Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTerorisme menjadi isu yang menarik saat ini. Aktivitas dari terorisme dilakukan melalui provokasi doktrin ideologi dengan proses hegemoni. Terorisme memanfaatkan rasa frustasi dan kekecewaan pada sebagain masyarakat sebagai sasarannya. Terorisme sebagai sebuah diskursus masih berfokus pada upaya penegakan hukum, kerjasama antar lembaga pertahanan, analisis kebijaka hukum, dan definisi-definisi tentang terorisme. Ironisnya, perempuan khususnya istri menjadi sosok yang terekslusi dalam proses dialog dan respon mengenai terorisme. Padahal istri merupakan sosok yang penting dalam kehidupan para pelaku aksi terrisme. Penelitian ini menekankan pada pengalaman dan suara dari para istri mantan narapidana terorisme. Tulisan ini mengupas proses pergolakan, negosiasi, sekaligus penerimaan proses dari narasi ekstremis yang terdapat pada logika berfikir, sebagai sebuah perjuangan dalam konteks penerimaan dan otonomi diri. Penelitian ini menggunakan studi kasus sebagai jenis penelitian, dengan perspektif feminis, dan wawancara mendalam sebagai metode pengumpulan data. Pemikiran dari teori Konstruktivisme, pandangan Feminis tentang Otonomi Relasional dan Politik Kesalehan dipilih sebagai kerangka teori untuk menganalisis data hasil temuan. Hasil penelitian menunjukkan adanya doktrinasi dari suami tentang ajaran ekstremisme, istri mengalami pergulatan untuk menginternalisasi ajaran tersebut. Di sisi lain, ada pula temuan yang menunjukkan bahwa para istri juga melakukan negosiasi kepada sang suami dalam mengaplikasikan narasi yang telah berusaha diinternalisasikan. Seluruh upaya refleksi dan perjuangan berkelindan dalam pemikiran istri, untuk dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimanapun, adanya negosiasi pada berbagai sisi relasi yang dimunculkan oleh sang istri memiliki respon yang beragam dalam usahanya dalam proses penerimaan maupun pergolakan. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa sosok istri mengalami sebuah proses konstruktivisme dan otonomi relasional dalam proses pergulatan dan negosiasinya selama ini. Rekomendasi dari penelitian ini dapat berkontribusi bahwa istri juga dapat dilihat sebagai agen untuk menangkal ekstremisme dan terorisme di masa mendatang.

---

ABSTRACTTerrorism has become an important issue today. Activities of terrorism are undertaken through provocation to ideological doctrine with hegemonic process. Terrorism teaching exploits the frustration or disappointment of common people. Up to date, terrorism as a discourse issue still focuses predominantly on law enforcement, inter state cooperation, law analysis, and terrorism definition. Unfortunately, women especially wives become excluded in the process, dialogue, and response on this issue. Whereas, wives are the most important figures in the lives of the perpetrators of terrorism. This paper highlights the experiences and voices of the wives of terrorist prisoners. It examines the rebellion and acceptance process of extremism narrative that is going on within the wives rsquo minds a struggle of balancing acceptance and self autonomy. This paper also explores those experiences using case study as a research type feminist perspective and observation and in depth interview as data collection method. The thought of Feminism in Relational Autonomy and Politics of Piety is used as the theoretical analysis tool. The finding of this paper is that through indoctrination by their husbands, the wives were always encountered with ideas that they had to struggle to accept. However, on the other hand, it was also found that they eventually had to negotiate and came into compromise when applying those ideas in real life. The whole compromise reflects the struggle that was going on in their mind as they attempted to translate the doctrines into their practical life. However, at the same time, despite the negotiation they made in certain aspects of the doctrine, they seemed to still willingly and obediently accept certain other parts of the doctrine. This paper concludes that wives have certain degree of self autonomy in dealing with i.e. negotiating to accept or reject the indoctrination by their husbands. The conclusion is followed by some recommendations on what can possibly be contributed by the wives to counter terrorism narrative in the future. "

"ABSTRACTThe discussion on terrorism is currently focused on issues concerning law enforcement efforts, cooperation between defense institutions, analysis of legal policies, and definitions of terrorism. Women (especially wives) are excluded from the process of dialogue and response to terrorism. This study emphasizes the experience and voice of the wives of former convicted terrorists. This article explores the process of upheaval and negotiation from the extremist narratives contained in the logic of thinking as a struggle in the context of self acceptance and autonomy. This study uses a case study approach with a feminist perspective, and in depth interviews as a method of data collection. The feminist view of Relational Autonomy and the Politics of Piety was chosen as a theoretical framework for analyzing findings. The results of the study indicate that there is an indoctrination from the husband about the teachings of extremism and that the wife experiences a struggle to internalize the teaching. On the other hand, there are also findings that show wives also negotiate with their husbands in carrying out the teachings of extremism. The conclusion of this study shows that the wifes figure experiences the process of constructivism and relational autonomy in the struggle process and its negotiations so far. In addition, the wife can also be seen as an agent to strengthen the spirit of nationality through the values of tolerance."

"Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh otonomi perempuan, faktor sosial dan ekonomi serta faktor biologis terhadap interval kelahiran pertama dan interval kelahiran kedua di Indonesia dengan menggunakan data SDKI 2012. Analisis multivariat pada penelitian ini menerapkan model regresi Cox. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa otonomi perempuan dalam rumah tangga signifikan mempengaruhi interval kelahiran pertama dan interval kelahiran kedua. Pada model interval kelahiran pertama, faktor terkuat dalam menentukan kecepatan perempuan mempunyai anak pertama adalah penggunaan alat kontrasepsi dan tingkat pendidikan. Sementara pada model interval kelahiran kedua, faktor terkuat dalam menentukan kecepatan perempuan mempunyai anak kedua adalah kelangsungan hidup anak pertama dan lama abstinensi.

---

The aim of this research is to study the impact of women's autonomy in household and socio-economic and biological factors on first birth interval and second birth interval in Indonesia. The data used come from the results of the 2012 Indonesia Demographic and Health Survey using Cox regression (proportional hazard model). The result shows that women's autonomy in household have significant impacts on first birth interval and second birth interval. In the first birth interval model, the most influential variabels that affected the length of marriage to first birth interval are contraception using and education attainment. Otherwise in the second birth interval model, the survival of index child and abstinence duration is more influential."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh otonomi perempuan dalam rumah tangga terhadap status kehamilan yang tidak diharapkan dengan menggunakan data perempuan yang sedang hamil dalam Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012. Hasil regresi multinomial logistik menunjukkan bahwa otonomi perempuan dalam rumah tangga tidak berpengaruh signifikan terhadap kehamilan tidak tepat waktu dan kehamilan tidak diinginkan sedangkan variabel umur ibu, jumlah anak yang dilahirkan sebelumnya, dan interval kehamilan dari kelahiran sebelumnya berpengaruh signifikan terhadap kehamilan tidak tepat waktu dan kehamilan tidak diinginkan. Pemakaian kontrasepsi memiliki pengaruh yang positif dan kuat pada kehamilan tidak diinginkan, namun pengaruhnya menjadi negatif dan tidak signifikan pada kehamilan tidak tepat waktu.

---

This study examines the effect of women?s autonomy in their households on unintended pregnancy among currently pregnant Indonesian women using the Indonesia Demography and Health Survey 2012. The results of multinomial logistic regression indicate that women's autonomy is not a significant predictor for unintended pregnancy, either for mistimed nor unwanted pregnancy. Variables with significant effect on mistimed and unwanted pregnancies are age, number of children ever born, and pregnancy interval from the previous birth. Contraceptive use has a positive and strong effect on unwanted pregnancy, but became negative and not significant on mistimed pregnancy."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjeasakan bagaimana penerapan program pencegahan terorisme yang melibatkan perempuan dimana program ini dilaksanakan oleh BNPT dan FKPT DKI Jakarta. Adapun peran perempuan menjadi agen perubahan dalam pencegahan terorisme ini dapat bebrbentuk sosialisasi kembali ke dalam kelompok yang ada dilingkungan sekitarnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan dalam penellitian ini berasal dari hasil observasi secara langsung pada kegiatan “Perempuan TOP ( Teladan, Optimis dan Produktif) Viralkan Perdamaian melalui FKPT DKI Jakarta”, dan melakukan wawancara kepada peserta yang hadir, narasumber atau pemateri, Kabid Perempuan FKPT DKI Jakarta dan juga BNPT sebagai penanggung jawab kegiatan. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukannya hasil bahwa perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam pencegahan terorisme, perempuan dapat menjadi agen perubahan dengan cara berperan aktif dalam komunitasnya, pentingnya pemilihan narasumber untuk membuat para perempuan tidak merasa digurui oleh pemateri, dan ditemukannya tantangan yang dihadapi pemerintah dalam program pencegahan terorisme melalui perempuan.

