Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak bergulirnya reformasi, masalah otonomi sering menjadi bahan pembicaraan banyak kalangan, baik kalangan politisi, birokrasi, akademisi dan bahkan masyarakat awam, terlebih kaitannya dengan kepentingan daerah. Begitu juga dengan daerah Indragiri hilir yang ingin dimekarkan dengan Indragiri Selatan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyrakat lokal. Permasalahannya adalah, mengapa kabupaten Indragiri Hilir harus melakukan pemekaran dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, dan bagaimana pengaturannya dan kelayakan daerah otonom baru bagi Indragiri Hilir, serta apa kemungkinan lain bila tidak dimungkinkan pemekaran. Untuk menjawab penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriftif serta menggunakan bahan hukum primer, sekunder, tertier, data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa, pertama Kabupaten Indragiri Hilir memang sangat perlu melakukan pemekaran untuk memdapatkan pemerataan di sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang selama ini dinilai belum merata, kedua Kabupaten Indragiri Hilir memang sudah sangat layak untuk dimekarkan karena sudah memenuhi segalah pesyaratan yang datur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta serta sudah memenuhi seluruh nilai indikator yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007, ketiga apabila tidak dimungkinkan pemekaran maka ada empat aspek yang harus diperhatikan, yaitu infrastruktur, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan pemanfaatan sumber daya yang harus di prioritaskan pemerintah kabupaten Indragiri Hilir. Kedepannya pemerintah harus benar-benar menseleksi lebih baik dan lebih rinci lagi setiap daerah yang ingin melakukan pemekaran, apabila daerah tersebut memang layak menjadi daerah otonom baru maka pemerintah harus mendukungnya, namun bila belum layak maka pemerintah wajib mencegahnya, hal ini untuk menciptakan penyamarataan pembangunan di seluruh Indonesia.

---

Since the ongoing reforms, the issue of autonomy has often been the subject of much discussion among politicians, bureaucracies, academics and even ordinary people, especially in relation to regional interests. So also with Indragiri downstream area who want to expand with Indragiri Selatan to further improve the welfare of local society. The problem is, why Indragiri Hilir regency should do expansion in an effort to improve the welfare of local people, and how the regulation and feasibility of new autonomous regions for Indragiri Hilir, and what other possibilities if not possible division. To answer this research the author uses normative legal research with the nature of descriptive research and using primary law materials, secondary, tertiary, the data obtained were analyzed by using qualitative approach. The result of this research shows that firstly Indragiri Hilir regency really need to do expansion to get equity in infrastructure sector, education, and health which have been considered unevenly, both of Indragiri Hilir Regency have been very feasible to be expanded because they have fulfilled every requirement that datur in Law Number 23 Year 2014 and also has fulfilled all the values of the indicators set out in Government Regulation Number 78 Year 2007, the third if not possible the division there are four aspects that must be considered, namely infrastructure, educational facilities, health facilities, and resource utilization which should be prioritized by Indragiri Hilir district government. In the future, the government should really select better and more detailed every regions that want to expand, if the region is indeed worthy of being a new autonomous region then the government should support it, but if not feasible then the government must prevent it, this is to create generalization of development in throughout Indonesia."

"Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Berlakunya Undang-Undang ini membawa perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu yang semula lebih bersifat sentralistis menjadi lebih bersifat desentralistis dengan memberikan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah. Otonomi daerah menimbulkan konsekuensi luasnya kewenangan yang dimiliki daerah, sehingga harus dilakukan reaktualisasi kewenangan dan dilakukannya restrukturisasi kelembagaan pemerintah daerah.Salah satu persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah pembentukan kelembagaan atau perangkat daerah. Sering kita temui pembentukan lembaga oleh pemerintah daerah yang tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat sehingga kelembagaan yang ada cendrung gemuk sehingga terjadi inefesiensi dan inefektifitas dan pada akhirnya akan menghambat tercapainya kesejahteraan masyarakat.Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan memberi gambaran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam pembentukan dinas daerah. Dengan menggunakan pendekatan kualitaf, penulis dalam penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam pembentukan dinas daerah tersebut. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2000 tentang Pedoman Perangkat Daerah, ada empat faktor yang perlu menjadi pertimbangan dalam pembentukan dinas daerah yaitu: 1) Kewenangan yang dimiliki oleh Daerah, 2) Karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah, 3) Kemampuan keuangan daerah, 4) Ketersediaan sumber daya aparatur.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari empat faktor yang perlu menjadi pertimbangan dalam pembentukkan dinas daerah hanya ada dua faktor yang paling berpengaruh bagi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam pembentukan dinas daerah, yaitu faktor kewenangan yang dimiliki dan karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah (berkaitan dengan kondisi riil daerah).Faktor kemampuan keuangan daerah sangat lemah dijadikan acuan karena tidak adanya standar pelayanan minimum (SPA). Oleh karena itu tidak mungkin dilakukannya standart spending assessment (taksiran pengeluaran atas standar yang berlaku) sehingga sulit untuk mendeteksi biaya untuk anggaran suatu dinas. Sebagai tolak ukur yang dapat dijadikan acuan dalam pembentukan lembaga/dinas daerah adalah tercapainya perbandingan yang ideal antara pengeluaran rutin dan pembangunan (minimal 40%:60%). Ketika Pengeluaran rutin cendrung membesar maka perlu diadakan perampingan atau restrukturisasi lembaga yang ada.Sedangkan Faktor ketersediaan sumber daya aparatur pun tidak bisa dijadikan acuan untuk dijadikan pertimbangan dalam pembentukan lembaga/dinas daerah. karena ketersediaan sumber daya aparatur merupakan konsekuensi adanya restrukturisasi kelembagaan. Dengan demikian ketersediaan sumber daya aparatur merupakan respon terhadap adanya struktur baru sebagai implikasi dari pembentukan lembaga/dinas daerah, dimana setelah terbentuknya struktur baru dilakukan upaya pemenuhan orang-orang yang sesuai dengan kebutuhan sebuah organisasi.Jadi faktor utama yang perlu menjadi pertimbangan pemerintah kabupaten Indragiri Hilir dalam pembentukan dinas daerah adalah kewenangan yang dimiliki sesuai dengan kondisi riil daerah dalam rangka memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan dana yang tersedia sehingga menghasilkan dinas daerah yang efesien dan efektif. Untuk meningkatkan produktifitas maka perlu diadakannya upaya meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang ada melalui pendidikan dan pelatihan."

