Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKMeningkatnya pembangunan di segala bidang tentunya tidak terlepas dari peran Bank sebagai agen pembangunan. Perbankan melalui kegiatan utamanya, menghimpun dana masyarakat dan, menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemberian kredit untuk kegiatan-kegiatan ekonomi. Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat juga keperluan akan tersedianya dana yang sebagian besar diperoleh melalui kegiatan perkreditan. proses pemberian kredit tersebut memiliki resiko. Semakin banyak kredit yang disalurkan berbanding lurus dengan besarnya resiko yang terkandung di dalamnya, di mana resiko yang mungkin timbul adalah menjadi bermasalahnya kredit tersebut yang selanjutnya disebut kredit bermasalah atau macet. Pada penulisan ini akan dibahas mengenai proses pelaksanaan dan kendala Agunan Yang Diambil Alih AYDA sebagai alternatif penyelesaian kredit bermasalah di PT Bank X, Tbk. Pada penulisan ini, penulis menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif, dengan tipe penelitian yang deskriptif dan jenis data sekunder. Sebelum masuk ke dalam pembahasan pokok permasalahan, terlebih dahulu dijabarkan tinjauan umum tentang kredit seperti pengertian kredit, unsur-unsur kredit, fungsi kredit, jenis-jenis kredit, tujuan penggunaan, jaminan kredit, serta prinsip kehati-hatian yang harus diterapkan dalam pemberian kredit. Mengenai peraturan yang mengatur mengenai penyelesaian kredit bermasalah akan ditinjau baik dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan untuk pembahasan mengenai penyelesaian kredit bermasalah pada PT. Bank X, Tbk. didasarkan pada studi kasus yang terjadi pada PT. Bank X, Tbk di Jakarta. Kesimpulan pada penulisan ini bahwa AYDA sebagai alternatif penyelesaian kredit bermasalah di bank menurut peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan penyerahan sukarela maupun pelangan. Sedangkan pada praktek AYDA untuk penyelesaian kredit bermasalah, banyak kendala yang dihadapi oleh bank. Bank X dalam menyelesaikan kredit bermasalah yang ada selalu mengacu kepada peraturan yang ada, namun terlebih dahulu diusahakan penyelesaian secara kekeluargaan. Kata kunci :Kredit bermasalah, Bank, AYDA

---

ABSTRACTIncreasing development in all aspect can not be separated from the role of the Bank as a development agent. Bank main activities are raising public funds and, channeling back to the community in the form of credit for economic activities. With the increase in development activities, the need for funding, which is mostly obtained through credit activities, also increases. The crediting process is at risk. The greater the amount of the loan principal, the greater the risk it will run. One of the most likely risks is the inability of the borrower to make repayments in accordance with the terms of the loan agreement and this may lead to a non performing loan. This thesis concerns the ways of dealing with regarding the implementation process and constraints of Foreclosed Properties as Non Performing Loan settlement at PT Bank X, Tbk. In this thesis the writer adopts a juridical normative and descriptive method of research and relies on secondary data source. It starts with an overview of the nature of credit, such as the concept, elements, functions, types, purposes of credit, and the collateral for credit, as well as the principal of prudence in extending a credit.. The settlement of non performing loans may be carried out under the prevailing laws or under Bank Indonesia Regulations, and Otoritas Jasa Keuangan Regulations. The discussion on the settlement of nonperforming loans at PT. Bank X, Tbk is based on a case study at PT. Bank X in Jakarta. The Conlusion of this thesis that Foreclosed Properties as an alternaive settlement of non performing loans may take the form of a private sale or an auction. In fact, the practice of Foreclosed Properties is challenging for bank. There are many obstacle . Bank X always complies with the prevailing laws and regulations in settling any non performing loans, but it always prioritizes amicable settlement. Keywords Bank, Non Performing Loan"

