Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana pengaruh religiusitas, sikap, norma subyektif dan persepsi kontrol perilaku terhadap intensi kepemilikan kartu kredit syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan convenience sampling. Sampel yang digunakan 150 responden di Provinsi DKI Jakarta Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan pertanyaan tertutup untuk menilai pengaruh religiusitas, sikap, norma subyektif dan persepsi kontrol perilaku terhadap intensi kepemilikan kartu kredit syariah Metode analisis menggunakan SEM dan dengan alat LISREL .Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa religiusitas, sikap, norma subyektif dan persepsi kontrol perilaku sama-sama memiliki pengaruh positif terhadap intensi kepemilikan kartu kredit syariah. Dan juga religiusitas mempunyai pengaruh tidak langsung terhadap intensi kepemilikan kartu kredit syariah.

---

This study aims to reveal how the influence of religiosity, attitudes, subjective norms and perceptions of behavioral control over the intention of ownership of credit cards sharia. This study uses a quantitative approach. The sampling technique uses convenience sampling. Sample used 150 respondents in DKI Jakarta Province Data collection techniques using questionnaires with closed questions to assess the influence of religiosity, attitudes, subjective norms and perceptions of behavioral control over the intention of ownership of sharia credit card Analysis method using SEM and with LISREL tool. The results of this study indicate that religiosity, attitudes, subjective norms and perceptions of behavioral control have a positive relationship or influence on the intention of ownership of sharia credit cards. And also religiosity has an indirect effect on the intention of ownership of credit card sharia."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel merek, fitur, biaya dan komitmen beragama terhadap preferensi dan perilaku konsumen atas produk kartu kredit syariah. Metode pengumpulan data melalui kuesioner dengan skala Likert yang telah lulus uji validitas dan reabilitasnya dengan tehnik sampling convenience sample dan jumlah sampel 201. Responden dipilih yang belum memiliki kartu kredit syariah namun memiliki karakteristik sesuai dengan persyaratan keanggotaan kartu kredit syariah yaitu berusia produktif, memiliki penghasilan minimal Rp. 2,5 juta per bulan serta memiliki sekurangnya satu kartu kredit konvensional. Metode analisis yang digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel adalah Analisis Jalur (path analysis). Hasil penelitian menunjukan bahwa preferensi konsumen atas produk secara keseluruhan berada pada tingkat positif-moderate dengan atribut variabel yang berpengaruh positif secara signifikan adalah merek pada urutan pertama, biaya pada urutan kedua serta fitur pada urutan ketiga. Sebaliknya, tingkat komitmen beragama tidak berpengaruh terhadap preferensi atas produk. Atribut merek yang sangat mendukung adalah persepsi atas reputasi Bank Danamon Syariah yang dipandang baik serta berkompeten dalam menerbitkan kartu kredit syariah serta nama kartu kredit syariah yaitu Dirham Card. Sedangkan atribut fitur yaitu goodwill investment dan atribut merek yaitu pengetahuan tentang produk Bank Danamon Syariah mendapat tanggapan negatif dari responden atau dengan kata lain atribut goodwill investment cenderung tidak disukai dan produk Bank Danamon Syariah cenderung tidak dikenal. Preferensi terbukti berpengaruh positif sangat signifikan terhadap perilaku atau niat beli konsumen.

---

The purpose of this research is to analyze whether pricing concept, product feature, brand awareness & brand knowledge, and religious commitment have influence in developing consumer preference and behaviour toward the sharia credit card. Data were collected from selected respondent using Likert-scale questionnaire which were valid and reliable. The sampling technique used was convenience sample with 201 respondent data. Selected respondents were those who had not sharia credit card but met the requirements to have sharia credit card, namely: in the phase of productive age, minimum monthly fixed income IDR 2.5 million, and own at least one conventional credit card. To analyze the cause-effect relationship within variables, the path analysis was conducted. The result of this research shows that consumer preference towards product attributes is positive-moderate. The preference is significantly and positively influenced by brand awareness and brand knowledge at the first rank, pricing concept at the second rank and product feature at the third rank. On the other hand, religious commitment does not influence significantly the preference. The supported brand attribute is the consumer perception on the reputation and competence of Bank Danamon Syariah to manage sharia credit card. The brand of sharia credit card, Dirham Card, gives good perception to consumer as well. Goodwill investment and brand knowledge of Bank Danamon Syariah products tend to get negative perception from the respondent meaning that goodwill investment does not liked and Bank Danamon Syariah products are not well known. Behaviour or intention to buy is significantly and positively influenced by the consumer preference toward the product."

