Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas perlindungan jaminan sosial bagi TKI yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, sebagaimana diatur dalam UU PPMI. Sebelum diundangkan peraturan pelaksana dari UU PPMI, pelaksanaan jaminan sosial bagi TKI masih mengacu pada Permenaker No. 7 Tahun 2017, yang merupakan peraturan pelaksana dari UU PPTKILN. Permasalahan dalam tesis ini ialah bentuk perlindungan jaminan sosial bagi TKI dan upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaannya sehingga memberikan ketenangan bagi TKI. Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Penelitian hukum ini menggunakan metode analisis data yuridis kualitatif, dengan mengolah data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai sumber utama, dan hasil wawancara sebagai sumber penunjang. Hasil analisis dalam tesis ini menunjukkan bahwa dari sudut bentuk perlindungan, beberapa hal yang harus dikritisi ialah konsepsi jaminan sosial TKI berbeda dengan asuransi TKI, jenis peraturan perundang-udangan yang mengatur jaminan sosial TKI, dan beberapa jenis risiko yang tidak tercakup dalam program jaminan sosial TKI. Upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan perlindungan jaminan sosial yang memberikan ketenangan bagi TKI di bidang kepesertaan ialah menjalin kerjasama dengan perwakilan Indonesia di luar negeri dan membuka channel pendaftaran dan pembayaran di luar negeri. Kendala dalam hal klaim ialah masih banyak Calon TKI/ TKI yang belum terdaftar dalam program JKN, sehingga BPJS Ketenagakerjaan perlu berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan dalam memberikan perlindungan bagi TKI. Terkait pembiayaan, KUR Penempatan TKI merupakan opsi yang menguntungkan bagi TKI, namun tidak banyak yang tahu tentang program ini.

---

This thesis discusses social security protection rsquo s forms for migrant workers that organized by BPJS Ketanagakerjaan and regulated by PPMI Law. Before the implementing regulation of PPMI Law was enacted, the enforcement of social security had been reffered to Permenaker No. 7 Tahun 2017, which is the implementing regulation of PPTKILN Law. The problems in this thesis are the forms of social security protection for migrant workers and the settlement efforts to overcome some obstacles in enforcement that provide peace of migrant workers rsquo mind. This research uses normative juridical approach method with analytical descriptive research spesification. This legal research uses qualitative juridical data analysis method, by processing secondary data from primary, secondary, and tertiary legal materials as primary source, and interview result as supporting source. As the results of this thesis, there are some points in protection rsquo s form should be criticized, such as the differences between the concept of social security and insurance for Migrant Workers, the type of Migrant Workers rsquo social security regulation, and some risks excluded from Migrant Workers rsquo social security program. To overcome the obstacle in membership of the Migrant Workers rsquo social security program, BPJS Ketenagakerjaan should establish cooperation with Indonesia rsquo s representatives abroad and open channels of registration and payment abroad. The obstacle in social security claim is there are a lot of Migrant Workers Candidate Migrant Workers that have not been registered in JKN program. Therfore BPJS Ketenagakerjaan and BPJS Kesehatan should be coordinated to provide the protection for Migrant Workers. KUR Pembiayaan TKI is one of the profitable but not well known options to overcome the financial obstacle."

