Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai perbuatan seorang Notaris yang mengeluarkan nomor Salinan Akta yang berbeda dengan nomor yang ada pada Minuta Akta yang disimpan oleh Notaris, karena Notaris tersebut kurang memperhatikan administrasi kantornya sehingga terjadi penomoran yang berulang. Untuk mengatasi hal tersebut Notaris menambahkan huruf A pada salah satu Minuta Aktanya sehingga terjadi perbedaan dengan nomor Salinan Akta yang dikeluarkannya. Permasalahannya adalah bagaimana keotentitasan dan akibat hukum terhadap penomoran akta yang berbeda tersebut dan bagaimana pertanggungjawaban Notaris yang membuat akta tersebut. Metode penelitian yang dipakai dalam tesis ini adalah yuridis normatif, dimana penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan serta norma-norma hukum yang ada yang didukung dengan hasil wawancara dengan narasumber untuk mendapatkan hasil dari penelitian.Hasil penelitian yang penulis dapatkan bahwa terhadap penomoran akta yang berbeda antara Minuta Aktanya dengan Salinan Aktanya akan tetap menjadi akta autentik sepanjang Minuta Aktanya ada dan telah memenuhi syarat-syarat keotentitasan suatu akta autentik, karena yang menjadi dasar dari Salinan Akta adalah Minuta Aktanya dan akibat hukumnya Notaris dapat dikenakan sanksi yaitu berupa teguran tertulis karena kesalahan yang dilakukan oleh Notaris tersebut tidak berulang. Pertanggungjawaban yang dapat dilakukan oleh Notaris adalah dengan sesegera mungkin membuat Akta Berita Acara Pembetulannya yang dilakukan dihadapan para penghadap dan juga saksi yang kemudian Salinan Akta Berita Acara Pembetulannya disampaikan kepada para pihak. Kata kunci: Otentitas Akta Autentik, Akibat Hukum, Pertanggungjawaban Notaris, Perbedaan Penomoran Antara Minuta Akta Dengan Salinan Akta.

---

This thesis discuss about the act of a Notary that issuing a copy of deed that has a different number from the number that contained in the original of the Deed where kept by the Notary, because the Notary is not fully paying attention to the administration of the office so there is a repetition of the deed numbers. To overcome this, the Notary adds a letter A on one of the original of the deed so that there is a difference in numbering between the original of the deed and copies of Deed that have been issued. The problem are how the authenticity and the legal consequences to the different of the original and the copy of the deed numbers and how the accountability of the notary who made the deed. The research method used in this thesis is the normative juridical, where this research use the existing legislation and the legal norms which supported by interviewing the speakers to get the results of the research.The results that the author gets from the differentiation in numbering between the original of the deed with a copy of the deed is it will be remain as an authentic deed as long as the original of the deeds are exists and has fulfilled the authenticity requirements of an authentic deed, because the basis of an authentic copy of the Deed is the Original of the deeds and the notary may only get a written warning because this mistake is not repeated. The accountability that can be done by the Notary is to immediately make a correction of the deeds oficial record which done in front of the appearer and also the witnesses and then the copy of the corrected Deeds are submitted to the parties."