"Berbagai strategi dilakukan pemasar untuk menarik konsumen agar mau membeli atau menggunakan suatu produk atau jasa. Strategi promosi adalah salah satu strategi pemasaran yang digunakan untuk mengkomunikasikan pesan-pesan yang berisikan unique selling proposition atas barang dan jasa tersebut. Pertanyaan penting bagi pemasar selanjutnya adalah bagaimana membingkai pesan agar lebih persuasif. Framing dapat digunakan melalui dua teknik, yakni gain framing atau loss framing. Gain-framing menekankan konsekuensi positif yang akan diperoleh seseorang jika melakukan suatu tindakan; sedangkan loss-framing lebih menekankan konsekuensi negatif yang akan diperolehnya jika tidak melakukan tindakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh message framing terhadap intensi mendaftar kartu kredit. Dengan kata lain, penelitian ini ingin membuktikan hipotesis bahwa intensi mendaftar kartu kredit akan lebih tinggi setelah subjek diberikan loss-framed message dibandingkan gain-framed message. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen. Subjek penelitian adalah Mahasiswa S1 Manajemen dan Magister Manajemen Universitas Indonesia. Total jumlah responden adalah 258 orang, yang terdiri dari 133 orang yang diberikan loss-framed message dan 125 orang yang diberikan gain-framed message. Penelitian ini menggunakan teknik independent sample t-test. Hasil penelitian ini menemukan bahwa intensi mendaftar kartu kredit akan lebih tinggi setelah subjek diberikan loss-framed message dibandingkan gain-framed message. Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa subjek yang bertipe risk averse akan memiliki intensi mendaftar kartu kredit yang lebih tinggi setelah diberikan loss-framed message dibandingkan gain-framed message, sedangkan subjek yang bertipe risk seeking akan memiliki intensi mendaftar kartu kredit yang lebih tinggi setelah diberikan gain-framed message dibandingkan loss-framed message.

---

The various strategies are done by marketers to attract consumers to be willing to buy or use a product or service. Promotion strategy is one of marketing strategies used by marketer to communicate messages about unique selling proposition of product or service. The important question for marketers is how to frame a message becoming more persuasive. Framing can be used through two techniques; which is gain framing or loss framing. Gain framing focus on positive consequences from an individual?s action while on the other hand loss framing focus more on the negative consequences from an action. This research aims to analyze the effect of message framing on intention to apply for credit card. In other words, this paper is primarily intended to prove hypothesis that intention to apply for credit card will be significantly higher after the subject is given a loss-framed message instead of gain-framed message. This research is an experimental research. The respondents are students of bachelor and master degree in management from University of Indonesia. Total subjects are 258 persons consisted of 133 persons was given loss-framed message and 125 persons was given gain-framed message. Independent sample t-test technique is used to test the hypothesis. The outcome of this research shows that intention to apply for credit card is higher after the subjects was given a loss-framed message than gain-framed message. Furthermore, the results also indicate that risk averse subjects would have higher intention to apply for credit card after given a loss-framed message that a gain-framed message. Conversely, risk seeking subjects will have higher intention to apply for credit card after given a gain-framed message that loss-framed message."

