delapan bab standar. Terdapat beberapa model pengukuran mutu yang terbukti efektif dalam manajemen mutu, salah satunya adalah Kriteria Malcolm Baldrige.Penelitian ini bertujuan menilai mutu pelayanan keperawatan RSUD Pasar Minggu menurut Akreditasi Rumah Sakit Versi 2012 ditinjau dari Kriteria Malcolm Baldrige sebagai persiapan akreditasi dan peningkatan mutu berkelanjutan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif, melalui wawancara mendalam informan kunci, telaah dokumen, observasi, dan diskusi kelompok terarah.Hasil penelitian didapatkan bahwa pelaksanaan pelayanan keperawatan menurut Akreditasi Rumah Sakit Versi 2012 khususnya Bab Hak Pasien dan Keluarga, Bab Pendidikan Pasien dan Keluarga, serta Bab Pencegahan dan Pengendalian Infeksi telah melewati syarat minimal 80 target pencapaian. Posisi skor mutu Bidang Pelayanan Keperawatan RSUD Pasar Minggu menurut Akreditasi RS Versi 2012 ditinjau dari Kriteria Malcolm Baldrige berada pada skor 555,75, dalam jenjang predikat "Good Performance" dengan tingkat mutu "Average". Bidang Pelayanan Keperawatan RSUD Pasar Minggu dapat mengembangkan kesempatan untuk perbaikan pada kriteria kepemimpinan senior, dan pengembangan strategi.

---

The nursing services as an integral part of health services in hospitals are required to provide quality services according to standards. One of the standards used in the assessment of nursing services in Indonesia is Hospital Accreditation Version 2012 which assessess nursing service in 8 eight standard chapters There are several quality measurement models proven effective in quality management, one of which is the Malcolm Baldrige Criteria.

This research aims to assess the quality of nursing services at RSUD Pasar Minggu according to Hospital Accreditation Version 2012 reviewed from Malcolm Baldrige Criteria as preparation for accreditation and continuous quality improvement. This research is descriptive analytic research with qualitative approach, through indepth interview of key informants, document review, observation, and focus group discussion.

The results found that the implementation of nursing service standards according to the Hospital Accreditation Version 2012, especially the Patient and Family Chapter, the Patient and Family Education Chapter, and the Infection Prevention and Control Chapter have passed the minimum requirement of 80 achievement targets. Position Quality Score of Nursing Services Division at RSUD Pasar Minggu according to Hospital Accreditation Version 2012 reviewed from Malcolm Baldrige Criteria is on score 555,75, which is in "Good Performance" predicate, indicating "Average" quality level. The Nursing Services Division at RSUD Pasar Minggu can develop opportunities for improvement on senior leadership and strategy development criterias. "

"Sejak pertama kali Puskesmas dicanangkan pada tahun 1968 terus dikembangkan oleh Pemerintah dalam rangka meningkatkan kuantitas maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat. Salah satu upaya pelayanan Puskesmas yang paling mendapatkan perhatian masyarakat adalah pelayanan pengobatan. Banyak faktor yang ada di masyarakat dapat mempengaruhi pemilihan pengobatan pada Puskesmas. Masalah Penelitian adalah masih rendahnya pemanfaatan pengobatan ke Puskesmas baik secara Nasional maupun Propinsi Jawa Barat. Kabupaten Garut merupakan Daerah Tingkat ll di Jawa Barat yang penduduknya tergolong banyak serta ratio Puskesmas terhadap penduduk lebih rendah dibandingkan standard Nasional. Sehingga selayaknya mendapatkan prioritas di dalam menangani masalah-masalah kesehatannya karena masalah yang ada di daerah ini dapat berpengaruh terhadap sistem pelayanan kesehatan di Jawa Barat dan Nasional. Tujuan penelitian ini diperolehnya informasi hubungan karakterislik kepala rumah tangga dengan pemilihan pengobatan di Puskesmas Kabupaten Garut tahun 1995. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian diskriptif analitik untuk mencari hubungan karakteristik kepala rumah tangga dengan pemilihan pengobatan pada puskesmas. Kecenderungan masyarakat lebih banyak memilih pengobatan pada Puskesmas menandakan semakin meningkatnya fungsi Puskesmas serta pola pikir masyarakat Kabupaten Garut yang lebih moderat. Hasil penelitian memberikan indikasi bahwa pemilihan pengobatan akan ke Puskesmas bila sikap pelayan Puskesmas baik, Jarak ke Puskesmas dekat, sakitnya ringan dan pendapatan rumah tangga lebih rendah dari pendapatan rata-rata rumah tangga di Kabupaten Garut. Maka perlu dipikirkan untuk memperbaiki manajemen Puskesmas terhadap faktor-faktor yang berpengaruh ini, diantaranya :- Meningkatkan sikap para petugas yang kurang baik menjadi lebih baik agar disenangi oleh konsumennya- Meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pedesaan yang jauh dari Puskesmas disertai mempunyai pendapatan yang rendah.

