Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai implementasi kebijakan pemilihan kepala desaserentak yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014tentang Desa. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk menganalisisbagaimana implementasi kebijakan pemilihan kepala desa serentak di KabupatenSubang dan mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasikebijakan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Subang. Denganmenggunakan metode kualitatif, penelitian ini menghasilkan beberapa temuanpenting yaitu terhambatnya pencairan dana bantuan penyelenggaraan pemilihankepala desa, sosialisasi kebijakan yang belum berjalan dengan baik, kualitas SDMpelaksana implementasi kebijakan yang perlu ditingkatkan, mekanismepenyelesaian sengketa atau permasalahan yang belum diatur dengan baik diperaturan bupati. Dari sisi akademis, penelitian ini membuktikan bahwa konsepimplementasi kebijakan ternyata juga dipengaruhi oleh kontekslokal seperti dalampenelitian ini yaitu faktor struktur politik lokal dan daya dukung masyarakat. Faktoryang paling berpengaruh dalam implementasi kebijakan pilkades serentak iniadalah faktor komunikasi, sumber daya pelaksana kebijakan dan struktur politiklokal

---

ABSTRACTThis thesis deals with the implementation of the policy of concurrent village chiefelections which is the mandate of law number 6 Year 2014 of the village. Thepurpose of performance of this research is to analyze how the implementation ofthe policy of the village chief elections simultaneously in Subang and aware of thefactors that affect the implementation of the policy of the village chief electionssimultaneously in Subang. By using qualitative methods, the research producedsome important findings i.e. delays disbursement assistance conducting the electionof the village chief, the policy of socialization has not gone well, the quality ofhuman resource for implementing the policy implementation needs to be improved,the dispute resolution mechanism or a problem that has not been regulated in theregulation of the Regent. From the academic side, research is proving that theconcept of implementation policy turns out to be too influenced by the local contextas the factor structure of local political power and support of the community. Themost influential factor in the implementation of the policy of concurrent electionthis factor is communication, implementing policies and resources of the localpolitical structure."

"Tesis ini bertujuan untuk melihat bagaimana modal sosial dimanfaatkan dalam proses pemilihan calon gubernur perempuan di Pilkada 2018. Subjek penelitian adalah Karolin Margret Natassa calon gubernur Kalimantan Barat dan Khofifah Indar Parawansa di Jawa Timur. Fenomena ini perlu dikaji secara mendalam melalui paradigma konstruktif, untuk mengetahui bagaimana kedua perempuan ini membentuk dan menggunakan modal sosialnya untuk bisa menang sebagai gubernur, posisi yang jarang diisi perempuan sejak era Pilkada dimulai. Analisis modal sosial ditempatkan pada tingkat mikro (individu) dalam dimensi struktural (jaringan) menggunakan teori Modal Sosial Pierre Bourdieu dan Robert Putnam. Penelitian ini juga ingin mengidentifikasi jalur politik seperti apa yang membawa perempuan ke dalam kontestasi politik, dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi pola instrumentalisasi modal sosial mereka. Prosedur penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dimana pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci dan informan kunci. Temuan ini semakin diperdalam dengan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Karolin dan Khofifah memiliki jenis ikatan jejaring sosial yang berbeda dalam proses pemberdayaan modal sosialnya. Karolin merupakan tipe Bonding (dengan karakter keterikatan dan fokus pada penguatan intenal), sementara Khofifah merupakan tipe Bridging dan Linking, dimana kepercayaan yang diperoleh (earned trust) dipergunakan sebagai basis modal sosial yang berfungsi menjembatani kepentingan antar kelompok untuk kemudian diaktifkan sebagai instrumen menuju kepentingan pribadi. Hasil penelitian juga berhasil mengidentifikasi Karolin sebagai politisi dari jalur elit dan Khofifah sebagai politisi dari jalur akar rumput

---

This thesis aims to see how social capital is utilized in the process of selecting female gubernatorial candidates in the 2018 election. The research subjects were Karolin Margret Natassa of West Kalimantan and Khofifah Indar Parawansa of East Java. This phenomenon needs to be studied through a constructive paradigm, to find out how these two women formed and used their social capital to win as governors, a position that has rarely been filled by women since the direct local election era began. A social capital analysis is placed at the micro (individual) level in the structural (network) dimension using the Social Capital theory of Pierre Bourdieu and Robert Putnam. This research also wanting to identifies what kind of political pathways lead women into political contestation, and how it can affect the instrumentalization pattern of their social capital. The research procedure was carried out using qualitative methods where data collection was carried out through in-depth interviews with key informants and then deepened by literature studies. The results showed that Karolin and Khofifah have different types of social network ties in the process of utilizing their social capital. Karolin is a Bonding type (Same identity with strong ties characteristic and more focusing on internal traits), while Khofifah is a Bridging and Linking type, where the earned trust is used to bridge the interests of groups and later to be activated as a ladder to her political interests. The results of the study also identified Karolin as a politician from the elite route and Khofifah as a politician from the grassroots route"