"Kekerasan massa yang terjadi di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir-Riau pada tanggal 29 Maret dan 2 April tahun 2001 yang lalu telah menyentakkan banyak pihak, karena kekerasan massa yang terjadi agak bersifat unik yakni hanya ditujukan kepada pihak kepolisian semata yang tidak meluas kepada pihak lain. Oleh karena itu, menarik untuk diteliti terutama mengenai masalah gambaran deskriptif, bentuk-bentuk kekerasan dan faktor-faktor penyebab kekerasan massa di Tembilahan.Adapun teori yang digunakan untuk melihat permasalahan tersebut sebagai pilau analisis seperti terdapat dalam studi Smelser, Sukiat dkk, Nusa Bhakti, Sulistyo, Sihbudi dan ditambah oleh beberapa teori/studi lain tentang kekerasan massa yang mendukung, seperti Firdausy dan Purwana. Pada intinya teori-teori tersebut menjelaskan bahwa suatu persitiwa kekerasan massa memiliki berbagai faktor-faktor penyebab dan kekerasan tersebut dimanifestasikan dalam berbagai bentuk atau pola.Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif eksplanatif Untuk memperoleh data, digunakan metode wawancara mendalam, observasi, dan penelusuran data tertulis. Jumlah informan yang diwawancarai sebanyak 35 orang yang dipilih secara purposif dengan menggunakan teknik snow ball sampling, Penelitian ini dilakukan mulai bulan Agustus sampai November 2003 yang berlokasi di kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir-Riau Analisis data digunakan dengan cara seleksi, Idensifikasi, dan interpretasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa deskripsi kejadian massa memiliki lima tahap/periode, yakni (a) periode pra kejadian (adanya keresahan sosial dalam masyarakat akibat penembakan yang dilakukan polisi); (b) periode kekerasan massa tahap I (penyerangan dan pembakaran terhadap Mapolres, perusakan asrama, rumah dinas Kapolres dan Wakilnya); (c) periode masa tenang (upaya pengendalian situasi oleh berbagai pihak, masyarakat, aparat kepolisian/TNI, dan pemda); (d) periode masa kekerasan massa tahap II (pembakaran terhadap rumah dinas Kapolres); dan (e) periode masa damai (kembalinya aktivitas masyarakat seperti sediakala).Secara garis besar terdapat dua bentuk kekerasan massa yang terjadi dalam kerusuhan di Tembilahan yakni (a) secara non fisik/verbal (dalam bentuk ungkapan kata-kata yang bernada tuntutan, ancaman, cacian dan provokasi) dan (b) secara fisik/non verbal (dengan menggunakan benda-benda keras seperti pentongan, batu, kayu dan sejenisnya serta bom molotov dan bahan bakar sejenisnya). Sedangkan yang menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan massa dapat dibagi ke dalam enam lima faktor yakni (a) faktor structural condusiveness (terdapatnya kondisi struktural yang kondusif yang berupa ketidakharmonisan antara masyarakat Tembilahan dengan polisi sebelum kekerasan massa berlangsung); (b) faktor structural strain (terdapatnya ketegangan struktural yang terjadi antara masyarakat Tembilahan dengan polisi, di mana adanya ketidakadilan yang dipersepsikan/dipahami masyarakat terhadap polisi sebagai sesuatu yang menindas sebelum kekerasan massa berlangsung) (c) faktor pola budaya masyarakat (terdapatnya kebiasaan sehari-hari yang mencerminkan budaya kekerasan di dalam masyarakat Tembilahan seperti kebiasaan membawa badik dan suka berkelahi fisik dalam menyelesaikan persoalan); (d) faktor pemicu (faktor penyulut/penyebab utama berupa arogansi Kapolres dan pemukulan yang dilakukan oknum Brimob terhadap pemulung); (e) faktor katalis (faktor yang mempercepat terjadinya kekerasan massa berupa isu meninggalnya korban dan isu bahwa polisi menutup-nutupi fakta sebenarnya dan adanya provokasi dan mobilisasi); (f) lemahnya manajemen konflik (faktor penahan dan peredam yang kurang memadai berupa kurangnya antisipasi pihak kapolres dengan baik, kurang berhasilnya pihak pemda dan tokoh-tokoh masyarakat dalam menahan aksi massa).Berdasarkan hasil temuan di atas dapat disusun rekomendasi kebijakan sebagai berikut: (a) perlu adanya formulasi Perda Kabupaten Indragiri Hilir No.10 Tahun 1996 tentang Ketertiban Umum dengan membuat pasal khusus mengenai pembentukan pusat krisis (crisis centre) atau lembaga pengaduan masyarakat (public complaint institution) serta lembaga pemantau polisi (police watch institution); (b) perlu adanya revisi pada Bab X dari Perda No.10 Tabun 1996, mengenai pengawasan dan pengusutan, solusinya adalah dengan memuat pasal yang melibatkan komponen masyarakat (terutama dalam pencarian fakta dalam sebuah kasus); (c) Kapolres atau pejabat Polres yang ditunjuk agar melaporkan perkembangan situasi keamanan dan ketertiban kepada DPRD Kabupaten Indragiri Hilir secara rutin; (d) Perlu adanya setiap anggota DPRD membuat report dan pembinaan kepada masyarakat di masing-masing wilayahnya untuk mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban pada masing-masing daerah yang diwakilinya; (e) Kepada DPRD dan Pemda direkomendasikan agar membuat Perda tentang pembentukan Komite Daerah Hak Azasi Manusia (Komda HAM) dan (f) Kepada DPRD dan Pemda Kabupaten Indragiri Hilir direkomendasikan agar mengalokasikan anggaran yang proporsional untuk operasional pembiayaan lembaga seperti pusat krisis, lembaga pemantau polisi, serta Komda HAM.x+142 hlm.+l0 tabel+4 matriks+43 kepustakaan+lampiran"