"Notaris dalam menjalankan tugas profesinya rawan terkena sanksi hukum, bukan hanya karena faktor internal yang berasal dari dalam diri Notaris itu sendiri karena kecerobohan, tidak mematuhi prosedur pembuatan akta sesuai aturan, tidak menjalankan etika profesi Notaris. Banyak Notaris yang baik, tetapi disamping itu ada juga Notaris yang melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap peraturan bahkan terindikasi melakukan perbuatan yang masuk ranah pidana berkenaan dengan akta yang dibuatnya. Sehingga banyak Notaris yang dilaporkan oleh masyarakat kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris, salah satunya adalah Notaris MS.Berangkat dari permasalahan di atas, penulisan hukum ini berusaha menelaah beberapa pertanyaan seperti bagaimana tanggungjawab Notaris terkait pembuatan akta apabila terjadi cacat hukum, khususnya pada kasus akta yang salinan aktanya tidak sama dengan minuta akta dan bagaimana Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur cacat yuridis akta Notaris dan implikasi hukumnya terkait pelaksanaan sanksi terhadap Notaris MS dalam Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Republik Indonesia Nomor:02/B/MJ.PPN/VI/2012?.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, tipe penelitian yang digunakan adalah fact finding dan penelitian problem finding dengan tipologi penelitian eksplanatoris, yang menggunakan sumber data sekunder yang telah ada serta menganalisa beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta apabila terjadi cacat hukum atau cacat yuridis dan implikasi hukumnya pada kasus akta yang salinan aktanya tidak sama dengan minuta akta. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif, sehingga menghasilkan suatu penelitian yang berbentuk eksplanatoris analitis.Hasil penelitian dapat disimpulkan tanggungjawab Notaris terkait pembuatan akta apabila terjadi cacat hukum untuk minuta akta yang berbeda isinya (substansinya) dengan salinan aktanya dapat dikategorikan sebagai pemalsuan akta otentik, yaitu suatu kejahatan yang pantas untuk ditanggulangi mengingat akta seperti itu, bukan hanya berkaitan dengan alat bukti, tetapi juga mengandung nilai kepercayaan terhadap pejabat umum yang oleh perundang-undangan diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik dimana akta tersebut juga termasuk arsip negara, dan kepada Notaris yang terbukti melanggar peraturan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dapat dikenakan sanksi berupa pemecatan dan diberhentikan dari jabatannya oleh Pemerintah/Menteri karena terbukti telah melalaikan/melanggar Undang-Undang dan Kode Etik Profesi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum.

---

The notary profession in carrying out tasks of legal sanctions affected cartilage, not only because of internal factors that come from inside of a notary itself because of carelessness, not complying with the procedure of making the deed of compliance, not running the ethics of the profession of notary public. Many a good Notary, but besides that there is also a notary public who commit illegalities against regulations even alleged that enter the realm of doing deals with the criminal deed which he had made. So many Notary reported to the Tribunal by the public Notary Area Supervisors, one of whom is a member of MS.

Departing from the above problems, writing this law attempted to elucidate some question as how the responsibility of the notary deed in case of manufacturing related defects law, especially in the case of a copy of the deed does not equal aktanya minuta deed and how the Office of the notary Act regulates the juridical defect notary and legal implications elated to the implementation of sanctions against the ruling of the Tribunal MS Notary Watchdog Center for notary public of the Republic of Indonesia number: 02/B/MJ.VAT/VI/2012?.

This research uses research methods in library that is normative, juridical research type used was fact finding and problem research finding with the typology of research eksplanatoris, which uses the secondary data source that has been there and analyze some of the legislation pertaining to the responsibility of the notary deed in the making in the event of legal or juridical defect defect and its legal implications in the case of a copy of the deed does not equal aktanya minuta deed. The data obtained are then analysed qualitatively, thus producing a eksplanatoris-shaped analytical research.

Research results can be summed up the responsibility of the notary deed in case of manufacturing related defects in the law for the different certificate contents minuta (substance) with a copy of the aktanya can be categorized as an authentic deed fraud, a crime that deserves to be solved bearing in mind such a deed, not only with regard to evidence, but also contains the value trust of public officials by the legislation is given the authority to make an authentic deed where the deed also includes the State archives, and the Notary who violate regulations based on the provisions of the Statute of the Office of notary public can be penalized in the form of dismissal and be removed from Office by the Government/Ministers because evidently neglect/breaking The Act and code of ethics of the profession of Notary in the exercise of his duties as a public official."

"Peranan Notaris sekarang telah berkembang pesat, setiap masyarakat Indonesia membutuhkan kepastian hukum dalam bidang hukum khususnya hukum perdata. Semakin banyak Notaris yang diangkat membuat permasalahan hukum yang dihadapi oleh Notaris dewasa ini juga semakin banyak. Perilaku dan penyalahgunaan wewenang Notaris juga semakin banyak.Tesis ini mengangkat masalah tentang Notaris yang tidak cermat dalam membuat akta, sehingga merugikan para pihak. Salinan akta yang tidak sesuai dengan aslinya serta penghadap yang tidak berwenang merupakan permasalahan dalam tesis ini.Penulis pada kesempatan ini mengangkat Kasus dari Notaris Surya Hasan berdasarkan Putusan dari Majelis Pengawas Pusat Notaris yang menjadi bahan penelitian dalam Tesis ini dengan menggunakan metode analisa yuridis yaitu meneliti putusan tersebut dengan data-data hukum baik primer maupun sekunder.