"Deregulasi perbankan yang dituangkan dalam berbagai paket kebijaksanaan pemerintah mengakibatkan bank-bank berkembang pesat. Wahana yang subur dalam era perbankan tersebut menjadikan persaingan antar bank semakin kompetitif. Akibatnya , diversifikasi jenis-jenis roduk dan jasa bank yang bervariasi ditawarkan kepada konsumen. Bagi dunia perbankan, terobosan-terobosan berupa inovasi dan modifikasi produk atau jasa bank sudah seharusnya merupakan kreasi-kreasi yang digalakkan secara terus menerus dalam mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar. Salah satu produk yang ditawarkan adalah Credit Card atau Kartu Kredit sebagai hasil inovasi diera yang serba canggih ini.Credit Card adalah suatu fasilitas kredit yang diberikan oleh bank sebagai Credit card Issuer kepada pemegang Credit Card atau Card Holder, sehingga pemegang kartu tersebut bisa menggunakannya untuk berbelanja di tempat-tempat yang terdaftar dapat menerima Credit Card tersebut (Merchant). Dengan demikian timbullah hubungan-hubungan hukum diantara para pihak yang terlibat dalam pengoperasian Credit Card yang dituangkan dalam suatu perjanjian, diantaranya adalah Perjanjian Keanggotaan Credit Card antara Credit Card Issuer dengan Card Holder.Perjanjian Keanggotaan Credit Card memilili identitas lain daripada macam perjanjian yang biasa dikenal di dalam Buku Ill Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, pengaturannya diserahkan kepada para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang termuat dalam pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata dan memperhatikan pasal 1320 KUHPerdata yang memuat syarat-syarat sahnya suatu perjanjian serta pasal 1338 KUHPerdata yang menjadi landasan untuk memperhatikankepatutan, kebiasaan dan undang-undang.Apabila dilihat materi Perjanjian Keanggotaan Credit Card, terlihat bahwa isi pasalnya telah ditentukan terlebih dahulu dalam suatu bentuk formulir tertentu oleh pihak Credit Card Issuer. Hal tersebut menunjukkam bahwa perjanjian ini dalam praktek perbankan adalah suatu perjanjian baku. Dengan demikian maka perjanjian tersebut mengandung kelemahan karena melanggar pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata jo pasal 1320 KUHPerdata. Namun, pada kenyataannya perjanjian tersebut masih dibutuhkan dalam lalu lintas hubungan masyarakat .Penerapan dari Perjanjian Keanggotaan Credit Card tidak menutup kemungkinan akan adanya wanprestasi di antara para pihak yang terlibat dalam pengoperasiannya. Juga mengundang berbagai aspek positif dan negative sebgai akibat adanya suatu inovasi produk Credit Card yang masih terbilang baru untuk masyarakat Indonesia ini.Bisnis Credit Card mempunyai resiko tinggi yang dapat menimbulkan kerawanan-kerawanandalam pengoperasiannya. Seperti, pencurian card atau penyalahgunaan card yang didalangi oleh sindikat-sindikat Credit Card. Oleh karena itu, Credit Card Issuer dituntut untuk melakukan berbagai upaya-upaya dalam pengembangan pengoperasian Credit Card untuk memperkecil beban resiko."

"Pertumbuhan kartu kredit di Indonesia setiap tahunnya terus meningkat. Hal ini didorong oleh penawaran menarik dari bank, salah satunya adalah penawaran bagi nasabah pemegang kartu utama untuk mendapatkan kartu kredit tambahan atau supplementary credit card. Proses penerbitan kartu kredit tambahan bisa dikatakan cukup mudah karena setiap nasabah pemegang kartu utama dapat mempunyai kartu kredit tambahan. Ketatnya persaingan produk kartu kredit antar bank menyebabkan terkadang bank kurang menerapkan prinsip kehati-hatian dan prinsip mengenal nasabah dalam memilih pemegang kartu kredit yang paling baik. Karenanya akan dikaji permasalahan mengenai proses penerbitan kartu kredit tambahan dan penerapan prinsip kehati-hatian dan prinsip mengenal nasabah dalam kartu kredit tambahan pada salah satu bank di Indonesia yaitu Bank A dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif.Hasil penelitan ini menyatakan bahwa (1) proses penerbitan kartu kredit tambahan di Bank A sama dengan penerbitan kartu kredit utama, namun hal yang membedakan adalah dalam penerbitan kartu kredit tambahan harus ada persetujuan dan verifikasi dari pemegang kartu kredit utama, (2) proses penerbitan kartu kredit di Bank A meliputi berbagai macam tahapan termasuk aplikasi kartu kredit, verifikasi dokumen dan background checking, (3) Bank A telah menerapkan prinsip kehatihatian dalam penerbitan kartu kredit di Bank A sejak proses pengajuan permohonan penerbitan kartu kredit, dan tercermin dari adanya proses manajemen risiko dan pengaplikasian PPKPB, (4) Bank A telah menerapkan prinsip mengenal nasabah dalam penerbitan kartu kredit di Bank A sejak proses pengisian formulir pengajuan permohonan penerbitan kartu kredit, dan tercermin dari adanya proses identifikasi, verifikasi, pemantauan, dan pelaporan.