---

Since the first time Public health centre declared in 1968 the goverment always try to improve quality and quantity service to community. One of public health services that got most attention by the community is health service to get curation. Many factor in the community influence curation preference in public health centre. One of the problem of Research utilization curation is still low to visit public health centre in national level or west java province. Kabupaten Garut is one of crowded population but Public health centre ratio is lower than National standard. So that this Kabupaten has to get priority dial with health problems because this problem influence to health service system in West Java or National.

Aims of the research is getting information of head in household characteristic relationship with curation preference in public health centre Kabupeten Garut 1995. This research carried out with descriptive analisize to found characteristic realtionship of head in household to curation preference in public health centre. The community tendency to go to public health centre for getting curation preference indicate that public health centre function isincreasing and the community mind of Kabupaten Garut is more moderate.

The result of this research indicate that curation preference to public health centre if public health centre provider attitude is good, distance to public health centre is near, illness is mild and income household lower than household income average in Kabupaten Garut. Result of this research suggest in order to solve the problem improve management againts this influenced factors as follow:

- Improve for better attitude of the provider for the consumers convinience

- To expand health service coverage for the rural community who live far from public health centre and still have low income."

"Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 disebutkan bahwa puskesmas harus melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar. Saat ini belum semua puskesmas memenuhi standar pelayanan kefarmasian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan implementasi standar pelayanan kefarmasian di puskesmas Kota Bekasi sehingga diharapkan penelitian ini dapat memberi masukan agar pelayanan kefarmasian di puskesmas berjalan sesuai standar. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan unit analisis pelayanan kefarmasian meliputi pelayanan resep, pelayanan informasi obat, dan konseling. Untuk memperkuat pembahasan dilakukan pengumpulan data kualitatif. Sampel sebanyak 100 pelayanan kefarmasian diambil dari 10 puskesmas di Kota Bekasi. Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan, pengisian lembar kuesioner, dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukan hasil bahwa puskesmas telah melaksanakan pelayanan resep dan pelayanan informasi obat namun belum sesuai standar sedangkan konseling belum dilaksanakan di semua puskesmas. Puskesmas yang memiliki apoteker sebagai penanggung jawab, fasilitas kefarmasian yang baik, standar prosedur operasional, uraian tugas dan mendapatkan komunikasi kebijakan dan supervisi yang baik lebih patuh terhadap standar pelayanan kefarmasian. Pemerintah disarankan untuk merevisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, menetapkan apoteker sebagai tenaga kesehatan strategis, program internsip dan kebijakan pegawai tidak tetap untuk apoteker. Dinas Kesehatan Kota Bekasi disarankan untuk melakukan advokasi kebijakan penempatan apoteker di puskesmas sesuai analisis beban kerja, pelatihan berkelanjutan, sosialisasi kebijakan kepada tenaga kefarmasian di puskesmas, penyusunan petunjuk teknis pelayanan farmasi klinik, supervisi rutin, dan menetapkan sistem penilaian kinerja perorangan untuk pemberian kompensasi dan sanksi. Puskesmas disarankan untuk merencanakan kebutuhan apoteker sesuai analisis beban kerja, menempatkan apoteker sebagai penanggungjawab pelayanan kefarmasian, menyediakan fasilitas kefarmasian sesuai standar, menyusun standar prosedur operasional, menyusun uraian tugas, supervisi internal, dan menerapkan penilaian kinerja perorangan dan memberikan insentif berbasis kinerja perorangan.