---

This study aims to explain how the implementation of the terrorism prevention program involving women is carried out by the BNPT and FKPT DKI Jakarta. The role of women as agents of change in preventing terrorism can take the form of socialization back into groups in their surroundings. This study uses a qualitative approach. The data collected in this research came from the results of direct observation of the "Perempuan TOP (Teladan, Optimisis and Produktif) Viral Peace through FKPT DKI Jakarta" activities, and conducted interviews with participants who were present, resource persons or presenters, Kabid Women's FKPT DKI Jakarta and also BNPT as the person in charge of the activity. The results of this study are the findings that women have a very important role in preventing terrorism, women can become agents of change by playing an active role in their communities, the importance of choosing sources to make women not feel patronized by presenters, and the challenges faced by the government in terrorism prevention program through women."

"ABSTRAKKejahatan terorisme tidak lagi didominasi oleh laki-laki. Penelitian ini membahas mengenai pelibatan perempuan sebagai istri pelaku kejahatan terorisme dalam mendukung aktivitas teror suaminya atau kelompok suaminya. Penelitian ini fokus pada proses bagaimana istri dilibatkan oleh suaminya. Istri pelaku kejahatan terorisme adalah korban terselubung dari kejahatan terorisme, mereka dilibatkan bukan karena keinginan mereka sendiri. Tekanan dan intimidasi, kesenjangan kekuasaan dan kekerasan simbolik di dalam rumah tangga mengarah pada arus baru viktimisasi. Hasil dari penelitian ini adalah istri pelaku kejahatan terorisme mengalami multiple victimisation. Temuan lain yakni bahwa ketidaksadaran unconciousness istri pelaku kejahatan terorisme sebagai korban bersamaan dengan ketidakpedulian unawareness dari masyarakat bahkan menunjukan adanya pembiaran ommision oleh negara. Bukan hanya dampak berganda yang mereka terima namun menjadi korban terlupakan forgotten victims dari sistem penanggulangan terorisme.

---

ABSTRACTNowadays, prepertrators on terrorism aren rsquo t male dominated. Research in this thesis discuss women involvement as prepertrator rsquo s wife to support her husband and his terrorist group. This research focused on the process of how wifes entangled by their husband. Prepertrator rsquo s wifes are invisible victim of terrorism, they are involved not by their own will. Pressure and intimidations, domination and symbolic violence in their household moving towards new kind of victimization. Results of this research proved that prepertrator rsquo s wifes experiences multiple victimization. Another findings also made, wife rsquo s unconciousness as victim with society unawareness shows that there are ommision by the government. Prepertrator rsquo s wifes not only experiences multiple impact, but they are forgotten victims of counter terrorism systems."

"ABSTRAKMenggunakan lensa identitas sosial, karya ilmiah ini mencoba untuk menelaah pelepasanindividu secara teoretis dari kelompok violent extremist organization. Ketidaksesuaianidentitas menjadi sorotan utama bagi penyebab utama pelepasan individu secara sukarela.Ditemukan pula bahwa komitmen kepada ideologi dan ikatan yang kuat terhadapkelompok mampu mempengaruhi kerentanan seseorang terhadap berbagai faktor yangmampu mendorong ia keluar dari kelompok. Selanjutnya, karya ilmiah mendiskusikanbahwa untuk mengindikasikan sebuah pelepasan yang sukses, harus terdapat pelepasanyang lengkap. Reintegrasi kembali ke masyarakat dan mengadopsi identitas sipil menjadihal yang penting untuk mengurangi resiko kembalinya individu ke organisasi tersebut.

---

ABSTRACTUsing the lens of social identity, this paper aims to explore individual disengagementfrom violent extremist organization theoretically. While discrepancies are found to be themain cause of individual and voluntary disengagement, it is also found that commitmentto ideology and strong attachment to the group may influence an individualssusceptibility to discrepancies. Lastly, this paper discusses to indicate a successfuldisengagement, a complete disengagement must occur. Reintegration back into thesociety by adopting a civil identity becomes vital to reduce the risk of re-engaging."

"Dengan terwujudnya otonomi daerah yang semakin luas, diharapkan setiap daerah tidak hanya berorientasi pada daerahnya masing-masing secara sempit....."