---

The role of the Public Notary nowadays are growing rapidly, every Indonesian peoples requires legal certainty in law, especially civil law. The more Notaries were appointed its causing the more legal issues should be encountered by public notary nowadays.

This thesis exalt the issues about the notary who is not careful in making the deed, so its causing detriment to the parties. The copy of the notary deed which does not match to the originals as well as the person were not authorized is the main issues that needs assessment in this thesis.

On this occasion the author exalt the Case of Surya Hasan a Pubic Notary based on the award of the Central Notary Counsel/Oversight Tribunal which is the research material for this thesis with a method in analyze that case to primary and secondary legal materials."

"ABSTRAKNotaris dalam menjalankan tugas profesinya rawan terkena sanksi hukum, bukan hanya karena faktor internal yang berasal dari dalam diri Notaris itu sendiri karena kecerobohan, tidak mematuhi prosedur pembuatan akta sesuai aturan, tidak menjalankan etika profesi Notaris. Banyak Notaris yang baik, tetapi disamping itu ada juga Notaris yang melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap peraturan bahkan terindikasi melakukan tindak pidana berkenaan dengan akta yang dibuatnya. Sehingga banyak Notaris yang dilaporkan oleh masyarakat kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris, salah satunya adalah Notaris AR. Berangkat dari permasalahan di atas, penulisan hukum ini berusaha menelaah beberapa pertanyaan seperti bagaimana pertanggungjawaban Notaris terkait perubahan dan pengurangan isi minuta akta pada salinan akta dan apakah dapat dikategorikan sebagai pemalsuan akta dan apakah pelaksanaan sanksi terhadap Notaris AR dalam Putusan Makamah Agung Nomor 1847K/PID/2010 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, dengan tipologi penelitian eksplanatoris, yang menggunakan sumber data sekunder yang telah ada serta menganalisis beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap perubahan dan pengurangan isi minuta akta. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, sehingga menghasilkan suatu penelitian yang berbentuk eksplanatoris analitis. Hasil penelitian dapat disimpulkan pertanggungjawaban Notaris terkait perubahan dan pengurangan isi salinan minuta dapat dikategorikan sebagai pemalsuan akta otentik, yaitu suatu kejahatan yang pantas untuk ditanggulangi mengingat akta tersebut bukan hanya berkaitan dengan alat bukti, tetapi juga mengandung nilai kepercayaan yang tinggi dari masyarakat dimana akta tersebut juga termasuk arsip negara, dan kepada Notaris yang terbukti melanggar peraturan berdasarkan putusan pengadilan dapat dikenakan sanksi berupa pemecatan dan diberhentikan dari jabatannya oleh Pemerintah/Menteri karena terbukti telah melalaikan/melanggar Undang-Undang dan Kode Etik Profesi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum.

---

ABSTRACTNotary in performing their professional tasks is prone to legal sanctions, not only because of internal factor that comes from within themselves due to carelessness, not complying within the procedures of the deed making rules, not carrying out the Notary’s ethics. There are a lot of good Notary, beside that there is also a Notary who done deviations againts the regulation, even indicated doing a criminal offense related to the deed that she made. Therefore there are many Notary has been reported by the public to Notary Regional Supervisory Council, one of them is Notary AR. Based on the abovematter, this legal writing is trying to examine some question as to how Notary’sliability related to the changes and reduction in the content of deed’s minutes in the copy of deed and whether it can be categorized as the forgeries of the deed and whether the implementation of sanction to notary AR in the verdict of Supreme court number 1847K/PID/2010 has been in accordance with the pertaining regulations? This study uses the literaturemethod research which juridical normative aspect with its typology is explanatory research, that uses secondary data sources that already exist and also analyze several pertaining regulations relating to Notary’s accountability criminally on amendment and reduction of the contents of minute of the deed. All data that has been obtained were qualitative analyzed, so it produces a researching the form of explanatory analytical. From the research can be concluded that Notary’s liability related to the changes and reductionin the content of copies of deed’s minutes can be categorized as the authentic deed, which is a crime that deserves to be overcome given thatsuch deed is not only related to the evidence, but it is also contains the value of trust from public in which the deed is also considered as the state’s archives, and to Notary that proved to violatethe regulation based on by a court verdict may be liable to a sanction in the form of dismissal and discharged from its official position by the Government/Ministry since he is proved to have been neglected / violated the Law and the Notary Public Professional Ethics Code in performing his duties as a public officer."