"Tesis ini membahas tentang cara penyelesaian kredit macet yang efisien yang dilakukan di PT Bank Central Asia, Tbk. Kantor Wilayah X (BCA). Penyelesaian kredit macet tersebut adalah penjualan dibawah tangan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis. Dalam penelitian ini akan dideskripsikan mengenai mekanisme pemberian kredit hingga terjadinya kredit macet. Kemudian akan diuraikan beberapa cara penyelesaian kredit yang dilakukan oleh BCA dalam menyelesaikan kredit macetnya yaitu dengan penjualan dibawah tangan, fiat eksekusi, parate eksekusi dan penjualan piutang dengan cessie. Dari masing-masing cara penyelesaian kredit macet tersebut akan dianalisis jumlah biaya yang dikeluarkan serta jangka waktu yang digunakan dalam penyelesaian kredit tersebut. Tujuannya adalah untuk mengetahui mekanisme penyelesaian kredit dengan cara penjualan dibawah tangan dan tingkat efisiensinya apabila dibandingkan dengan cara penyelesaian kredit macet lainnya. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa mekanisme penyelesaian kredit dengan cara penjualan dibawah tangan dan berdasarkan perbandingan yang dilakukan diketahui bahwa penjualan dibawah tangan merupakan cara yang efisien pada BCA dalam menyelesaikan kredit macetnya.

---

The focus of this study is the efficient settlement of non performing loan in PT Bank Central Asia, Tbk. Region Office X (BCA). This non performing loan settlement is by under hand sales.This research is descriptive analytic research. In this research will be described about the procedures of loan giving up to the non performing loan. Then will be described some of non performing loan settlement. The settlements are under hand sales, fiat executie, parate executie and credits sales by cessie. By the settlements will be analyzed the amount of cost that spent and the duration of each settlement.The purpose is to know how the procedure of under hand seles that BCA used and the eficiency of it if compared with another settlement of non performing loan. This research found that under hand sales is the eficient way for BCA to resolve non perfoming loan."

"Pada lembaga keuangan perbankan, kredit macet merupakan persoalan serius. Salah satu upaya bank untuk menanggulangi kredit macet tersebut dengan melakukan penyelesaian secara damai berdasarkan kesepakatan antara bank dengan debitor yang masih mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan pinjamannya, Alternatif penyelesaian kredit macet secara paksa dapat dilakukan dengan jalan menyerahkan piutang¬piutang negara tersebut kepada Pengadilan negeri untuk dimintakan upaya eksekusi atas objek jaminan kredit atau menyerahkan permasalahan kredit melalui lelang oleh DJKN. Lelang eksekusi Hak Tanggungan yang dimintakan oleh pemegangnya sangat jarang terjadi, hal ini karena terkadang sulitnya proses pengosongan objek lelang serta keengganan dari pemohon lelang untuk membuat surat pernyataan bersedia bertanggung jawab apabila timbul gugatan,yang sering menjadi permasalahan adalah jika objek lelang ternyata adalah milik pihak ke tiga sehingga objek tidak dapat dilakukan lelang eksekusi.Tesis ini membahas tentang alternatif penyelesaian kredit maces melalui eksekusi objek Hak Tanggungan di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan studi kasus di Kantor Wilayah V DJKN Bandar Lampung. Penulis berkesimpulan bahwa penyelesaian kredit macet melalui eksekusi objek jaminan kredit di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara telah banyak membantu dalam menyelesaikan permasalahan kredit macet. Hal ini dikarenakan penyelesaian masalah kredit maces melalui lelang lebih cepat dan efektif.Metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan bersifat yuridis normatif dengan cara mempelajari berbagai literatur dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan penelitian ini, hasil penelitian dituangkan dalam simpulan berbentuk Deskriptif Analistis dengan harapan dapat menjadi rekomendasi untuk meningkatkan minat masyarakat untuk memanfaatkan jasa lelang dalam menyelesaikan masalah kredit macet serta meningkatkan kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Negara khususnya di Kantor Wilayah V Bandar Lampung untuk lebih meningkatkan pelayanan pada masyarakat dibidang lelang.