---

Regulation of the Minister of Health Number 74 of 2016 states that primary health centers must perform pharmaceutical services according standard. Currently, not all community health centers meet the standard of pharmaceutical service. This study aims to analyze the compliance in the implementation of pharmaceutical services standard in primary health centers in Bekasi so it is expected to provide an input to the pharmaceutical services at primary health centers in order to be implemented in accordance with the standards. This research was conducted with quantitative approach with pharmaceutical services as unit of analysis which including prescription service, drug information service, and counseling. To strengthen the results discussion then in this study also conducted qualitative data collection. Samples of 100 pharmaceutical services were taken from 10 in primary health centers in Bekasi. The data were collected by observation, filling in questionnaire, and in depth interviews. The results showed that the primary health center had performed prescription and medication services but not yet meet with the standard while counseling had not been implemented in all primary health centers. Primary health center that have pharmacists, good pharmacy facilities, standard operating procedures, job descriptions and good policy communication and supervision are more obedient to the standard of pharmaceutical services.

The Government is advised to revise Regulation of the Minister of Health Number 75 of 2014 on Primary Health Center and Regulation of the Minister of Health Number 74 of 2016 on Standard of Pharmaceutical Service in Primary Health Center, establishing pharmacist as strategic health officer, internsip program and non permanent employee policy for pharmacist. Bekasi City Distric Health Office is advised to advocate placement of pharmacist in community health center policy according to work load analysis, continuing professional development, policy communication to pharmacy staff at community health center, preparation of clinical pharmaceutical services technical guidance, routine supervision, and set individual performance appraisal system for reward and punishment. Primary health centers are advised to plan the pharmacist 39 s needs in accordance with workload analysis, placing pharmacists as responsible pharmaceutical services, providing pharmaceutical facilities according to standards, developing standar operating procedures, preparing job descriptions, internal supervision, and applying individual performance assessments and give incentive based on individual performance."

"Berbagai jenis pembayaran (Fee For Service Bebas, Fee for Service Kerjasama, Asuransi, Kapitasi) layanan kesehatan kepada pekerja, keluarga dan pensiunan termasuk rawat inap dilakukan di Perlamina dan makin meningkatnya biaya layanan kesehatan maka dipandang perlu mencarikan jenis pembayaran yang sesuai untuk memberikan dampak yang efektif dan efisien. Dilain pihak, pekerja, keluarga dan pensiunan sebagai masyarakat pengguna jasa layanan kesehatan menjadi semakin kritis terhadap mutu layanan yang mereka terima. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran jenis pembayaran dihubungkan dengan mutu layanan rawat inap yang diterima oleh pekerja, keluarga dan pensiunan PT Pertamina UPms III. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan jumlah sample 100 orang yang mendapat pelayanan rawat inap dengan menggunakan berbagai jenis pembayaran. Data primer diperoleh dari kuesioner yang didistribusikan kepada sampel terpilih untuk mendapat mutu berupa kepuasan dengan metode lima dimensi servqual. Sedangkan data sekunder untuk mendapatkan lama hari rawat yang merupakan bagian dari mutu dan biaya diperoleh dari laporan fungsi Kesehatan Pemasaran III. Hasil penelitian menunjukan bahwa pembayaran dengan cara asuransi 87,5% puas, dengan cara kapitasi 85% puas, dengan cara Fee For Service Kerjasama 76,5% puas, dengan Fee For Service Bebas 66,7% puas. Lama hari rawat dengan cara asuansi dan Fee for Service Bebas 83,3% kurang dari 6 hari, dengan FFS Kerjasama 80% kurang dari 6 hari, dengan Kapitasi 55% kurang dari 6 hari. Jenis pembayaran secara kapitasi mempakan pembayaran yang terbesar dari jenis pembayaran yang lain pada penelitian ini."