"This research aims at Artikel ini bertujuan mendeskripsikan Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) tahun 2005 dan menganalisis sektor-sektor produksi yang mampu memberi dampak pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi sekaligus memberi dampak pemerataan pendapatan. Analisis dampak dilakukan dengan metode simulasi berdasarkan efek dampak pengganda, di mana dampak pertumbuhan diproksi dengan dampak terhadap output sedangkan dampak pemerataan didekati dengan dampak terhadap indeks Gini. Dari matriks SNSE diketahui bahwa nilai tambah yang diciptakan berbagai sektor ekonomi mencapai sekitar 65.15 persen dari total output yang dihasilkan. Analisis dampak pengganda menunjukkan bahwa injeksi terhadap sektor industri kelapa sebesar 10 persen memberi dampak pertumbuhan output paling besar yakni sebesar 5.74 persen, akan tetapi injeksi ini memperlebar ketimpangan pendapatan. Sebaliknya, injeksi pada sektor perdagangan memberi dampak relatif paling besar pada penurunan indeks Gini (pengurangan ketimpangan pendapatan). Dampak pertumbuhan output dari injeksi ini juga relatif besar yakni 5.05 persen."

"Tesis ini membahas hasil penelitian tentang Analisis Sistem Manajemen Pengamanan pada PT PSG yang berada di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif-kualitatif yang bersumber dari data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan metode dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1 Beberapa gangguan keamanan yang terjadi di PT PSG selama 2 tahun yakni tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 mencapai 59 kasus; 2 Sistem manajemen pengamanan yang dilakukan di PT PSG, pada saat ini diantaranya adalah: Pemasangan kamera CCTV telah ditempatkan pada 21 titik; seluruh bangunan telah dilengkapi dengan sistem pencegahan kebakaran menggunakan metode manual; sebagian petugas Satpam telah dilengkapi dengan alat borgol dan pentungan, walaupun jumlahnya terbatas dan penggunaan alat komunikasi Handy Talkie HT sudah dilakukan walaupun jumlahnya terbatas, sementara penggunaan alat metal detector tidak dilakukan, karena pihak perusahaan belum menyediakan peralatan tersebut; 3 Beberapa faktor yang menyebabkan tidak maksimalnya sistem manajemen pengamanan di PT PSG, diantaranya adalah: kondisi pabrik PT PSG berdekatan dengan lokasi perumahan; perekrutan tenaga Satpam menggunakan tenaga in-house; minimnya sarana dan prasarana keamanan yang tersedia; kurangnya pendidikan dan pelatihan dalam bidang Satpam; dan minimnya koordinasi dengan pihak aparat kepolisian; 4 Beberapa program CSR yang telah dilakukan oleh PT PSG sebagai suatu strategi pengamanan perusahaan diklasifikasikan menjadi 5 program, yaitu: program CSR dalam bentuk Hibah; program CSR dalam bentuk bantuan; program CSR dalam bidang kesehatan; program CSR dalam bidang sarana pendidikan; dan program CSR dalam bidang Sosial. Berdasarkan kondisi tersebut, maka disarankan keberadaan PT PSG perlu mendapat perhatian khusus, terutama dari segi pengamanannya dengan menerapkan metode pengamanan yang lebih komprehensif; segera dilakukan upaya penambahan jumlah tenaga Satpam, karena jumlah tenaga Satpam yang tersedia tidak sebanding dengan luasnya lahan PT PSG dan banyaknya jumlah tenaga kerja yang bekerja di perusahaan tersebut; melakukan kerjasama dengan Polres Indragiri Hilir untuk mengadakan pendidikan dan pelatihan dalam bidang Satpam kepada seluruh tenaga Satpam yang ada; program CSR yang telah diberikan, dapat dipertahankan bahkan bila perlu ditingkatkan dan meluas pada bidang lainnya serta dalam rangka mengoptimalkan pencegahan kejahatan CPTED, perlu dibuat menara pengawas di sekeliling area PT PSG.