"Pembangunan desa dan peningkatan status desa merupakan salah satu agenda utama Pemerintah Indonesia. Dana desa dianggap berperan penting dalam peningkatan tersebut, akan tetapi studi empiris tentang dana desa dan status desa masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris dampak Dana Desa terhadap Perkembangan Status Desa sesuai Indeks Pembangunan Desa (IPD) per Kabupaten/Kota di Indonesia. Melalui penggunaan metode First Difference dengan data tahun 2014 dan 2018, saya menemukan bahwa dana desa berdampak secara parsial signifikan pada tingkat α=1% terhadap perkembangan status desa. Meskipun signifikan secara statistik, besaran koefisien regresi menunjukkan dampak yang kecil secara ekonomi.

---

Village development and improving village status are among the main agendas of the Indonesian Government. Village fund maybe have an important role, however, empirical studies on village funds and village status are still limited. This study aims to prove impact of the Village Fund on the Development of Village Status according to the Village Development Index in Indonesia. Using First Difference method between 2014 and 2018, I found that village funds had a partially significant impact at level α=1% on the development of village status. Although statistically significant, the regression coefficient shows a small economic impact."

"The implementation of regional autonomy that is expected could improve and answer peoples demands. cannot ensure local participation, even many groups are losing their space. The village began disturbed by the policies and rules made by the Local Government which reduce the village autonomy. Therefore, it needs leader who can reinforce village autonomy and also still have to uphold the regional social cultural to empower its people. Taking locus at Sumbersari Village, Purworejo, this study aims to determine the role of village chief in the development of social welfare, especially in community empowerment, in accordance to the village autonomy. The study shown that the roles of village chief has not run optimally, mainly in open public participation in planning and decision making the affects quality of village policy. in addition, superior government intervention in the rural governance and development decreased quality of village autonomy."

"Korupsi terjadi tidak hanya pada tingkat level pemerintahan tertinggi, namun juga pada tingkat terendah, yaitu di desa. Dalam penelitian ini, tujuan utama adalah untuk memahami dan mendiskusikan melemahnya pengendalian sosial di tingkat desa di wilayah Karesidenan Kediri yang mengakibatkan korupsi dana desa. Permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang kehidupan di desa yang menggambarkan solidaritas mekanik yang kuat dengan kepatuhan nilai dan norma dalam kehidupan sosial, akan tetapi masih terjadi tindakan korupsi di tingkat desa. Metode yang diterapkan adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus korupsi dana desa di wilayah Karesidenan Kediri. Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan analisis fenomena pengendalian di masing-masing desa. Teori-teori yang digunakan untuk membantu analisis adalah occupational crime, containment theory, social exchange theory, dan hubungan patron klien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi dana desa rentan terjadi karena kurangnya pengawasan terhadap perilaku korupsi oleh lingkungan kerja, pihak yang berwajib, dan kehidupan sosial masyarakat. Hal ini menyebabkan ketidakpatuhan terhadap sistem peraturan dan pengendalian terhadap tindakan korupsi di desa. Penelitian ini juga memberikan saran terkait kebijakan pengendalian sosial bagi masyarakat dan pemerintah desa, pengendalian terhadap perilaku korupsi, serta evaluasi terkait kompetensi dan integritas pemerintah desa dalam mencegah korupsi di tingkat desa. Tujuannya adalah agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

---

Corruption occurs not only at the highest level of government but also at the lowest level, namely in rural villages. In this study, the main objective is to understand and discuss the weakening of social control at the village level in the Kediri Residency area, resulting in corruption of village funds. The problem in this research lies in the rural community's way of life, which is characterized by strong mechanical solidarity and adherence to values and norms in social life, yet corruption still occurs at the village level. The method employed in this research is qualitative, using a case study approach to examine the corruption of village funds in the Kediri Residency area. The researcher collected data through observation, interviews, and analysis of control phenomena in each village. The theories utilized to aid the analysis include occupational crime, containment theory, social exchange theory, patron-client relationships, and stake in conformity. The research findings indicate that corruption of village funds is prone to occur due to a lack of supervision over corrupt behavior by the work environment, authorities, and social life of the community. This leads to non-compliance with regulatory systems and controls against acts of corruption in the village. The study also provides recommendations regarding social control policies for the community and village governments, control measures against corrupt behavior, and evaluations regarding the competence and integrity of village governments in preventing corruption at the village level. The aim is to prevent similar incidents from recurring in the future."