"Kementerian Kesehatan melaksanakan program peningkatan kinerja sumber dayakesehatan melalui pendidikan dan pelatihan; khususnya pelatihan tenaga pelayanankesehatan tradisional; melalui pelatihan pelayanan akupresur bagi Puskesmas; namunpelayanan akupresur belum berjalan di Puskesmas. Di Kota Jakarta Selatan Puskesmasyang sudah menyelenggarakan pelayanan akupresur hanya dua 2 . Penelitian ini adalahpenelitian kualitatif; dan bertujuan untuk menganalisis kebijakan dan implementasipelaksanaan pelayanan akupresur di Puskesmas serta hambatannya. Informan dalampenelitian berjumlah 11 orang; yaitu Kementerian Kesehatan; Sudinkes Jakarta Selatan;Kepala Puskesmas; Dokter poli; pelaksana program. Metode pengumpulan data melaluiWM dan telaah dokumen. Hasil penelitian dari komponen input sudah berjalan; adanyadukungan Kepala Puskesmas; SOP pelayanan; dan SK penugasan namun belum optimalrotasi staf menjadi salah satu kendala; komponen output dan outcome belum optimal.Aspek komunikasi kejelasan dan konsistensi belum efektif tentang informasi regulasikebijakan yang ada dari penentu kebijakan kepada pelaksana; aspek pembiayaan belumdidukung peraturan daerah; aspek birokrasi masih kurang koordinasi dan sosialisasikebijakan dari Dinas Kesehatan ke Sudinkes dan Puskesmas.

---

The Ministry of Health is implementing programs to improve the performance of healthresources through education and training; especially training of traditional health careworkers; through the training of acupressure services for Primary Health Care; butacupressure service has not been run in Primary Health Care. In South Jakarta; PrimaryHealth Care that have been providing acupressure service are only two 2. Thisresearch is a qualitative research; and aims to analyze the policy and implementation ofacupressure service in Primary Health Care and its obstacles. Informants in the studyamounted to 11 people; namely the Ministry of Health; Sudinkes South Jakarta; Head ofPrimary Health Care; Doctor; program implementer. Methods of data collection throughWM and document review.

The result of research of input component have beenrunning; existence of support of Head of Puskesmas; service SOP; and SK ofassignment but not optimal rotation of staff become one of obstacle; component ofoutput and outcome not yet optimally. The communication aspect clarity andconsistency has not been effective about the existing policy regulation informationfrom the policy makers to the implementers; the financing aspect has not been supportedby local regulations; the bureaucratic aspects are still lacking coordination and thepolicy socialization from the Health Service to tribe of health service and PrimaryHealth Care. "

"Kesehatan gigi dan mulut di Indonesia hingga saat ini masih merupakan permasalahan yang belum kunjung usai. Sebanyak 57,6% penduduk Indonesia yang memiliki masalah kesehatan gigi dan mulutnya, baru terdapat 10,2% penduduk yang memperoleh perawatan dari tenaga medis gigi. Tesis ini bertujuan untuk membuktikan bahwa kepemilkan jaminan kesehatan meningkatkan pemanfaatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut ke tenaga medis gigi di Indonesia tahun 2018. Penelitian ini menggunakan data Riskesdas terintegrasi Susesnas tahun 2018 dengan desain studi potong lintang. Permodelan menggunakan instrumental variabel digunakan karena adanya endogenitas pada variabel kepemilikan jaminan kesehatan. Hasil penelitian turut membandingkan besaran pengaruh antara kepemilikan jaminan kesehatan JKN dan Non-JKN.

---

Dental and oral health in Indonesia is still an unsolved problem. As many as 57.6% of the Indonesian population who have dental and oral health problems, only 10.2% of the population receive treatment from dental medical workers. This thesis aims to prove that health insurance ownership increases the utilization of dental and oral health services to dental medical workers in Indonesia in 2018. This study uses integrated data from Riskesdas and Susesnas 2018 with a cross sectional study design. For modeling, instrumental variables is used because of the endogeneity of the health insurance ownership variable. The results of the study also compare the magnitude of the effect between the JKN and Non-JKN health insurance ownership."