"Pokok pikiran (tesis) dari penelitian ini adalah pelaksanaan otonomi desa sebagai upaya dalam mengembangkan demokrasi di Desa terutama melalui suatu lembaga demokrasi yang Baru yaitu BPD, yang untuk Desa Perajin dimulai sejak tahun 2001. Tesis ini berupaya mempelajari pemikiran dari Toqueville (dalam Juliantara, 2000), dan Maryati (2001) bahwa suatu pemerintahan yang tidak membangun institusi pemerintahannya sampai ke tingkat daerah adalah pemerintahan yang tidak memiliki semangat demokrasi karena tidak ada semangat kebebasan. Adapun ciri otonomi desa itu meliputi: (1) Kemampuan masyarakat untuk memilih pemimpinnya sendiri; (2) Kemampuan Pemerintah Desa dalam melaksanakan fungsinya; (3) Kontrol masyarakat Desa terhadap jalannya Pemerintahan Desa; (4) Masyarakat mampu untuk mempengaruhi keputusan desa.Masalah yang diteliti adalah mengenai pembentukan BPD dan pelaksanaan fungsi BPD sebagai implementasi otonomi desa apakah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi. Penelitian dilakukan dengan metode studi kasus. Dengan desain penelitian deskriptif; dan pendekatan penelitian kualitatif dari Moleong (2001). Unit analisis adalah kasus pembentukan dan pelaksanaan fungsi BPD Perajin selama kurun waktu 2001-2002. Data dikumpulkan melalui studi pustaka atau teknik dokumentasi, pengamatan, dan wawancara mendalam dengan anggota BPD, Pemerintah Desa, Masyarakat pemilih, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah kabupaten, Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan BPD Perajin, dan Masyarakat Desa Perajin yang menjadi informan. Analisis data dilakukan secara deskriptif.Hasil Penelitian menunjukkan: (1) Kebijakan otonomi desa sebagaimana yang tertuang dalam UU No.22 tahun 1999 merupakan peluang untuk mengembangkan demokrasi di desa, karena adanya perubahan struktur kekuasaan dan pemisahan kekuasaan kepala desa selaku penyelenggara pemerintah desa dengan BPD sebagai lembaga legislatif di desa. Hal itu sejalan dengan Lapera (2001:37-40), (2) Proses pembentukan BPD berjalan cukup demokratis,berlangsung Luber dan tanpa campur tangan pemerintah desa atau kecamatan, (3) Ketidaksiapan Pemerintah Desa menerima perubahan terutama dalam hal pelaksanaan fungsi BPD, khususnya sebagai lembaga pengawas Pemerintah Desa dan pembuat peraturan desa. Dengan demikian terlihat bahwa peranan Pemerintah Desa khususnya Kepala Desa sangat penting dalam pengembangan demokrasi di desa melalui BPD. Terutama pengertian dan kesadarannya terhadap kedudukan BPD yang merupakan mitra sejajar dari Pemerintah Desa, dan fungsi BPD.Adapun kontribusi dan yang membatasi Studi ini adalah: (1) Penelitian ini memberikan gambaran nyata mengenai implementasi dari otonomi desa dalam upaya mengembangkan demokrasi di Desa melalui BPD baik pada proses pembentukannya ataupun pelaksanaan fungsinya. (2) Hasil studi ini dapat membantu menentukan strategi yang digunakan dalam pembentukan dan pelaksanaan fungsi BPD. (3) Studi ini hanya membatasi spesifik-kasuistik, hanya membahas proses pembentukan BPD dan pelaksanaan fungsinya sebagai implementasi dari otonomi desa khususnya dalam sebagai upaya mengembangkan demokrasi, dan dilakukan pada satu Desa selama kurun waktu 2001-2002; hasilnya barangkali tidak dapat ditarik secara umum dan berketanjutan, baik pada pembentukan BPD periode berikutnya ataupun pelaksanaan fungsi BPD di masa yang akan datang. Selain itu juga studi ini hanya melihat dua fungsi dari BPD yaitu fungsi dalam membuat peraturan desa dan pengawasan terhadap pemerintah desa, dari keseluruhan ataupun empat fungsi yang dimilikinya.Dari Penelitian ini direkomendasikan: (1) perlu adanya sosialisasi yang lebih efektif atau mengena kepada masyarakat langsung, dan juga perlu dibangun komunikasi yang efektif antara warga dengan BPD juga Pemerintah Desa. Hal itu sebagai upaya pendidikan politik kepada masyarakat desa terutama menyangkut BPD sebagai lembaga demokrasi di Desa. (2) Perlu adanya pembekalan terhadap anggota BPD untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam menjalankan fungsi dan tugas yang diemban. (3) Untuk menghilangkan nilai-nilai tradisional yang masih melekat terutama budaya paternalistik dan sangat dominannya kepala desa, maka Kepala Desa dan perangkatnya harus ditanamkan kesadaran bahwa keberadaan BPD bukanlah sebagai penghambat dalam pelaksanaan tugasnya ataupun membatasi ruang geraknya (4) Pemerintah Kabupaten harus memberi kejelasan mengenai persentase pembagian hasil dari sumber daya alam yang berasal dari Desa. Dengan demikian Desa mempunyai sumber dana yang cukup untuk membiayai rumah tangganya."