---

This thesis discusses the results of research on the analysis of the Security management system at PT PSG located in Indragiri Hilir Regency, Riau. This research was conducted with qualitative descriptif approach, sourced from the primary and secondary data by the method of data collection is carried out by means of observation, interview and documentation methods. The results showed 1 Some security interference of occurred in PT PSG in the 2 years namely year 2014 up to the year 2015 reach 59 cases 2 Security management system conducted in PT PSG, at this time include the installation of CCTV cameras have been placed on 21 points the whole building has been equipped with a system of fire prevention use the manual methods some Satpam officers have equipped with handcuffs and batons, even though the number is limited and the use of communication tools Handy Talkie HT have was done even though the number is limited, while the use of a metal detector is not done, because the company not to providing of the equipment refered 3 Some of the factors that cause not maximum security management system in PT PSG, among which are the condition of the factory of PT PSG adjacent to residential location Security personnel recruitment using in house method the lack of security and infrastructure available lack of education and training in the field of Security and lack of coordination with the police 4 Some CSR program that has been carried by PT PSG as a corporate security strategy classified into 5 program CSR in the form of grant CSR in form of assistance CSR in the health sector CSR in facility division education and CSR in socially field. Based on those conditions, it is suggested the existence of PT PSG needs special attention, especially in terms of its security by applying a more comprehensive security methods immediately made efforts to increase the number of Satpam, since the amount is not proportional to the extent of the PT PSG and a large number of manpower working in the company cooperate with Indragiri Hilir Resort Police to provide education and training in the field of Security Guard to all existing Security personnel the CSR programs that have been granted, it can be maintained even if necessary be upgraded and expanded in other fields and in order to optimize the prevention of crime CPTED, it is necessary to make a watch tower around the PT PSG area."

"Dalam upaya melaksanakan program/kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir memiliki tanggung jawab sebagai penyelenggara pembangunan sektor kesehatan baik secara teknis maupun non teknis yang bekerja sama dengan perangkat pemerintahan Kabupaten dan masyarakat, namun kinerja staf Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir sejalan dengan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan program/kegiatan serta disiplin kerja itu pada tahun 2002 menunjukan penurunan produktifitas kerja.Secara faktual program/kegiatan dan pelaksanaan disiplin oleh pejabat struktural eselon IV sudah berjalan, akan tetapi belum optimal karena kemampuaniketerampilan dan komponen yang diperlukan belum memadai. Kinerja pejabat eselon IV Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir berkait dengan kinerja pejabat eselon III.Untuk mengetahui gambaran kinerja staf Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir dilakukan analisis terhadap sumber daya manusia dan perangkat yang mendukung program/kegiatan yang terkait dengan disiplin kerja dalam pencapaian kinerja tersebut. Analisis ini dilakukan dengan penelitian kualitatif terdiri dari 6 orang pejabat struktural eselon III melalui wawaneara mendalam, 16 orang pejabat struktural eselon IV melalui diskusi kelompok terarah, dan 6 orang staf yang tidak menduduki jabatan struktural melalui wawancara mendalam dan self assesment tentang penilaian produktivitas serta ketepatan waktu dalam mengikuti apel pagi di Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir.Dari penelitian ini didapat gambaran tentang kinerja pejabat eselon IV disarnping itu tentang tersedianya sumber daya dan kurang tepatnya penempatan, fasilitas kurang memadai, pelaksanaan koordinasi, dan lemahnya penerapan sanksi oleh atasan. Semua ini berpengaruh terhadap pencapaian kinerja staf Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2002.Disarankan penempatan karyawan dilakukan sesuai dengan keterampilannya, pemenuhan kebutuhan fasilitas kerja, perhatian terhadap insentif dan kesejahteraan, penerapan ketaatan sistem kerja, peningkatan koordinasi dan kesadaran tanggung serta peningkatan kemampuan diri yang tarus menerus untuk pekeraaan yang menjadi tanggung jawabnya.