"Sudah menjadi kewajiban bagi Notaris untuk menyimpan dan menjaga keberadaan dokumen-dokumen protokol Notaris, khususnya minuta akta. Akan tetapi dalam praktiknya sampai saat ini, penyimpanan minuta akta masih dilakukan dengan menggunakan media konvensional dalam bentuk fisik kertas secara manual, yang seringkali berdampak pada berkas yang rawan kerusakan ataupun musnah akibat peristiwa force majeure. Padahal, dengan hilang, rusak ataupun musnahnya minuta akta dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak yang bersangkutan. Penelitian ini membahas mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Notaris pembuat ataupun Notaris pemegang protokol dalam hal pembuatan salinan akta baru karena musnahnya minuta akta akibat peristiwa force majeure. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, bersifat eksplanatoris analitis dengan metode analisa data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Notaris apabila minuta aktanya musnah atau rusak adalah membuat Berita Acara dan laporan kepada Majelis Pengawas Notaris, dan jika dimungkinkan dapat meminta permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri untuk dapat dibuatkan persetujuan dalam pembuatan salinan akta yang baru. Sehingga, Notaris tetap dapat membuat salinan akta yang baru setelah musnahnya minuta akta, mengacu pada data yang tersimpan dalam soft file, hal ini karena penyimpanan salinan akta dalam bentuk soft file diperbolehkan sebagai penyimpanan tambahan. Salinan akta yang dibuat baru karena minuta aktanya telah musnah tetap memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti yang kuat karena masih dikeluarkan oleh Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang. Dalam era digitalisasi seperti saat ini, diharapkan pemerintah dapat membuat peraturan yang secara khusus mengatur mengenai pengarsipan protokol Notaris berbasis media elektronik, sebagai langkah untuk meminimalisir risiko kerusakan atau musnahnya dikemudian hari. Sehingga, dunia kenotariatan diharapkan dapat memanfaatkan teknologi untuk memudahkan pekerjaannya terutama dibidang pelayanan hukum dan pengarsipan.

---

It is an obligation for a Notary to keep and maintain the existence of Notary protocol documents, especially the original deed. However, until now, the filing of the original deed is still carried out using conventional media in the form of physical paper manually, which often has an impact on files that are prone to damage or destruction due to force majeure events. While in fact, the loss, damage or destruction of the original deed may cause loss or disadvantage to the parties concerned. This study discusses the legal remedies that can be taken by the Notary or the ‘protocol-holder’ Notary in terms of making a new copy of the deed due to the destruction of the original deed due to the force majeure event. This research is a normative juridical research, explanatory analytical with qualitative data analysis method. The results of this study indicate that, legal remedies that can be taken by a Notary if the original deed are destroyed or damaged is to make a report to the Notary Supervisory Board, and if it is possible, they may request an application to the Panel of Judges of the District Court for an approval in the making a new copy of the Deed. Thus, the Notary can still make a new copy of the deed after the destruction of the original deed, referring to the data stored in the soft file, this is because the storage of the copy of the deed in the form of a soft file is allowed as additional storage. A new copy of the deed made because the minutes of the deed have been destroyed still have legal force as strong evidence because it is still issued by a Notary as an authorized public official. In this current digitalization era, it is hoped that the government can make regulations that specifically regulate the filing of Notary protocols based on electronic media, as a step to minimize the risk of damage or destruction in the future. Thus, the notary world is expected to be able to utilize technology to facilitate its work, especially in the field of legal services and archiving."

"Tesis ini membahas tentang bagaimana pertanggungjawaban seorang notaris yang melakukan kelalaian atau bahkan kesengajaan dalam menjalankan jabatannya, seperti dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1168 K/Pdt/2016 dimana Notaris membuat akta yang bertentangan dengan kebenaran materiil. Permasalahan yang dibahas meliputi pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya yang bertentangan dengan kebenaran materiil dan akibat hukum terhadap akta yang dibuat notaris yang bertentangan dengan kebenaran materiil berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1168 K/Pdt/2016. Metode penelitian yang digunakan berbentuk yuridis-normatif yang bersifat deskriptif-analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan menggunakan studi dokumen dan analisis data menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini bahwa akta yang dibuat oleh Notaris tersebut mengalami degradasi yang menyebabkan akta tersebut menjadi akta dibawah tangan dan notaris harus menghormati langkah yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris untuk mendisiplinkan perbuatan Notaris.