---

The growth of credit card in Indonesia is increasing yearly, which is driven by the interesting offers from the banks, one of which is bidding for the main card holders to obtain supplementary credit cards. Supplementary credit card issuance process is relatively easy because every basic credit card holder may have supplementary credit cards. Intense competition among banks as issuers of credit cards caused banks to fail to apply the precautionary principle and the know your customer principle (which is also known as customer due dilligence principle), to select the best customers. This mini thesis will be focusing on the supplementary credit card issuance process and the application of the precautionary principle and the customer due dilligence principle in the issuance of supplementary credit card, in one of the credit card issuer in Indonesia, Bank A, using juridical normative method.

The result of this reseach states that (1) the issuance of supplementary credit card in Bank A is the same as the basic credit card issuance, but the difference is in the issuance of supplementary credit card there has to be a verification from the basic credit card holder, (2) the process of credit card issuance in Bank A is carried out in several stages, including the filling of credit card issuance application, documents verification, and background checking, (3) Bank A has applied the precautionary principle in the issuance of credit cards in Bank A since the applicaton process, which is reflected on the risk management process and the application of PPKPB, (4) Bank A has applied the customer due dilligence principle in the issuance of credit cards in Bank A, since the filling of the application for the issuance of credit cards, which is reflected on the identification, verification, monitoring, and reporting process."

"Thesis ini bertujuan untuk mengetahui peluang dari pemasaran relasional berpengaruh terhadap keinginan untuk menambah tabungan di Bank Syariah Mandiri Cabang Bekasi. Penulis mengadakan survey pada nasahah pemegang Dakta Card. Metode sampling yang digunakan adalah convenience sampling terhadap 100 nasabah. Penulis menggunakan metode regresi logistik. Dalam penelitian ini variabei pemasaran relasional yang digunakan mengacu pada Yau et.al(l998) yang terdiri dari bonding, empathy, recprocity dan trust. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemasaran relasional yang terdiri dari Bonding , Empathy, reprocity, trust memiliki pengaruh kepada keinginan nasabah pengguna Dakta Card untuk manambah menabung.

---

This thesis aims to give information about chances of marketing reiationshgo to effect Dakta Card users to increase their saving at Bank Syariah Mandiri. The writer conducted a survey to Dakta C ard holder . The sampling method that the writer use is convenience sampling of 100 respondents. The writer used Logistic Regression to examine the hypothesis. In this research the relationship marketing variables used by writer was given by Yau et.ai (1998) which consist of bonding, empathy, recprocity dan trust. The result of this research shows that relationship marketing variables that consist of Bonding , Empathy, reciprocity, trust had a significant influence to the tendency of Dakta Card Holder to increase their saving."