"Tesis ini merupakan kajian antropologi politik pedesaan yang menjelaskan tentang komunitas muda bernama komunitas pemuda desa. komunitas ini berada di Desa Gusri Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat. Pada pemilihan kepala desa di awal tahun 2022 komunitas ini menunjuk satu perwakilan untuk menjadi salah satu kandidat. Melalui social capital yang di miliki pemuda mereka jadikan kekuatan untuk meredam feodalisme, polarisasi dan politik uang dalam bursa pemilihan kepala desa. Pada penulisan tesis ini, penulis melakukan fieldwork mulai dari pertengahan tahun 2022 hingga awal tahun 2023 dengan menggunakan metode etnografi. Komunitas Komunitas pemuda desa menjadi subjek penelitian dengan analasis kritis teori Bourdie tentang social capital terutama kinship in capital pada sosok kandidat kuat pemilihan kepala desa dan teori power Wolf dalam melihat seberapa besar kekuatan yang harus dihadapi dan dimiliki sebagai tantangan dan upaya komunitas muda di desa. Dari kasus tesis ini, kita dapat melihat bagaimana masyarakat desa memaknai kekuatan dari social capital. Komunitas pemuda desa dan tiap kandidat pemilihan kepala desa. Pemaknaan ini tidak sebatas pada nilai uang dari money politik para kandidat tapi juga makna pembaharuan untuk mengatasi tapi juga menggambarkan pemaknaan pemuda yang membawa satu perubahan terkait karakter kandidat, loyalitas, jaringan sosial akhirnya melemah.  

---

This thesis is an anthropological study of rural politics that describes a young community called the village youth union. This community is located in GusriVillage, Wonomulyo District, Polewali Mandar Regency, West Sulawesi. In the village head election in early 2022, this community appointed a representative to be one of the candidates. Through social capital owned by youth, they make the power to reduce feudalism, polarization and money politics in the village head election market. In writing this thesis, the author conducted fieldwork from mid-2022 to early 2023 using ethnographic methods. The Village Youth Union community became the subject of research with a critical analysis of Bourdie's theory of social capital, especially kinship in capital in the figure of a strong candidate for the village head election and Wolf's power theory in seeing how much power must be faced and owned as a challenge and effort of the young community in the village. From the case of this thesis, we can see how the villagers interpret the power of the social capital of the Village Youth Union and each candidate for the village head election. This interpretation is not limited to the value of money from the candidates' political money but also the meaning of renewal to overcome but also describes the meaning of youth who bring one change related to the character of the candidate, loyalty, social networks eventually weakened."

"Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki potensi pengembangan pariwisata yaitu desa wisata dengan multi-purpose. Kondisi Pandemi COVID-19 memberikan dampak bagi kegiatan pariwisata, termasuk kegiatan di Desa Wisata. Penelitian ini membahas terkait adaptasi Desa Wisata di masa Pandemi COVID-19. Wilayah penelitian berlokasi di Desa Wisata Lebakmuncang dan Desa Wisata Alamendah, Kabupaten Bandung. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan. Data-data pada penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif mengenai dampak pandemi, komponen spasial pembentuk pariwisata, dan adaptasi desa wisata di masa pandemi COVID-19. Hasilnya menunjukan bahwa pandemi COVID-19 berdampak pada penurunan jumlah wisatawan yang berbanding lurus dengan penurunan pendapatan desa wisata. Kondisi ini membuat Desa Wisata mengalami hibernasi sehingga perlu beradaptasi dengan new tourism economy yang mengedepankan hygiene, less-crowd, low-touch, dan low mobility. Hasil penelitian menunjukan bahwa kedua desa wisata memiliki skenario adaptasi berupa perumusan dan perencanaan, pemeliharaan aset, peningkatan promosi media sosial, penerapan protokol kesehatan, inovasi atraksi wisata, dan peningkatan kapasitas serta kualitas Sumber Daya Manusia. Desa wisata dengan aksesibilitas tinggi memiliki inovasi atraksi wisata digital dengan membuat virtual tour, pada tahap new normal sebanyak 70% atraksi wisatanya dapat beradaptasi pada kondisi neutral. Sedangkan Desa wisata dengan aksesibilitas sedang tidak memiliki inovasi atraksi wisata digital, pada tahap new normal sebanyak 50% atraksi wisatanya dapat beradaptasi pada kondisi neutral.