---

This thesis discusses how to accountability of a notary public who commits negligence or even intentional in the conduct of his office, such as in the Decision of the Supreme Court No. 1168 K/PDT/2016 where the notary made a conflicting deed with Material truth. The issues discussed include Notary's accountability of the deed which is contrary to material correctness and the legal consequences of notarized deed that contradicts to the material truth under the verdict Supreme Court No. 1168 K/PDT/2016. The research uses a juridical-normative form of descriptive-analytical. Also using the secondary type of data by using document studies and data analysis using a qualitative approach. The results of this research that the deed was made by the notary was degraded which causes the deed to be deed under hand and notary must respect the steps conducted by the Notary Supervisory Board to discipline Notary actions."

"Penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab Notaris terhadap Salinan Akta yang dikeluarkan berdasarkan Minuta Akta. Notaris dalam menjalankan jabatannya yang antara lain berwenang untuk membuat akta autentik, harus mematuhi apa yang diatur dalam undang-undang bahwa Notaris dalam membuat Minuta Akta wajib mengeluarkan Salinan Akta yang berisikan Salinan kata demi kata dari seluruh akta. Kelalaian Notaris dalam menjalankan kewenangannya tersebut akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah akibat hukum terhadap salinan akta perjanjian kredit yang dikeluarkan tidak sesuai dengan Minuta Akta Notaris pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Jkt-Sel; dan pertanggungjawaban hukum terhadap Notaris yang lalai dalam menjalankan jabatannya pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Jkt-Sel. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif. Adapun analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa akibat hukum dari Salinan Akta yang dikeluarkan tidak sesuai dengan Minuta Akta ialah akta tesebut terdegradasi menjadi akta dibawah tangan, karena kekuatan pembuktiannya ada pada Asli Akta yaitu Minuta Akta, namun jika terjadi suatu permasalahan di kemudian hari atas Salinan Akta tersebut Notaris dapat dimintakan pertanggung Jawaban Hukumnya. Sementara pertanggungjawaban yang dapat dimintakan kepada Notaris adalah pertanggungjawaban secara administratif, dan secara Hukum Perdata sebagai Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan adanya kerugian yang diderita oleh Pihak tertentu.

---

This research takes up issue regarding the responsibility of Public Notary to Copy of Deed which issued not based on Minute of Deed.  Public Notary has authorities to issuing authentic deed, which should regulate based on Indonesian Law that stated Notary’s. for making the minutes of deed, it is obligatory to issue a copy of the deed which contains a word-for-word copy. The notary's negligence in carrying out his authority will cause problems in the future. The problem raised in this study is the legal consequences of the copy of the credit agreement deed that was issued not in accordance with the Minuta of the Notary Deed in the South Jakarta District Court Decision Number 20/Pdt.G/2017/PN Jkt- Sel; and legal responsibility for Notaries who are negligent in carrying out their positions in the Decision of the South Jakarta District Court Number 20/Pdt.G/2017/PN Jkt- Sel. To answer this problem, normative juridical research methods are used. The data analysis was carried out qualitatively. The results of the study found that in the legal consequences of the Copies of Deeds issued that are not in accordance with the Minutes of the Deed are that the deed is degraded to Private Deed, because the strength of the proof is in the Original Deed, namely the Minutes of the Deed, but if there is a problem in the future regarding the Copy of the Deed, the Notary can be held accountable the law. Meanwhile, the liability that can be asked of the Notary is administrative responsibility, and in Civil Law as an unlawful act due to losses suffered by certain parties."