"ABSTRAKDirektorat Jenderal Pajak DJP memiliki tanggung jawab besar untuk mengumpulkan penerimaan pajak dengan target Rp 1.355 triliun di tahun 2016 sesuai dengan yang direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan dengan cara menunjang kepatuhan Wajib Pajak. Kemudian, DJP melakukan penambahan basis data perpajakan dengan cara mengeluarkan peraturan baru, yaitu PMK Nomor 39/PMK.03/2016. Dua bulan sejak ditetapkannya PMK Nomor 39/PMK.03/2016, pelaksanaan dari pelaporan data transaksi nasabah kartu kredit oleh bank atau lembaga penyelenggara kartu kredit ditunda sampai program pengampunan pajak berakhir kemudian ditunda kembali pelaksanaannya sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Analisis kebijakan ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui teknis analisis data kualitatif berupa successive aproximation. Alasan dilakukannya penundaan pelaksanaan ini adalah 1 pemberhentiaan sementara pemeriksaan pajak pada program pengampunan pajak, 2 kondisi masyarakat serta bank atau lembaga penyelenggara kartu kredit, 3 mendukung program nontunai Bank Indonesia, 4 data kartu kredit tidak mencerminkan penghasilan, serta 5 masih minimnya jumlah transaksi dengan menggunakan kartu kredit. Sedangkan, manfaat yang diperoleh bagi pemeriksa pajak atas data kartu kredit adalah menjadi data pendukung dan rekonsiliasi pada objek pajak PPh dan PPN atas Wajib Pajak sebagai nasabah kartu kredit perseorangan dan/atau korporasi. Analisis atas evaluasi ini menyimpulkan bahwa kebijakan penetapan data transaksi nasabah kartu kredit sebagai basis data perpajakan perlu untuk dimodifikasi kemudian dilanjutkan kembali pelaksanaannya. Hal ini mengingat data transaksi nasabah kartu kredit yang dapat dijadikan basis data pengujian kepatuhan pajak di perkembangan aktivitas ekonomi dengan menggunakan nontunai yang sudah berkembang pesat.

---

ABSTRAKThe Directorate of General Taxes DGT have a resposibility to collect revenues with a target of Rp 1,355 trillion in 2016 as planned in the Revised State Revenue and Expenditure Budget by supporting taxpayer compliance. After that, the DGT made a new regulation of adding tax database, namely PMK Number 39 PMK.03 2016. The implementation of reporting data of credit card rsquo s client by bank or institution that arranged in PMK Number 39 PMK.03 2016 has been delayed until tax amnesty program ended. Afterwards, that implementation postponed again up to unspecified time limit. This policy analysis is done by qualitative approach through qualitative data analysis technique in the form of successive aproximation. The reasons for implementation delay is 1 tax audit is stop during tax amnesty program, 2 resistance from society and also bank or institution acquirer credit card, 3 support less cash program from Bank Indonesia, 4 credit card rsquo s data doesn rsquo t reflect people rsquo s income, and 5 inadequate on credit card rsquo s transaction. Meanwhile, the benefits of credit card client rsquo s data is the data can support tax auditors to reconciliation tax object of income tax and value added tax. Evaluation analysis conclude that policy of credit card client rsquo s data as a tax base needs to modify and re implementing. This should be re implementing because credit card client rsquo s data can be a tax base to measure tax payer rsquo s compliance in currently economic activities is much more using less cash rather than cash basis."

"Sebagaimana disebutkan di dalam Alquran kitab suci bagi umat Islam, bahwa seorang wanita Muslim diharuskan menggunakan jilbab atau hijab. Namun tidak semua wanita muslim menggunakannya. Pada tahun 1980-an penggunaan jilbab atau hijab mayoritas berada di lingkungan pesantren yang memiliki religiusitas tinggi. Namun beberapa tahun belakangan ini wanita Muslim pengguna hijab mengalami peningkatan yang sangat besar dalam aktivitasnya sehari-hari. Fenomena ini didukung oleh adanya berbagai modifikasi dalam hijab fashion. Hijab telah bertransformasi dari model-model tradisional menjadi terlihat lebih modern dan fashionable. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh religiositas, subjective norm SN dan perceived behavioral control PBC terhadap keputusan wanita muslim berhijab berdasarkan Theory of Planned Behavior TPB. Penelitian dilakukan dengan menyebar kuesioner dengan pertanyaan tertutup mengenai religiosity, subjective norms dan perceived behavioral control kepada lebih dari 200 wanita muslim di 3 provinsi di Indonesia. Analisis data menggunakan metode analisis faktor dan regresi logit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh secara tidak langsung terhadap keputusan berhijab. Religiosity berkorelasi positif dengan SN dan PBC. SN dan PBC berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan wanita berhijab. Penelitian ini juga diharapakan dapat memberikan informasi kepada produsen untuk memahami konsumennya.