"Moratorium penempatan TKI informal diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia ke negara-negara di Kawasan Timur Tengah sejak Tahun 2015 dalam rangka meminimalisir permasalahan yang terjadi kepada TKI di Luar Negeri. Tujuan dari pemberlakuan moratorium tersebut adalah agar tercipta suatu sistem perlindungan baru antara Indonesia dengan Negara-negara yang diberlakukan penghentian sementara penempatan itu. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya kebijakan moratorium TKI membawa dampak yang cukup signifikan yaitu meningkatnya jumlah TKI ilegal. Pada skripsi ini dijelaskan mengenai faktor-faktor apa saja yang memengaruhi implementasi moratorium penempatan TKI informal di Kawasan Timur Tengah untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi kebijakan dan apa yang penyebab permasalahan meningkatnya TKI ilegal setelah diberlakukan moratorium. Skripsi ini merupakan penelitian dengan pendekatan positivist menggunakan teori Grindle yaitu dilihat dari segi konten dan konteks dari kebijakan. Simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa pada implementasinya, masih ditemui beberapa kendala yang kemudian menyebabkan jumlah TKI ilegal meningkat. Berdasarkan 9 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, hanya 6 yang memenuhi indikator faktor yang menunjang pelaksanaan implementasi. 3 faktor yang mengalami kendala diantaranya dari sisi jangkauan perubahan yang diharapkan, sumber daya yang memadai, dan adanya kepentingan serta tumpang tindih kekuasaan antar pihak. Rekomendasi pada penelitian ini adalah bahwa pemerintah perlu segera melakukan evaluasi dan membuat sistem perlindungan baru bagi TKI, memperbanyak sumber daya yang berkualitas untuk mendukung pelaksanaan moratorium, dan meninjau ulang undang-undang agar tidak terjadi tumpang tindih antar pihak, serta meningkatkan pengawasan pada pelaksanaan kebijakan.

---

The moratorium on placement of informal migrant workers in middle east region has been enforced by the government of Indonesia since 2015 in order to minimalize problems which has happened to Indonesia migrant workers abroad. The purpose of moratorium enforcement is so that it can form a new protection system between Indonesia and the countries that is being given temporary placement dismissal. However, in the implementation, migrant workers moratorium policy brought such adverse impact that it made the number of illegal migrant workers increasing. This thesis explains about the factors which affecting the implementation of moratorium on placement of informal migrant workers in the middle east region to find out how those factors affect the policy and the cause of illegal migrant workers increasement after the moratorium being applied. This thesis is a research with positivist approach with Grindle theory which seen from context and content side of the policy. The conclusion of this thesis is that in the implementation, there are hindrances which cause the increasing of illegal migrant workers. Based on 9 factors that affect policy implementation, only 6 factors that fulfill the indicators which support them. 3 factors that facing problems are from the range of expected changes side, adequate resources, and the existence of interest and also overlapping powers between parties. The recommendation in this research are that the government needs to do an evaluation immediately and formulate a new protection system for migrant workers, incerase qualified resources to support the implementation of moratorium, and review the related policy so that there is no overlapping authority between parties, and also increase supervision on the implementation."

"Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Indramayu dan Kota Hongkong, bekerjasama dengan organisasi yang berfokus pada perlindungan pekerja migran yaitu Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI). Pendekatan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Informan dalam penelitian ini berjumlah 19 orang terdiri dari 14 orang informan utama yaitu PMI Perempuan dan 5 informan pendukung yaitu perwakilan dari SBMI, P3MI, dan Lembaga Christian Action. Informan kunci pada penelitian ini diantaranya 2 orang PMI Perempuan Pra Penempatan, 5 Orang PMI Perempuan Masa Penempatan, dan 7 orang PMI Perempuan Purna Penempatan. Semua PMI perempuan dalam penelitian ini memiliki karakteristik dan permasalahan berbeda satu sama lainnya. Penelitian ini menggambarkan bagaimana mekanisme perlindungan sosial bagi PMI Perempuan baik di level mikro, meso, dan makro. Penelitian ini juga melihat adanya dinamika sistem perlindungan sosial bagi PMI Perempuan di ketiga level tersebut terutama celah ketidakcukupan cakupan perlindungan sosial di level makro dan meso. Di level mikro, skema perlindungan sosial merupakan skema informal yang mengedepankan asas gotong royong yang berfungsi untuk menutupi celah katidakcukupan cakupan perlindungan sosial di level makro-mesol. Ketika PMI Perempuan bersentuhan dengan mekanisme perlindungan sosial dan dinamika sistem perlindungan sosial di level mikro, meso, dan makro, maka mereka bisa memaknai perlindungan sosial tersebut sesuai dengan pengalaman masing-masing.