---

As an agricultural country, Indonesia has the potential for tourism development, namely a multi-purpose tourist village. The COVID-19 pandemic has had an impact on tourism activities, including activities in Tourism Villages. This study discusses the adaptation of Tourism Villages during the COVID-19 Pandemic. The research area is located in Lebakmuncang Tourism Village and Alamendah Tourism Village, Bandung Regency. The method used in this study is a qualitative method with data collection through in-depth interviews and field observations. The data in this study were analyzed descriptively qualitatively regarding the impact of the pandemic, the spatial components that make up tourism, and the adaptation of tourist villages during the COVID-19 pandemic. The results show that the COVID-19 pandemic has had an impact on the decline in the number of tourists, which is directly proportional to the decline in tourism village income. This condition makes the Tourism Village experience hibernation so that it needs to adapt to the new tourism economy that prioritizes hygiene, less-crowd, low-touch, and low mobility. The results show that the two tourist villages have adaptation scenarios in the form of formulation and planning, asset maintenance, increased social media promotion, application of health protocols, innovation of tourist attractions, and capacity building and quality of Human Resources. Tourist villages with high accessibility have innovative digital tourist attractions by creating virtual tours, at the new normal stage as many as 70% of tourist attractions can adapt to neutral conditions. While tourist villages with moderate accessibility do not have digital tourist attraction innovations, at the new normal stage as many as 50% of their tourist attractions can adapt to neutral conditions."

"Penelitian ini mempelajari posisi perempuan kepala keluarga sebagai petani penggarap tak bertanah yang mengalami eksklusi berlapis dan posisinya dalam perjuangan atas tanah di lahan eks HGU Perkebunan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan kerangka teori ekologi politik feminis, teori kuasa atas eksklusi, dan teori feminis tentang keadilan sosial. Subyek utama penelitian ini adalah perempuan kepala keluarga tak bertanah di Desa Nanggung, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Sebagian besar petani di desa ini adalah petani penggarap. Situasi di Desa Nanggung merupakan representasi terjadinya ketimpangan struktur kepemilikan dan penguasaan sumber-sumber agraria dimana tanah yang dimiliki masyarakat, termasuk di dalamnya area pemukiman, sesungguhnya hanya 23 persen dari total wilayah desa. Sebagian besar tanah di desa ini merupakan tanah negara yang penguasaan pengelolaannya berada di tangan perusahaan swasta pemegang HGU perkebunan PT. Hevindo dan pengusahaan negara bidang kehutanan Perhutani.Penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan kepala keluarga tak bertanah mengalami eksklusi berlapis yakni pada ranah keluarga inti, keluarga besar, komunitas, warga desa, organisasi pendamping, dan negara. Eksklusi berlapis di tingkat keluarga inti, keluarga besar, dan komunitas menyebabkan perempuan kepala keluarga tak bertanah ditinggalkan dalam perjuangan memperoleh akses atas tanah yang diupayakan organisasi tani setempat dengan memanfaatkan program Tanah Obyek Reforma Agraria TORA . Di sisi lain, program yang merupakan bagian dari kebijakan nasional tentang reforma agraria tidak menempatkan petani perempuan, apalagi petani perempuan kepala keluarga tak bertanah sebagai subyek kebijakan.

---

This research studied the position of women heads of household as landless peasants who faces multi layer exclusions and their position within struggle over land in the ex plantation concession land. This research used qualitative approach and adopts feminist political ecology theory, the power of exclusion theory, and feminist theory of social justice. Primary subjects of this research are landless women heads of household in Nanggung Village, Nanggung Sub District, Bogor Regency, West Java Province. Most of villagers are tillers. Situation in Nanggung Village is representation how agrarian injustice where only 23 percent of total village lands owned by its inhabitants in form of housing area. The rest of lands in this village is considered by state lands, controlled by private plantation company namely PT. Hevindo and state forestry company namely Perhutani.This research showed that landless women heads of household face multi layer exclusions on main family, large family, community, villagers, NGOs, and state. Multi layer exclusions on main family, large family, and community ignored on struggle over land by local peasants organization which used Land Object of Agrarian Reform TORA program. On the other hand, program that is part of national government policy of agrarian reform have neglected women peasants, especially landless women heads of household as subject of these policy. "