---

In certain banking financial institutions, non-performing loans or bad debts are considered to be a serious banking problem. This is because the banks are facing fresh capital difficulties due to the continuing scarce of capital. That is the reason why the non-performing loans are to be dealt with effectively, so that banking operations would not be in jeopardy. One way for banks to deal with this problem is through negotiated settlement that is a credit settlement based on agreement between the Bank and the debtor who is still having good faith in settling its loans. On the other hand, a forced settlement to the bad debts still can be done through the submission of the State receivables to the local District Court in order to apply to the Court to execute the credit security object. It can also be done alternatively through the auction of the object by the Directorate General of State Wealth. The execution through the auction of fiduciary rights is in fact seldom happen. This is because wide spread perception in the society that bad debt settlement through fiduciary rights auction is so bureaucratic and a difficult process. In most cases, the object to be auctioned is difficult to be freed from a third party physical control, especially when it is jointly owned by the third party. In this case, the realization of the auction is very much problematic. In other cases, the applicant of the auction is generally not willing to make statutory declaration that he or she be responsible should there be a law suit on this matter in the Court.

This thesis will try to analyze alternative settlement of non-performing loans (bad debts) through the execution of credit security object (fiduciary rights) held by the Dir.Gen. of State Wealth (a case study at the Regional Office V of the DGSW in Bandar Lampung).

The Author concludes that the settlement of bad debts through the execution of credit security object is in reality a good way in settling the non-performing loans. This is due to the fact, that this kind of settlement is generally faster and effective. Auction document is legally an authentic act and in the same time can be used as a legal basis for the transfer of land rights or the change of owners name.

This thesis applies library research method, with juridical and normative approach to the literature and relevant legal documents. The research is reported in the form of evaluative findings and analytical conclusions. It is hoped that this study would serve as a practical recommendation for the public in settling bad debts through the auction of credit security object held by Dir. Gen. of State Wealth. At the same time, it is also hoped that this would enhance the working performance of Dir. Gen. of State Wealth in general."

"ABSTRAKBank dalam menjalankan kegiatan penyaluran kredit harus dilakukan denganprinsip kehati-hatian melalui analisis yang akurat dan mendalam, penyaluran yangtepat, pengawasan dan pemantauan yang baik, perjanjian yang sah dan memenuhisyarat hukum, pengikatan jaminan yang kuat dan dokumentasi perkreditan yangteratur dan lengkap. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar kredit yangdisalurkan dapat kembali tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian kredityang telah meliputi pinjaman pokok dan bunga. Selain itu, sumber dana yangdimiliki oleh bank bukanlah dana pribadi bank melainkan dana yang bersumberdari masyarakat. Apabila kredit yang telah disalurkan Bank kepada masyarakatdalam jumlah besar tidak dibayar kembali kepada Bank tepat pada waktunyasesuai dengan perjanjian kredit maka kualitas kredit dapat digolongkan menjadiNon Performing Loan (NPL). Jumlah kredit yang Non Performing Loan nyatinggi dapat mengganggu likuiditas Bank yang bersangkutan. Permasalahan yangakan diteliti adalah upaya penyelesaian kredit macet berdasarkan peraturanperundang-undangan yang berlaku dan upaya penyelesaian kredit macet melaluiagunan yang diambil alih oleh Bank B. Penelitian ini merupakan penelitianhukum normatif dengan data yang digunakan adalah data sekunder yangdikumpulkan melalui studi kepustakaan dan data hasil penelitian dianalisis secarakualitatif. Upaya penyelesaian kredit macet berdasarkan peraturan perundangundanganyang berlaku yaitu melalui restrukturisasi yang telah diatur dalam SuratDireksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998tentang Restrukturisasi Kredit dan upaya penyelesaian kredit macet melaluiagunan yang diambil alih merupakan salah satu upaya restrukturisasi kredit dariperundang-undangan yang berlaku yang mana dengan adanya Acta De Commandtersebut sebagai ciri khas bahwa penyelesaian kredit ini dilakukan dengan caraagunan yang diambil alih oleh pihak bank selaku kreditur