---

This study conducted in Indramayu Regency and Hongkong City in partnership with an organisation which focused to the protection againts migrant workers rights known as Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI). This study uses qualitative descriptive approach. The number of informants of this study are 19 persons comprise 14 key informants are women migrant workers and 5 supporting informants are the represetative from SBMI, P3MI, and Christian Action respectively. Key informants are included among others 2 person of pre-placement women migrant workers, 5 persons woman migrant workers, and 7 persons post-placement woman migrant workers. All these women migrant workers have their own characteristic and have its problem differently. This study describe the social protection mechanism for Indonesian Women Migrant Workers (hereinafter referred as IWMW) at the micro, mezzo, and macro level. It also highlights the dynamic social protection system at all levels in particular the gap caused by the insufficient social protection coverage at the macro and mezzo level. The social protection scheme on micro level is informal scheme upholds the mutual cooperation principle to fill this gap. The IWMW could define the social protection based upon their respective experience the moment they come in contact with the social protection mechanism and dynamic system at the micro, mezzo, and macro level."

"Penelitian ini berfokus pada dinamika kehidupan dua orang purna PMI di Ciganjur yang telah diberikan sosialisasi oleh pemerintah yakni BP3TKI Jakarta (Balai Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) melalui program BIMTEK Pemberdayaan PMI (Bimbingan Teknis Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia). Proses pertama adalah BP3TKI Jakarta mencari sasaran calon Purna PMI yang akan diberikan sosialisasi. Selanjutnya, seorang Purna PMI diperkenalkan dengan teman-teman sesama Purna PMI lainnya serta lingkungan, budaya dan kehidupan barunya sebagai Purna PMI. Kemudian, dalam proses sosialisasi mereka diberikan keterampilan, pengetahuan, pelatihan serta dukungan berupa motivasi dalam mewujudkan usaha rumahan (home industry). Nampaknya, setelah mengikuti rangkaian proses sosialisasi yang diberikan oleh BP3TKI Jakarta, keduanya mendapatkan beberapa manfaat yaitu melanggengkan motivasi yang sedari awal dimiliki untuk mewujudkan sebuah usaha rumahan dan hubungan sosial keduanya menjadi bertambah. Hubungan sosial yang dimiliki dengan sesama purna PMI dan stakeholder pemerintahan terbina akibat interaksi secara intensif pada saat proses sosialisasi berlangsung, sehingga melahirkan kepercayaan dan timbal balik antar individu. Hubungan sosial ini mereka jadikan sebagai modal sosial. Dalam merintis sebuah usaha rumahan, selain modal fisik (physical capital) dan modal manusia (human capital), modal sosial (social capital) juga memiliki andil karena berkaitan langsung dengan masyarakat di sekitar tempat usaha tersebut dijalankan. Modal sosial itulah yang dimanfaatkan oleh purna PMI dalam mengelola dan mengekspansi usaha rumahannya. Metode penelitian yang digunakan adalah observasi, wawancara mendalam dan studi pustaka. Melalui pendekatan kualitatif, skripsi ini menunjukkan bahwa hubungan sosial dalam berbagai konteks dapat dimanfaatkan pelaku usaha dalam mengelola usaha rumahan sehingga saat ini purna PMI menjadi seorang wirausaha.