---

An Analysis of Staffs' Work Performance of Indragiri Hilir District Health Office The Province of Riau in 2002 District Health Office of Indragiri Hilir is in charge as the organizer of health sector development, technically and non-technically the office works together with the district government and community in carrying out every programs/activities. However in 2002 the staffs performance of District Health Office of Indragiri Hilir showed decline of work productivity although the programs/activities and application of work discipline by structural officials of echelon IV was done it was not optimal due to lack of ability and as well as inadequate skills and necessary components. The work performance of echelon IV officials in Indragiri Hilir District is strongly related to the work performance of echelon III officials.

To know the picture of their work performance, a research was done to analyze factors of human resources and every unit that support the operation of the program/activities and the discipline applied. The analysis was conducted using qualitative method an informant including 6 persons from the structural officials of the echelon III through in-depth interview, 16 structural officials of echelon IV through focused group discussion, and 6 officials of non-structural position, through conducted an in-depth interview and self assessment about productivity assessment and punctuality of presence in the morning name roll call.

From this research, it is known that the low work performance of echelon 1V officials is due to the misplacement, inadequate facilities, unsatisfactory work arrangement in application and weakness of sanction from the superior, As a result, these factors affected the achievement of work performance of District Health Office staffs of Indragiri Hilir Regency in 2002.

This Thesis suggested that the placement of staffs is done based on their skills, with the fulfilment of adequate working facilities with proper, incentive and prosperity, also the work system should be obeyed, coordination and together with the responsibility awareness should be increased and continuously increased self competence of works and their responsibilities."

"Berdasarkan SDKI 1997 Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia masih tinggi yaitu 334 per 100.000 kelahiran hidup (DepKes RI, 2001). Untuk menurunkan Angka Kematian Thu (AKI) dan memperluas cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah diantaranya mendekatkan pelayanan kesehatan kepada sasaran dengan menempatkan bidan di desa sejak tahun 1991, namun sampai saat ini kegiatan ini belum menunjukkkan hasil yang bermakna.Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang kinerja bidan di desa dalam pelayanan ibu hamil dan ibu bersalin dan faktor-faktor yang berhubungan dengannya Kinerja baik bila cakupan K4 > 80% dan pertolongan persalinan > 69%, kinerja kurang jika cakupan K4 < 80% dan pertolongan persalinan < 69% atau salah satunya kurang.Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Indragiri Hilir dengan menggunakan rancangan penelitian Cross Sectional. Sampel penelitian adalah seluruh populasi bidan di desa yang sudah bertugas di Kabupaten Indragiri Hilir minimal satu tahun berjumlah 78 orang. Pengolahan dan analisis data dilakukan secara univariat, bivariat dan multivariat. Analisa univariat dilakukan dengan analisa deskriktif untuk melihat gambaran kinerja dan karekteristik individu, analisa bivariat dengan uji Chi-Square untuk melihat hubungan variabel babas dengan variabel terikat, serta analisis multivariat menggunakan uji regresi logistik untuk melihat faktor yang paling dominan.Hasil penelitian menunjukkan 74,4% kinerja bidan di desa di Kabupaten Indragiri Hilir kurang dan 25,6% kinerja baik yang berarti kinerja bidan di desa di Kabupaten Indragiri Hilir kurang. Faktor-faktor yang mempunyai hubungan yang bemakna dengan kinerja bidan di desa di Kabupaten Indragiri Hilir antara lain, kemampuan, pengalaman , imbalan, supervisi dan desain kerja Sedangkan faktor saranalprasarana, pelatihan dan motivasi tidak mempunyai hubungan yang bermakna dengan kinerja bidan di desa di Kabupaten Indragiri Hilir. Faktor paling dominan yang berhubungan dengan kinerja bidan di desa adalah faktor imbalan, diikuti oleh desain kerja dan kemampuan.Disarankan agar memberikan reward bagi bidan di desa, bidan di desa tidak merangkap sebagai Kepala Pustu dan peningkatan kemampuan dengan meningkatkan kualitas supervisi dan memperbaiki sistem pelatihan.