"Penelitian ini membahas mengenai seleksi kandidat perempuan dalam pencalonan anggota DPR RI pada Pemilu 2014 di PPP, PKS, dan PDI Perjuangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan instrumen wawancara mendalam, studi literatur, dan dokumen sebagai metode dalam pengumpulan data. Asumsi dari penelitian ini adalah PPP memiliki seleksi kandidat perempuan yang cenderung berorientasi birokratik karena terjadi peningkatan keterwakilan politik perempuan di DPR RI pada Pemilu 2014, PKS memiliki seleksi kandidat perempuan yang berorientasi patronase karena terjadi penurunan keterwakilan politik perempuan di DPR RI pada Pemilu 2014, dan PDI Perjuangan memiliki seleksi kandidat perempuan yang cenderung berorientasi patronase karena terjadi stagnansi keterwakilan politik perempuan di DPR RI pada Pemilu 2014 dengan menggunakan kerangka Matland. Temuan pertama dari penelitian ini adalah seleksi kandidat perempuan dalam pencalonan anggota DPR RI di PPP pada Pemilu 2014 memiliki sistem yang berorientasi patronase. Temuan kedua dari penelitian ini adalah seleksi kandidat perempuan dalam pencalonan anggota DPR RI di PKS pada Pemilu 2014 memiliki sistem yang cenderung berorientasi birokratik. Temuan ketiga adalah seleksi kandidat perempuan dalam pencalonan anggota DPR RI di PDI Perjuangan pada Pemilu 2014 memiliki sistem yang cenderung beorientasi patronase. Dalam penelitian ini, seleksi kandidat perempuan yang berorientase patronase dapat meningkatkan keterwakilan politik perempuan di arena politik formal, khususnya DPR RI.

---

This thesis discussed the political party PPP, PKS, and PDI Perjuangan?s selection of women candidates in the nomination of the prospective members of The House of Representatives of Republic of Indonesia (DPR RI) during the General Elections of 2014. This research used qualitative method with the instruments of in-depth interviews, literature studies, and document studies to gather the data. Using the framework of Matland, the author formulated assumptions as follows: the first assumption of the research was the PPP tended to be a bureaucraticoriented selection system since there was an increasing number of its women?s political representation in the council, the PKS had a patronage-oriented selection system since there was a decreasing number of its representation, and the PDI Perjuangan tended to be patronage-oriented system since there was a stagnation in the representation. The first finding of the research revealed that the selection in PPP had a patronage-oriented system. Another finding showed that the selection in PKS had the tendency to have a bureaucratic-oriented system. The selection system in PDI Perjuangan, on the other hand, tended to be patronage-oriented. The research showed that the selection of women candidates with patronageoriented system could increase the women?s political representation in the formal political arena, in particular DPR RI."

"Otonomi Desa memberikan kesempatan bagi desa untuk mewujudkan pembangunan perdesaan yang lebih maju dan sejahtera. Pembangunan desa menurut beberapa literatur memerlukan pendanaan yang memadai. Di Indonesia, Dana Desa menjadi salah satu pendanaan utama bagi desa sejak tahun 2015. Selain pengaruh besaran Dana Desa, penelitian ini melakukan evaluasi penting pada peranan pimpinan desa dalam optimalisasi pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris pengaruh dukungan pendidikan kepala desa dalam pengelolaan Dana Desa terhadap perkembangan status desa di Indonesia. Dengan penggunaan metode regresi linear berganda yang bersifat cross section pada data antara tahun 2018 dan 2020, penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa pengelolaan Dana Desa akan lebih efektif mempengaruhi perkembangan pembangunan desa jika desa mempunyai kepala desa berpendidikan di atas SMA.

---

Village Autonomy provides opportunities for villages to realize more advanced and prosperous rural development. According to some literature, village development needs sufficient funds. In Indonesia, Village Fund has become one of the essential funds for villages since 2015. Besides the effect of Village Fund amount, this study evaluates the role of village leaders in optimizing Village Fund management. This study aims to analyze the effect of village head education support in managing the Village Fund on the development of village status in Indonesia empirically. By using the multiple linear regression method that is cross-sectional in the data between 2018 and 2020, this study concludes that the management of the Village Fund will be more effective in influencing the growth of village development if the village has a village head with an education above high school."