---

ABSTRACTBanks when perform the lending to its customers, it must be done with theprecautionary principle through an accurate and in-depth analysis, lending to theright subject, good supervision and monitoring, fulfill the validity of agreementand any legal requirements, vigorous binding security, comprehensive and wellorganizedloan documentation. The aim that the loans can be returned in a timelymanner in accordance with the credit agreement which has been coveringprincipal and interest. In addition, the source of funds owned by the bank is notbelong to the bank but a private fund of funds sourced from the public. If the Bankloan that disbursed to the public in large numbers are not paid back to the Bank ina timely manner in accordance with the credit agreement, the credit quality can beclassified as non-performing loan (NPL), and if NPL is high it?s may irritate thebank to perform its funds liquidation. The issues that will be examined is the loanresolution efforts based on the legislation in force and loan resolution effortsthrough the foreclosed properties by Bank B. This research is a normative lawbased research, using the secondary data as collected through the study ofliterature and the data were analyzed qualitatively. The Efforts loan resolutionbased on the legislation in force, namely through a restructuring that has been setin the Letter of Directors of Bank Indonesia Number 31/150 / KEP / DIR datedNovember 12, 1998 on Restructuring Credit and loan resolution efforts throughforeclosed properties is one of the restructuring of the loan from the legislation inforce, where the presence of Acta De Command as a characteristic that the creditsettlement is done by means of foreclosed properties by the bank B as thecreditor."

"Dalam berbagai hubungan hukum di bidang bisnis, perbankan, bahkan kegiatan sosial, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik semakin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai kegiatan ekonomi dan sosial. Perkembangan ini juga berpengaruh besar terutama dalam bidang perbankan. Notaris merupakan salah satu unsur penting dalam setiap operasional transaksi perbankan, terutama dalam pembuatan akta-akta perjanjian kredit/pembiayaan serta pembuatan akta-akta terkait dengan penyelesaian kredit macet. Salah satu upaya penyelesaian kredit macet pada bank yang diatur melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Restrukturisasi Kredit yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No 2/15/PBI/2000 adalah dengan dilakukannya pengambilalihan agunan/ aset debitur atau dewasa ini dikenal dengan sebutan AYDA (Aset Yang Diambilalih). Pelaksanaan AYDA dilakukan melalui penyerahan sukarela oleh debitur, lelang Hak Tanggungan dan melalui pengambilalihan melalui proses hukum. Pengambilalaihan aset debitur oleh bank dilakukan melalui perbuatan hukum kompensasi dengan membuat Akta Jual Beli atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli oleh Notaris sebagai alas hukum yang sah dalam peralihan haknya. Metode penulisan yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan tahap penulisan kepustakaan (library Research) dan penggunaan data sekunder. Penulisan ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dan penelitian evaluatif. Sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai permasalahan secara jelas baik dari segi perundang-undangan maupun di dalam realita dan melihat keberhasilan pelaksanaan AYDA dalam upaya penyelesaian kredit macet pada bank.

---

In various legal relationships in business, banking, and even social activities, the need for written evidence in the form of an authentic act is increasing in line with growing demand for the rule of law in various economic and social activities. This development is influence in banking sector. Notary is one of important element in banking operations, especially in making the deed of loan agreement / financing and the making of the deed of settlement relating to bad debts. One of the remedies of bad loans at banks regulated by Decree of the Board of Directors of Bank Indonesia number 31/150/KEP/DIR dated 12 November 1998 on Debt Restructuring as amended by Bank Indonesia Regulation No. 2/15/PBI/2000 is to do a takeover collateral / assets of the debtor or today known as Asset Settlement (AYDA). The implementation of AYDA through voluntary surrender by the debtor, auctions and through acquisition Mortgages through a legal process. Asset Settlement of the debtor by the bank through legal action compensated by making the Deed of Sale and Purchase or Sale and Purchase Agreement by the Notary as valid legal base in the transition right. Writing method used is normative legal research with library Research and using the secondary data. The type of research is descriptive and evaluative research. To gets explanation of the problem both in terms of legislation and in reality and to seeing the successful implementation of asset settlement in completion of bad loans in banks."

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas prosedur audit atas Agunan Yang Diambil Alih(AYDA) pada Bank X. Bank X merupakan perusahaan yang bergerak padaindustri perbankan. Laporan magang ini bertujuan untuk memberikan informasidan analisis mengenai prosedur audit yang dilakukan oleh KAP ABC sertamenganalisis hasil temuan audit. Prosedur audit yang dilakukan KAP ABCdimulai dari tahap perencanaan dan prosedur awal, dilanjutkan dengan tahapidentifikasi risiko dan pengembangan strategi, audit lapangan dan diakhiri padatahap penyelesaian dan penyusunan laporan keuangan hasil audit. Temuan yangdidapat saat melakukan audit atas Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) padatahapan audit lapangan adalah belum dibentuknya Penyisihan Penghapusan Aset(PPA).