---

Factors Which Are Related To The Performance Villages Midwives In Indragiri Hilir Districk In 2002According to Indonesian Demographic Survey of Health (SDKI) 1997, Maternal Mortality Rate (MMR) in Indonesia is still high with 334 deaths 1 100.000 live births, (Indonesian Department of Health, 2001). To decrease the Maternal Mortality Rate and to improve mother and child care coverage, the government recruited midwives and posted them in the villages. Although this program was started in 1991, the result showed unsatisfactory performance.

The purpose of this study was conducted to know how the performance of village midwives in antenatal care and delivery assistance and factors related to it. The performance parameter are said satisfactory if K4 > 80% and delivery assistance69%.

This study was conducted in the District of Indragiri Hilir by using Cross Sectional design. The sample of the study were 78 midwives in the villages that had worked in the district minimally one year.

The data were proceeded and analyzed by using univariate, bivariate and multivariate analysis. Univariate analysis was done by descriptive analysis to know the performance and individual characteristic, bivariate analysis by using Chi-Square test was to know the relationship of independent variables and dependent variables. In the other part, multivariate analysis by using logistic regression test was to know the most dominant factor.

The result of the study showed that 74,4% of midwives' performance in Indragiri Hilir District were unsatisfactory, while 25,6% were satisfactory. This meant that the midwife's performance in the district was unsatisfactory.

Factors related to village midwives' performance in the District of Indragiri Hilir were, such as, ability, experience, reward, supervision, and work design. On the other hand, factors, such as facilities, training and motivation were not related to the midwives' performance. The significant factors related to midwives' performance were reward, that were followed by work design and ability factors, It is suggested to provide reward tovillage midwivesand to develop their competence by improving supervision quality and training system and to those midwives, is not to serve as head of complementary health center at the same time of being a midwife."