---

This research focuses on the dynamics of life of two ex-Indonesian Migrant Workers (PMI) in Ciganjur who have been given socialization by the government, namely is BP3TKI Jakarta (Office of Service, Placement and Protection of Indonesian Migrant Workers) through the BIMTEK Empowerment Programme (Technical Guidance for Empowering Indonesian Migrant Workers). The first processes is that BP3TKI Jakarta seeks the target of ex-Indonesian Migrant Workers's candidates who will be given socialization. Furthermore, an ex-Indonesian Migrant Workers was introduced to the other ex-Indonesian Migrant Workers and his new environment, culture and life as an ex-Indonesian Migrant Workers. Then, in the socialization process they are given the skills, knowledge, training and support in the form of motivation in creating a home industry. Apparently, after participating in a series of socialization processes provided by BP3TKI Jakarta, both of them got several benefits is perpetuating the motivation that they had from the beginning to realize a home business and the social relations of ex-PMI are increased. Social relations with the other ex-Indonesian Migrant Worker's and the government stakeholders are constructed due to intensive interactions during the socialization processed, thus to giving trust and reciprocity. They made this social relationship as a social capital. In addition to physical capital and human capital, social capital also important because it is directly related to the community where the business established. This social capital is utilized by ex-Indonesian Migrant Worker's in manage and expand their home industry. The research method used is observation, in-depth interviews and literature. Through a qualitative approach, this thesis shows that social relations in various contexts can be used to managing their home industry so that currently ex-Indonesian Migrant Worker's becomes an entrepreneur."

"Premis utama dalam penulisan ini adalah untuk meneliti isu.isu bersabit masuk buruh, khususnya dari sudut polisi eselamatan sosial buruh asing yang dengan bekerja secara sah di Malaysia dan sejauhmana ia berupaya melindungi kebajikan buruh asing. Selain itu polisi keselamatan sosial arena perhatian khusus kepada Konvensyen dan Saranan yang diwartakan oleh Pertubuhan Buruh Antara-bangsa(ILO) juga dianalisis. Metod data adalah melalui pembacaan sumber sekunder. Secara umumnya, meskipun terdapat polisi keselamatan sosial untuk buruh asing, ia masih tidak bersifat menyeluruh. Ini kerana terdapat dua polisi berkaitan buruh yang berbeza di antara buruh tempatan dan buruh asing. Di samping itu, hampir semua negara ASEAN tidak meratifikasi konvensyen dan saranan berkaitan keselamatan sosial yang menyebabkan kesukaran untuk mewujudkan polisi keselamatan sosial yang boleh dikuatkuasakan secara bersama merentas sempadan politik negara. "

"Skripsi ini memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai bagaimana peraturan yang diatur dalam International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families mengenai pekerja migran di suatu negara, dan memberikan penjelasan bagaimana pengaturan tenaga kerja asing berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (UU Ketenagakerjaan), berikut dengan penerapan dari kedua instrumen tersebut terhadap studi beberapa kasus tenaga kerja asing yang terjadi di Indonesia. Dalam melakukan penelitian ini, Penulis melakukan studi literatur dan wawancara ke beberapa pihak diantaranya yaitu Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Kantor Imigrasi. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families belum diimplementasikan secara maksimal dalam ketentuan mengenai ketenagakerjaan di Indonesia (UU Ketenagakerjaan). Hal ini dikarenakan masih ada beberapa isi Konvensi yang belum diterapkan, dan belum dilakukan pengawasan terhadap penerapannya. Oleh karena itu diperlukan kajian lebih lanjut mengenai implementasi Konvensi dalam UU Ketenagakerjaan di Indonesia.

---

This mini-thesis is to give a comprehensive explanation on how the rules set out in the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families in the country, and provides information about how foreign workers is set up based on statutory provisions that apply in Indonesia (Law of Workers), as well as the application of both instruments on studying of foreign worker cases that happens in Indonesia. In conducting this research, the author do some literature review and interviews were held with representatives from the Indonesian Ministry of Manpower and Transmigration, and Immigration Office.

The results of the study have shown that International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families has not been implemented to the statutory provisions of employment in Indonesia (Law of workers). This is because there are still some of the Convention that have not implemented, and has not performed oversight of its implementation. The results recommend in-depth review is needed to make sure that the Convention is well- implemented on Law of Workers Indonesia."