---

As stated inside the Al Quran, the holy book for Muslims, a Muslim woman is obligated to wear jilbab a veil. In 1980s, the use of the veil or hijab located majority in the pesantren Islamic boarding school which relatively has a high religiosity. However, several years recently, the hijab users Muslim women experienced a significant increase. This phenomenon is supported by the various modifications in the fashion of hijab. Hijab has transformed from the traditional designs into the more modern and fashionable ones. Therefore, this research aims to observe the influence of religiosity, the Subjective Norm SN , and the Perceived Behavioral Control PBC against the decision of Muslim women to wear hijab according to the Theory of Planned Behavior TPB. This research is undertaken by spreading the questionnaires with closed questions about religiosity, SN, and PBC to 270 Muslim women in three provinces in Indonesia. Data analysis used factor analysis and logit regression. The outcome of this research illustrates that religiosity indirectly connected to the decision of wearing hijab. Religiosity has a positive correlation with SN and PBS. Furthermore, SN and PBC produce a significant impact to the decision of Muslim women to use hijab. This study also attempts to give information for hijab producers to understand their consumers."

"Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, tekhnologi dan juga informasi, maka dunia perbankan Indonesia saat ini, mengalai perkembangan yang pesat; jika dibandingkan dua atau tiga puluh tahun yang lalu. Dengan kondisi seperti itu maka tidak mengherankan Jika dunia perbankan pada saat ini, banyak menawarkan berbagai macam : fasilitas dan salah satunya adalah kartu kredit. Dalam membuat perjanjian pihak bank · (pihak Penerbit kartu kredit), biasanya telah membuat terlebih dahulu perjanjian secara sepihak (hanya dibuat oleh pihak Bank) yaitu perjanjian Keanggotaan kartu kredit yang merupakan perjanjian baku. Dalam perjanjian ini biasanya pihak penerbit kartu kredit mempunyai posisi yang dominan, dimana klausul-klausul yang ada biasanya memberatkan pihak pemegang kartu kredit yang dalam hal ini disebut juga konsumen. Secara jelas penerbit kartu kredit membatasi tanggung jawabnya terhadap konsumen. Posisi pemegang kartu kredit dalam pepanjian keanggotaan kartu kredit adalah sebagai pihak yang lemah, karena tidak memiliki posisi tawar menawar, mereka "terpojok" oleh posisi "take U or leave it" .Dan di dalam perjanjian kartu kredi PT. ABC sebagai suatu perjanjian baku mempunyai banyak ketidakseimbangan yang terlihat dari adanya klausul-klausul eksonerasi yang tidak adil bagi pemegang kartu kredit. Dan hal itu bertentangan dengan KUHPerdata dan juga Undang-undang Perlindungan Konsumen. Dalam Perjanian keanggotaan Kartu kredit Bank BCA banyak di jumpai klausul-klausul eksonerasi/eksensi, yang seharusnya tidak di cantumkan, karena hal ini sangat merugikan nasabah pemegang kartu kredit sebagai konsumen. Sebenarnya UU Perlindungan Konsumen merupakan undang-undang yang cukup baik dalam melindungi hak-hak konsumen, namun pengaturannya masih bersifat umum, maka diperlukan suatu peraturan perundang-undangan khusus mengenai kartu kredit ini. Dan saat ini telah ada upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yaitu dengan dibentuknya BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), namun hal ini masih menunggu pelantikan dari pemerintah agar BPSK ini dapat berjalan. Lembaga ini merupakan alternatif peradilan yang cukup baik dalam menyelesaikan sengketa-sengketa konsumen"