"Strategi paradigma sehat dan desentralisasi dalam pembangunan kesehatan menuju Indonesia Sehat 2010 mengandung makna begitu pentingnya 2 permasalahan pokok, yakni sumber daya manusia kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.Semenjak otonomi daerah awal tahun 2001, dan sejalan dengan visi, misi, strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir, maka dipandang perlu untuk mendukung upaya tersebut dengan membuat perencanaan pengembangan kebutuhan tenaga kesehatan di era otonomi pada Dinas Kesehatan.Dalam penyusunan pengembangan kebutuhan tenaga kesehatan di era otonomi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir dilakukan penelitian operasional dengan analisis deskriptif, dibantu dengan peramalan menggunakan Time Series Forecasting Penyusunan perencanaan pengembangan SDM Kesehatan ini melalui beberapa tahapan, tahap pertama terdiri dari (Input Stage) analisis subsistem eksternal manajemen sumber daya manusia kesehatan dan analisis subsistem internal manajemen sumber daya manusia kesehatan dari Dinas Kesehatan yang dilakukan oleh Consensus Decision Making Group. Kemudian tahap kedua (Matching Stage) melakukan identifikasi alternatif strategi dengan analisis internal dan eksternal (IE) Matrix dan SWOT Matrix. Setelah itu dilanjutkan dengan tahap ketiga (Decision Stage) dengan menggunakan Quantitative Strategic Planning Matrix untuk menentukan prioritas strategi terpilih yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir.Berdasarkan hasil penelitian pada pemilihan altematif strategi dengan berdasarkan IE Matrix, diketahui bahwa posisi manajemen sumber daya manusia kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir berada pada sel V yang artinya berada pada posisi Hold and Maintain Strategic, yaitu dengan dua strategi umum Product Development dan Market Penetration.Dalam penelitian disimpulkan tujuan jangka panjang SDM kesehatan dalam menjalankan otonomi daerah, dalam kurun waktu tahun 2003 -2008 dengan visi "Mewujudkan tersedianya tenaga kesehatan yang cukup, bermutu dan merata guna mendukung Indonesia sehat 2010" dan misinya "Pemantapan perencanaan Nakes, peningkatan pendayagunaan, perbaikan mutu, pengendalian dan pengawasan Nakes".Melalui hasil rumusan rencana strategi MSDM yang telah disepakati, maka untuk mencapai kondisi yang diinginkan, Dinas Kesehatan harus memprioritaskan program MSDM dengan konsekuen, pemantapan perencanaan program MSDM, memfungsikan tim pengembangan Nakes, menyusun SIM/SOP kepegawaian dan pola strategi penambahan Nakes, kegiatan peningkatan kompetensi, produktifitas, profesional, mutu Yankes, meningkatkan Jumlah SDM kesehatan, upaya percepatan penambahan Nakes dan meningkatkan Advokasi.Sebagai saran agar perencanaan pengembangan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan yang telah dibuat ini dapat dioperasionalkan, maka perlu disusun Plan of action yang merupakan program kegiatan dari perencanaan pengembangan kebutuhan tenaga kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir dalam strategi ini.

---

Health paradigm and decentralization strategy in health development to aim the healthy Indonesia 20I0 contains that the 2 principal problems is very important, it is health human resources and public education.

Since regional autonomy in beginning of 2001, and in accordance with vision, mission, and strategy of Health Office of Indragiri Hilir District, so that can be regarded necessarily to support those efforts by making human resources development strategy plan of the health office.

In arranging of human resources development plan of health office of Indragiri Hilir Regency in autonomy era, the operational research has been conducted using descriptive analysis, which assisted using time series forecasting. The arranging of these human resources development plan through some stages, including the first stage (input stage) consist of the external subsystem analysis for health human resources management and the internal subsystem analysis for health human resources management of health office that carried out by Consensus Decision Making Group. Then On the second stage (Matching Stage), identified strategy alternative by using the Internal and External (IF) Matrix and SWOT Matrix analysis. Finally, the third stage (Decision Stage) conducted by using Quantitative Strategic Planning Matrix for determine selected strategy priority will be implemented by the health office of Indragiri Hilir District.

According to research result in strategy alternative selection with according to IE Matrix, shown that the health human resources management of health office of Indragiri Hilir district position is at cell V, which means it is positioned at Hold and Maintain Strategic, include two commonly strategy, Product Development and Market Penetration.

In the research is concluded that long term purposes health human resources in regional autonomy, range between 2003-2008 with the vision: "creating of health human resources available sufficiently, qualified and evenly distributed to support health Indonesia 2010" and the mission is " stabilization of health human resources planning, performance and quality improvement, and the controlling of health human resources and monitoring.

According to the result of agreed human resources management strategy plan, so to reach expected conditions, the health office must priority human resources management program consistently, planning stabilization, to cause function of health official development teams, making the human resources Management Information System/Standard Operational Procedure and strategy pattern for health human resources addition, activity for increasing of competency, productivity, professionally, health services quality, increasing number of health human resources, efforts acceleration of health human resources addition and advocacy improvement.

As a suggestion in order to apply the plan has been built, so that must be necessarily created Plan of Action that constitute activity program of health human resources development plan of health office of Indragiri Hilir District in these strategy."