"Kebijakan asuransi TKI berpotensi bersinggungan dengan implementasi jaminan kesehatan. Fungsi kebijakan juga belum bisa memberikan perlindungan secara maksimal. Tujuan penelitian untuk menganalisis implementasi kebijakan jaminan kesehatan bagi TKI tahun 2015. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam terhadap informan yang berkaitan dengan kebijakan perlindungan bagi TKI. Kerangka pikir dasar penelitian terdiri dari aspek kelayakan kebijakan, faktor implementasi, gambaran skema permasalahan dengan analisis SWOT, serta persepsi para ahli untuk mendapatkan poin-poin rekomendasi kebijakan jaminan kesehatan bagi TKI yang lebih baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaminan kesehatan yang dimiliki oleh TKI berasal dari asuransi TKI, kepesertaan JKN, dan jaminan di negara penempatan. Secara retrospektif, adanya kebijakan asuransi TKI merupakan amanat UU No.39 Tahun 2004 yang menyebutkan kewajiban kepemilikan jaminan sosial dan atau polis asuransi bagi TKI. Namun, asuransi TKI belum menyentuh aspek sosial seiring badan penyelenggara yang bersifat komersial dan bukan termasuk jaminan sosial. Dalam perubahan konsorsium, rasio klaim asuransi TKI tetap lebih kecil dibandingkan dengan premi yang masuk, tetapi ditunjang dengan penurunan keluhan dari para TKI. Dalam implementasinya, terdapat banyak lembaga yang membantu pengaduan asuransi TKI ini. Namun bentuk kerja sama bilateral yang berkaitan dengan koordinasi jaminan kesehatan antar negara belum dimaksimalkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa jaminan kesehatan bagi TKI masih bersifat hilir (kuratif) dan upaya pemerintah untuk mengintegrasikan asuransi TKI dengan jaminan sosial merupakan hal yang penting. Peneliti menyarankan agar menerapkan jaminan kesehatan bagi TKI secara komprehensif dengan memasukkan prinsip preventif dan promotif. Upaya integrasi awal dapat dilakukan dengan mewajibkan kepesertaan JKN sebelum keberangkatan, koordinasi dengan jaminan dengan negara tujuan, membantu pembayaran premi asransi TKI bagi pekerja informal dan tidak mampu, serta pemberian jaminan kesehatan segera ketika sampai di Indonesia tanpa adanya limitasi manfaat.

---

The policy of insurance for TKI is potentially related to the implementation of health coverage. The function of this policy has not provided maximal coverage. The purpose of this research is to analyze the policy implementation of health coverage for TKI 2015. This research uses a qualitative method by interviewing some informants who are significantly related to the health coverage for TKI. The framework of this research consists of the aspect of the advisable policy, the implementation factors, the schematic representation of the problem by using SWOT, and the experts? perception to get some recommendation for better TKI insurance.

The result of this research is the health insurance owned by TKI comes from TKI insurance, the membership of JKN, and insurance during their employment abroad. In a retrospective aspect, TKI insurance policy is the instruction of Law No. 39 of 2004 which regulates the obligation of the ownership of the social security and or insurance policy for TKI. However, TKI insurance has not been involved with the social aspect because the agency commercializes the coverage of Indonesian migrant workers and it is not included a social security. In the change of consortium, the claim ratio of TKI has been paid less than the premium received, but it is supported by the decrease of the complaint from TKI. In the implementation, TKI insurance has been assisted by a lot of agencies. However, the bilateral cooperation related to the coordination of health coverage among countries has not been maximized.

This research concludes that the health insurance for TKI is still lower (curative) and the government's attempt to integrate the social security for TKI is important. The researcher suggests the government should comprehensively implement the health coverage for TKI by incorporating the principle of prevention and promotion. The earlier integration attempts which can be done are the government requires TKI to be registered in JKN before their departure, coordinates related to the social security with the placement countries, assists to pay the insurance premium for TKI classified as an informal migrant worker and an incapable worker, and immediately grants a health coverage when they arrive back in Indonesia without any limitation of benefits."