---

ABSTRACTThis internship report explains audit procedures of foreclosed collateral on BankX. Bank X is a company engaged in the banking industry. This internship reportaims to provide information and analysis on audit procedures done by KAP ABCand analysis on audit findings. Audit procedures done by KAP ABC is startedfrom planning and innitial procedure stage, followed by risk identification andstrategy development stage, fieldwork and ended by completion and preparationof audited financial statement stage. The audit finding obtained when conductingaudit procedures is the bank has not established provision (PPA) on theirforeclosed collateral."

"Kredit merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha untuk memenuhi kekurangan modal. Kebutuhan pelaku usaha akan tambahan modal kemudian bertemu dengan Bank yang menawarkan kredit. Kemudian timbul hubungan hukum dalam bentuk Perjanjian Kredit. Dalam setiap perjanjian, tidak selamanya berjalan dengan baik. Permasalahan dapat senantiasa timbul selama perjanjian masih berjalan. Begitupun dengan Perjanjian Kredit. Salah satu permasalahan yang dapat timbul dalam Perjanjian Kredit adalah tidak dibayarnya utang oleh nasabah debitor atau umumnya disebut Kredit Macet. Penelitian ini memaparkan pengaturan mengenai perkreditan perbankan di Indonesia serta menyajikan analisis terhadap kesesuaian penyelesaian kredit macet PT Y pada Bank X dalam putusan nomor 47/PDT.G/2013/PN JKT.PST dengan peraturan perkreditan yang berlaku. Masih terdapat ketidaksesuaian dengan peraturan yang berlaku meskipun di satu sisi terdapat pula kesesuaian dengan peraturan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan melakukan studi dokumen.

---

Loan is one of the means available for a business to take in order to cover up its lack of capital. Business?s needs for additional capital can be met with loan offered by Bank. Thus, create a legal relation in the form of loan agreement. There is no guarantee for every agreement to be honored without any problems arises between the parties. Problems may arise anytime as long as the agreement still exist. The same could be said about loan agreement. One of the problem that may arise from loan agreement is non-performing loan.

This research shows how Bank credit is regulated in Indonesia and to present an analysis on the conformity of non-performing loan settlement used in the Central Jakata District Court?s Decision Number 47/PDT.G/2013/PN.JKT.PST. This research conclude that there are still some issues not in accordance with the regulations even though there are also some issues in accordance with the regulations. This research use normative juridical method through documents study."

"Laporan magang ini mengevaluasi prosedur pengujian rinci atas akun kas pada bank di grup GAS. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan antara prosedur pengujian rinci atas akun kas pada bank yang terdapat dalam Arens, et al; 2016 dengan prosedur pengujian rinci atas akun kas pada bank yang dilakukan di KAP KUY Indonesia. Terdapat beberapa perbedaan prosedur pengujian substantif yang dilakukan di KAP KUY Indonesia terhadap Grup GAS dengan teori. Perbedaan tersebut adalah perbedaan pada dokumen yang digunakan untuk melakukan penngujian substantif test of detail dengan dokumen yang disebutkan dalam teori. Laporan magang ini juga melakukan pembahasan terkait refleksi diri atas pengalaman magang kemarin. Beberapa refleksi diri yang dibahas mulai dari kurang cocoknya pekerjaan magang kemarin, kemampuan berpikir kritis, dan perkembangan kemampuan teknis selama mengikuti program magang.

---

This internship report evaluates the procedure of detail testing for GAS Group’s cash on bank account. Evaluation was done by comparing the related theory for test of details from Arens, et al 2016 with the practice done by KAP KUY Indonesia. Differences were found in the evaluation process especially on the substantive procedure phase. The difference was the documents that were used in the test of detail of the cash on bank procedure of GAS Groups were different than the document requested to be used by the theory. This internship report also discusses the self reflection based on the whole intern experience. The self reflection contains the unsuitability of the work given, the critical thinking ability and the development of the technical ability during the internship program."