"Perjanjian pengikatan jual beli adalah perjanjian yang mengikat para pihak untuk melakukan jual beli dikemudian hari manakala terdapat kondisi yang menghalangi terlaksananya jual beli secara seketika. Perjanjian jual beli seyogyanya dibuat secara notaril untuk dapat lebih menjamin kepastian hukum dan kepastian pembuktian diantara para pihak. Namun pembuatan perjanjian pengikatan jual beli secara notaril menjadi tidak bermanfaat manakala notaris tidak melaksanakan jabatannya dengan seksama dan tidak memenuhi syarat verlijden dalam pembuatan akta. Dari situ maka perlu ditelaah lebih lanjut perihal akibat hukum dan pertanggungjawaban notaris berkaitan dengan autentisitas akta perjanjian pengikatan jual beli yang tidak dibacakan yang selanjutnya dikaitkan dengan kesesuaian putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 351 Pk/Pdt/2018 terhadap pertanggungjawaban notaris atas akta yang tidak dibacakan sesuai dengan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan perundang-undangan. Penulisan tesis ini berbentuk penelitian hukum yuridis normatif yakni dengan metode kualitatif untuk menganalisis data dan tipe penelitian deskriptif analitis. Dari penelitian yang telah dilakukan maka diketahui bahwa perjanjian jual beli tetap berlaku sah dan mengikat bagi para sepanjang perjanjian tersebut ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Dengan tidak dipenuhinya syarat formil suatu akta autentik, maka hal tersebut akan menyebabkan akta perjanjian pengikatan jual beli menjadi akta dibawah tangan dan kehilangan kekuatan pembuktian sempurna suatu akta autentik. Dalam hal terjadi pelanggaran oleh notaris dalam proses pembuatan akta autentik, maka para pihak dapat mengajukan gugatan kepada notaris untuk meminta pertanggungjawaban secara perdata dan secara adminsitratif. Gugatan kepada notaris sebaiknya dilaksanakan setelah adanya putusan yang menyatakan batalnya akta notaris yang disebabkan karena ketidak telitian notaris didalam pembuatan akta.

---

A pre-sale agreement is an agreement that binds the parties to make a sale later on while there are conditions that prevent the execution of the sale and purchase for a while. The sale and purchase agreement should be made notarized to be able to better guarantee legal certainty and certainty of proof between the parties. However, the making of a notarial advance purchase agreement becomes useless while the notary does not perform his department properly and does not meet the verlijden conditions in the making of the act. From there, it is necessary to study further on the legal consequences and liability of the notary in relation to the authenticity of the act of sale and purchase agreement, which is further related to the suitability of the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 351 Pk / Pdt / 2018 on the notary's liability with with the Laws of the Notary Department and legislation. The writing of this thesis is in the form of normative juridical law research with qualitative methods to analyze data and types of analytical descriptive research. From the research that has been done, it is known that the sale and purchase agreement remains valid and binding for those as long as the agreement is signed by the parties who made it. By not fulfilling the formal requirements of an authentic act, then it will cause the deed of sale and purchase agreement to be an act under hand and lose the power of perfect proof of an authentic act. In the event of a breach by a notary in the process of making an authentic deed, then the parties may file a lawsuit against the notary to seek civil and administrative responsibility. A lawsuit against a notary should be carried out after a decision stating the annulment of a notary deed caused due to notary scrutiny in the making of the deed"

"ABSTRAKPerkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah sistemkonvensional menjadi sistem berbasiskan teknologi. Perkembangan tersebut berimbas kepada banyak profesi, salah satunya adalah Notaris. Kebutuhan masyarakat akan salinan akta dalam bentuk elektronik seperti untuk penggunaannya pada lelang e-tender atau untuk memudahkan pemberian informasi kepada pihak ketiga tidak dapat dihindari. Sampai hari ini belum ada regulasi mengenai salinan akta dalam bentuk elektronik, namun dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan dan Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan telah diaturpengalihan dokumen ke dalam bentuk mikrofilm atau media lain serta mengenai legalisasi dan autentikasinya. Ketentuan-ketentuan tersebut dapat menjadi acuan alih media dan sebuah solusi untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam kegiatan kenotariatan. Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan pada data kepustakaan khususnya pada peraturan-peraturan terkait. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk menjawab pokok permasalahan

---

ABSTRACTThe development of information and communication technology has changed the conventional system into a system based on technology. The said development is impacted on many professions, one of which is a Notary. The public need of a copy of deed in electronic form to be used in e-tender auction or to facilitate the provision of information to third parties can not be avoided. There is no regulation regarding copy of deed in electronic form to this day, but in the Law No. 8 of 1997 concerning Company Documents and the Law No. 43 of 2009 concerning Archives have arranged the transfer of documents into the form of microfilm or other media as well as the legalization and its authentication. Those regulations can be a reference for changing the media and a solution to improved efficiency and effectiveness in theactivities of notaries. This research was conducted with normative juridical approach that focuses on literature data, especially on the related regulations. The data obtained then were analyzed and used to answer the main issues"