"Tren sistem registrasi rekening online semakin meningkat terutama saat pandemi Covid-19 pada bank konvensional/syariah. Perkembangan tersebut menandakan semakin tinggi intensi adopsi sistem registrasi rekening online sehingga perlu diketahui faktor-faktor yang dapat berpengaruh. Teori yang digunakan adalah Push-Pull-Mooring (PPM). Push factor terdiri dari perceived severity (PS), perceived vulnerability (PV), serta perceived inefficiency (PI). Pull factor terdiri dari perceived ease of use (PEOU), perceived usefulness (PU), serta perceived privacy and security (PPS). Mooring factor terdiri dari institution-based trust (IBT), perceived innovativeness (PIO), serta social influence (SI). Usia dan tingkat pendidikan diteliti sebagai faktor moderasi. Pendekatan menggunakan explanatory sequential mixed methods dengan kuantitatif covariance-based structural equation modelling (CB-SEM) yang dilanjutkan kualitatif. Hasil penyebaran kuesioner daring 404 responden valid dan wawancara 9 responden. Hasil analisis membuktikan bahwa faktor PS dan PV mendorong adopsi, faktor PEOU dan PU menarik adopsi, serta semua mooring factor berpengaruh terhadap adopsi. Namun, PI dan PPS tidak memengaruhi adopsi. Usia terbukti memoderasi hubungan antara PV, PU, PPS, dan IBT dengan adopsi, sedangkan tingkat pendidikan dapat moderasi antara PV, PEOU, dan SI dengan adopsi. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya penelitian terdahulu dan bank sebagai penyedia sistem registrasi rekening online dapat mengatur strategi bisnis yang tepat.

---

The trend of online account registration at conventional/sharia banks is increasing yearly, especially during the Covid-19 pandemic. It indicates the intention to adopt an online account registration system is increasing, so it’s necessary to know the factors that influence it. This research uses Push-Pull-Mooring (PPM) theory. Push factors are perceived severity (PS), perceived vulnerability (PV), perceived inefficiency (PI). Pull factors are perceived ease of use (PEOU), perceived usefulness (PU), perceived privacy and security (PPS). Mooring factors are institution-based trust (IBT), perceived innovativeness (PIO), social influence (SI). Age and education level were investigated as moderating factors. This research was conducted using an explanatory sequential mixed methods approach with Covariance Based Structural Equation Modeling (CB-SEM) for quantitative and followed by qualitative. The results of online questionnaires were 404 valid respondents and interviews with 9 respondents. The analysis result is prove that PS and PV push the adoption, PEOU and PU pull the adoption, and all mooring factors affect the adoption. However, PI and PPS do not affect the adoption. Age is proven to moderate the relationship between PV, PU, PPS, and IBT with the adoption, while education level moderate between PV, PEOU, and SI with the adoption. This research is expected to enrich previous research and help banks to organize the proper business strategy."

"Laporan magang ini membahas prosedur audit atas Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) Bank B. Bank B merupakan perusahaan yang bergerak di industri perbankan. Tim audit KAP OBSE melakukan prosedur audit dimulai dari tahap penerimaan dan kelanjutan hubungan klien, dilanjutkan dengan perencanaan audit, pendesainan audit, pekerjaan lapangan, dan terakhir penyelesaian dan pelaporan. Temuan dari audit atas Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) adalah banyak AYDA yang tidak jelas upaya penyelesaiannya dan dokumentasi upaya penyelesaian hanya mencakup sebagian dari total AYDA. Selain itu banyak AYDA yang dinilai tidak menggunakan KJPP Independen dan laporan penilai intern kurang dapat diandalkan.

---

This report is discussing about audit procedure of foreclosed collateral on PT Bank B. Bank B is a company which provides services on financial industry especially banking. KAP OBSE audit team perform audit procedures starting from the stage acceptance and continuance of client relationship, followed by audit planning, audit design, fieldwork, and the last is completion and reporting. Audit team found there is some asset that isn?t clear about its settlement effort. Besides there is only half of foreclosed collateral which documentation is completed. Another founding is some foreclosed collateral are assessed without independent appraisal and internal appraisal found less reliable."